DPR RI bersama pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada Senin (29/6/2026) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Langkah tersebut menjadi fokus dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus melakukan mitigasi terhadap berbagai perkembangan yang terjadi belakangan ini.
“Koordinasi lintas lembaga diperlukan agar pemerintah dan otoritas terkait dapat merespons berbagai tantangan ekonomi secara cepat dan terukur,” ungkap dia.
Dalam rapat tersebut, pemerintah dan otoritas ekonomi membahas strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengantisipasi dampak perkembangan ekonomi global terhadap kondisi domestik.
Selain membahas kondisi ekonomi terkini, Dewan Ekonomi Nasional juga menyampaikan paparan mengenai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia serta berbagai masukan strategis bagi pemerintah.
Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat daya tahan ekonomi domestik, dan memastikan target pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Ketidakpastian global
Menurut Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, tantangan utama yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini berasal dari meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Ditambah lagi, ujar dia dengan adanya gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara yang memperlambat momentum pertumbuhan ekonomi.
Mari Elka menegaskan bahwa prioritas utama dalam jangka pendek adalah menjaga stabilitas makroekonomi. Menurutnya, tekanan global mulai berdampak terhadap perekonomian nasional, salah satunya melalui kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
"Yang penting adalah menjaga kestabilan makro ekonomi jangka pendek. Karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat, sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," ujar dia.
Ia menegaskan salah satu hasil penting dalam rapat tersebut adalah penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan lembaga terkait dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan eksternal yang masih berlangsung.
Meski demikian, Mari Elka menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah yang relatif lebih besar dibandingkan sejumlah negara sejenis tetap perlu diwaspadai dengan menjaga kepercayaan pelaku pasar.
eski demikian, Mari Elka menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah yang relatif lebih besar dibandingkan sejumlah negara sejenis tetap perlu diwaspadai dengan menjaga kepercayaan pelaku pasar.
"Upaya menjaga kepercayaan dan keyakinan pelaku pasar menjadi faktor penting agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga," kata dia.
Ekspansi likuiditas capai Rp 1.000 triliun
Bank Indonesia (BI) menyatakan telah melakukan ekspansi likuiditas secara signifikan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pasar keuangan domestik. Hingga akhir Juni 2026, bank sentral mencatat nilai ekspansi likuiditas telah mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan kebutuhan menjaga stabilitas pasar keuangan dalam negeri.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menjelaskan sejalan dengan upaya tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneternya melalui ekspansi likuiditas. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan hingga akhir Juni 2026 nilai ekspansi likuiditas telah mencapai sekitar Rp1.000 triliun, meningkat dari sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei 2026.
"Sebagai contoh operasi likuiditas kami, di akhir Mei 2026, ekspansi yang kami lakukan sekitar Rp600 triliun. Maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga Rp1.000 triliun," ujar Destry.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar keuangan sehingga stabilitas pasar uang, pasar valuta asing, dan nilai tukar tetap terjaga.
Kebijakan itu melengkapi langkah Bank Indonesia yang sebelumnya menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 100 basis poin menjadi 5,75 persen. Di tengah kebijakan suku bunga yang lebih ketat, BI tetap memastikan likuiditas memadai
Destry juga menyampaikan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia masih terjaga. Hingga 26 Juni 2026, aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara tahun berjalan mencapai sekitar US$9 miliar.
Dari sisi fiskal, pemerintah turut memperkuat dukungan terhadap sektor perbankan. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pemerintah memperpanjang penempatan dana sebesar Rp281 triliun di bank-bank BUMN hingga akhir 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan.
"Setelah dievaluasi bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026," katanya.
Dapat suntikan likuiditas
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali memperoleh dukungan likuiditas dari pemerintah setelah penempatan dana pemerintah senilai Rp281 triliun diputuskan untuk diperpanjang hingga akhir tahun 2026.
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah menjaga stabilitas likuiditas perbankan sekaligus mendukung penyaluran kredit kepada dunia usaha dan masyarakat yang terus meningkat.
Ia menjelaskan keputusan memperpanjang penempatan dana pemerintah dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan likuiditas perbankan nasional. Menurutnya, dana pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di bank-bank BUMN dinilai masih diperlukan untuk menjaga fungsi intermediasi perbankan.
“Setelah dievaluasi bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026," ujar dia.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Selain dana yang telah ditempatkan tersebut, pemerintah juga menyiapkan dana siaga sebesar Rp100 triliun yang dapat digunakan apabila sektor perbankan membutuhkan tambahan likuiditas secara mendadak.
Dalam koordinasi antara pemerintah dan industri perbankan, Juda mengungkapkan bahwa permintaan kredit masih menunjukkan tren yang kuat. Hingga Mei 2026, pertumbuhan kredit tercatat mencapai 11,5 persen dan diperkirakan tetap berada pada level tinggi hingga akhir tahun. Kondisi tersebut membuat kebutuhan pendanaan perbankan juga meningkat seiring dengan besarnya permintaan pembiayaan dari sektor usaha dan masyarakat.
Juda menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga agar penyaluran kredit tidak terganggu,Dukungan likuiditas ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan kredit, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026.
