Menimbang Pijakan Asumsi Makro yang Optimistis

Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pada Jumat 14 Agustus 2026 di Gedung DPR. Dalam RAPBN tersebut, pemerintah mengusulkan tujuh asumsi dasar ekonomi makro.

Penyampaian RAPBN 2027 berlangsung dalam rangkaian agenda kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, agenda penyampaian RAPBN digelar pada 14 Agustus, berbeda dari tahun sebelumnya, karena 16 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Minggu.

RAPBN 2027 akan menjadi rancangan APBN kedua yang diajukan secara resmi oleh pemerintahan Prabowo setelah dilantik pada Oktober 2024. RAPBN tersebut juga memberikan gambaran mengenai arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo-Gibran pada tahun ketiganya.

Presiden mengatakan salah satu aspek penting dalam RAPBN 2027 adalah sasaran ekonomi makro. “Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen,” kata Presiden. 

Asumsi realistis cenderung optimistis

Pemerintah bersama DPR sebelumnya telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target tersebut diharapkan dapat ditopang oleh penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, perbaikan iklim usaha, penguatan industri nasional, serta transformasi struktural perekonomian.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. Inflasi ditargetkan berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diproyeksikan sekitar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen, sementara harga minyak mentah Indonesia diasumsikan sekitar 70 dolar hingga 95 dolar AS per barel.

Dari sisi fiskal, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sekitar 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara diarahkan pada kisaran 13,81 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB. Adapun defisit anggaran diproyeksikan berada dalam rentang 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

“Pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan primer serta rasio pinjaman terhadap PDB, agar pengelolaan keuangan negara tetap berada dalam koridor yang sehat dan berkelanjutan. Kondisi fiskal tersebut menjadi penting karena ruang anggaran akan menentukan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas nasional,” ujar Prabowo. 

Presiden mengatakan semakin besar kebutuhan belanja pemerintah, semakin penting pula upaya menjaga penerimaan negara, meningkatkan efisiensi belanja, dan memastikan pembiayaan dikelola secara hati-hati. Karena itu, RAPBN 2027 tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan program pemerintah, tetapi juga menjadi salah satu fondasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Membantu rakyat dan menjaga APBN

Tingginya target yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna ke-1 DPR-RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026) tidak lepas dari capaian pertumbuhan ekonomi Semester I-2026 yang berhasil mencapai 5,45% (yoy). 

Dengan postur belanja ekspansif yang tumbuh kuat 18,2% (yoy) hingga akhir Juli, Kepala Negara meyakini disiplin fiskal dan penguatan kesejahteraan dapat berjalan bersamaan.

“Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya,” ujar Prabowo.

Dengan pertumbuhan yang lebih kuat itu, Prabowo menambahkan, angka kemiskinan ekstrem ditargetkan turun ke rentang 6,0-6,5% tahun depan, sementara tingkat pengangguran terbuka turun ke rentang 4,30-4,87%. Di saat bersamaan, rasio gini ditargetkan membaik bersamaan dengan indeks modal manusia yang ikut meningkat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, dengan perekonomian yang diperkirakan akan terus menguat hingga mencapai sekitar 5,6–6,0% (yoy) hingga akhir tahun 2026, perbaikan mulai tercermin turunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,74% dan angka kemiskinan ekstrem menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.

Meski demikian, Purbaya tidak menafikan bahwa perekonomian Indonesia pada 2027 tetap menghadapi situasi global yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Namun, pengalaman pemerintah merespons dinamika ekonomi menjadi modal untuk menjaga perekonomian nasional. 

“Kita sudah punya pengalaman yang cukup, dan kita sudah praktikkan dalam 3 triwulan terakhir, bahwa pemerintah bisa mengeluarkan respon kebijakan yang cukup baik, yang bisa mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia,” kata Menkeu.

Merespons arahan Presiden, Purbaya menegaskan bahwa belanja negara akan diarahkan untuk mengedepankan belanja berkualitas dan efisiensi, memperkuat infrastruktur sektor strategis, menajamkan akurasi data penerima subsidi dan bansos, serta memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah. 

“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansi walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan kepada perekonomian,” ujar Purbaya.

Dunia usaha masih menantikan strategi pemerintah

Di sisi lain, rencana pemerintah mengajukan anggaran belanja negara yang tahun depan akan tembus Rp4.097,2 triliun, menjadikan dunia usaha berharap adanya manfaat peningkatan belanja negara pada penciptaan daya beli yang lebih kukuh dan konsisten. Di sisi lain, daya tahan fiskal dalam postur ekspansif menuntut perhatian lebih dari sisi produktivitas dan kualitas belanja.

Secara rinci, dari total anggaran belanja Rp4.097,2 triliun tersebut, belanja pemerintah pusat direncanakan Rp3.362,2 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) naik menjadi Rp735 triliun. Dengan total target penerimaan negara sebesar Rp3.426 triliun, pemerintah menargetkan defisit fiskal RI terjaga di level Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB.

Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang menilai, dunia usaha masih menantikan strategi pemerintah untuk menjaga daya beli secara nyata, mengingat asumsi-asumsi makro, termasuk target pertumbuhan ekonomi tahunan 6% hanya mungkin jika ditopang daya beli.

"Kami mendorong program magang nasional dan program padat karya bisa dikembangkan, semakin disebarluaskan dan diperbanyak. Lewat program magang, peserta yang mendapatkan uang saku setara UMP akan mendongkrak daya beli karena ini berujung penciptaan lapangan kerja," tutur Sarman.

Di sisi lain, Sarman mengharapkan komitmen kenaikan angka TKD harus ikut terlihat dari pembuktian terhadap pergerakan ekonomi daerah. Ia mengingatkan akibat efisiensi besar-besaran tahun lalu, cukup banyak UMKM yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah harus tutup dan gulung tikar karena kehilangan pangsa langganan utama.

"Kita mengklaim UMKM sebagai penopang ekonomi kita, tetapi sampai saat ini kita belum melihat program-program UMKM itu berjalan secara maksimal. Padahal, melalui anggaran yang telah dipersiapkan, kita ingin kementerian-kementerian terkait bisa ikut memberikan kontribusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata," imbuhnya.

Bagi dunia usaha, Sarman menegaskan, sekalipun sektor swasta menjadi penggerak utama perekonomian, dorongan belanja pemerintah sebagai stimulus yang memberdayakan tetap sangat dibutuhkan. Kuncinya bukan hanya belanja yang tepat sasaran, tetapi juga tepat waktu dan tepat jumlah, terutama untuk daerah yang masih memiliki ketergantungan pada TKD.

"Jika pada 2027 TKD ini dinaikkan, kami sangat berharap ini menciptakan pertumbuhan daerah yang menjadi angin segar untuk menekan pengangguran, mendorong daya beli, dan menekan angka kemiskinan secara bersama-sama," pungkasnya.

Kualitas dan komposisi belanja

Sementara itu, Analis Ekonomi Politik Laboratorium Indonesia 2045 Nadia Restu Utami menilai postur APBN 2027 perlu dibaca dalam konteks ruang fiskal yang menyempit. Ia menggarisbawahi tekanan penerimaan pajak belum pulih optimal, defisit yang menekan batas prudential, serta beban jatuh tempo utang masih akan membesar hingga tahun depan.

"Situasi hingga akhir Semester I tahun ini memperlihatkan bahwa ekspansi belanja secara agregat semakin sulit dipertahankan tanpa memperlebar risiko keberlanjutan fiskal, terutama di tengah pelemahan permintaan di pasar primer SBN dan sentimen lembaga pemeringkat," ujarnya kepada SUAR, Jumat (14/08/2026).

Karena itu, Nadia mengingatkan bahwa penekanan belanja bukan besaran anggaran, melainkan kualitas dan komposisi belanja. Postur anggaran 2027 perlu benar-benar diarahkan pada pos produktif dengan efek pengganda terhadap penciptaan lapangan kerja, alih-alih belanja konsumtif tanpa nilai tambah struktural.

"Ruang fiskal ekspansif masih dapat diciptakan melalui realokasi internal. Pemangkasan transfer ke daerah sebaiknya dihentikan karena daerah adalah tulang punggung daya beli dan aktivitas ekonomi akar rumput, sementara belanja pusat untuk program-program prioritas diefisienkan agar tidak menggerus ruang bagi belanja yang lebih produktif," tegasnya.

Mendorong kolaborasi dengan swasta nasional

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai RAPBN 2027 membuka ruang yang semakin besar untuk kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Dengan kebutuhan pembangunan yang sangat besar, keterlibatan swasta sebagai investor domestik maupun global menjadi semakin penting.

“Kadin Indonesia siap bergotong royong bersama pemerintah. Semangat kita adalah Indonesia Incorporated. Pemerintah dan dunia usaha bukan berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi mitra strategis untuk mencapai tujuan yang sama: investasi semakin mudah, dunia usaha berkembang dan semakin banyak pekerjaan berkualitas tercipta,” kata Anindya.

Menurut Anindya, pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Investasi yang masuk harus menciptakan pekerjaan, pekerjaan harus meningkatkan pendapatan, dan peningkatan pendapatan harus menurunkan kemiskinan serta mempersempit kesenjangan sosial.

“Ujung dari seluruh kebijakan ekonomi haruslah kesejahteraan rakyat. Investasi dimudahkan, lapangan kerja diperluas, pengangguran dan kemiskinan diturunkan, kesenjangan dipersempit, dan kesejahteraan rakyat ditingkatkan. Itulah tujuan akhir Indonesia Incorporated,” ungkap Anindya

Sedangkan Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menambahkan, target pertumbuhan tahunan 6% sejatinya tidak terlalu mengagetkan bagi dunia usaha. Ini mengingat karena Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar di angka 5%, sementara target pertumbuhan Bank Indonesia berkisar antara 4,9-5,7%. 

“Kita apresiasi pemerintah punya target pertumbuhan 6%, karena artinya ada yang harus dikejar, walau belum tentu tercapai. Kita jadi punya alasan untuk mendorong agar pertumbuhan mencapai angka itu, dengan kerja keras tentu,” ujarnya saat dihubungi SUAR, Selasa (18/8/2026).

Namun, Sutrisno menggarisbawahi, bukan angka target 6% yang harus digarisbawahi, melainkan sumber pertumbuhan yang harus disadari bersama. Saat ini, dengan sumber utama pertumbuhan masih berasal dari konsumsi dan investasi, publik berhak untuk bertanya asal investasi sebagai salah satu mesin pertumbuhan.

“Kita khawatir kalau investasi hanya dari pemerintah, karena tidak sustain sebab anggaran pemerintah terbatas. Investasi harus datang dari swasta, karena kalau dunia usaha berani investasi, artinya ekonomi sedang bagus. Investasi dari pemerintah adalah katalisator, sebagai cara mengundang investasi dari swasta agar bisa ikut crowding in,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Sutrisno menggarisbawahi agar pemerintah berhati-hati jika ingin menjadikan belanja pemerintah sebagai mesin pertumbuhan, sebagaimana terjadi dalam dua triwulan terakhir. Menurutnya, ekonomi bisa tumbuh dengan intervensi negara, tetapi pertumbuhan tinggi dan berkualitas hanya berasal dari investasi swasta yang tumbuh sehat. 

“Pertumbuhan harus meningkatkan daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Baru itu pertumbuhan yang benar. Bagi dunia usaha simpel saja. Kalau pemerintah menargetkan 6%, harusnya pelaku usaha bisa mendorong lebih dari 6%. Kita harus kerja keras mewujudkan itu,” tutur Sutrisno.

Perkuat kepatuhan dan jangan terlalu ambisius

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi memberi catatan untuk postur APBN 2027. Ia menilai anggaran tahun depan selayaknya bisa menjaga antara ambisi pertumbuhan tetap sejalan dengan kapasitas penerimaan dan biaya pembiayaan. 

Sampai akhir Juni 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3% dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun atau 43,1% dari pagu. Menurut Syafruddin, meski angka semester pertama terlihat aman, tetapi outlook setahun penuh memberi sinyal yang lebih menantang. 

“Pemerintah memperkirakan penerimaan Rp3.208,1 triliun, belanja Rp3.942,4 triliun, dan defisit Rp734,3 triliun atau 2,85 persen PDB. Artinya, APBN 2027 akan dimulai setelah 2026 menggunakan ruang fiskal jauh lebih besar pada semester kedua,” ujarnya.

Syafruddin mengingatkan, dalam pidato KEM-PPKF 2027 tiga bulan lalu, Presiden menargetkan defisit APBN hanya berkisar 1,8%-2,4% PDB, penerimaan 12,01%-12,40% terhadap PDB, dan pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5%. Kombinasi ini, menurutnya, akan menuntut konsolidasi yang nyata tanpa mematikan daya dorong fiskal. 

“Risiko terbesar berada pada sisi penerimaan. Penerimaan pajak semester I 2026 memang tumbuh 24,6 persen menjadi Rp1.035,7 triliun, tetapi baru mencapai 43,9 persen dari target Rp2.357,7 triliun. Untuk memenuhi target tahunan, penerimaan pajak semester kedua harus sekitar Rp1.322 triliun, atau 27,6 persen lebih besar dibanding semester pertama,” tuturnya. 

Karena itu, Syafruddin menekankan agar pemerintah tidak menyusun APBN 2027 dengan asumsi penerimaan yang terlalu optimistis. Pemerintah perlu memperkuat kepatuhan, memperluas basis pajak, menutup kebocoran, dan meningkatkan kualitas PNBP sebelum memperbesar komitmen belanja permanen. 

Pemerintah juga perlu mewaspadai biaya dana karena BI-Rate berada pada 5,75% dan asumsi yield SBN 10 tahun 2027 berada pada rentang tinggi 6,5-7,3%. Postur yang kredibel harus menyediakan bantalan untuk tekanan nilai tukar, subsidi, bunga utang, serta kebutuhan transfer ke daerah. 

“Dengan disiplin ini, APBN 2027 tetap dapat pro-pertumbuhan tanpa mengubah ekspansi jangka pendek menjadi beban fiskal jangka menengah. Publik membutuhkan bukti bahwa pertumbuhan benar-benar mengangkat kelompok bawah dan memperkuat kelas menengah. Tanpa itu, hubungan antara pertumbuhan dan keadilan sosial tetap menjadi klaim normatif yang sulit diuji secara konsisten,” ujar Syafruddin.