Babak Baru Sejarah BI, Eksekusi Komitmen Destry Dinanti

Pelantikan Destry Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro sebagai pucuk pimpinan baru Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031 menyingkap lembaran baru sejarah otoritas moneter Tanah Air. Memikul tingginya ekspektasi pasar, eksekusi komitmen keberlanjutan kebijakan moneter amat dinantikan.

Tiba di kompleks Mahkamah Agung pukul 15.05 WIB, Rabu (2/9/2026), Destry, Aida, dan Solikin mengucapkan sumpah jabatan secara bersamaan dalam upacara yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Sunarto.

Didahului pembacaan Keputusan Presiden Nomor 92/P/2026 tertanggal 1 September 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk masa jabatan 2026-2031, pengucapan sumpah berlangsung khidmat. Janji integritas jabatan menjadi penekanan utama sumpah jabatan itu.

Dalam pernyataan pers yang diberikan setelah pelantikan, Destry menegaskan akan mengemban amanat dan tanggung jawab yang diberikan secara optimal, serta memfokuskan kebijakan-kebijakan dalam kerangka 3I+S, yaitu impactful, inklusif, dan integratif di bawah Sinergi Merah Putih.

"Kita tahu bahwa gejolak global masih penuh ketidakpastian, sehingga dalam jangka pendek, yang pertama harus kita jaga adalah stabilitas, karena dengan ekonomi yang stabil, tentu ruang-ruang untuk pertumbuhan ekonomi menjadi semakin luas," kata Destry.

Komitmen sinergi, menurut Destry, menjadi kunci karena BI tidak dapat bekerja sendiri menangani pengendalian inflasi, penciptaan iklim ekonomi kondusif, pertumbuhan sektor riil, serta penciptaan lapangan kerja. Keempatnya menjadi amanat revisi Undang-Undang P2SK.

Selain mandat undang-undang, komitmen menavigasi stabilitas juga menjadi antisipasi ketika imbal hasil surat utang di berbagai negara memperlihatkan kenaikan sebagai respons terhadap tingginya inflasi. Faktor tersebut mendorong BI mengambil langkah antisipasi guna memoderasi pengaruh global ke perekonomian domestik.

"Dalam situasi higher for longer, ketidakpastian yang sedikit-banyak memengaruhi kita akan menjadikan stabilitas sebagai fokus utama dalam bauran moneter, makroprudensial, maupun sistem pembayaran sebagai tools dalam merumuskan satu kebijakan," pungkas Destry.

Eksekusi dinanti

Dihubungi secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai, transisi kepemimpinan BI terjadi di tengah kombinasi tantangan ketidakpastian ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, volatilitas nilai tukar, tekanan terhadap inflasi, hingga kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Pasar dan dunia usaha butuh kepastian arah suku bunga, stabilitas nilai tukar, inflasi, serta komunikasi kebijakan yang konsisten agar perusahaan dapat mengambil keputusan investasi, pembiayaan, dan ekspansi dengan tingkat keyakinan yang memadai," katanya kepada SUAR, Rabu (2/9/2026).

Di sisi lain, Shinta menambahkan, bagi dunia usaha, independensi bank sentral bukan berarti kebijakan moneter berjalan terpisah dari kebutuhan perekonomian nasional. Independensi bermakna fondasi bahwa setiap keputusan dapat diambil secara kredibel berdasarkan mandat, kondisi ekonomi, dan asesmen risiko yang objektif.

"Kredibilitas tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi ekspektasi pasar, stabilitas rupiah, biaya pendanaan, dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia," imbuhnya.

Saat ini, dengan ruang kebijakan bank sentral yang semakin menantang dalam menyeimbangkan stabilitas dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan, Shinta menilai keduanya tidak perlu ditempatkan sebagai pilihan yang saling bertentangan.

Bagi dunia usaha, sinyal positif pada awal kepemimpinan Gubernur BI adalah terjaganya kontinuitas kebijakan, komunikasi yang konsisten, inflasi yang terkendali, nilai tukar yang stabil, serta kebijakan menjaga stabilitas makro dan ruang bagi pembiayaan serta aktivitas sektor riil.

"Jika hal-hal tersebut dapat terjaga, kami percaya proses transisi kepemimpinan BI dapat berlangsung tanpa menimbulkan ketidakpastian yang tidak perlu dan kepercayaan investor tetap terpelihara," tandas Shinta.

Kontinuitas terjamin

Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Perbankan dan Moneter Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai stance moneter BI dipastikan akan terus berjalan karena pucuk pimpinan baru BI merupakan motor perumus kebijakan di era sebelumnya. Transisi kebijakan, dengan demikian, dapat terus berjalan tanpa guncangan transisional.

"Penguatan sinergi fiskal-moneter juga semakin lancar karena latar belakang kepemimpinan baru lekat dengan koordinasi pengamanan stabilitas makroekonomi mengindikasikan komitmen erat dalam menjaga daya tahan fiskal dan nilai tukar terhadap tekanan global," kata Rahma.

Di sisi lain, ekspektasi stabilitas rupiah tetap terjaga melalui instrumen operasi moneter pro-market seperti instrumen valas BI, yang sudah berjalan. Namun, Rahma menggarisbawahi, penguatan rupiah tidak hanya bergantung pada BI-Rate, tetapi dipengaruhi sentimen geopolitik global, arus modal asing, serta pasokan valas dari sektor komoditas.

"Rekam jejak ketiganya memberikan kepercayaan tinggi bahwa inflasi akan tetap dalam sasaran target rasional. Koordinasi erat melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) akan terus diandalkan untuk meredam gejolak harga pangan," imbuhnya.

Dalam mendorong pertumbuhan, Rahma menilai latar belakang Solikin M. Juhro yang memegang kendali di bidang kebijakan makroprudensial, pelonggaran makroprudensial likuiditas seperti Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) memiliki ruang besar untuk terus dioptimalkan.

"Dengan demikian, harapan terhadap akselerasi pertumbuhan kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas tetap terbuka, meski perbankan secara umum masih akan menyeimbangkan likuiditas di tengah ketatnya cost of funds," pungkas Rahma.

Pengarusutamaan jender

Selain memberikan angin segar dalam garansi kontinuitas kebijakan, pengangkatan Destry Damayanti juga membawa Indonesia memasuki gelombang pengarusutamaan jender dalam pucuk kepemimpinan bank sentral global.

Mengutip laporan Gender Balance Index 2026 yang diterbitkan Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), 35 bank sentral di seluruh dunia saat ini dikepalai gubernur perempuan, mendorong kenaikan persentase kepemimpinan perempuan di bank sentral dari 16% pada 2025 menjadi 19% pada tahun 2026.

“Dari 45 gubernur bank sentral baru yang ditunjuk di seluruh dunia tahun ini, 11 di antaranya adalah perempuan, termasuk Yangchen Tshogyel yang mengepalai Royal Monetary Authority of Bhutan, Gubernur Bank of Mauritius Priscilla Thakoor, dan Anna Breman yang kini mengepalai Reserve Bank of New Zealand,” tulis laporan tersebut.

Salah satu penyebab terjadinya pengarusutamaan jender ini, OMFIF menengarai, didorong kebijakan keragaman organik dalam meritokrasi yang diterapkan sebagai standar bank sentral di seluruh dunia. Dalam koridor tersebut, objektivitas dapat menekan potensi diskriminasi terhadap perempuan di pucuk pimpinan institusional.

“Bagaimanapun, kebijakan keragaman ini hanya menunjukkan keberhasilan parsial, mengingat masih ada rumpang dalam pembagian peran, kontrak kerja, dan dukungan terhadap perempuan secara umum untuk membentuk trajektori karier mencapai posisi senior di lingkungan bank sentral,” pungkas laporan OMFIF itu.