Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) berjabat tangan dengan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) usai acara Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Foto: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.
Dalam Artikel Ini
Babak baru kepemimpinan Suahasil Nazara sebagai bendahara negara di sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2026-2029 menjanjikan kembalinya rezim disiplin fiskal dalam tata kelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Suahasil harus segera bersiap menghadapi beragam tantangan, kredibilitas fiskal, dan konsistensi laju pertumbuhan ekonomi perlu terus berjalan beriringan.
Dalam kesempatan Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Jakarta, Selasa (15/9/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan apresiasi dan penghargaannya terhadap kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa yang berlangsung selama 371 hari.
Menurut Suahasil, salah satu capaian penting Purbaya adalah memperkenalkan cara bekerja yang merefleksikan langkah-langkah Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal yang selama ini relatif kurang populer menjadi lebih transparan dan terlihat oleh masyarakat.
“Memimpin Kementerian Keuangan adalah tanggung jawab besar, dan untuk itu, atas nama keluarga besar Kementerian Keuangan, saya ingin menyampaikan penghormatan kepada Pak Purbaya yang telah bersedia membaktikan diri kepada Negara Republik Indonesia,” kata Suahasil.
Bendahara Negara menggarisbawahi, langkah-langkah kebijakan fiskal yang telah ditempuh dan dilaksanakan Purbaya selama menjabat akan menjadi legacy untuk meneruskan kolaborasi lintas unit menjadi semakin erat, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Saya mohon dukungan Anda semua. Kita akan melanjutkan pekerjaan, sehingga mohon dibukakan pintu kerja sama dengan saya yang telah mendapatkan amanah untuk menyelesaikan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024-2029. Kita akan bertemu lagi di kesempatan lain,” tandas Suahasil.
Suahasil Nazara menyampaikan sambutan usai dilantik menjadi Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/9/2026). Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.
Dukungan parlemen
Ditemui seusai acara, Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun menegaskan kerja sama erat Komisi XI dan Kementerian Keuangan akan tetap terjaga mengingat Suahasil bukanlah sosok yang baru di Kementerian Keuangan.
“Beliau tahu apa yang harus dikerjakan, dan saat ini kita tinggal melihat bagaimana beliau menyeimbangkan semua situasi yang ada, serta bagaimana beliau menjaga sektor keuangan sebagai Ketua KSSK yang sekarang sudah mulai menemukan jalan menuju stabilisasi perekonomian,” kata Misbakhun.
Politisi Partai Golkar itu menggarisbawahi sejumlah tantangan yang perlu diatasi otoritas fiskal Tanah Air ke depan jauh lebih kompleks dibandingkan saat Purbaya mengambil tongkat estafet dari Sri Mulyani Indrawati setahun lalu. Pengendalian inflasi, nilai tukar, serta antisipasi suku bunga dalam tren higher for longer perlu terefleksi dalam kebijakan fiskal hari ini.
Misbakhun mengingatkan, dalam waktu dekat, pengumuman The Fed diprakirakan akan mempertahankan tingkat suku bunga tinggi yang pada gilirannya berdampak terhadap imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang kini bertahan di atas 7%.
“Dalam situasi ini, pasar harus diyakinkan dengan kebijakan yang kredibel. Saya tidak perlu mengajari Pak Sua karena semua keinginan dan visi-misi Presiden juga sudah terintegrasi dalam rancangan APBN 2027. Saya yakin Pak Sua punya komunikasi yang sangat bagus, dan selama semua program berjalan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” tutur Misbakhun.
Ki-ka: Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Said dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Foto: SUAR/Chris Wibisana.
Dukungan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro yang menyambut positif pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Senin (14/9/2026). Menurutnya, pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal nasional.
Fauzi menilai Suahasil merupakan sosok yang memiliki kapasitas dan pengalaman mumpuni dalam mengelola kebijakan fiskal. Selama ini, Suahasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan terlibat langsung dalam berbagai proses penyusunan kebijakan keuangan negara.
“Beliau sangat prudent, paham soal fiskal dan orang lama di Kemenkeu,” ujar Fauzi Amro kepada SUAR di Jakarta (15/9/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu berharap kepemimpinan Suahasil mampu membawa perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan pentingnya menjaga kesinambungan reformasi fiskal sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Aspirasi dan masukan dunia usaha
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menekankan bahwa aspek terpenting bagi dunia usaha dalam transisi kepemimpinan adalah komitmen Menkeu menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, dan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian Indonesia.
“Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, kontinuitas tersebut kami harapkan dapat membantu menjaga agar transisi kepemimpinan tidak menimbulkan perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak,” ujar Shinta, Selasa (15/9/2026).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta W. Kamdani (kedua dari kanan) dan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sanny Iskandar (ketiga dari kanan) turut menghadiri Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Foto: SUAR/Chris Wibisana
CEO Sintesa Group itu menggarisbawahi predictability menjadi sangat penting, terutama terkait kebijakan perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, belanja pemerintah, serta kebijakan fiskal yang berdampak terhadap biaya dan keputusan bisnis.
“Kami berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik dan ruang dialog yang memadai dengan dunia usaha, sehingga perusahaan memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan investasi dan ekspansi,” tuturnya.
Shinta mengakui tantangan Menteri Keuangan ke depan tidak ringan. Karena itu, kualitas belanja, efektivitas penerimaan negara, disiplin fiskal, serta kemampuan menjaga kepercayaan pasar menjadi sama pentingnya.
“Dunia usaha juga berharap kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek, tetapi tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh,” kata Shinta.
Untuk itu, Shinta menitipkan lima pesan dan masukan yang diharapkan dari kepemimpinan baru Kementerian Keuangan,
Melanjutkan langkah-langkah debottlenecking yang selama ini telah dijalankan Satgas P3M-PPE;
Memastikan kredibilitas APBN sejalan dengan program-program propertumbuhan yang menciptakan lapangan pekerjaan formal;
Mengawal kebijakan fiskal agar tidak menambah cost of doing business, dengan memaksimalkan upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, sehingga tidak mengganggu kelancaran usaha;
Melanjutkan pemberian insentif untuk sektor usaha padat karya dan UMKM, dengan desain pemberian insentif yang lebih targeted dan terukur;
Menjaga komunikasi intensif dengan pelaku usaha dan sektor swasta dalam kerangka public-private consultation
Tak hanya itu, Shinta juga berharap Suahasil dapat menyelesaikan mekanisme restitusi pajak yang sangat memengaruhi kelancaran arus kas perusahaan. Komunikasi yang sudah baik dan terjalin erat dengan Apindo itu, kata Shinta, perlu menjadi modal penting dalam menavigasi tantangan makroekonomi ke depan.
“Kami mengharapkan kerja sama ini bisa terus berlanjut, sehingga masukan-masukan dari lapangan, penindakan-penindakan barang ilegal, serta perbaikan kebijakan perpajakan dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan Pak Sua,” pungkas Shinta.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ade Jona Prasetyo menyambut penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. HIPMI menilai pergantian Menteri Keuangan harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor sekaligus memastikan kebijakan fiskal semakin efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan tantangan Menteri Keuangan baru bukan hanya menjaga kesehatan APBN, tetapi memastikan kekuatan fiskal benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi baru di sektor riil.
“Dunia usaha membutuhkan dua hal berjalan bersamaan: fiskal yang kredibel dan ekonomi yang terus bergerak. APBN yang sehat penting untuk menjaga kepercayaan, tetapi dampaknya juga harus semakin terasa dalam bentuk investasi baru, proyek yang berjalan, usaha yang berkembang, dan lapangan kerja yang tercipta,” kata Jona.
HIPMI juga menilai kesinambungan kebijakan menjadi penting di tengah ketidakpastian global. Pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan diharapkan dapat membuat proses transisi berjalan cepat tanpa mengganggu agenda ekonomi pemerintah.
Jona menambahkan, koordinasi kebijakan fiskal, moneter, investasi dan sektor riil perlu semakin diperkuat agar pertumbuhan tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.
“Kita ingin APBN menjadi katalis, bukan satu-satunya mesin. Keberhasilannya justru ketika belanja negara mampu menarik lebih banyak investasi swasta, menggerakkan pengusaha daerah dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Jona.
Ia menambahkan, saat ini salah satu tantangan perekonomian adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan. Setiap rupiah belanja pemerintah harus menghasilkan efek berganda yang semakin besar kepada ekonomi. Pengusaha nasional, UMKM, industri dalam negeri dan tenaga kerja lokal harus semakin banyak menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang diciptakan APBN,” ujarnya.
Investor dan ekonom menanti
Dihubungi secara terpisah, Equity Sales Korea Investment and Securities Indonesia (KISI) Hans Sebastian menjelaskan penantian para investor dari transisi ini adalah kemampuan pemerintah menjelaskan proses transisi ini dan apakah keputusan-keputusan selanjutnya tetap konsisten.
“Komunikasi yang jelas dapat membantu perusahaan merencanakan langkah-langkah mereka, sementara pesan yang saling bertentangan mengenai pengeluaran, pajak, atau pembiayaan dapat membuat mereka menunda komitmen hingga arah kebijakan menjadi lebih mudah dipahami,” ujar Hans.
Di bawah Suahasil, Hans menjelaskan, investor menanti sejauh mana langkah-langkah Kementerian Keuangan dapat terus melaksanakan pemberian pinjaman, investasi, dan lapangan kerja dengan biaya dan risiko yang masih dapat diterima.
Tak hanya itu, asumsi penerimaan juga patut diperhatikan. Jika penerimaan pajak turun di bawah ekspektasi sementara pengeluaran tetap berjalan sesuai rencana, investor juga akan membandingkan target anggaran dengan hasil bulanan yang sebenarnya.
“Target pertumbuhan 6,0% merupakan tujuan pemerintah. Pencapaiannya akan tetap bergantung pada investasi swasta, konsumsi rumah tangga, ekspor, produktivitas, dan efektivitas pengeluaran publik. Target ini tidak boleh dianggap sebagai hasil yang dijamin dari pergantian menteri,” imbuhnya.
Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, meskipun disebut ekspansif dalam pidato, kepemimpinan Suahasil kini dihadapkan pada postur RAPBN 2027 yang justru menunjukkan pengetatan.
Mengacu pada dokumen rancangan APBN tahun depan, Faisal menggarisbawahi belanja negara yang hanya tumbuh 3,9%, defisit APBN menyusut menjadi Rp671,2 triliun, dan keseimbangan primer juga direncanakan lebih rendah.
Menurutnya, beban terbesar fiskal justru di luar postur anggaran, yaitu operasi kuasifiskal berupa subsidi energi dan penugasan Danantara serta SMV Kemenkeu. Pengalihan utang proyek Whoosh sekitar Rp116 triliun ke Kementerian Keuangan menunjukkan kewajiban kontinjensi semacam ini tidak lenyap, hanya berpindah tempat dan waktu.
Faisal mengingatkan, defisit yang mengecil dalam RAPBN 2027 tidak membuat kebutuhan utang berkurang. Sebaliknya, pembiayaan utang justru meningkat menjadi Rp876,3 triliun, atau sekitar Rp205 triliun lebih besar daripada kebutuhan defisit, karena selisihnya dipakai untuk menambah investasi pemerintah di luar hitungan defisit.
Tak hanya itu, Faisal menyarankan agar dalam waktu dekat, Suahasil meninjau kembali asumsi-asumsi makro dalam RAPBN 2027 secara lebih cermat. Ia mengingatkan, ketika pertumbuhan meleset, penerimaan pajak akan tertekan, sementara ketika harga minyak di luar perkiraan, subsidi dan kompensasi energi melonjak.
“Dengan ruang penyesuaian yang sudah menyempit, kesalahan asumsi makro pada 2027 akan lebih cepat berujung pada pemotongan belanja dibanding tahun-tahun sebelumnya, tandas Faisal.
IHSG malah terkoreksi dan rupiah melemah
Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menjadi perhatian pelaku pasar karena berlangsung ketika tekanan terhadap pasar keuangan domestik masih berlanjut. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah, sementara nilai tukar rupiah ikut tertekan. Kondisi tersebut membuat arah kebijakan fiskal dan kredibilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi perhatian investor.
Pada perdagangan Selasa (15/9/2026), IHSG ditutup turun 73,54 poin atau 1,13% ke level 6.461,15. Tekanan terutama terlihat dari aksi investor asing yang mencatatkan foreign net sell. Investor asing membukukan nilai penjualan Rp5,84 triliun, lebih besar dibandingkan pembelian sebesar Rp5,51 triliun. Sebaliknya, investor domestik mencatatkan net buy dengan nilai pembelian Rp12,49 triliun dan penjualan Rp12,15 triliun.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), volume perdagangan mencapai 25,62 miliar saham dengan nilai transaksi Rp12,70 triliun dan frekuensi 1,756 juta kali. Kapitalisasi pasar tercatat Rp11.261 triliun. Dari 963 saham yang diperdagangkan, sebanyak 332 saham melemah, 330 saham menguat, dan 301 saham stagnan.
Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan penunjukan Suahasil memberikan sinyal positif karena memiliki latar belakang kebijakan fiskal dan pengalaman di Kementerian Keuangan. Namun, pasar tetap mencermati konsistensi implementasi kebijakan setelah pergantian tersebut. Rully mengatakan perhatian investor juga tertuju pada rupiah karena. pergerakannya akan memengaruhi ruang kebijakan moneter Bank Indonesia.
Respons pasar terhadap pergantian Menkeu sebelumnya sempat terlihat positif. Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas, Fath Aliansyah Budiman, mengatakan IHSG sempat berbalik naik sekitar 2,5% dari level terendah 6.371 hingga ditutup melemah tipis di 6.534.
“Kalau melihat dari kenaikan dari titik terendah di sesi kedua jam 3 (kemarin) dan bertepatan dengan reshuffle ini, ya memang kita bisa bilang bahwa pasarnya ini merespon positif,” ujar Fath kepada SUAR.
Menurut Fath, pengalaman Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 menjadi salah satu faktor yang diperhatikan pasar. Ia menilai penunjukan tersebut juga memberi sinyal potensi perubahan orientasi kebijakan.
“Jadi, penunjukan ini menunjukkan bahwa (Suahasil) bukan orang baru, tapi orang lama yang memberikan gambaran bahwa adanya potensi perubahan transisi kebijakan dari pro-growth menjadi lebih fokus kepada kredibilitas fiskal,” katanya.
Sementara itu, tekanan juga terjadi di pasar valuta asing. Rupiah ditutup melemah 25 poin ke level Rp17.694 per dolar AS pada Selasa (15/9/2026), dari posisi sebelumnya Rp17.669 per dolar AS. Rupiah sempat tertekan hingga 40 poin dalam perdagangan tersebut.
Pengamat Mata Uang, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan rupiah masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada perdagangan berikutnya dalam rentang Rp17.690-Rp17.750 per dolar AS.
Menurut Ibrahim, ketidakpastian fiskal setelah pergantian Menteri Keuangan secara mendadak menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor asing.
“Faktor pemicu yang paling utama itu adalah ketidakpastian fiskal. Ya karena kita lihat bahwa pergantian menteri keuangan secara mendadak dari Purbaya Yudhi Sadewa memicu kekhawatiran pelaku pasar, dari investor asing mengenai kesinambungan kebijakan anggaran pemerintah ke depan,” jelas Ibrahim.
Bagian selanjutnya tersedia khusus untuk member SUAR