Meletakkan Komunikasi Publik yang Baik Sebagai Fondasi Kredibilitas Fiskal

Kementerian Keuangan memprioritaskan rekalibrasi atau penyesuaian ulang komunikasi publik demi memulihkan marwah institusi fiskal. Dengan resep Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kredibel di tangan, strategi komunikasi terukur dan pendekatan institusional dalam merespons aduan, ekspektasi positif pasar diharapkan membantu pengelolaan fiskal lebih mudah menavigasi tantangan dan volatilitas global.

Hingga 31 Agustus 2026, Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan negara tumbuh 25,4% year-on-year (yoy) menjadi Rp2.055,6 triliun, sementara belanja negara tumbuh 17,1% (yoy) menjadi Rp2.295,7 triliun. Dengan defisit fiskal berjalan Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB, APBN mencatat keseimbangan primer surplus sebesar Rp154 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, di samping tingkat inflasi IHK yang terjaga pada level 3,19% pada bulan Agustus dan pertumbuhan ekonomi 5,45% (yoy) pada Semester-I 2026, resiliensi perekonomian Indonesia juga terlihat dari arus modal portofolio yang mulai pulih di triwulan III-2026.

Sampai 11 September 2026, Kementerian Keuangan mencatat aliran investasi portofolio asing secara kumulatif telah mencatatkan inflow sebesar Rp141,6 triliun. Ini terdiri dari inflow masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp40,8 triliun; dan melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp171,6 triliun.

Di sisi lain, pasar saham masih mencatat capital outflow kumulatif sebesar Rp70,7 triliun, meski sepanjang triwulan III-2026 hingga 11 September, pasar saham telah berhasil menarik aliran modal masuk Rp2,9 triliun.

“Kuncinya adalah kredibilitas pasar saham. Jika pasar saham kredibel, para investor akan lebih yakin. Dengan catatan inflow Rp2,9 triliun, ini adalah pergerakan baik yang harus kita pantau secara terus-menerus,” kata Suahasil saat memimpin Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Rincian pendapatan dan belanja negara sampai 31 Agustus 2026. Foto: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan

Pada sisi penerimaan, penerimaan pajak mencatatkan pertumbuhan sehat 24,1% (yoy) sebesar Rp1.409 triliun, dibarengi penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 7,8% (yoy) mencapai Rp210,2 triliun. Penerimaan ini, kata Suahasil, tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan penerapan Coretax yang membaik.

Perbaikan tersebut, antara lain, terlihat sejak penutupan tahun pajak 2025 pada bulan April lalu. Melalui penyempurnaan sistem Coretax, wajib pajak tidak perlu mengumpulkan bukti potong secara terpisah-pisah. Manajemen restitusi pajak pun dilakukan sesuai ketentuan berlaku, termasuk pengembalian restitusi yang menjadi hak wajib pajak badan usaha.

“Direktorat Jenderal Pajak menjalankan sesuai ketentuan, tetapi kami meminta kepatuhan pelaku ekonomi agar menggunakan restitusi sesuai aturan. Kalau memang hak pelaku usaha, pasti akan diberikan. Saya sudah sampaikan kepada DJP agar bukan hanya memperhatikan manajemen, tetapi membina komunikasi yang jelas perihal restitusi pajak,” tuturnya.

Kredibilitas mulai dari komunikasi

Sementara itu, pada sisi belanja, Suahasil melaporkan, dari besaran belanja pemerintah pusat Rp1.791,5 triliun, belanja kementerian/lembaga tumbuh tertinggi 33% (yoy) sebesar Rp912,4 triliun. Komponen terbesar tetap berupa belanja barang sebesar Rp389 triliun, termasuk di dalamnya penyaluran Makan Bergizi Gratis sebesar Rp134,19 triliun.

Tak hanya itu, peningkatan aktivitas ekonomi juga ditandai peningkatan penggunaan barang-barang bersubsidi termasuk BBM, LPG, dan tarif dasar listrik. Untuk keperluan tersebut, Kemenkeu telah merealisasikan Rp331,4 triliun lewat mekanisme pembayaran bulanan kepada PT. Pertamina (Persero) maupun PT. PLN (Persero).

Menepis anggapan bahwa era efisiensi belanja akan kembali, Suahasil menegaskan penajaman belanja negara tidak dilakukan pada satu titik, melainkan sepanjang tahun.

“Penajaman belanja bukan potong anggaran. Bukan. Penajaman adalah memastikan alokasi yang digunakan menghasilkan output sesuai rencana. Jika ada kontrak belanja K/L yang belum selesai, maka setiap unit eselon Kemenkeu harus bangun komunikasi dan berbicara dengan mitra kerja masing-masing, bukan memotong anggaran mereka,” kata Suahasil.

Di samping belanja, kendali atas komponen pembiayaan dalam APBN pun semakin diperkuat. Dengan pembiayaan utang mencapai Rp506 triliun dan belanja bunga utang Rp394,2 triliun, Suahasil memastikan pasar primer dan sekunder SBN tetap solid di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, dengan yield SBN 10 tahun yang saat ini tercatat 7,17%, selisih 217 basis poins terhadap imbal hasil US-Treasury Bond sebesar 5% relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara emerging market, tetapi sudah cukup untuk menarik untuk investor asing membeli surat utang Indonesia.

“Ini menunjukkan premi risiko Indonesia saat ini relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Daya tarik ini tercermin dari bid to cover ratio lelang surat utang negara saat ini tercatat 1,88 kali, sementara untuk lelang surat berharga syariah negara tercatat 2,53 kali,” ujarnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto menambahkan, dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan masih memiliki 2 seri SBN yang akan diterbitkan sesuai kondisi pasar, serta masih mempunyai ruang leluasa untuk penerbitan SBN dalam valuta asing.

Di samping itu, ia memastikan, di tengah kenaikan suku bunga Fed Funds Rate, tidak akan ada tambahan lelang yang berpotensi menaikkan imbal hasil SBN.

“Risiko suplai penerbitan SBN domestik akan tetap kami jaga. Malah ketika kemarin FFR dinaikkan, imbal hasil terlihat turun. Artinya, dari sisi investor sudah price in, sementara dari sisi ketahanan pasar masih baik, suportif, dan mendukung masuknya aliran modal,” kata Suminto.

Tempuh jalur institusional

Mempertegas butir penjelasan mengenai resiliensi perekonomian Indonesia, Bendahara Negara menegaskan kredibilitas APBN juga harus menunjukkan pengelolaan fiskal sebagai sinergi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan BPI Danantara.

Dengan demikian, ia menggarisbawahi arti APBN yang kredibel adalah APBN yang belanjanya efisien, penerimaannya terus diperkuat, sementara defisitnya dikelola secara hati-hati.

"Kami berkomitmen mengomunikasikan ini secara konstruktif, karena sektor keuangan bukan hanya bekerja dengan angka, tetapi juga dengan ekspektasi. Karena kita tidak ingin memberi ekspektasi yang menyulitkan fiskal kita sendiri, maka kami terus bekerja menghasilkan APBN yang menumbuhkan, melindungi, dan kredibel,” tegas Suahasil.

Di sisi lain, di bawah kepemimpinannya, kinerja dan capaian baik yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan ditinggalkan, tetapi diintegrasikan melalui mekanisme institusional. Masyarakat dapat terus melakukan pemantauan, serta memberikan laporan melalui kanal untuk dikelola secara institusional.

“Ke depan, kami akan buatkan daftar kanal pengaduan yang dikerjakan secara institusional. Kami mempunyai inspektur jenderal yang melihat secara keseluruhan dan menindaklanjuti laporan kepada direktorat jenderal sesuai ketentuan berlaku. Kanal pelaporan tetap dibuka, dan masyarakat dapat melapor lewat jalur tersebut,” pungkas Suahasil.

Empat tantangan

Dihubungi secara terpisah, Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai terdapat empat persoalan yang perlu menjadi perhatian Suahasil. Persoalan tersebut berkaitan dengan kredibilitas RAPBN, hubungan dengan pemangku kepentingan, kondisi internal organisasi, dan kualitas teknokrasi dalam pengambilan kebijakan.

Menurutnya, persoalan pertama adalah memastikan target penerimaan negara tidak berubah menjadi tekanan bagi perekonomian.

“Target penerimaan jangan dijadikan semacam ancaman bagi dunia usaha. Pemerintah memang membutuhkan penerimaan yang kuat, tetapi jangan sampai cara mengejarnya justru menciptakan kontraksi ekonomi,” ujar Herry, Kamis (17/9/2026).

Ia menyoroti target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2027 yang mencapai Rp2.908 triliun. Angka tersebut naik 10,51% dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp2.631 triliun. Kenaikan target penerimaan tersebut, menurutnya, perlu dilihat bersama dengan kebijakan fiskal lainnya, terutama pemangkasan subsidi energi.

“Di satu sisi pemerintah berbicara mengenai ekspansi ekonomi, tetapi di sisi lain target penerimaan pajak naik 10,51%. Ditambah lagi ada pemangkasan subsidi energi, terutama BBM dan LPG. Ini harus dihitung dampaknya terhadap konsumsi, biaya produksi, dan daya beli masyarakat,” katanya.

Pekerjaan rumah kedua adalah memperbaiki hubungan pemerintah dengan dunia usaha. Herry menegaskan dunia usaha seharusnya ditempatkan sebagai mitra pembangunan. Pemerintah membutuhkan investasi dan ekspansi sektor usaha untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus memperluas basis penerimaan negara.

“Dunia usaha itu bukan lawan pemerintah. Mereka adalah mitra pembangunan dan sumber pertumbuhan ekonomi. Karena itu, tidak perlu mengumbar ancaman pemeriksaan atau persoalan pajak untuk kasus yang bahkan belum jelas statusnya,” imbuh Herry.

Dalam isu perpajakan menyangkut 40 perusahaan baja dan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan sawit, misalnya, pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan jika menemukan indikasi pelanggaran. Namun, penyampaian informasi kepada publik harus dilakukan secara proporsional.

“Penyebutan 40 perusahaan baja dan pemeriksaan terhadap 10 perusahaan sawit misalnya, jangan sampai menimbulkan keresahan karena hampir semua yang disebut belum menjadi kasus yang terbukti. Kalau ada indikasi pelanggaran, silakan diperiksa sesuai prosedur dan buktinya disampaikan secara proporsional,” ujarnya.

Herry mengingatkan, pendekatan berbasis ancaman justru dapat meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan investasi dan ekspansi, kepastian hukum dan kepastian kebijakan menjadi faktor penting.

Persoalan ketiga berada di dalam tubuh Kementerian Keuangan sendiri. Suahasil perlu memastikan berbagai pergantian pejabat pada periode sebelumnya tidak meninggalkan persoalan organisasi yang berkepanjangan.

“Suahasil juga harus membereskan konflik internal yang sudah terjadi. Ada ekses dari pemecatan dua direktur jenderal dan satu direktur jenderal yang harus mundur, kemudian terjadi pergantian dengan orang-orang baru,” katanya.

Menurutnya, pergantian pejabat tidak otomatis menyelesaikan persoalan organisasi. Pemerintah perlu melihat akar masalah yang menyebabkan konflik dan memastikan koordinasi internal berjalan efektif.

“Jangan sampai pergantian personel hanya menyelesaikan masalah di permukaan. Yang harus dibenahi adalah sistem kerja, koordinasi, dan stabilitas organisasi. Kementerian Keuangan harus kembali menjadi institusi teknokratis yang bekerja dengan sistem, bukan bergantung pada figur,” ujar Herry.

Pekerjaan rumah keempat berkaitan dengan tata kelola dan etika hubungan antarlembaga negara. Herry menilai konflik antara pejabat negara seharusnya diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan. Ia menyoroti polemik permintaan setoran Rp120 triliun dari Danantara ke kas negara.

“Konflik dengan sesama pejabat negara jangan diselesaikan melalui tekanan di ruang publik. Kasus permintaan setoran Rp120 triliun dari Danantara ke kas negara menjadi contoh,” katanya.

Ia mengakui kebutuhan pemerintah terhadap penerimaan tambahan dapat dipahami. Namun, permintaan kontribusi dari lembaga pengelola investasi negara harus mempertimbangkan mekanisme, tujuan penggunaan dana, serta kepentingan pengelolaan aset dalam jangka panjang.

Herry mengingatkan, persoalan bukan semata-mata kebutuhan fiskal. Cara pemerintah mengambil keputusan juga menjadi bagian dari kredibilitas kebijakan.

“Kebutuhan fiskal memang penting, tetapi cara mencapainya juga harus sesuai dengan prinsip tata kelola dan etika pemerintahan,” pungkas Herry.

Membantu dunia usaha

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menekankan bahwa aspek terpenting bagi dunia usaha dalam transisi kepemimpinan adalah komitmen Menkeu menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, dan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian Indonesia.

“Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, kontinuitas tersebut kami harapkan dapat membantu menjaga agar transisi kepemimpinan tidak menimbulkan perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak,” ujar Shinta.

Shinta mengakui tantangan Menteri Keuangan ke depan tidak ringan. Karena itu, kualitas belanja, efektivitas penerimaan negara, disiplin fiskal, serta kemampuan menjaga kepercayaan pasar menjadi sama pentingnya.

“Dunia usaha juga berharap kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek, tetapi tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh,” kata Shinta.