Aktivitas sektor riil akan menjadi penentu laju pertumbuhan ekonomi di triwulan III-2026. Meski data-data menunjukkan pemulihan, bunyi alarm industri manufaktur dan impor perlu ditindaklanjuti secara proporsional agar dampak pertumbuhan dirasakan secara konkret, bukan hanya deret angka bagus di atas kertas.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menegaskan, dari sisi sektor riil, triwulan II-2026 telah menjadi kuartal yang berat karena banyak industri mengalami cost-push inflation akibat kombinasi eskalasi konflik Selat Hormuz yang mendorong kenaikan harga energi dan efek pelemahan kurs terhadap peningkatan biaya produksi & bahan baku impor.
“Sepanjang Q2, sektor riil juga banyak yang mengalami tekanan permintaan ekspor dari berbagai negara rekan dagang Indonesia karena konflik geopolitik menyebabkan penurunan daya beli, di samping juga turut terganggu karena isu-isu perdagangan seperti investigasi Section 301 AS terhadap Indonesia,” ujar Shinta saat dihubungi SUAR, Kamis (6/8/2026).
Diperparah situasi pasar domestik yang melambat karena kenaikan harga BBM, aktivitas sektor riil yang dihadapi pelaku usaha sepanjang kuartal II-2026 telah cukup berat sehingga kurang mendukung adanya ekspansi kegiatan usaha. Meski demikian, Shinta menegaskan situasi ini tidak serta-merta berarti pelaku sektor riil menganulir pilihan berekspansi.
“Kami meyakini tetap ada, tetapi tidak banyak dan tidak menjadi tren industri mainstream karena disrupsi-disrupsi yang terjadi di sisi demand pasar maupun di sisi komponen supply dan biaya produksi. Kondisi ini menunjukkan perbaikan kondisi bulan Juli dengan ekspansi yang relatif modest,” imbuh Shinta.
Dengan gambaran situasi ini, CEO Sintesa Group itu menilai lanskap pertumbuhan ekonomi semester kedua 2026 akan bersifat baru dan relatif rapuh, sehingga momentum perlu dijaga.
“Tujuannya agar pertumbuhan tersebut dapat lebih solid & lebih eksponensial untuk mampu membalikkan tren industri yang saat ini lebih defensif atau masih mengalami tekanan terhadap kondisi-kondisi yang ada,” pungkasnya.
Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi memprakirakan aktivitas impor pada semester kedua akan mengalami penurunan dibandingkan semester pertama tahun ini. Meski demikian, nilai transaksi akan tetap lebih tinggi secara tahunan (year on year) akibat depresiasi rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat
“Pemerintah dan pelaku usaha perlu memantau perkembangan data perdagangan secara bulanan dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif sejak dini agar surplus neraca perdagangan tahunan tetap dapat dipertahankan meski mulai mencatatkan defisit selama dua bulan terakhir,” ujar Subandi, Jumat (7/8/2026).
Menurut Subandi, nilai transaksi impor saat ini bukan hanya dipengaruhi harga komoditas global dan kurs rupiah, melainkan juga waktu pembelian (timing), sehingga kenaikan nilai transaksi belum tentu mencerminkan peningkatan aktivitas produksi riil. Sementara itu, data impor yang diacu Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan nilai transaksi dalam dolar AS, bukan data volume fisik barang.
“Kenaikan nilai impor termasuk impor bahan baku dan barang penolong yang meningkat 38,94% tidak dapat langsung diartikan peningkatan jumlah barang masuk. Ini terlihat dari PMI Manufaktur yang meski kembali ke angka 50,2, tetapi sejumlah perusahaan manufaktur menurunkan produksi, menghentikan operasional, hingga melakukan PHK,” imbuhnya.
Kondisi seperti itu, menurut Subandi, dipicu meningkatnya biaya bahan baku impor akibat pelemahan nilai tukar rupiah, terganggunya cash flow perusahaan akibat pelambatan pembayaran dari distributor, serta melemahnya permintaan domestik.
Dengan mempertimbangkan berbagai indikator tersebut, pola kenaikan impor saat ini lebih mencerminkan langkah antisipatif pelaku usaha dalam mengamankan stok sebelum penerapan kewajiban SNI terhadap sejumlah komoditas.
“Itupun terbatas hanya sampai Agustus dan September, serta dilakukan untuk menghindari risiko pelemahan rupiah yang lebih dalam, sehingga peningkatan bahan baku impor saat ini lebih merupakan gejala spekulasi sebelum nilai tukar melemah tambah dalam, bukan gejala ekspansi industri atau meningkatnya daya beli masyarakat,” jelasnya.
Dengan situasi kenaikan nilai impor yang belum tentu menjadi sinyal peningkatan jumlah barang memasuki pasar dalam proporsi yang sama, angka nilai transaksi lebih banyak dipengaruhi perubahan harga dan strategi pembelian pelaku usaha. Namun, apabila dibandingkan dengan sektor riil, gambaran ekonomi belum menunjukkan situasi ekspansi.
“Oleh karena itu, kami mendorong BPS bersama Kementerian Perindustrian untuk mulai mempublikasikan data volume impor secara berdampingan dengan nilai transaksi untuk semua komoditas, bukan hanya komoditas unggulan, agar kondisi riil perekonomian dapat dibaca secara lebih utuh,” tutur Subandi
Fokus kejar ekspor bersih
Sementara itu, secara terpisah, Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko mengingatkan bahwa fokus pertumbuhan sektor riil untuk membalikkan laju pertumbuhan dan menjaga kinerja perekonomian nasional, yaitu ekspor bersih yang memperlihatkan tren melemah selama satu semester terakhir.
Christiantoko memaparkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan kontribusi ekspor bersih terhadap PDB kini berada di posisi terendah dalam lima tahun terakhir. Jika pada Maret 2022 kontribusinya masih menopang 2,47% terhadap perekonomian nasional atau PDB, memasuki Juni 2026 angka tersebut menyusut hingga terkontraksi -1,03%.
Merosotnya kontribusi ekspor bersih ini dipicu ketimpangan masif antara laju pertumbuhan ekspor nasional yang berjalan di tempat dan lonjakan impor industri yang melesat. Pada triwulan II-2026, ekspor riil tercatat hanya tumbuh tipis 4,13%, sementara impor melesat hingga 8,82%.
“Kinerja ekspor seperti ini tentu jadi beban bagi perekonomian nasional yang diharapkan melesat menuju di atas 6%. Selama ekspor masih berjalan lambat, ia berpotensi menjadi batu sandungan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Melihat anomali data tersebut, Christiantoko memberikan catatan kritis terkait struktur perdagangan Indonesia yang masih sangat bertumpu pada momentum harga komoditas global dan dinamika impor domestik.
Ia mengingatkan, ketika harga komoditas global melonjak atau impor melemah, ekspor bersih akan terlihat impresif sebagai penopang PDB. Namun, begitu harga komoditas turun dan kebutuhan aktivitas industri dalam negeri meningkat, kontribusinya langsung menyempit drastis.
“Jika melihat data Bank Dunia sepanjang 10 tahun (2015-2024), Indonesia sangat bertumpu pada pasar domestik dan komoditas, ini tercermin dari kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB yang bergerak konstan di kisaran 17-22% saja. Artinya, kita belum memiliki mesin pertumbuhan eksternal yang stabil," ujar Christiantoko.
Kondisi tersebut berbeda dengan Malaysia yang telah lama mapan membangun basis ekspor manufaktur kuat, khususnya di sektor Electrical & Electronics (E&E). Rasio ekspor Malaysia terhadap PDB berada jauh di atas Indonesia, yakni di kisaran 66-71%.
Sementara itu, Vietnam menyajikan performa lebih agresif di pasar internasional. Melalui integrasi rantai pasok global berbasis foreign direct investment (FDI) pada sektor elektronik, tekstil, dan alas kaki. Rasio ekspor terhadap PDB Vietnam meroket dari 72,92% pada 2015 menjadi 90,15% pada 2024.
“Di sisi lain, data Bank Dunia di tahun 2024 menunjukkan, kontribusi ekspor bersih (net export) Indonesia terhadap PDB hanya sebesar 1,79%, jauh di bawah Malaysia yang mencatatkan angka 5,32%, serta Vietnam yang mencapai 6,45%,” papar Christiantoko ketika membandingkan ketiga negara.
Berbeda dengan dua negeri jiran itu, peningkatan impor di Indonesia tidak diimbangi kinerja ekspor yang solid. Tekanan berat justru mendera sektor ekspor manufaktur dan produk bernilai tambah pada triwulan II-2026.
Menghadapi situasi ini, Christiantoko mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk melihat pelemahan ekspor bersih bukan sekadar persoalan naik-turunnya angka perdagangan jangka pendek. Agenda memperkuat ekspor bersih harus ditempatkan sebagai bagian mendasar dari transformasi ekonomi yang lebih luas.
“Langkah penguatan ke depan perlu difokuskan pada perluasan basis ekspor, penguatan hilirisasi, memperdalam rantai pasok industri di dalam negeri, serta memastikan impor benar-benar menjadi input produktif bernilai tambah, bukan sekadar menggerus neraca belanja negara,” tutup Christiantoko.
