Kalangan pengusaha menilai kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan ekspansi usaha pada tahun ini. Bagi dunia usaha, kondisi fiskal pemerintah tidak hanya dipandang sebagai indikator keuangan negara, tetapi juga sinyal penting terhadap stabilitas ekonomi, kepastian kebijakan, serta prospek pertumbuhan bisnis ke depan.
Kondisi APBN sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan hingga saat ini kas negara melimpah dan mampu membiayai program prioritas pemerintah serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Karena itu, ia membantah kabar bahwa kas negara hanya tersisa Rp120 triliun.
"Isu dana negara yang tinggal Rp120 triliun, habis itu habis, tidak benar. Tidak perlu takut dengan APBN pemerintah, masih cukup dan uang kita masih banyak," kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa dana Rp120 triliun merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI). Secara keseluruhan, pemerintah disebut masih memiliki SAL sebesar Rp420 triliun yang belum digunakan sama sekali.
Dari jumlah tersebut, selain disimpan di BI, sebesar Rp300 triliun juga ditempatkan di perbankan dalam bentuk deposito yang dapat dicairkan sewaktu-waktu saat diperlukan.
"Yang Rp300 triliun kita masukkan ke perbankan supaya ada tambahan likuiditas dan kredit bisa berjalan. Itu yang saya sebut sebagai penguasaan kebijakan moneter," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah menyimpan dana di perbankan juga merupakan bagian dari upaya mendorong perekonomian, karena bunga simpanannya dapat digunakan untuk membiayai program pemerintah.
Menurut Purbaya, langkah pemerintah dalam menjaga APBN tetap sehat dan kredibel turut mendapat apresiasi dari para investor saat kunjungannya ke Amerika Serikat pekan lalu.
"Jadi saya ingin menegaskan lagi, kondisi APBN baik. Bahkan, investor di sana kagum. Mereka sudah tidak lagi mempertanyakan soal defisit dan lain-lain, semuanya sudah jelas bagi mereka. IMF dan Bank Dunia juga sama, tidak menanyakan hal itu lagi," pungkasnya.
Pengusaha ikut pantau kebijakan fiskal
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan ketika APBN sehat di mana defisit terjaga, penerimaan relatif kuat, dan pembiayaan terkendali, maka risiko makro menjadi lebih rendah.
Situasi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keputusan bisnis, mulai dari biaya modal yang lebih stabil karena imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tidak melonjak tajam, nilai tukar yang lebih terjaga bagi industri berbasis impor, hingga meningkatnya kepastian proyek pemerintah, terutama di sektor konstruksi, energi, dan manufaktur.
"Kesehatan APBN itu critical anchor bagi dunia usaha. Jadi, ekspansi tahun ini sangat bergantung pada persepsi bahwa pemerintah punya ruang fiskal untuk menjaga stabilitas. Tanpa itu, pelaku usaha cenderung wait and see," katanya pada SUAR.
Secara umum, pelaku usaha juga memandang posisi fiskal Indonesia saat ini masih relatif kuat dan kredibel dalam menghadapi gejolak global. Hal itu tercermin dari rasio utang yang masih terjaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski demikian, dunia usaha tetap mencermati sejumlah tantangan yang berpotensi menekan fiskal ke depan. Tantangann tersebut di antaranya ketergantungan penerimaan negara pada sektor komoditas yang rentan terhadap penurunan harga global, tekanan subsidi energi apabila harga minyak dunia meningkat, serta kebutuhan belanja besar untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
"Artinya, fiskal kita kuat, tapi ruangnya tidak terlalu longgar. Dunia usaha melihat ini sebagai 'strong but needs discipline', cukup kuat menghadapi shock, tapi harus tetap hati-hati dalam ekspansi belanja," katanya.
Selain kekuatan fiskal, pelaku usaha menaruh harapan besar agar kas negara yang kuat dapat diikuti percepatan realisasi proyek pemerintah dan belanja negara. Anggawira mengatakan persoalan utama selama ini bukan semata besarnya anggaran, melainkan lambatnya penyerapan belanja pada awal tahun, proses tender dan administrasi yang panjang, serta ketidakpastian pembayaran proyek.
Apabila kas negara kuat, sambungnya, maka ekspektasi dunia usaha adalah adanya percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun, percepatan eksekusi proyek strategis, serta pembayaran yang lebih lancar kepada kontraktor.
Dampaknya dinilai akan signifikan terhadap perekonomian, mulai dari mendorong likuiditas sektor riil, mempercepat perputaran ekonomi di daerah, hingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi.
Anggawira menegaskan dunia usaha memandang APBN yang sehat adalah fondasi kepercayaan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kekuatan fiskal tersebut diterjemahkan menjadi eksekusi yang cepat, tepat sasaran, dan memberi multiplier effect ke sektor riil.
"Di tengah ketidakpastian global, kecepatan dan konsistensi kebijakan fiskal akan menjadi penentu apakah optimisme pelaku usaha bisa benar-benar terwujud menjadi investasi dan penciptaan lapangan kerja," katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman menilai APBN yang benar-benar sehat tidak cukup hanya dilihat dari narasi bahwa kas negara kuat. Kesehatan fiskal, menurutnya, harus tercermin melalui sejumlah indikator fundamental, seperti defisit anggaran yang tetap terkendali terhadap PDB, rasio utang yang stabil, serta kualitas penerimaan negara yang berkelanjutan.
"Jika tekanan defisit meningkat dan pembiayaan makin bergantung pada utang, maka klaim kesehatan fiskal perlu dicermati secara lebih kritis," katanya.
Rizal mengatakan dan SAL sekitar Rp420 triliun berfungsi sebagai bantalan fiskal jangka pendek untuk meredam guncangan, terutama dari sisi energi dan volatilitas global. Namun, SAL bukan solusi permanen. Jika digunakan tanpa penguatan sisi penerimaan, maka justru berpotensi menggerus ruang fiskal ke depan.
"Kuncinya ada pada penggunaan yang selektif, terukur, dan berbasis prioritas," katanya.
Di sisi lain, Rizal menilai penempatan dana pemerintah di perbankan memang dapat membantu menjaga likuiditas dan menstabilkan pasar keuangan dalam jangka pendek. Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada sejauh mana kredit benar-benar mengalir ke sektor riil.
Jika permintaan lemah atau bank cenderung risk averse, sambungnya, maka dana tersebut berpotensi hanya berputar di sistem keuangan.
"Artinya, ini lebih sebagai instrumen stabilisasi, bukan pendorong utama pertumbuhan ekonomi," katanya.
Baca juga:
Chris Wibisana
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai ketahanan fiskal Indonesia saat ini masih relatif terjaga jika dilihat dari indikator makro seperti rasio utang dan defisit yang terkendali, sehingga APBN tetap bisa berfungsi sebagai shock absorber di tengah tekanan global.
Namun, jika ditelaah lebih dalam, ruang fiskal sebenarnya semakin menyempit akibat meningkatnya belanja wajib, beban bunga utang, serta ketergantungan pada penerimaan berbasis komoditas yang sangat fluktuatif.
"Artinya, APBN kita memang masih cukup tangguh, tetapi tidak lagi sefleksibel sebelumnya dalam merespons guncangan besar," katanya.
Ronny melihat potensi penurunan penerimaan pajak juga cukup tinggi, terutama jika terjadi perlambatan ekonomi global. Struktur penerimaan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh siklus ekonomi, di mana pelemahan ekspor akan menekan laba korporasi dan berdampak pada PPh badan, sementara perlambatan konsumsi domestik akan menahan pertumbuhan PPN. Di saat yang sama, penurunan harga komoditas berisiko menghapus windfall revenue yang selama ini menopang fiskal, sehingga tekanan terhadap defisit bisa meningkat.
Menurutnya, untuk menahan defisit tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi, langkah paling efektif adalah melakukan realokasi belanja dari pos yang kurang produktif ke sektor dengan multiplier effect tinggi seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, disertai upaya serius memperluas basis pajak tanpa membebani tarif.
"Intinya, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap kuat adalah kunci utama, karena peningkatan aktivitas ekonomi secara alami akan memperkuat penerimaan negara dan memperbaiki kesehatan fiskal secara keseluruhan," katanya.
