Bank Dunia Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5% di 2026, Risiko Global Masih Mengintai

Bank Dunia (World Bank) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5% pada 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pada April lalu di level 4,7%. Angka tersebut masih menunjukkan ketahanan ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,5% pada tahun ini dari 2,9% pada 2025. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi, memperburuk gangguan rantai pasok, dan memicu tekanan inflasi di berbagai negara.

Tekanan tersebut juga membayangi kawasan Asia Timur dan Pasifik. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan akan melambat menjadi 4,2% pada 2026 dari 5% pada tahun sebelumnya.

Perlambatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh dampak konflik, tetapi juga prospek ekonomi China yang diperkirakan melemah akibat masih lemahnya permintaan domestik, penyesuaian di sektor properti, serta pasar tenaga kerja yang belum pulih sepenuhnya.

"Pertumbuhan di Asia Pasifik diproyeksikan melambat menjadi 4,2 persen pada tahun 2026 dari 5 persen pada tahun 2025, mencerminkan dampak konflik serta prospek Tiongkok. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun ini disebabkan oleh permintaan domestik yang lesu di tengah rendahnya kepercayaan konsumen, penyesuaian sektor properti yang berkelanjutan, dan pasar tenaga kerja yang lemah," bunyi laporan Bank Dunia.

Di tengah tantangan tersebut, Indonesia diperkirakan masih mampu mempertahankan pertumbuhan di kisaran 5%. Namun, meningkatnya harga energi serta kondisi keuangan global yang lebih ketat diperkirakan tetap menjadi faktor yang perlu dicermati dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2026, Bank Dunia mengatakan ekonomi Indonesia masih dibayangi tekanan dari global maupun domestik.

Gangguan terhadap pasokan minyak dan arus pengiriman yang berkepanjangan akan menimbulkan dampak di berbagai sisi, termasuk lonjakan harga energi dan pupuk yang akan menaikkaninflasi dan beban subsidi. Kemudian penurunan permintaan global akan mengurangi ekspor dan Penanaman Modal Asing (PMA), imbal hasil obligasi dan premi risiko yang tinggi akan meningkatkan biaya pinjaman, menekan nilai tukar rupiah, serta mempersempit ruang fiskal.

Dari domestik, implementasi reformasi struktural yang tidak
memadai akan meningkatkan kerentanan pasar tenaga kerja, menghambat penciptaan lapangan kerja bagi kelas menengah, dan menambah tekanan terhadap konsumsi rumah tangga.

"Indonesia menghadapi lingkungan eksternal yang lebih menantang, ruang fiskal yang semakin terbatas, dan hambatan terkait kualitas pekerjaan. Oleh karena itu, tantangan kebijakan yang dihadapi berlapis: menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor dalam jangka pendek, sembari mempercepat reformasi yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas lapangan kerja dalam jangka menengah," kata Bank Dunia.

Tumbuh konservatif

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet
menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi 5% pada 2026 cenderung konservatif. CORE sendiri memperkirakan pertumbuhan berada di kisaran 5% hingga 5,1%. Angka tersebut masih di bawah target pemerintah yang berada di kisaran 5,4 hingga 6%.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinilai hanya dari angkanya, tetapi alasan di balik revisi Bank Dunia.

"Kenaikan proyeksi dari 4,7% menjadi 5% lebih banyak didorong oleh kinerja kuartal pertama yang lebih kuat dan percepatan belanja pemerintah di awal tahun, bukan karena perbaikan fundamental ekonomi atau meredanya risiko global," katanya pada SUAR, Minggu (14/6/2026).

Rendy juga mengingatkan bahwa risiko eksternal masih cukup besar, terutama terkait konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi global. Jika gangguan pasokan minyak berlanjut, tekanan diperkirakan akan menjalar ke berbagai sektor, mulai dari inflasi, beban subsidi energi, nilai tukar rupiah, hingga ruang fiskal pemerintah. Dampaknya tidak hanya ke anggaran negara, tetapi juga bisa menahan investasi dan aktivitas ekonomi secara lebih luas.

Dalam pandangannya, risiko utama perekonomian Indonesia saat ini bukan lagi semata perlambatan ekonomi China. Meski China tetap penting karena menyerap sekitar seperempat ekspor Indonesia, risiko yang lebih mendesak justru berasal dari gejolak pasar energi dan ketidakpastian pasar keuangan global. Gangguan rantai pasok, kenaikan biaya logistik, dan ketidakpastian geopolitik saat ini berpotensi memberi tekanan yang lebih langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di sisi domestik, Rendy melihat konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi, tetapi kekuatannya mulai diuji terutama di tengah kenaikan BBM nonsubsidi yang bisa memberikan efek berkelanjuan.

"Ini yang disebut second-round effect, yaitu tekanan inflasi yang menyebar ke sektor lain dan menggerus daya beli masyarakat secara bertahap," katanya.

Ia menilai selama inflasi tetap terkendali, pertumbuhan masih bisa bertahan di sekitar 5% . Namun jika tekanan harga energi terus menjalar ke pangan dan jasa, daya beli kelas menengah ke bawah akan melemah lebih cepat.

"Itu sebabnya saya tetap mempertahankan proyeksi yang konservatif di kisaran 5% hingga 5,1 %, dengan risiko lebih condong ke bawah daripada ke atas," katanya.

Pertumbuhan yang inklusif

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menegaskan dukungan kepada pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas. Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan hubungan antara pemerintah, pengusaha, pekerja, UMKM, koperasi, dan masyarakat harus dibangun dalam semangat gotong royong.

Hal itu seperti pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto Rapat Paripurna DPR RI bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei lalu.

"Pesan Presiden sangat jelas: negara harus hadir, ekonomi harus berpihak kepada rakyat, tetapi dunia usaha juga harus diberi ruang yang sehat untuk tumbuh, berinvestasi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Anin dalam keterangan tertulis.

Ia menilai, keberpihakan terhadap dunia usaha bukan berarti mengabaikan kepentingan rakyat. Justru dunia usaha yang sehat akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat,
memperluas basis pajak, memperkuat ekspor, dan mempercepat pemerataan ekonomi. Dunia usaha, kata dia, tidak boleh hanya menuntut, tetapi juga harus ikut mengambil tanggung jawab dalam pembangunan nasional.

“Para pelaku usaha dan karyawan juga perlu memahami bahwa kemajuan ekonomi membutuhkan kerja sama. Semua pihak tidak bisa hanya meminta. Pengusaha harus berinvestasi, pekerja harus produktif,
pemerintah harus mempermudah, dan masyarakat harus ikut menjaga stabilitas,” ujarnya.