Setahun Purbaya, Pertumbuhan Berbalik, tapi Dunia Bukan Surga

Sepinggan gulai kepala kakap berkuah oranye terang menyambut kedatangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memasuki area lantai dua Rumah Makan Medan Baru, Sunter, Selasa (8/9/2026). Senyumnya terkembang lebar. Konon, menurut Presiden, itu tanda ekonomi kita baik-baik saja.

Tak ada formal-formalan siang itu. Hanya kelezatan belasan macam menu yang terhidang sebagai syukuran memperingati genap 1 tahun Purbaya mengemban kepercayaan sebagai Bendahara Negara. Entah angin apa, ia memilih merayakannya bersama para wartawan.

Tangkas, sepiring nasi di hadapannya segera berlauk ayam goreng, tahu goreng, kepala ikan kakap. Seujung sendok asam udeung, sambal khas Aceh campuran belimbing wuluh, rajangan daun jeruk, rawit hijau, bawang merah, dan udang rebus tak lupa ikut meramaikan.

Penuh selera, Purbaya bersantap lahap. Beberapa waktu lalu, publik sempat resah melihat berat badannya yang menyusut.

“Waktu dilantik menteri, berat saya 102 kg. Sekarang 97-98, itu sudah recover. Sebelumnya ‘kan sempat turun 88 kilogram, karena kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan ha…ha…ha..”

Semakin asyik obrolan bersambung di sela kunyahan, semakin sulit rasanya memisahkan ekonom jebolan Purdue University, Indiana, Amerika Serikat ini dari kontroversi, inspirasi, dan prestasi yang berselang-seling mewarnai perjalanan kariernya.

Lama berkutat di lembaga pengelola investasi pelat merah Danareksa, jalan hidup mengantarnya menjadi staf khusus menteri, deputi kementerian koordinator bidang perekonomian, hingga menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Hingga pada 8 September 2025, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menghubunginya sehabis makan siang. Sempat mengira ditelepon penipu, mulai petang itu, ia resmi dipercaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati untuk mengelola uang rakyat berjumlah tak kurang dari Rp3.000 triliun.

Tak pernah surut dalam ingatan Purbaya bahwa tantangan yang segera ia rasakan waktu itu bukanlah besar anggaran yang dimiliki atau mengenal seluk-beluk lembaga yang ia pimpin. Baginya, prioritas pertama ketika itu adalah mengembalikan rasa kepercayaan diri yang sempat retak, menyusul peristiwa demonstrasi besar di pengujung Agustus 2025.

“Saya pernah belajar macroeconomics of self-fulfilling prophecy. Jika kita membentuk ekspektasi bagus, ekonomi biasanya berjalan ke arah sana. Terpaksa saya omong gede sampai orang bilang saya sombong. Padahal itu desain agar investor tidak takut masuk, masyarakat tidak takut belanja, dan perusahaan tidak takut ekspansi,” katanya.

Berangkat dari keyakinan itu, empat hari setelah menjabat, Rp200 triliun dana berpindah dari Saldo Anggaran Lebih milik pemerintah di Bank Indonesia ke bank-bank milik negara.

Melalui pendekatan kuasimoneter itu, Purbaya bermaksud menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan volume likuiditas lebih tinggi mengaliri urat nadi perekonomian.

“Sebagai ekonom, saya selalu tertarik menguji teori-teori di lapangan secara langsung dan melihat apakah hasilnya sesuai prediksi. Walau kita tahu masih banyak kendala, tetapi yang penting saya bisa melihat mesin pertumbuhan mulai bergerak lebih cepat dari sebelumnya,” imbuh Purbaya.

Gaya baru disiplin fiskal

Tak selamanya pendekatan eksperimental itu dipuji. Meninggalkan rezim disiplin fiskal yang menjadi ciri khas Kementerian Keuangan selama lebih dari satu dasawarsa, Purbaya menggeber belanja pemerintah sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Khalayak tergagap. Rekan ekonom sejawat tak habis pikir. Tetapi Purbaya memilih jalan terus.

Keran-keran pos anggaran yang sebelumnya diefisiensi lekas dibuka. Belanja pemerintah digeber pada sisa tahun 2025. Fokus belanja diarahkan untuk memberi efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan, kementerian/lembaga yang setengah-setengah menjalankan belanja ikut disentil.

Tiba gilirannya angka berbicara. Pada 8 Januari 2026, Purbaya melaporkan APBN 2025 tutup buku dengan realisasi penerimaan negara sebesar Rp2.756,3 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun. Defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% PDB mengirimkan alarm agar kehati-hatian dan produktivitas belanja diperhatikan betul-betul.

Menghadapi itu, Purbaya menegaskan bahwa tujuan utama APBN bukanlah mengirit-irit belanja, melainkan memberikan stimulus untuk perekonomian yang sedang mengalami downturn, tanpa harus membahayakan keseimbangan anggaran.

“Sekalipun defisit membesar, kami pastikan tidak tembus 3%. Kalau saya buat defisit 0% juga bisa, tapi ‘kan ekonomi jadi morat-marit,” ujarnya ketika itu.

Saat fajar 2026 menyingsing, tren pertumbuhan belanja pemerintah yang sebelumnya tertahan antara 1%-3% ikut berubah. Tak tanggung-tanggung pertumbuhan komponen belanja pemerintah triwulan I-2026 melambung 21,81% (yoy), dan dilanjutkan di triwulan II-2026 dengan pertumbuhan belanja pemerintah impresif mencapai 15,97% (yoy).

Situasi ini menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, publik khawatir dengan belanja negara yang terkesan tancap gas. Namun, sesuai janji, penguatan penerimaan negara memungkinkan defisit ditekan dan dikendalikan.

Mutakhir, Purbaya melaporkan defisit APBN pada akhir Juli 2026 baru mencapai 0,91% terhadap PDB, sementara penerimaan tumbuh 21,3% (yoy). Artinya, langkah menggeber fiskal untuk menopang pertumbuhan terbukti tak keliru. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan karena pemerintah hati-hati berbelanja telah berbalik arah dan terus dipercepat.

Jurus seperti itu, menurut Purbaya, bukan simsalabim yang keluar begitu saja, tetapi langkah terpadu mengatasi dua tantangan besar: membalik arah ekonomi di satu sisi, serta melawan kekhawatiran tak berdasar yang ditiupkan orang-orang yang skeptis dengan arah pertumbuhan ekonomi.

“Pembalikan arah ekonomi ini terjadi by design. Ketika saya memindahkan uang ke sistem perekonomian, publik bilang ini jurus ngarang. Ternyata sekarang, Anda lihat Amerika Serikat akan melakukan hal serupa. Tujuannya sama: menambah uang di sistem, sambil menekan harga uang dalam sistem perekonomian,” tuturnya.

Swasta masih menunggu

Tak hanya mengatur anggaran, keterlibatan Purbaya sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang terbentuk pada Oktober 2025 menjadi ciri khas yang memberi warna dalam sepak terjangnya sebagai menteri keuangan.

Alih-alih singkatannya, satgas ini lebih dikenal sebagai Satgas Debottlenecking. Dari sidang ke sidang yang dilaksanakan secara berkala sejak 23 Desember 2025 dan telah mencapai sidang ke-14 pada 26 Agustus 2026 lalu, Purbaya menjadi menteri keuangan pertama yang berusaha mendengar keluhan dunia usaha terkait apa yang mereka alami di lapangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) didampingi Sekretaris Jenderal Robert Leonard Marbun (kedua kiri), Plt. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardiyanto (kiri), dan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit (kanan) memimpin Sidang ke-14 Kanal Debottlenecking dengan pemohon aduan dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) terkait dua permasalahan dalam rantai logistik kargo udara di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

Menurut Purbaya, sidang-sidang yang seringkali secara khusus mengundang wartawan untuk datang dan meliput itu memang dirancang seterbuka mungkin, terutama untuk mengetahui kekurangan dan masalah yang dihadapi investor maupun pelaku usaha, domestik maupun mancanegara.

Dari masukan-masukan yang diterima, pemerintahpun dapat memetakan masalah dan melakukan troubleshooting secara presisi dalam membangun iklim investasi yang lebih bersahabat.

“Kalau kita lihat dari kertas, memang semua bagus, jadi masalahnya ada di implementasi. Misalnya, ada perusahaan tekstil yang melapor kesulitan mengakses pembiayaan, maka saya arahkan ke LPEI. Begitu juga yang bermasalah dengan kementerian, bermasalah dengan pemerintah daerah, duduk bersama, saya selesaikan hari itu juga,” ujar Purbaya.

Meski telah membuka diri sedemikian rupa, termasuk menyelenggarakan seminar internasional tentang debottlenecking pada 12 Mei 2026 lalu, Purbaya mengaku ia masih membutuhkan umpan balik secara berkesinambungan dengan dunia usaha.

Kebutuhan umpan balik itu juga jadi salah satu sebab yang membuatnya belum mengambil kebijakan khusus untuk sektor swasta selain membersihkan iklim investasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang diterima Satgas Debottlenecking, di samping memastikan kecukupan likuiditas untuk pembiayaan di sistem perekonomian.

“Saya sudah bicara ke industri, ada tidak yang bisa saya bantu. Datang pengusaha, ketemu beberapa kali, tetapi masalahnya belum selesai, mereka malah tidak datang-datang lagi. Jadi, saya diskusi juga dengan Kementerian Perindustrian untuk mengetahui industri yang butuh bantuan, sehingga mereka tidak kesulitan mengakses,” jelasnya.

Mengalirkan ke bawah

Tuntas meneguk segelas es kelapa jeruk, tanya-jawab rupanya masih belum selesai. Namun, Purbaya menegaskan, memasuki tahun keduanya sebagai menteri, ia tidak akan membuat gebrakan.

“Kita pastikan ekonomi berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan, dan saya akan datang ke kementerian/lembaga memastikan anggaran mereka cukup untuk mendorong perekonomian,” katanya.

Selain menjaga kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk selaras menopang pertumbuhan, Purbaya mengatakan salah satu pekerjaan rumah yang kini masih ingin diselesaikannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tak cuma bagus di atas kertas, tetapi benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ia tak menafikan bahwa meski likuiditas telah mengalir masuk ke sistem perekonomian, tak sedikit orang yang masih berpikir dua kali untuk membelanjakan tabungan demi kebutuhan tersier. Itu pula yang menjadi pemicu pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank mencapai 11,21%, tanda masyarakat lebih banyak menabung daripada belanja.

Di sisi lain, skala prioritas masyarakat pun turut berubah. Fenomena mantab (makan tabungan) hingga matang (makan utang) yang terjadi menunjukkan bahwa PR mendistribusikan kue pertumbuhan ekonomi masih menantang di depan.

“Makanya, uang saya tambah lagi ke sistem supaya ekonomi bergerak, agar semakin banyak orang menerima manfaat pertumbuhan karena ekonominya bergerak. Tapi yang jelas kekurangan masih ada, karena kita tidak hidup di surga. Di dunia, kekurangan itu pasti ada, maka kita pastikan jangan sampai pilihan yang ada itu desperate sekali,” tukas Purbaya.

Saat ini, dengan seluruh mesin pertumbuhan aktif dan berputar lebih cepat dari sebelumnya, Purbaya meyakini momentum positif pertumbuhan perlu dijaga agar ekonomi ke depan tumbuh lebih cepat. Target 6% tahun depan, menurutnya, bukan kemustahilan.

“Saya yakin kalau sinkronisasi kebijakan pemerintah dijalankan konsekuen, pertumbuhan ekonomi juga akan semakin cepat, ekonomi membaik, maka pelan-pelan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelas menengah ke bawah juga akan merasakan dampaknya. Tinggal gilirannya saja,” tandas Purbaya.

Tumbuh tinggi dan pemerataan sama penting

Dihubungi secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai pertumbuhan ekonomi layak disebut berhasil ketika ia memperbaiki kualitas hidup pekerja, bukan hanya mencatatkan angka.

“Pemerintah perlu mengubah ukuran keberhasilan pertumbuhan dari sekadar angka menjadi kualitas pekerjaan dengan informasi status formalitas, durasi kontrak, kepesertaan jaminan sosial, upah riil, dan produktivitas sektor. Kebijakan seperti ini membuat pertumbuhan lebih dekat dengan tujuan kesejahteraan,” ujarnya kepada SUAR.

Tanpa ukuran kualitas, Syafruddin mengingatkan, pemerintah berisiko merayakan pertumbuhan saat sebagian rumah tangga masih menghadapi PHK, pekerjaan rentan, dan tekanan pendapatan.

“Pertumbuhan yang kredibel harus terlihat pada pekerjaan yang lebih aman, upah riil yang meningkat, serta konsumsi rumah tangga yang menguat secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Dalam hal ini, menurut Syafruddin, indikator distribusi perlu diletakkan sejajar dengan indikator pertumbuhan, investasi, dan produksi. Ia menyayangkan rilis pertumbuhan BPS, misalnya, tidak menunjukkan kenaikan Gini Ratio nasional.

Padahal, Gini Ratio September 2025 sudah mencatatkan penurunan menjadi 0,363 dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Di saat yang sama, pangsa pengeluaran kelompok 40 persen terbawah tercatat 19,28 persen. BPS juga mencatat tingkat kemiskinan September 2025 sebesar 8,25 persen atau 23,36 juta orang, turun 0,22 poin persentase dari Maret 2025.

“Perkembangan ini layak diapresiasi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan seluruh kelompok masyarakat menikmati pertumbuhan secara seimbang. Karena itu, pemerintah perlu melengkapi angka pertumbuhan dengan indikator Gini Ratio, pengeluaran 40 persen terbawah, upah riil median, kualitas pekerjaan, serta disparitas antarprovinsi,” katanya.

Penyajian indikator tersebut, Syafruddin menambahkan tidak akan melemahkan narasi pemerintah. Justru keterbukaan akan menunjukkan bahwa pemerintah berani menilai kebijakan dari hasil yang diterima warga, bukan hanya dari skala program.

“Publik membutuhkan bukti bahwa pertumbuhan tinggi benar-benar mengangkat kelompok bawah dan memperkuat kelas menengah. Jika kesejahteraan menjadi tujuan pertumbuhan, ukuran distribusi harus hadir sebagai alat evaluasi utama. Tanpa itu, hubungan pertumbuhan dan keadilan sosial hanyalah klaim normatif yang sulit diuji secara konsisten,” pungkasnya.