Disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama pemerintah di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan geoekonomi di kawasan Timur Tengah.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah dituntut untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan keberlanjutan program pembangunan nasional agar masyarakat tetap terlindungi.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar Selat Hormuz, menjadi perhatian serius karena wilayah tersebut merupakan salah satu jalur utama distribusi energi dunia.
Gangguan terhadap jalur perdagangan minyak dan gas berpotensi memicu lonjakan harga energi global yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap inflasi dan biaya produksi di banyak negara, termasuk Indonesia. Risiko tersebut perlu diantisipasi secara matang agar tidak mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Karenanya, untuk menghadapi situasi tersebut, pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal secara hati-hati dan terukur. Pengelolaan anggaran negara harus diarahkan pada penguatan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.
"Belanja negara perlu difokuskan pada program yang produktif, efisien, serta mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman kenaikan harga komoditas global,” ujar dia saat Rapat Paripurna DPR di Jakarta (12/5/2026).
Selain konsolidasi fiskal, pemerintah juga perlu melakukan konsolidasi prioritas pembangunan nasional. Program pembangunan harus tetap berjalan, namun dengan penyesuaian terhadap tantangan global yang berkembang saat ini.
Infrastruktur strategis, ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, dan kesehatan tetap harus menjadi prioritas karena sektor-sektor tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Stabilitas sosial dan ekonomi domestik
Selain itu, Puan juga mengingatkan, perlindungan sosial juga harus menjadi perhatian utama pemerintah agar masyarakat rentan tidak semakin terbebani oleh tekanan ekonomi global.
Bantuan sosial, subsidi yang tepat sasaran, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi domestik. "Langkah ini penting agar rakyat tetap dapat menikmati hasil pembangunan meskipun kondisi global sedang menghadapi tekanan berat," katanya.
Puan menegaskan, pembahasan APBN 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dunia. Penyusunan anggaran negara harus mempertimbangkan berbagai potensi risiko ekonomi global, mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, fluktuasi harga energi, hingga gejolak pasar keuangan internasional.
"Pemerintah perlu memastikan bahwa APBN tetap kredibel, sehat, dan mampu menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional," ungkapnya.
Ia menambahkan Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia juga menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak geopolitik global. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta memastikan likuiditas dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
Dengan koordinasi yang kuat, Indonesia diharapkan mampu meredam dampak eksternal sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.
“Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, disiplin fiskal bukan hanya soal menjaga defisit anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar dia.
Ia menuturkan Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kehati-hatian fiskal dan keberanian untuk tetap melanjutkan pembangunan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia memiliki peluang untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan global.
Penguatan sektor keuangan Via UU P2SK
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Jenderal DPP PKS, M. Kholid menegaskan, melihat situasi saat ini, maka mulai dirasakan pentingnya penguatan sektor keuangan nasional melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Jakarta.
Kholid menuturkan Komisi XI DPR RI saat ini tengah fokus pada sejumlah agenda strategis, terutama penguatan sektor keuangan nasional di tengah meningkatnya tantangan ekonomi global.
“Kami di Komisi XI saat ini sedang fokus terkait beberapa hal. Pertama adalah mengenai revisi Undang-Undang P2SK, bagaimana kita ingin memperkuat sektor keuangan agar sektor keuangan semakin lebih baik lagi,” ujar Kholid.
Selain itu, ia juga menyoroti situasi geopolitik dan ekonomi global yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk terhadap nilai tukar rupiah dan kekuatan fiskal negara.
“Kita juga fokus kepada situasi geopolitik dan ekonomi global yang berdampak kepada nasional. Kita melihat bagaimana nilai tukar yang semakin melemah,” lanjutnya.
Kholid menilai kenaikan harga minyak internasional turut menjadi tantangan tersendiri bagi APBN Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kondisi fiskal tetap kuat dan siap menghadapi ketidakpastian global yang semakin meningkat.
Kepastian dan konsistensi kebijakan
Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan. konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha dan mendorong sektor swasta kembali melakukan ekspansi bisnis.
Dalam situasi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian, pelaku usaha cenderung mengambil sikap wait and see apabila arah kebijakan pemerintah dinilai belum stabil atau sering berubah.
Padahal, dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, kepastian hukum, serta arah kebijakan ekonomi yang jelas agar dapat menyusun strategi investasi dan ekspansi jangka panjang dengan lebih percaya diri.
Kepastian kebijakan juga sangat dibutuhkan untuk menarik kembali aliran investasi ke Indonesia, baik investasi portofolio maupun foreign direct investment (FDI).
Kepastian kebijakan juga sangat dibutuhkan untuk menarik kembali aliran investasi ke Indonesia, baik investasi portofolio maupun foreign direct investment (FDI). "Selama beberapa bulan terakhir, arus modal asing di pasar keuangan domestik mengalami tekanan akibat meningkatnya risiko global dan tingginya kehati-hatian investor,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (12/5).
Di sisi lain, realisasi FDI juga menunjukkan perlambatan karena investor global cenderung menunda ekspansi di negara yang dinilai memiliki ketidakpastian regulasi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menunjukkan komitmen kuat terhadap stabilitas kebijakan ekonomi agar kepercayaan investor dapat pulih secara bertahap.
Sayangnya, belakangan ini pemerintah dinilai semakin sering mengeluarkan kebijakan baru yang dianggap inkonsisten, saling bertabrakan, bahkan membingungkan pelaku usaha.
Kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa koordinasi antar kementerian dan lembaga belum berjalan optimal dalam merumuskan arah kebijakan nasional. Jika situasi ini terus berlanjut, maka resiko tertundanya ekspansi bisnis dan masuknya investasi baru akan semakin besar.
"Karena itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi, memperjelas arah kebijakan, serta memastikan setiap regulasi yang diterbitkan memiliki sinkronisasi dan kepastian implementasi di lapangan," ujarnya.
