Ketika Informasi Menjadi Gratis, Mengapa Kepercayaan Menjadi Mahal?

Salah satu kalimat yang paling sering saya kutip dari Amartya Sen adalah bahwa tidak pernah terjadi kelaparan besar di negara yang memiliki pers yang bebas. Mengapa? Karena kelaparan bukan semata persoalan kurangnya pangan. Kelaparan sering kali merupakan kegagalan informasi. Pers yang bebas membuat penderitaan masyarakat terlihat; ketika publik mengetahui kenyataan di lapangan, tekanan publik memaksa pemerintah untuk bertindak.

Kelaparan sebagai kegagalan informasi (Amartya Sen).  Dalam Poverty and Famines (1981) dan Development as Freedom (1999), Sen menunjukkan bahwa tak pernah ada kelaparan besar di negara demokratis dengan pers bebas dan pemilu berkala. Kelaparan jarang murni soal ketiadaan pangan; ia soal hak (entitlement) dan informasi—dan pers yang bebas adalah sistem peringatan dini yang memaksa pemerintah merespons.

Indonesia punya contoh yang sangat baik. Beberapa tahun lalu, laporan media tentang kelaparan di Yahukimo, Papua, mendorong Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil tindakan cepat—mengirim tim yang dipimpin Dr. Rizal Mallarangeng. Yang menarik, misi itu tidak berhenti pada pengiriman bantuan pangan. Pemerintah juga memperkenalkan benih-benih baru berbagai jenis umbi hasil penelitian pertanian di Papua—sebuah “revolusi hijau kecil” yang selama bertahun-tahun belum memperoleh perhatian memadai. Bantuan darurat berubah menjadi upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Dan semua itu berawal dari satu hal: pers yang bekerja.

Pers Tidak Pernah Sekadar Menjual Berita

Kita sering menganggap surat kabar menjual informasi. Sebenarnya tidak—informasi selalu tersedia. Yang dijual pers adalah kepercayaan. Seorang pembaca membeli surat kabar bukan karena ia tak bisa memperoleh informasi dari tempat lain, melainkan karena ia percaya bahwa berita itu telah diverifikasi. Ada editor. Ada pengecekan fakta. Ada standar etik. Ada tanggung jawab hukum.

Dengan kata lain, selama puluhan tahun pers menjalankan fungsi ekonomi yang sangat penting: menurunkan biaya masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Ini gema dari catatan sebelumnya tentang Gojek—yang juga, pada hakikatnya, menjual kepercayaan dengan memangkas biaya transaksi.

Lalu Datang Media Sosial

Internet mengubah hampir semuanya. Biaya menerbitkan informasi kini mendekati nol; siapa pun bisa menjadi “media”, dan dalam hitungan detik jutaan orang dapat menyebarkan informasi ke seluruh dunia. Ini kemajuan luar biasa. Namun, seperti setiap revolusi teknologi, selalu ada konsekuensi yang tak terduga. Jika dahulu masalah utamanya adalah kekurangan informasi, kini masalahnya justru kelebihan informasi. Yang menjadi langka bukan lagi berita, melainkan berita yang dapat dipercaya.

Pergeserannya nyata dalam angka. Menurut Reuters Institute (2024), rata-rata kepercayaan global pada berita tinggal sekitar 40 persen, dan makin banyak orang mengakses berita lewat media sosial ketimbang langsung dari ruang redaksi. Indonesia termasuk salah satu negara yang paling bergantung pada media sosial—termasuk WhatsApp, YouTube, dan TikTok—sebagai sumber berita. Di ruang publik seperti ini, berita yang benar harus bersaing keras dengan berita yang sekadar cepat dan viral.

Mengapa Banyak Media Kesulitan Bertahan?

Di Indonesia, kita menyaksikan banyak media mengalami tekanan ekonomi yang berat. Pendapatan iklan berpindah ke platform digital, pembaca kian enggan membayar berita, dan kompetisi berlangsung dalam hitungan detik. Skala keruntuhannya—terlihat paling jelas di Amerika Serikat—sungguh dramatis:

Tiga baris pertama menceritakan keruntuhan model lama; baris terakhir memberi petunjuk ke mana nilai tersebut berpindah. Akibatnya, banyak perusahaan media tak lagi memiliki ruang fiskal untuk membiayai jurnalisme berkualitas. Investigasi butuh waktu, liputan lapangan butuh biaya, editor yang baik butuh pengalaman—semuanya mahal. Sebaliknya, menyebarkan rumor nyaris tanpa biaya.

Berita sebagai barang publik.  Jurnalisme berkualitas bersifat non-rival dan sulit dibatasi (non-excludable): sekali sebuah skandal diungkap, semua orang dapat menikmati manfaatnya, termasuk mereka yang tidak membayar. Karena itu pasar cenderung memproduksinya terlalu sedikit—persoalan penunggang gratis (free rider) yang klasik. Nilai sosialnya jauh melampaui nilai yang dapat ditangkap oleh penerbitnya.

Ketika pendapatan media menurun, kualitas pemberitaan ikut tertekan. Muncullah apa yang kerap disebut masyarakat sebagai “wartawan bodrex”—praktik jurnalisme yang lebih mengejar imbalan jangka pendek daripada integritas profesi. Fenomena ini tentu tidak menggambarkan seluruh dunia pers Indonesia; banyak jurnalis tetap bekerja dengan integritas tinggi di tengah tekanan yang makin berat. Namun gejalanya menunjukkan bahwa ketika model bisnis media melemah, kualitas pengawasan publik pun ikut terancam.

Hukum Gresham versi informasi.  Seperti “bad money drives out good money”, informasi murah tanpa verifikasi cenderung mengusir jurnalisme mahal yang tepercaya dari peredaran perhatian. Ketika keduanya tampak sama di lini masa dan yang murah menyebar lebih cepat, insentif ekonomi bergeser ke arah kualitas—kecuali ada yang bersedia membayar untuk kebenaran.

Mengapa Sebagian Media Justru Semakin Kuat?

Namun kisahnya tidak berhenti di situ. Jika teknologi benar-benar menghancurkan media, mengapa The New York Times, Financial Times, dan Bloomberg justru semakin kuat? Mengapa media digital seperti Politico dan Vox bisa berkembang? Jawabannya mengingatkan kita pada kisah Barnes & Noble dan bioskop dalam catatan-catatan awal: mereka tidak lagi menjual informasi—melainkan sesuatu yang jauh lebih langka: kepercayaan, analisis, konteks, dan kedalaman.

Angkanya berbicara. The New York Times tumbuh dari sekitar 2 juta pelanggan (cetak dan digital) pada pertengahan 2010-an menjadi sekitar 11,4 juta pada akhir 2024 (sekitar 10,5 juta digital dan 0,9 juta cetak), dengan pendapatan langganan yang kini jauh melampaui pendapatan iklan—dan menargetkan 15 juta pelanggan pada 2027. Dalam dunia yang dibanjiri informasi, kemampuan menyaring informasi menjadi semakin berharga. Nilai ekonomi berpindah dari memproduksi berita menuju membantu masyarakat memahami berita.

Pelajaran dari Creative Destruction

Kisah media ternyata sangat mirip dengan kisah DVD, Netflix, dan bioskop. DVD menjual kepemilikan. Netflix menjual akses. Bioskop menjual pengalaman. Surat kabar dahulu menjual informasi. Media masa depan menjual kredibilitas. Teknologi tidak menghilangkan kebutuhan manusia untuk mengetahui apa yang terjadi; ia hanya mengubah apa yang dianggap bernilai.

Tantangan bagi Demokrasi

Perubahan ini berkonsekuensi yang jauh melampaui industri media. Pers bukan sekadar bisnis—ia salah satu institusi demokrasi. Jika media yang kredibel terus melemah sementara penyebaran informasi tanpa verifikasi kian murah, biaya sosialnya bisa jauh lebih besar daripada sekadar tutupnya sebuah perusahaan media. Kepercayaan publik terkikis, polarisasi meningkat, dan ruang publik dipenuhi kebisingan tetapi miskin pengetahuan. Padahal demokrasi yang sehat menuntut warga yang bukan hanya memperoleh informasi, tetapi memperoleh informasi yang dapat dipercaya.

Di sinilah layak kita kenang sebuah teladan dari sejarah kita sendiri. Ali Sadikin, Gubernur Jakarta pada 1966–1977, mendukung berdirinya Majalah Tempo pada 1971—padahal Tempo justru kerap mengkritik dirinya sendiri. Ia tidak membungkam suara yang menyulitkannya; ia menopangnya. Sikap itu merangkum sebuah prinsip yang kini terasa kian langka: pemimpin sejati tidak takut pada kritik—bahkan melindungi mereka yang mengkritiknya. Bagi Ali Sadikin, pers yang bebas bukanlah ancaman bagi kekuasaan, melainkan bagian dari infrastruktur institusional sebuah kota—dan sebuah bangsa—yang sehat. Justru karena ia bersedia membiayai institusi yang mengawasinya sendiri, kepemimpinannya dikenang sebagai teladan hingga hari ini.

Pers sebagai Institusi yang Menurunkan Ketidakpastian

Di sinilah pemikiran Douglass North menjadi sangat relevan. North mendefinisikan institusi sebagai “the rules of the game”—aturan main yang mengurangi ketidakpastian dalam interaksi ekonomi dan sosial. Hak milik, kontrak, peradilan, dan birokrasi yang kredibel adalah institusi formal. Tetapi pers yang bebas dan profesional juga bagian penting dari infrastruktur institusional sebuah negara.

Mengapa? Karena hampir semua keputusan ekonomi diambil di bawah ketidakpastian. Investor menimbang apakah akan menanam modal; rumah tangga menimbang apakah akan membeli rumah; pengusaha menimbang apakah akan memperluas usaha. Semua bergantung pada kualitas informasi yang mereka terima. Pers yang profesional menurunkan asimetri informasi dan memperkecil ketidakpastian—melalui verifikasi, pengecekan fakta, dan standar etik, media membantu masyarakat membedakan fakta, opini, dan propaganda. Dalam bahasa ekonomi, pers menurunkan biaya transaksi untuk memperoleh informasi yang tepercaya.

Institusi & asimetri informasi (North; Akerlof).  North (Nobel 1993): institusi yang kredibel menurunkan ketidakpastian dan biaya transaksi, sehingga investasi dan pertukaran berjalan lebih lancar. Dipadukan dengan Akerlof (1970): tanpa penanda mutu yang tepercaya, “pasar informasi” bisa rusak seperti pasar barang bekas—yang tersisa justru yang berkualitas rendah. Pers profesional adalah penanda mutu itu.

Ketika fungsi itu melemah, ketidakpastian meningkat: rumor menyebar lebih cepat daripada fakta, disinformasi lebih murah diproduksi daripada jurnalisme investigatif, dan keputusan ekonomi menjadi lebih mahal karena masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak waktu dan biaya untuk memverifikasi. Maka kemunduran media yang kredibel bukan sekadar persoalan industri pers—ia persoalan kualitas institusi. Dan ketika kualitas institusi menurun, biaya transaksi naik, investasi jadi lebih berhati-hati, kepercayaan sosial melemah, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi ikut terpengaruh.

Inilah sebabnya Amartya Sen dan Douglass North sebenarnya berbicara tentang persoalan yang sama dari dua sudut yang berbeda. Sen melihat pers sebagai pelindung masyarakat dari kegagalan negara; North melihatnya sebagai institusi yang membuat perekonomian bekerja lebih efisien. Keduanya sampai pada kesimpulan yang sama: masyarakat yang kehilangan pers yang kredibel tidak hanya kehilangan sumber informasi—mereka kehilangan salah satu institusi yang menopang demokrasi, pasar, dan pembangunan ekonomi.

Benang Merah Seri Ini

Seri ini berulang kali menunjukkan pola yang sama. Enam catatan, enam pasar yang berbeda, tetapi satu hukum: setiap kali teknologi meruntuhkan biaya, nilai tidak lenyap—melainkan berpindah ke lapisan yang lebih tinggi.

Toko Buku.  Informasi menjadi gratis; perhatian menjadi berharga.

Netflix.  Kepemilikan menjadi tidak perlu; akses menjadi berharga.

Wartel.  Monopoli alamiah runtuh; kemampuan beradaptasi menjadi keunggulan.

Listrik.  Pembangkitan menjadi berlimpah; koordinasi menjadi semakin penting.

Gojek.  Kendaraan berlimpah; kepercayaan dan kepastian menjadi hal yang bernilai.

Pers.  Berita menjadi berlimpah; kredibilitas menjadi semakin penting.

Karena itu masa depan media bukan ditentukan oleh siapa yang paling cepat menyampaikan berita, melainkan oleh siapa yang paling dipercaya ketika semua orang bisa menyampaikan berita. Dan mungkin di situlah pelajaran terbesar dari revolusi digital.

“Ketika informasi menjadi gratis, kepercayaan menjadi aset yang paling mahal dalam demokrasi.”

Sumber data

—  Keruntuhan koran AS: pendapatan iklan $49,3 miliar (2006) → $9,8 miliar (2022, −80%); oplah harian ~62 juta → ~21 juta; jurnalis ruang redaksi koran ~71.000 (2008) → ~31.000 — Pew Research Center, Newspapers Fact Sheet.

—  The New York Times: total pelanggan (cetak + digital) ~2 juta (pertengahan 2010-an) → ~11,4 juta akhir 2024 (≈10,5 juta digital + 0,9 juta cetak); langganan melampaui iklan; target ~15 juta 2027 — Laporan Tahunan NYT 2024; FourWeekMBA.

—  Kepercayaan berita global ~40% & ketergantungan Indonesia pada media sosial (WhatsApp, YouTube, TikTok) — Reuters Institute, Digital News Report 2024.

—  Pers & kelaparan — Amartya Sen, Poverty and Famines (1981) & Development as Freedom (1999). Institusi — Douglass North (1990). Informasi asimetris — George Akerlof (1970). Kelaparan Yahukimo, Papua (2005) & respons Pemerintah SBY — liputan media nasional.

—  Ali Sadikin (Gubernur Jakarta 1966–1977) & dukungan bagi Majalah Tempo (berdiri 6 Maret 1971, Goenawan Mohamad dkk.) — Mohamad Ikhsan, “Ali Sadikin dan Arti Kepahlawanan” (Katadata); Wikipedia, “Tempo (majalah)”.

Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis. Bila Anda tertarik untuk menjadi kontributor opini, silakan mendaftarkan diri Anda dengan kirim email ke [email protected]