Indonesia Jangan Hanya Menjadi Anggota BRICS

Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah keputusan bergabung itu tepat, tetapi apa yang akan diperoleh Indonesia dari keanggotaan tersebut? Tanpa strategi ekonomi yang jelas, BRICS mudah berhenti sebagai pencapaian diplomatik.

Indonesia hadir dalam pertemuan, menandatangani deklarasi, dan memperoleh kursi dalam forum yang semakin besar, tetapi manfaat ekonominya belum tentu mengikuti secara otomatis. Keanggotaan baru mempunyai arti apabila membuka pasar, menarik investasi produktif, mempercepat penguasaan teknologi, menurunkan biaya transaksi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Agenda BRICS di New Delhi memberi peluang ke arah itu. China mendorong kerja sama rantai pasok, integrasi pasar, BRICS Special Economic Zone, forum perdagangan jasa, serta BRICS AI Open Source Zone. Ini menunjukkan BRICS mulai bergerak dari forum politik menuju kerja sama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Indonesia, peluangnya besar. Tetapi peluang selalu mempunyai pertanyaan lanjutan: siapa yang akhirnya menikmati nilai ekonominya?

Di sinilah persoalan utama muncul. Indonesia dapat meningkatkan perdagangan dengan negara BRICS, tetapi perdagangan yang lebih besar belum tentu memperbaiki struktur ekonomi. Jika Indonesia tetap mengekspor komoditas dan mengimpor mesin, teknologi, serta barang bernilai tambah tinggi, volume perdagangan memang naik, tetapi posisi Indonesia dalam rantai nilai tidak banyak berubah. Kita memperoleh pasar yang lebih luas tanpa memperoleh bagian nilai tambah yang lebih besar.

Mekanismenya jelas. Akses pasar meningkatkan perdagangan. Perdagangan mendorong investasi. Investasi dapat memperbesar kapasitas produksi. Tetapi investasi baru menghasilkan transformasi ekonomi jika menciptakan hubungan dengan industri domestik, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperkuat pemasok lokal, dan memindahkan kemampuan teknologi. Jika mata rantai ini putus, investasi hanya meningkatkan kapasitas produksi tanpa cukup memperbesar kapasitas nasional.

BRICS Special Economic Zone karena itu harus ditempatkan dalam kerangka tersebut. Indonesia tidak cukup menawarkan lahan, insentif pajak, atau pasar domestik. Investor akan membandingkan biaya energi, kualitas logistik, produktivitas tenaga kerja, kepastian regulasi, dan kecepatan perizinan antarnegara anggota. BRICS justru dapat memperkeras kompetisi memperebutkan investasi. Status sebagai anggota tidak memberikan jaminan bahwa modal akan memilih Indonesia.

Hal yang sama berlaku pada teknologi. China menawarkan BRICS AI Open Source Zone untuk memperluas kerja sama model bahasa besar, pelatihan AI, dan ekosistem teknologi terbuka. Indonesia jangan hanya menjadi pengguna. Kerja sama harus diarahkan pada riset bersama, pengembangan talenta, pusat data, perusahaan teknologi domestik, dan kemampuan menghasilkan aplikasi sendiri. Akses teknologi tidak banyak berarti jika kemampuan menghasilkan dan mengembangkannya tetap berada di luar negeri.

Pembayaran lintas batas memberikan peluang yang lebih langsung. Deklarasi BRICS mendorong pembahasan solusi praktis untuk transaksi antarnegara anggota. Jika sistem pembayaran baru menurunkan biaya transaksi, mempercepat settlement, dan mengurangi risiko pembayaran, eksportir Indonesia dapat memperoleh manfaat nyata. Isu ini lebih penting dalam jangka dekat daripada perdebatan besar mengenai de-dolarisasi. Perusahaan membutuhkan transaksi yang murah, cepat, aman, dan mempunyai likuiditas yang memadai.

Tetapi Indonesia juga perlu membaca keterbatasan BRICS secara realistis. Kelompok ini semakin besar sekaligus semakin heterogen. Pertemuan Delhi bahkan harus menjembatani perbedaan kepentingan Iran dan UAE sebelum konsensus tercapai. Semakin banyak anggota berarti semakin banyak kepentingan yang harus dipertemukan. Karena itu, Indonesia tidak perlu menggantungkan strategi pembangunan pada solidaritas politik BRICS.

Strategi Indonesia harus lebih pragmatis. Tetapkan sasaran yang dapat diukur: berapa kenaikan ekspor manufaktur ke negara BRICS, berapa investasi yang masuk ke sektor berteknologi tinggi, berapa perusahaan domestik masuk dalam rantai pasok, seberapa besar biaya transaksi turun, dan berapa banyak teknologi yang benar-benar dikuasai perusahaan Indonesia.

Keanggotaan bukan tujuan akhir. Kemampuan menangkap manfaat dari keanggotaan itulah yang menentukan hasilnya. Indonesia jangan puas hanya duduk di meja BRICS. Indonesia harus memastikan bahwa dari meja itu lahir pasar baru, investasi produktif, teknologi, pekerjaan berkualitas, dan posisi ekonomi yang lebih kuat. Kalau tidak, kita hanya menambah satu kursi tanpa menambah kekuatan.