Bagaimana sikap Destry Damayanti soal BI Rate ke depan? Apakah Hawkish? Dovish? atau Status Quo dari gubernur sebelumnya? mungkin jawabannya bisa kita lihat dari beragam pandangan Destry selama tiga dekade terakhir.
Lintasan kiprah profesional Destry Damayanti terbentang bagaikan kanvas meritokrasi. Di atas kanvas itu, warna-warni perjalanan karier sebagai ekonom yang merintis jalan menuju kursi nomor wahid Bank Indonesia tersapu dengan kuas kerja keras dan konsistensi. Hasilnya, mozaik yang dapat memprediksi arah sepak terjangnya kini sebagai gubernur perempuan pertama yang memimpin otoritas moneter Tanah Air.
Berdasarkan penelusuran pangkalan data ProQuest, SUAR mengurasi 50 kutipan penting dari 457 hasil pencarian mengenai pandangan Destry Damayanti sebagai ekonom dalam kurun waktu 1998-2026. Pencarian dikhususkan seputar topik mengenai nilai tukar rupiah, inflasi, suku bunga acuan, dan situasi pasar keuangan.
Sebagian besar pandangan ini disampaikan sebagai kutipan wawancara dalam berita internasional tentang situasi perekonomian Indonesia pada zamannya, mulai dari periode Krisis Moneter 1997-1998, krisis ekonomi global 2008, taper tantrum 2013, hingga guncangan pandemi Covid-19 pada 2020.
Ragam komentar tersebut disampaikan Destry dalam kedudukan berbeda-beda. Penelusuran kami menemukan 1 pernyataan mengutip Destry sebagai ekonom Citibank, 20 pernyataan sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, 14 pernyataan sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri, dan 14 pernyataan sebagai Deputi Senior Gubernur BI periode pertama (2019-2024) maupun periode kedua (2024-2026).
Rekam jejak pernyataan Destry paling awal yang berhasil kami temukan adalah kutipan pandangannya sebagai ekonom Citibank, dalam wawancara dengan surat kabar Illawara Mercury di New South Wales, Australia, edisi 23 Januari 1998, ketika periode Krisis Finansial Asia Tenggara tengah merangkak menuju puncak setelah berjalan lewat 6 bulan.
Ketika itu, nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat mencatatkan laju pelemahan yang sangat tinggi, sementara usaha pemerintah mengintervensi Bank Indonesia justru menyebabkan kurs rupiah terus-menerus amblas.
Menanggapi situasi ini, Destry sebagai ekonom Citibank menilai perilaku debitur korporasi yang membayar pinjaman berjumlah besar dalam rupiah dan bukan Dolar AS menjadi salah satu penyebab nilai tukar rupiah anjlok hingga melewati Rp16.000 per Dolar AS di pasar keuangan luar negeri.
Berlalu satu dasawarsa setelah periode Krisis Moneter berlalu, pendapat Destry kembali dikutip secara berkala oleh media mancanegara dalam kapasitasnya sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas.
Kala itu, pandangan Destry dikutip oleh The Wall Street Journal Asia, BBC Asia Pacific, Dow Jones Institutional, Xinhua News Agency, Financial Times, Daily Mirror di Colombo, Sri Lanka, hingga Iran Daily di Teheran, Iran.
Pandangan Destry paling sering dikutip untuk memprakirakan hubungan inflasi dengan ekspektasi tindakan Bank Indonesia dalam menaikkan/menurunkan suku bunga acuan.
Sepanjang tahun 2007, misalnya, dengan tingkat inflasi antara 5,62%-7%, Destry mendorong BI menurunkan suku bunga acuan dari 8,5% pada Mei 2007 menjadi 8,25%. Ekspektasi Destry terbukti jitu karena BI memilih mempertahankan BI Rate tetap 8,25%.
“BI harus lebih berhati-hati dalam menekan suku bunga acuan karena risiko inflasi global yang lebih tinggi dan ancaman kenaikan harga-harga pada akhir tahun ini, terutama untuk menjaga biaya pinjaman tetap terkendali di saat inflasi tetap terukur,” tutur Destry kepada The Wall Street Journal Asia edisi 6 Juli 2007.
Ekspektasi Destry terbukti jitu. Hingga akhir tahun 2007, BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI Rate tetap 8,25%, meski desakan untuk menekan suku bunga acuan hingga 7,75% terus disuarakan ekonom mancanegara karena faktor inflasi yang terkendali.
Situasi tahun 2007 itu mencatatkan perubahan dua tahun kemudian. Saat itu, nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS terdepresiasi imbas Krisis Ekonomi 2008 hingga menyentuh Rp11.935 pada Februari 2009.
Menanggapi hal ini, Destry mengingatkan BI untuk tidak bertindak secara lebih terukur dalam mengantisipasi tekanan nilai tukar.
“Tekanan rupiah lebih banyak disebabkan faktor sentimen regional. Karena itu, berapapun besarnya suku bunga acuan disesuaikan, rupiah akan terus tertekan selama sentimen regional belum dipulihkan,” ujar Destry, seperti dikutip Daily Mirror edisi 5 Maret 2009.
Meski rupiah tertekan, catatan inflasi tahun 2009 relatif terkendali, antara lain disebabkan harga-harga komoditas yang turun dan daya beli yang melemah. Dalam hal ini, Destry berulang kali agar stimulus fiskal dilakukan bersamaan dengan pelonggaran kebijakan moneter demi memperbaiki situasi perekonomian.
Memasuki periode stabilitas ekonomi pada dekade 2010-an, pandangan-pandangan Destry semakin jamak dikutip. Kedudukan Destry sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri, bank milik negara terbesar di Indonesia, mempertegas otoritas terhadap pendapatnya sebagai suara jernih dalam mengamati perkembangan ekonomi nasional.
Namun, berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, cara pandang Destry sepanjang dekade 2010-an memberi ruang lebih pada faktor-faktor pengendalian inflasi selain suku bunga acuan.
Dalam pemberitaan Dow Jones Institutional News edisi 3 Agustus 2010, misalnya, Destry menilai ekspektasi inflasi tidak bersumber dari faktor tunggal.
“Kami memperkirakan inflasi mencapai 6,7% tahun depan karena pemulihan ekonomi global akan mendorong permintaan domestik dan harga komoditas. Kami pesimis inflasi bisa dijaga di bawah 5% tanpa adanya perbaikan infrastruktur signifikan dalam waktu dekat,” ujarnya.
Selain kebijakan suku bunga acuan, pada masa awal jabatannya sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry juga beberapa kali menyampaikan pandangan terkait kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai komponen inflasi harga diatur pemerintah serta menjadi faktor pengungkit nonpangan terbesar dalam kalkulasi inflasi IHK
Dalam acara Mandiri Macro-Economic Outlook 2011 pada 22 Desember 2010, misalnya, Destry menilai kenaikan harga BBM dan mencabut subsidi dapat lebih efektif mengurangi konsumsi BBM daripada hanya membatasi pasokan BBM bersubsidi.
“Bagi mereka yang sangat membutuhkan subsidi karena berasal dari kelompok yang berhak menerima, dapat diberikan semacam voucher atau tiket khusus, sehingga tindak penyelundupan BBM bersubsidi dapat ditekan,” kata Destry.
Konsisten dengan pandangan tersebut, Destry tak segan mengapresiasi keputusan pemerintah menunda pembatasan subsidi BBM yang dapat menekan inflasi IHK hingga 0,7%.
“Perlambatan inflasi antara lain disebabkan keputusan pemerintah yang menunda rencana pembatasan subsidi BBM,” ujarnya, seperti dikutip The Jakarta Post, 3 Mei 2011.
Di luar inflasi, Destry juga secara berkala memberikan sorotan terhadap kebijakan likuiditas Bank Indonesia. Salah satu temuan menarik adalah segmentasi likuiditas yang baru-baru ini kembali dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur BI telah dibahas sejak lima belas tahun lalu.
Ketika itu, BI baru saja mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011 tentang Giro Wajib Minimum. Tak hanya mengatur manajemen likuiditas mata uang asing di bank umum, beleid ini mencegah tindakan spekulatif berisiko tinggi yang jika dilakukan serempak dapat menekan nilai tukar rupiah.
“BI sepertinya trauma dengan pengalaman krisis masa lalu ketika likuiditas mata uang asing ludes dalam waktu cepat, sementara pelaku usaha belum sempat menguangkan pendapatan dan utang mereka dari luar negeri ke dalam rupiah,” ujar Destry kepada The Jakarta Post, 12 September 2011.
Kebijakan lain yang juga disoroti Destry sebagai ekonom adalah pembatasan kuota impor yang menurutnya perlu dikalkulasi secara matang sebelum ditimpali retorika proteksionistis.
“Lebih dari 100 juta orang Indonesia berpenghasilan kurang dari USD 2 per hari, sehingga mereka sangat rentan terhadap perubahan harga. Pemerintah perlu habis-habisan dalam upaya menjaga stabilitas harga, termasuk berhati-hati dalam kuota impor,” kata Destry, seperti dikutip The Wall Street Journal Asia, 13 Agustus 2013.
Tak lena dibuai stabilitas, pandangan Destry tentang perlunya dorongan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi mulai disampaikan secara berkala, khususnya setelah masa kepresidenan Joko Widodo pada 2014 mengawali periode panjang stagnasi pertumbuhan di angka 5%.
“Penyederhanaan prosedur lisensi dan dua paket kebijakan sudah cukup untuk menghindari ketidakpastian berkepanjangan di kalangan investor, sekaligus memfasilitasi investor untuk berkontribusi lebih dalam pembangunan ekonomi,” kata Destry, seperti diberitakan Antara, 24 September 2015.
Saat Indonesia terimbas kebijakan baru perdagangan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump periode pertama yang mencabut perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP), Destry pun menyoroti perlunya Indonesia mendorong sektor manufaktur memproduksi barang bernilai tambah.
Tujuannya, agar kebijakan negara adikuasa yang keluar secara mendadak tidak serta-merta membuat proyeksi pertumbuhan oleng karena dampak yang tidak diantisipasi sebelumnya.
“Amerika Serikat mungkin tidak lagi memprioritaskan impor dari negara-negara TPP, tetapi di sisi lain, ini menjadi kesempatan Indonesia untuk mengekspor produk bernilai tambah lebih besar ke negara tersebut,” tukas Destry, 24 Januari 2017.
Mengangkat sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 7 Agustus 2019, Destry memperlihatkan perubahan cara berbicara dalam memberikan komentar dan opini terhadap media massa. Amanat kedeputian sekaligus memberinya tanggung jawab menjaga citra lembaga di hadapan masyarakat.
Bagai karang yang luput dari pantauan teropong, prediksi pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR-RI pada Rabu, 28 Agustus 2019, menghantam karang ketika Pandemi Covid-19 mulai menjangkit Indonesia pada awal Maret 2020.
“Apa yang akan kami lakukan untuk menstabilkan sektor moneter adalah mengadopsi instrumen triple intervention, yakni instrumen domestic non-deliverable forward (DNDF), spot, dan pasar obligasi secara bersamaan,” kata Destry dalam sebuah forum Economic Outlook di Jakarta, kurang dari sepekan sebelum kasus Covid-19 pertama diumumkan.
Tak hanya memperkenalkan strategi triple intervention, inisiatif Destry juga tercermin dalam pengembangan transaksi repurchase agreement atau repo sebagai fondasi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dalam negeri.
Inisiatif BI yang mulai dikembangkan pada medio 2021 ini memperluas cakupan transaksi repo konvensional dan syariah untuk obligasi negara maupun obligasi swasta. Sebelumnya, transaksi pasar keuangan terbatas hanya pada pasar uang antarbank (PUAB) dan pasar uang antar bank syariah (PUAS).
Keputusan BI memilih stabilitas sebagai orientasi kebijakan moneter pada tahun 2022, yang diumumkan dalam Rapat Dewan Gubernur Agustus 2021, menjadi langkah awal pengembangan policy mix atau bauran kebijakan sebagai ciri khas BI sebagai bank sentral.
Benediktus Krisna Yogatama
Dalam hal ini, Destry menggarisbawahi bahwa BI telah memutuskan bahwa kebijakan moneter dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga ditetapkan sebagai opsi terakhir. Sebelum langkah tersebut, intervensi di pasar keuangan dan kebijakan lain akan tetap didorong untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.
Meski aktif mendukung langkah-langkah pengembangan inisiatif Bank Indonesia, kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tetap mendasari setiap keputusan yang disampaikan kepada publik.
Dalam mempersiapkan strategi normalisasi pascapandemi, misalnya, Destry menilai exit strategy membutuhkan waktu dan persiapan yang memadai.
“Normalisasi kebijakan secara prematur sangat berisiko terhadap pemulihan ekonomi dan sektor keuangan. Namun, jika dilakukan terlambat, hal itu juga dapat mempercepat risiko makroekonomi lain yang lebih membahayakan,” ujar Destry, 16 Mei 2022.
Dengan memprioritaskan stabilitas pula, optimasi instrumen operasi moneter pro-market dan bauran kebijakan makroprudensial semakin sering diketengahkan, terutama saat ketidakpastian menjadi new normal dalam lanskap arsitektur kebijakan bank sentral di seluruh dunia.
“Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan memastikan intensitas intervensinya untuk memastikan mekanisme pasar beroperasi secara lancar dan stabilitas nilai tukar rupiah dapat terus dipertahankan,” cetus Destry seperti diberitakan Antara, 9 Juni 2026.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kerangka pengetatan versus pelonggaran (hawkish vs dovish) masih berguna untuk membaca arah BI-Rate, tetapi sudah tidak memadai untuk menilai keseluruhan postur kebijakan Bank Indonesia di bawah kepemimpinan Destry dalam 5 tahun ke depan.
“Di tengah imbal hasil obligasi global yang tinggi serta inflasi negara maju yang masih kuat, stabilitas menjadi prasyarat membuka ruang pertumbuhan. Arah BI ke depan bukan sekadar ketat atau longgar, tetapi instrumen mana yang perlu ketat untuk menjaga stabilitas dan instrumen mana yang dapat dilonggarkan untuk menopang pertumbuhan,” katanya, Jumat (7/9/2026).
Dalam kondisi sekarang, Josua menilai, kecenderungan BI Rate jelas lebih defensif daripada longgar. Tekanan eksternal juga masih nyata: harga minyak telah kembali berada di atas USD 90 per barel, risiko suku bunga global bertahan tinggi meningkat, dan bank sentral AS masih berfokus pada inflasi yang berada di atas sasaran 2%.
“Dalam keadaan seperti ini, ruang BI menurunkan suku bunga memang sangat kecil karena pemangkasan terlalu dini dapat mengurangi daya tarik aset rupiah, mendorong arus modal keluar dan menambah tekanan nilai tukar,” imbuhnya.
Di sisi lain, Josua mengakui dari sisi inflasi domestik, BI tidak mempunyai alasan kuat untuk semakin mengetatkan kebijakan. Inflasi Juli hanya 2,88% secara tahunan, inflasi inti 2,76%, dan keduanya masih nyaman dalam sasaran 2,5±1%.
Situasi Inilah yang, menurut Josua, membedakan BI dengan bank sentral negara maju. Bank sentral AS menghadapi persoalan inflasi yang terlalu tinggi sehingga sikap ketat diarahkan pada permintaan dan harga domestik.
Sementara itu, BI menghadapi ketegangan inflasi yang sudah terkendali dan tidak membutuhkan pengetatan, tetapi arus modal masih sensitif terhadap suku bunga AS, harga minyak, geopolitik dan defisit eksternal.
“Karena itu kebijakan BI sekarang lebih tepat disebut pengetatan defensif untuk menjaga stabilitas eksternal, bukan pengetatan untuk mendinginkan perekonomian domestik,” ujarnya.
Terdapat alasan struktural mengapa pendekatan tersebut semakin relevan bagi Indonesia. Mandat BI tidak hanya menyangkut inflasi, tetapi stabilitas rupiah terhadap harga barang dan jasa maupun terhadap mata uang negara lain, stabilitas sistem pembayaran, serta kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan.
Selain itu, sebagai negara berkembang dengan pasar keuangan yang terbuka, Indonesia lebih sensitif terhadap arus modal dan perubahan selera risiko global. Sepanjang 2026 misalnya, dana asing jauh lebih banyak masuk ke SRBI dibandingkan SBN dan saham, menunjukkan bahwa stabilitas rupiah masih cukup bergantung pada daya tarik instrumen moneter BI.
Data hingga awal September menunjukkan arus masuk SRBI sekitar US$9,35 miliar sejak awal tahun, sementara saham masih mencatat arus keluar sekitar US$3,94 miliar. Ini membuat keputusan BI tidak dapat hanya mengikuti inflasi domestik seperti formula sederhana bank sentral negara maju.
“Pada suku bunga dan stabilisasi rupiah, BI cenderung berhati-hati dan defensif. Pada likuiditas, kredit, pembiayaan sektor prioritas, UMKM, pendalaman pasar dan sistem pembayaran, BI dapat bersikap lebih akomodatif. Saya pikir ini postur yang dapat dibaca pada fase awal kepemimpinan BI di bawah Ibu Destry,” pungkas Josua.
Dukung Jurnalisme Solusi. Terangi Lebih Banyak Langkah Bersama SUAR
Di tengah banyaknya informasi, jurnalisme yang memberi arah hanya dapat terus hadir berkat dukungan pembaca. Bersama Anda, kami akan terus menghadirkan informasi yang terkurasi, mendalam, dan berorientasi pada solusi bagi penggerak dunia usaha.
Tambahkan SUAR ke Google
