Membaca Arah Fiskal dan APBN di Tangan Suahasil Nazara

Setiap ada pejabat tinggi negara yang baru dilantik, salah satu pertanyaan umum di benak para pengusaha adalah "Bagaimana arah kebijakan pejabat ini ke depannya?". Pertanyaan itu pun kembali mengemuka usai estafet kepemimpinan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.

Senin (14/9/2026), "Lapangan Banteng" seakan bergetar terkejut. Pucuk pimpinan korps bendahara negara ini mendadak berubah. Setelah memimpin 1 tahun lewat 6 hari, posisi Purbaya sebagai Menteri Keuangan digantikan oleh wakilnya yakni Suahasil.

Menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN

Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Suahasil memberikan keterangan pertamanya sebagai menteri keuangan kepada wartawan.

"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya, menjaga kesehatan menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," ujar Suahasil.

Menjaga kredibilitas dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penting, lantaran hal ini menjadi salah satu sorotan dari mata dunia. Lembaga pemeringkat internasional, Moody's misalnya pada Februari 2026 lalu mengubah outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Namun, rating Indonesia bertahan pada posisi Baa2.

Dalam keterangannya, Moody's memahami pemerintah Indonesia sedang berupaya melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini memang penting sebagai prasyarat menjadi negara maju.

Di sisi lain, Moody's memberikan catatan penting bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui percepatan belanja negara juga mengandung risiko kesehatan fiskal. Ini salah satunya disebabkan karena basis pendapatan negara Indonesia masih belum terlalu kuat.

Selain itu, Moody's menyoroti kian berkurangnya unsur predictability dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Jika terus berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan.

Sekarang, mari kita kembali ke keterangan Suahasil. Ia menjelaskan, akan melanjutkan pengelolaan keuangan negara yang selama ini dijalankan Kementerian Keuangan, dengan menjadikan APBN sebagai motor pertumbuhan sekaligus stabilisator ekonomi domestik.

Suahasil juga menegaskan komitmennya menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Juni 2026, realisasi defisit APBN mencapai Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB.

Soal belanja negara

Secara khusus, Suahasil menggarisbawahi praktik efisiensi APBN akan tetap dilaksanakan secara terukur, sehingga dengan belanja yang ada, keuangan negara dapat menghasilkan output yang maksimal.

"Menurut saya, ini bukan perubahan. Ini kelanjutan saja, dan selama ini saya ada di dalam Kemenkeu. Kita akan terus melanjutkan keuangan negara dengan cara yang lebih baik," pungkas Suahasil.

Lebih lanjut, ujar Suahasil, efisiensi bukan semata-mata berarti mengurangi belanja negara. Lebih dari itu, efisiensi diarahkan untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan menghasilkan keluaran (output) yang optimal dan sesuai dengan perencanaan.

“Tentu kita selalu mencari belanja yang lebih efisien, tetapi menghasilkan output yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan,” ucapnya.

Soal pendapatan negara dan pajak

Sementara itu, mengenai pendapatan negara dan pengumpulan pajak, sampai dengan artikel ini ditulis, sejak resmi menjadi Menteri Keuangan, Suahasil belum memberikan keterangan soal ini.

Namun, sebelumnya ketika masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Suahasil pernah berbicara cukup panjang soal pajak dan pendapatan negara. Saat memberikan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada Rabu (15/4/2026), Suahasil menyampaikan materi mengenai pendapatan negara dengan menekankan pentingnya memahami perpajakan tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari perspektif ekonomi yang lebih luas.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) berjabat tangan dengan Pejabat lama Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/agr

Ia memaparkan, aspek pendapatan negara khususnya perpajakan harus dilihat secara komprehensif, mulai dari konsep dasar hingga keterkaitannya dengan perekonomian global.

“Pendapatan negara itu apa, perpajakan di Indonesia itu seperti apa, lalu kemudian ada yang namanya belanja perpajakan, pajak dan perekonomian, bagaimana hubungan pajak dengan perekonomian, dan perdebatan tentang pajak global, sesuatu yang fascinating sebenarnya,” ucapnya.

Dalam kelas tersebut, Wamenkeu Suahasil mengajak para mahasiswa memahami rasionalitas ekonomi di balik kebijakan pajak. Ia menambahkan, perpajakan memiliki fungsi penting dalam kebijakan fiskal suatu negara.

“Perpajakan adalah kebijakan fiskal, dia adalah alat untuk alokasi, stabilisasi dan distribusi,” jelasnya.

Melalui pemaparan ini, diharapkan para generasi muda bangsa dapat memahami bahwa perpajakan bukan sekadar instrumen penerimaan negara, melainkan juga alat bagi suatu negara dalam mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas dan juga pemerataan ekonomi suatu negara.

Disiplin fiskal

Ekonom Senior dan Pengajar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Ryan Kiryanto menilai pemilihan Suahasil sejatinya menandai kembalinya kepemimpinan otoritas fiskal pada sosok yang mampu mengartikulasikan kebijakan makroekonomi secara terstruktur, sistematis, dan straight-forward tetapi tetap terukur.

“Menurut saya, Pak Suahasil adalah antitesis Pak Purbaya, dengan latar belakangnya sebagai akademisi yang tenang, logis, dan bukan tipe yang ‘mudah bicara’. Ini selaras dengan pakem bahwa menteri keuangan tidak perlu banyak menyampaikan pernyataan, tetapi setiap pernyataannya justru ditunggu seperti gubernur bank sentral,” kata Ryan.

Kapasitas Suahasil dalam memimpin, Ryan menambahkan, juga terbentuk dari pengalaman mendampingi Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil menteri keuangan sejak 2019. Meski demikian, Ryan menilai Suahasil tetap perlu melaksanakan reorganisasi internal Kementerian Keuangan dan mengembalikan posisi-posisi kunci yang telah dirombak Purbaya selama satu tahun menjabat.

Tak hanya itu, tanggung jawab yang menanti Suahasil dalam waktu dekat adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap kebijaksanaan fiskal pemerintah. Pemulihan ini jelas membutuhkan waktu, tetapi ia menilai terlambat masih lebih baik daripada tidak sama sekali.

“Saya pikir reshuffle ini akan mendorong pembalikan ke era disiplin fiskal. Namun, di sisi lain, Suahasil juga tidak membicarakan kebijakan menteri sebelumnya. Sikap menghindari polemik ini betul-betul bijaksana, sehingga pasar dapat mengharapkan otoritas fiskal kembali pada marwah disiplin fiskal yang benar, prudent, dan kredibel,” imbuhnya.

Ke depan, tidak hanya posisi di Kementerian Keuangan, melainkan posisi Suahasil sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ex-officio pun diproyeksikan akan meningkatkan kepercayaan diri organ KSSK lain yang selama ini mengkhawatirkan pernyataan-pernyataan eksplisit Purbaya.

Tak keliru pandangan bahwa naiknya Suahasil menjadi Menteri Keuangan memberi sinyal bahwa keuangan negara akan kembali pada pakem disiplin fiskal.

Rekam jejak Suahasil erat kaitannya dengan aplikasi disiplin fiskal. Sejak menjadi Wakil Menteri Keuangan pada 2019, Suahasil menjadi pembantu Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani yang mengedepankan disiplin fiskal baik. Pengalaman panjang itulah yang melekatkan citra teknokrat disiplin fiskal pada diri Suahasil.

Tak hanya itu, Suahasil sendiri juga merupakan satu almamater dengan Sri Mulyani. Keduanya merupakan sarjana ekonomi jebolan FEB UI. Mulyani lulus tahun 1986, sedangkan Suahasil lulus 1994.

Tak hanya itu, mereka pun berbagi kesamaan almamater di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat (AS). Mulyani menyelesaikan S2 pada 1990 dan S3 pada 1992 di kampus tersebut. Sementara Suahasil menyelesaikan program doktoralnya di kampus itu pada 2003.

Mengantisipasi RAPBN 2027

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, meskipun disebut ekspansif dalam pidato, kepemimpinan Suahasil kini dihadapkan pada postur RAPBN 2027 yang justru menunjukkan pengetatan.

Mengacu pada dokumen rancangan APBN tahun depan, Faisal menggarisbawahi belanja negara yang hanya tumbuh 3,9%, defisit APBN menyusut menjadi Rp671,2 triliun, dan keseimbangan primer juga direncanakan lebih rendah.

Menurutnya, beban terbesar fiskal justru di luar postur anggaran, yaitu operasi kuasifiskal berupa subsidi energi dan penugasan Danantara serta SMV Kemenkeu. Pengalihan utang proyek Whoosh sekitar Rp116 triliun ke Kementerian Keuangan menunjukkan kewajiban kontinjensi semacam ini tidak lenyap, hanya berpindah tempat dan waktu.

Faisal mengingatkan, defisit yang mengecil dalam RAPBN 2027 tidak membuat kebutuhan utang berkurang. Sebaliknya, pembiayaan utang justru meningkat menjadi Rp876,3 triliun, atau sekitar Rp205 triliun lebih besar daripada kebutuhan defisit, karena selisihnya dipakai untuk menambah investasi pemerintah di luar hitungan defisit.

Tak hanya itu, Faisal menyarankan agar dalam waktu dekat, Suahasil meninjau kembali asumsi-asumsi makro dalam RAPBN 2027 secara lebih cermat. Ia mengingatkan, ketika pertumbuhan meleset, penerimaan pajak akan tertekan, sementara ketika harga minyak di luar perkiraan, subsidi dan kompensasi energi melonjak.

“Dengan ruang penyesuaian yang sudah menyempit, kesalahan asumsi makro pada 2027 akan lebih cepat berujung pada pemotongan belanja dibanding tahun-tahun sebelumnya, tandas Faisal.

Aspirasi pengusaha

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menekankan bahwa aspek terpenting bagi dunia usaha dalam transisi kepemimpinan adalah komitmen Menkeu menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, dan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian Indonesia.

“Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, kontinuitas tersebut kami harapkan dapat membantu menjaga agar transisi kepemimpinan tidak menimbulkan perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak,” ujar Shinta.

CEO Sintesa Group itu menggarisbawahi predictability menjadi sangat penting, terutama terkait kebijakan perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, belanja pemerintah, serta kebijakan fiskal yang berdampak terhadap biaya dan keputusan bisnis.

“Kami berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik dan ruang dialog yang memadai dengan dunia usaha, sehingga perusahaan memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan investasi dan ekspansi,” tuturnya.

Shinta mengakui tantangan Menteri Keuangan ke depan tidak ringan. Karena itu, kualitas belanja, efektivitas penerimaan negara, disiplin fiskal, serta kemampuan menjaga kepercayaan pasar menjadi sama pentingnya.

“Dunia usaha juga berharap kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek, tetapi tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh,” kata Shinta.

Untuk itu, Shinta menitipkan lima pesan dan masukan yang diharapkan dari kepemimpinan baru Kementerian Keuangan,

Melanjutkan langkah-langkah debottlenecking yang selama ini telah dijalankan Satgas P3M-PPE;
Memastikan kredibilitas APBN sejalan dengan program-program propertumbuhan yang menciptakan lapangan pekerjaan formal;
Mengawal kebijakan fiskal agar tidak menambah cost of doing business, dengan memaksimalkan upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, sehingga tidak mengganggu kelancaran usaha;
Melanjutkan pemberian insentif untuk sektor usaha padat karya dan UMKM, dengan desain pemberian insentif yang lebih targeted dan terukur;
Menjaga komunikasi intensif dengan pelaku usaha dan sektor swasta dalam kerangka public-private consultation

Tak hanya itu, Shinta juga berharap Suahasil dapat menyelesaikan mekanisme restitusi pajak yang sangat memengaruhi kelancaran arus kas perusahaan. Komunikasi yang sudah baik dan terjalin erat dengan Apindo itu, kata Shinta, perlu menjadi modal penting dalam menavigasi tantangan makroekonomi ke depan.

“Kami mengharapkan kerja sama ini bisa terus berlanjut, sehingga masukan-masukan dari lapangan, penindakan-penindakan barang ilegal, serta perbaikan kebijakan perpajakan dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan Pak Sua,” pungkas Shinta.

Wakil Ketua Umum Kamar dan dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, di tengah beragam gejolak dan ketidakpastian, penunjukan Suahasil adalah keputusan yang sangat tepat.

"Mengingat jam terbangnya yang sudah lama malang melintang di Kementerian Keuangan sehingga akan sangat cepat dan mudah dalam mengambil berbagai kebijakan fiskal dan ekonomi makro yang memang sedang ditunggu tunggu dunia usaha," ujar Saleh.

Ia menambahkan, latar belakang Suahasil yang juga seorang akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal jadi bekal saat menjadi bendahara negara.

Menurut Saleh, Suahasil mengetahui bagaimana cara menggerakan sektor industri dan perdagangan agar mesinnya terus bergerak sehingga ekonomi dapat tumbuh 8% seperti yang diharapkan Presiden Prabowo.

Dukungan parlemen

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun menegaskan kerja sama erat Komisi XI dan Kementerian Keuangan akan tetap terjaga mengingat Suahasil bukanlah sosok yang baru di Kementerian Keuangan.

“Beliau tahu apa yang harus dikerjakan, dan saat ini kita tinggal melihat bagaimana beliau menyeimbangkan semua situasi yang ada, serta bagaimana beliau menjaga sektor keuangan sebagai Ketua KSSK yang sekarang sudah mulai menemukan jalan menuju stabilisasi perekonomian,” kata Misbakhun.

Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro yang menyambut positif pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Senin (14/9/2026). Menurutnya, pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal nasional.

Fauzi menilai Suahasil merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan pengalaman mumpuni dalam mengelola kebijakan fiskal. Selama ini, Suahasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan terlibat langsung dalam berbagai proses penyusunan kebijakan keuangan negara.