Melek keuangan orang Indonesia sebenarnya semakin membaik dari tahun ke tahun. Temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada 2025 mengalami kenaikan.
Kesimpulan ini diperoleh dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Tahun lalu, indeks literasi keuangan mencapai 66,46%, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51%. Angka ini naik jauh dibanding capaian 2024, di mana indeks literasi keuangan mencapai sebesar 65,43% dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.
Perbaikan ini juga mendasari OJK untuk memasukkan materi literasi finansial dalam kurikulum pendidikan nasional, agar Generasi Z lebih bijak mengatur keuangan.
Generasi Z merupakan kelompok demografis produktif yang tumbuh di era digital,dan terbiasa dengan kemudahan transaksi keuangan digital. Namun, tingkat literasi keuangan mereka masih tergolong rendah.
Sehingga diperlukan pendekatan efektif meningkatkan melek huruf kalangan Generasi Z, yaitu melalui pendidikan. Dimana materi cerdas finansial dalam kurikulum bertujuan membentuk perilaku keuangan orang muda sebagai demografi nasabah utama lembaga jasa keuangan saat ini.
Profesional tapi misinformasi
Peneliti Purnabakti dan Direktur OJK Institute 2022–2026 Ida Rumondang mengungkapkan, hasil penelitian terbaru OJK yang dilaksanakan dari Agustus hingga November 2025, mengungkapkan beberapa fakta yang memprihatinkan mengenai perilaku keuangan orang muda, khususnya Generasi Y (kelahiran 1981-1996) dan Generasi Z (kelahiran 1997-2012).
Perilaku tersebut diukur dari besaran jumlah pinjaman, motif pinjaman, hingga karakter perilaku menabung dan investasi.
Dalam penelitian yang ditanggapi 568 responden Gen Y dan Gen Z tersebut, OJK menemukan hampir 2/3 atau 67% pengguna pinjaman daring (pindar) resmi, buy now pay later (BNPL), maupun pinjaman online (pinjol) ilegal tidak mengecek status legalitas jasa keuangan tempat mereka meminjam.
Dari jumlah responden tersebut, 50% di antara mereka tidak memahami risiko dan menganggap pindar, BNPL, atau pinjol sebagai sumber dana baru, bukan sebagai pinjaman.
Dalam penelitian itu ditemukan, mayoritas pengguna pindar dan BNPL mempunyai penghasilan Rp5 juta hingga 10 juta, dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp3 juta per bulan.
Yang mengejutkan, kalangan ini memang bukan dari kalangan bawah, namun dari kalangan melek teknologi, berprofesi karyawan swasta dan lulus sarjana. "Selain didorong kebutuhan cepat, pilihan meminjam juga disebabkan bujukan dan misinformasi dari media sosial," kata Ida dalam webinar "Perilaku Keuangan Digital dan Pelindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital", Senin (20/4/2026).
Ketertarikan terhadap pinjaman daring ini, didorong manfaat kemudahan, rasa kepuasan, dan kesulitan keuangan. Setelah memakai layanan, keputusan mengambil pinjaman baru mayoritas dipengaruhi kekeliruan terkait credit limit misconception, financial knowledge, dan greed. Akibatnya, pinjaman mulai diajukan untuk memenuhi kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan darurat.
Temuan OJK memperlihatkan, pengguna pindar sebagain besar belum memahami tentang plafon kredit dan esensi pinjaman sebagai utang dan bukan sumber dana baru yang tidak terbatas.
Khusus nasabah pindar ilegal, kebanyakan motivasi penggunaan tidak didasarkan rencana finansial matang. "Alasan memilih cenderung karena kebutuhan sekunder seperti gadget, barang elektronik, bahkan kendaraan bermotor. Kemudahan akses itu mengesampingkan pertimbangan risiko keuangan," jelasnya.
Sebagai regulator, OJK melihat ketidakpahaman dan sikap abai masih menjadi tantangan utama dalam perlindungan konsumen pinjaman daring. Ketika fasilitas pinjaman dipilih dengan pertimbangan tingkat bunga terjangkau, promo menarik, syarat mudah, dan pencairan dana cepat. Sementara hanya 45,07% pengguna pinjol dapat melunasi cicilannya tepat waktu.
Menurut Ida, mayoritas nasabah pindar dan BNPL cenderung learning by doing. Sedangkan temuan yang positif dari hasil riset ini, mayoritas pengguna layanan pinjaman daring legal menunjukkan layanan itu cenderung mendorong mereka memiliki kondisi keuangan stabil dan meningkat. "Tetapi masih dibutuhkan peningkatan transparansi dan perlu edukasi keuangan," tuturnya.
Perilaku keuangan Gen Z Vs Gen Y
Asisten Direktur OJK Institute Widya Ningsih menambahkan, riset ini juga menemukan tentang perilaku menabung dan investasi yang semakin menjadi penting di kalangan orang muda Generasi Y dan Generazi Z.
Kesimpulannya, Gen Z mulai berinvestasi di usia rata-rata adalah 19 tahun, didorong kedekatan dengan teknologi digital dan kemudahan akses teknologi berbagai platform keuangan.
Ini berbeda dengan kecenderungan Gen Y yang rata-rata mulai berinvestasi di usia 25 tahun. Mereka mempertahankan keseimbangan menabung dan investasi, khususnya untuk tujuan keuangan jangka panjang.
"Gen Z sebagai digital native lebih pragmatis dan sadar risiko finansial, sementara Gen Y sebagai generasi transisi digital, lebih menghargai experience daripada materi semata," ujar Widya.
Saat ini, dengan akumulasi total rekening bank yang dimiliki Gen Z dan Gen Y mencapai 422,9 juta akun, generasi muda semakin sadar dan aktif dalam transaksi keuangan, termasuk di pasar modal dengan jumlah investor berusia muda yang sudah mencapai 8,86 juta orang.
Ini juga menunjukkan beragamnya instrumen investasi yang mereka gunakan. Temuan ini mengoreksi anggapan bahwa investor Gen Z cenderung berinvestasi pada aset risiko tinggi.
Karena ternyata, bank masih menjadi instrumen utama Gen Z menabung, sementara emas masih menjadi instrumen investasi dominan, diikuti saham, reksa dana, properti, SBN, dan kripto.
"Dalam survei, perilaku individu menunjukkan kecenderungan memilih investasi, tetapi mereka masih menempatkan dana lebih banyak pada tabungan. Ada gap keinginan untuk berinvestasi dan keputusan aktual yang didominasi menabung," kata Widya.
Temuan riset OJK mengungkapkan peran orang tua juga membentuk kebiasaan finansial generasi muda melalui diskusi dan teladan perilaku keuangan, khususnya dalam pengelolaan tabungan, baik Gen Y maupun Gen Z. Nilai-nilai finansial yang ditanamkan keluarga itu lebih efektif membentuk kebiasaan menabung dibandingkan perilaku investasi yang menuntut kemandirian dan toleransi risiko.
"Perilaku investasi Generasi Z cenderung dipengaruhi peer influence, psikologis, dan akses keuangan, sementara Gen Y lebih dipengaruhi literasi keuangan dalam keputusan investasi," ungkap Widya membandingkan.
Bagi regulator, Widya menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan program literasi dengan mengawasi influencer investasi, agar tidak memicu herding behavior, seraya mendorong kampanye perencanaan keuangan yang telah lazim dilakukan oleh Gen Y.
Disini institusi keuangan berperan meningkatkan edukasi keuangan berbasis digital, di samping menawarkan produk yang mengarahkan perilaku bijak mengatur keuangan. "Selain itu orang muda Gen Z dan Y juga membutuhkan peningkatan disiplin keuangan pribadi untuk tidak hanya fokus pada pendapatan tinggi, tetapi pada manajemen keuangan berdasarkan literasi yang memadai," ujar Widya.
Literasi keuangan masuk sekolah
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen mendorong penguatan literasi keuangan khususnya bagi generasi muda.
Ikhtiar ini salah satunya dilakukan melalui jalur pendidikan keuangan dalam sistem pendidikan formal, guna membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran dan ketahanan finansial sejak dini.
Dalam webinar bertema “From Early Education to Financial Health: Integrating Financial Literacy into Formal Education Systems”, yang digelar Jumat (17/04/2026), Dicky menegaskan, literasi keuangan harus mampu diwujudkan menjadi kesehatan keuangan.
Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga ketahanan, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, serta kesejahteraan keuangan jangka panjang, khususnya bagi generasi muda.
Menurut Dicky, pendidikan memegang peran sentral dalam membangun kapasitas keuangan masyarakat sejak dini melalui penguatan pengetahuan, keterampilan praktis, dan penerapannya dalam kehidupan nyata. "Dengan mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam kurikulum, kita membangun fondasi agar individu mampu mengambil keputusan keuangan yang bijak sepanjang hidupnya," kata Dicky.
Di kesempatan yang sama, Chair of the OECD International Network on Financial Education (OECD/INFE) Magda Bianco menyampaikan, edukasi dan literasi keuangan merupakan modal penting masyarakat untuk memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan risiko dalam pengelolaan keuangan.
“Kemudahan akses informasi, hadirnya berbagai instrumen investasi baru, serta maraknya informasi investasi dari sumber yang tidak selalu kredibel menjadi peluang sekaligus risiko. Karena itu, kompetensi keuangan perlu dibangun sejak dini,” ujarnya.
Menurut Magda, terdapat dua alasan utama mengapa kompetensi keuangan perlu diajarkan sejak usia sekolah. Pertama, pengetahuan yang diperoleh sejak dini akan lebih mudah tertanam dan dikuasai hingga dewasa. Kedua, pembelajaran sejak dini dapat membantu mengurangi kesenjangan akibat perbedaan latar belakang sosial ekonomi, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang lebih setara dalam menghadapi masa depan.
Magda juga menegaskan bahwa berbagai bukti empiris menunjukkan kompetensi keuangan dapat meningkatkan ketahanan individu dalam menghadapi guncangan, termasuk risiko penipuan, membantu mengelola utang secara bijak, menghindari utang berlebih, serta mendorong keputusan investasi yang lebih rasional melalui pemahaman atas risiko dan imbal hasil.
"Peningkatan literasi keuangan tidak hanya mendukung kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan, efektivitas kebijakan moneter, dan pada akhirnya mengurangi kesenjangan sosial," ujar Magda.
