Menteri Keuangan dan the Beautiful Game

Kemarin, Presiden Prabowo Subianto melantik Prof. Suahasil Nazara — kolega saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) — sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ini adalah pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan yang ketiga sejak Presiden Prabowo dilantik, setelah sebelumnya dijabat oleh  Sri Mulyani Indrawati dan kemudian Purbaya.

Suahasil sendiri bukan wajah baru di Lapangan Banteng. Ia menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, dan sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal.

Sebelum masuk pemerintahan, ia adalah guru besar ilmu ekonomi di almamater kami, FEB UI. Dalam pernyataan pertamanya sebagai menteri, ia menegaskan komitmen untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB, sebuah rambu fiskal yang belakangan ini kerap diuji oleh tekanan politik untuk berbelanja lebih banyak.

Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan selalu menjadi momen yang baik untuk merenungkan kembali apa sebenarnya yang dibutuhkan dari seorang Menteri Keuangan — dan dari kementerian yang ia pimpin.

Untuk menjelaskan peran ini, saya suka meminjam metafora dari olahraga yang paling dicintai di dunia yaitu sepak bola. “Permainan yang indah” (the beautiful game) begitulah perumpamaan yang ternyata jauh lebih pas daripada yang saya duga.

Sebagian Menteri Keuangan suka membayangkan diri mereka sebagai penyerang, sosok visioner yang mencetak gol lewat reformasi berani atau pemangkasan utang secara dramatis. Sebagian lain berperan sebagai kiper, terus-menerus dikepung, menjaga gawang dari defisit dan serangan spekulatif.

Namun, Menteri Keuangan yang benar-benar bekerja dengan baik biasanya bukan keduanya. Mereka adalah gelandang. Mereka jarang mendapat gemerlap sang penyerang atau sorotan sang kiper. Nilai mereka terletak pada kemampuan menghubungkan lini, mendistribusikan bola, dan menjaga seluruh tim bergerak bersama.

Sama seperti tidak ada pemain, sehebat apa pun, yang bisa memenangkan pertandingan sendirian, tidak ada Menteri Keuangan. Sekuat apa pun, yang bisa mencapai keberlanjutan fiskal atau transformasi ekonomi seorang diri.

Ia membutuhkan kerja sama tim, strategi, dan komunikasi — bahan yang sama yang membedakan tim sepak bola yang baik dari sekadar kumpulan pemain berbakat.

Dasar fondasi yang kuat

Seperti pemain sepak bola profesional mana pun, seorang Menteri Keuangan harus menguasai dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum boleh bermain indah. Tim tanpa kebugaran, organisasi pertahanan, dan disiplin tidak akan sempat bermain sepak bola yang cantik; hal yang sama berlaku bagi keuangan publik. Dasar-dasar itu antara lain:

• Anggaran yang kredibel, disusun berdasarkan asumsi yang realistis, bukan sekadar daftar keinginan politik.
• Pelaksanaan anggaran yang terprediksi dan terkendali, sehingga mencegah pemborosan dan kebocoran.
• Pengelolaan kas dan utang yang sehat, untuk menjaga likuiditas dan kelayakan kredit.
• Akuntansi yang akurat dan pelaporan yang transparan, agar pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sejarah fiskal kita sendiri mengingatkan betapa besar taruhannya jika dasar-dasar ini diabaikan. Sebagian besar arsitektur pengelolaan keuangan negara pasca-1998 — Undang-Undang Keuangan Negara, peralihan ke akuntansi berbasis akrual, rekening kas negara tunggal — lahir justru karena krisis 1997–98, yang menunjukkan betapa rapuhnya fondasi kita saat itu. Tanpa itu semua, reformasi, sebaik apa pun, akan tersendat. Gelandang yang tidak bisa mengumpan dengan akurat tidak banyak gunanya, sehebat apa pun visinya tentang permainan.

Seni sang gelandang, merangkul dan berkomunikasi

Namun, menguasai dasar-dasar hanyalah permulaan. Seni sejati Menteri Keuangan terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan, merangkul, dan berkomunikasi.

Tim sepak bola yang baik tumbuh dari kimia antarpemain. Mereka mengantisipasi pergerakan satu sama lain nyaris tanpa perlu menoleh. Menteri Keuangan membutuhkan insting yang sama, sebab kebijakan ekonomi tidak pernah dijalankan di ruang hampa. Ia membutuhkan dukungan dari kementerian teknis, pemerintah daerah, parlemen, dan masyarakat. Anggaran bukan sekadar dokumen, tapi adalah kontrak politik.

Inilah sebabnya, Menteri Keuangan yang efektif harus menjadi komunikator yang cakap, menjelaskan reformasi dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan jargon teknokratis.

Pengalaman berulang Indonesia dengan reformasi subsidi bahan bakar menjadi contoh yang baik. Setiap kali pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi — pada pertengahan 2000-an, pada 2013, dan kembali pada 2022 — episode yang dijelaskan dengan gamblang, disertai kompensasi yang terlihat nyata bagi masyarakat kurang mampu lewat bantuan tunai, jauh lebih sedikit menuai penolakan publik dibanding episode yang alasannya dibiarkan ditebak-tebak sendiri oleh masyarakat. Rakyat tidak semata-mata keberatan terhadap pengorbanan; mereka keberatan terhadap pengorbanan yang tidak mereka pahami.

Sama pentingnya adalah konsultasi. Mendengarkan kementerian teknis, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil membangun rasa memiliki dan meredam kecurigaan bahwa  Menteri Keuangan  hanyalah “perusak pesta” yang instingnya cuma bilang tidak. Konsultasi bukan basa-basi — ini adalah cara aliansi dibangun dan kepercayaan terhadap perubahan ditumbuhkan.

Merajut tim lintas pemerintahan

Tugas seorang gelandang bukan hanya mengumpan bola, tetapi juga menciptakan ruang, membaca gerak lawan, dan menopang rekan setim bahkan sebelum diminta. Menteri Keuangan harus membangun aliansi serupa, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Di dalam pemerintahan, ini berarti bekerja erat dengan presiden, kabinet, dan bank sentral. Pengalaman kita selama pandemi cukup mengena: skema berbagi beban (burden sharing) antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada 2020–2021, sekontroversial apa pun, justru berhasil karena kedua lembaga telah membangun cukup kepercayaan sebelumnya untuk merundingkannya tanpa memicu krisis kepercayaan terhadap rupiah. Membangun aliansi juga berarti terlibat secara konstruktif dengan kementerian teknis, yang biasanya lebih memikirkan belanja ketimbang penghematan.

Ke luar, Menteri Keuangan harus berkoordinasi dengan parlemen, BPK atau BPKP, organisasi internasional, dan — semakin lama semakin penting — pasar dan investor, yang persepsinya bisa melebarkan atau mempersempit ruang kebijakan.

Terlalu sering, Kementerian Keuangan terjebak dalam perilaku seperti menara gading yang teknokratis, terisolasi, dan meremehkan politik. Itu keliru.

Kementerian yang berhasil justru merangkul pihak luar, membantu lembaga lain merancang program, memberikan masukan teknis, dan mengawal reformasi di seluruh pemerintahan. Dalam bahasa sepak bola, mereka memberi umpan terobosan yang membuat lawan mencetak gol.

Bermain melintasi siklus berlimpah dan masa sulit

Sepak bola adalah permainan dengan momentum yang terus berubah. Sebuah tim harus memanfaatkan peluang ketika menguasai bola, dan bertahan dengan bijak saat tidak. Pengelolaan ekonomi bekerja dengan cara yang sama.

Pada masa berlimpah — ketika penerimaan tinggi, harga komoditas menguntungkan, dan pertumbuhan kuat — Kementerian Keuangan harus menahan diri dari rasa puas diri. Mereka harus menabung, melunasi utang, dan berinvestasi pada sumber daya manusia serta infrastruktur, sehingga membangun penyangga yang memberi ruang gerak bagi pemerintah di kemudian hari.

Indonesia tidak selalu berhasil melakukan ini; sebagian besar durian runtuh komoditas pada 2000-an dan awal 2010-an dibelanjakan, bukan disisihkan, sehingga penyangga fiskal menjadi lebih tipis (thin) dari idealnya ketika keadaan berbalik.

Dorongan yang lebih belakangan menuju wahana investasi negara — Indonesia Investment Authority (INA), dan kini Danantara — sebagian mencerminkan kesadaran bahwa kekayaan negara membutuhkan disiplin yang sama seperti yang diterapkan sebuah tim yang terkelola dengan baik terhadap kedalaman skuadnya: sebagian surplus harus disimpan untuk musim paceklik, tidak semuanya dihabiskan untuk pertandingan yang ada di depan mata.

Sebaliknya, pada masa sulit — ketika pertumbuhan melambat, penerimaan anjlok, atau krisis meletus — kementerian keuangan harus bertindak tegas. Reformasi yang tadinya mustahil pada masa jaya tiba-tiba menjadi mendesak. Namun, keberhasilan pada momen-momen ini sepenuhnya bergantung pada fondasi yang telah dibangun sebelumnya. Sama seperti tim sepak bola yang berlatih tanpa henti agar tampil baik di bawah tekanan, sebuah kementerian keuangan harus membangun kapasitas dan kredibilitas di masa baik agar tetap efektif di masa sulit.

Sejarah fiskal kita sendiri menjadi bukti yang jelas. Setelah krisis 1997–98, rasio utang pemerintah terhadap PDB membengkak hingga mendekati 100 persen. Dimulai di bawah Menteri Boediono, pada masa pemerintahan Presiden Megawati, Indonesia menjalankan konsolidasi fiskal yang berkesinambungan hingga rasio itu turun menjadi sekitar 40 persen.

Konsolidasi itu berbuah manis: pertumbuhan berakselerasi pada masa jabatan pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan rasio utang turun lebih jauh, ke sekitar 28 persen — level terendah sejak krisis, dan mendekati level sebelum 1997.

Dividennya tidak berhenti di situ. Penyesuaian harga BBM, bersama penyelesaian sumbatan kelembagaan seperti pembebasan lahan untuk kepentingan umum sepanjang dua periode Presiden Yudhoyono, membangun ruang fiskal yang memungkinkan pemerintahan Presiden Joko Widodo memperluas investasi infrastruktur dengan kecepatan yang belum pernah dicapai Indonesia sejak sebelum krisis.

Kemampuan kita melewati masa pandemi Covid-19 pun tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang telah dibangun sebelumnya. Konsolidasi fiskal di masa baik adalah yang menyediakan ruang bagi pemerintah untuk bermurah hati — atau sekadar mampu bertindak kompeten — di masa buruk. Ini pelajaran yang layak diingat hari ini.

Evolusi peran

Di banyak negara berkembang, kementerian keuangan pada mulanya memegang kekuasaan yang tidak seimbang. Ketika kelembagaan masih lemah, risiko tinggi, dan mekanisme koordinasi tipis, Kementerian Keuangan sering kali menjadi pusat pemerintahan secara de facto, nyaris tanpa direncanakan.

Indonesia mengalami ini pada tahun-tahun setelah 1997–98, ketika Kementerian Keuangan — bersama program IMF — secara efektif memimpin manajemen krisis karena lembaga lain nyaris tidak memiliki mandat maupun kapasitas untuk melakukannya.

Seiring negara semakin matang secara politik, ekonomi, dan sosial, Kementerian Keuangan harus berevolusi dari peran tersebut. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan gaya komando dan kendali. Sejarah kelembagaan kita sendiri menelusuri alur ini, kewenangan yang dulu nyaris seluruhnya berada di tangan Kementerian Keuangan kini telah tersebar — kepada bank sentral yang lebih independen, kepada OJK untuk pengawasan sektor jasa keuangan, kepada LPS untuk penjaminan simpanan, dan kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi fiskal.

Semua ini tidak membuat Menteri Keuangan menjadi kurang penting; ia hanya membuat tugasnya berbeda. Ia harus memakai pengaruhnya untuk memperkuat tata kelola di seluruh pemerintahan — menopang kelembagaan, mendorong akuntabilitas, memupuk inovasi — bukan menimbun kewenangan untuk dirinya sendiri.

Dalam bahasa sepak bola, ini adalah pergeseran dari gelandang yang dominan dan doyan menguasai bola sendirian, menjadi seorang playmaker yang mengatur jalannya permainan dan mengangkat performa semua orang di sekitarnya.

Menguasai permainan indah dalam bidang fiskal

Pada akhirnya, Menteri Keuangan adalah sekaligus lembaga teknokratis dan aktor politik, dan menguasai peran ganda ini membutuhkan kepiawaian ekonomi-politik sebanyak analisis ekonomi. Kebijakan harus dinilai bukan hanya dari manfaat jangka panjangnya, tetapi juga dari biaya jangka pendek dan kelayakan politiknya. Waktu itu penting. Urutan itu penting. Dan, di atas segalanya, komunikasi itu penting.

Sama seperti pesepak bola menyesuaikan taktik mereka dengan lawan, stadion, atau kedudukan skor, Menteri Keuangan harus beradaptasi dengan siklus politik, kondisi fiskal, dan tuntutan sosial yang terus berubah — belajar dari umpan balik, baik dari dalam maupun luar, dan menyesuaikan langkah sesuai kebutuhan.

Kementerian yang paling berhasil tidak mengukur keberhasilan dari jumlah “gol” yang mereka cetak — defisit yang dikurangi, pajak baru yang diperkenalkan — melainkan dari performa tim secara keseluruhan. Apakah pemerintah memberikan layanan yang lebih baik? Apakah ekonomi tumbuh lebih inklusif? Apakah masyarakat semakin percaya pada sistem? Itulah ukuran kemenangan yang sesungguhnya.

Analogi antara Menteri Keuangan dan sepak bola lebih dari sekadar hiasan retoris. Ia menangkap kebenaran mendasar tentang tata kelola pemerintahan: tidak ada satu pemain pun, sehebat apa pun, yang bisa menang sendirian. Keberhasilan lahir dari kerja sama tim, komunikasi, dan adaptasi.

Menteri Keuangan harus menjadi gelandang — menghubungkan, mendistribusikan, mengantisipasi, dan mengatur permainan. Sebagai tim,  mBeautifulereka harus menguasai dasar-dasarnya, membangun aliansi, mengomunikasikan reformasi dengan jelas, dan bersiap menghadapi perubahan. Dan, di atas segalanya, mereka harus berevolusi bersama negaranya, memakai pengaruh mereka bukan untuk menimbun kekuasaan, melainkan untuk memperkuat seluruh sistem tata kelola.

Pengelolaan ekonomi, seperti sepak bola, adalah permainan yang indah ketika dimainkan dengan strategi, kerja sama, dan visi. Dan sama seperti dalam sepak bola, pemenang sesungguhnya bukanlah para pemain itu sendiri, melainkan rakyat yang bersorak dari tribun, yang hidupnya ingin diperbaiki oleh permainan ini.

Selamat bertugas, Prof. Suahasil. Semoga Anda menjadi gelandang seperti Messi yang mengalirkan bola dengan tenang — bukan sekadar penyerang yang mengejar gol jangka pendek, atau kiper yang sibuk berpindah dari satu krisis ke krisis berikutnya.

Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis. Bila Anda tertarik untuk menjadi kontributor opini, silakan mendaftarkan diri Anda dengan kirim email ke [email protected]