Pakar, Politisi, dan Pasar Ide

Demokrasi modern hidup dari paradoks. Politisi memperoleh mandat untuk memilih arah kebijakan, sementara pakar memiliki pengetahuan yang sering dibutuhkan untuk menilai akibat pilihan itu. Keduanya dapat benar, keduanya dapat salah.

Karena itu, persoalan demokrasi bukan apakah pakar lebih pintar daripada politisi, tetapi apakah institusi mampu membuat keduanya bertanggung jawab kepada bukti. Kepakaran tanpa kerendahan epistemik dapat menghasilkan kepastian palsu. Kekuasaan tanpa mekanisme koreksi dapat menghasilkan kesalahan yang jauh lebih mahal. Di sinilah pasar ide menjadi infrastruktur ekonomi, bukan sekadar ornamen demokrasi.

Charles Manski menyebut salah satu penyakit analisis kebijakan sebagai incredible certitude: kesimpulan disampaikan dengan keyakinan yang melampaui kekuatan data dan asumsi yang menopangnya (Manski, 2011).

Kritik ini penting karena gelar akademik tidak membatalkan ketidakpastian. Model dapat salah spesifikasi, data dapat tidak lengkap, dan hubungan kausal dapat berubah. Pakar yang baik karena itu tidak hanya menjelaskan apa yang diketahui, tetapi juga apa yang belum diketahui. Kerendahan epistemik bukan kelemahan ilmu; ia adalah mekanisme pengaman agar kebijakan tidak mengubah dugaan menjadi kepastian semu.

Masalah simetris muncul ketika kekuasaan memperlakukan kritik sebagai gangguan. Dargent Bocanegra dan Lotta (2025) menunjukkan bahwa hubungan antara pakar dan politisi memang kompleks: expertise tidak sepenuhnya bebas kepentingan, tetapi demokrasi juga membutuhkan pengetahuan teknis untuk membuat keputusan yang efektif.

Price discovery

Pertanyaan institusionalnya bukan siapa yang harus menang. Yang dibutuhkan adalah arena tempat klaim dapat diuji, asumsi dapat dibuka, data dapat diperiksa, dan keputusan dapat direvisi. Tanpa itu, pemerintah kehilangan mekanisme yang setara dengan price discovery dalam pasar.

Analogi tersebut penting. Pasar bekerja lebih baik ketika informasi yang berbeda bertemu melalui transaksi dan harga. Kebijakan juga membutuhkan kompetisi informasi. Ketika kementerian, akademisi, dunia usaha, pers, dan masyarakat sipil dapat menguji argumentasi secara terbuka, kelemahan suatu kebijakan lebih cepat terlihat.

Sebaliknya, bila biaya menyampaikan dissent meningkat, informasi yang sampai kepada pengambil keputusan menjadi makin seragam. Rantainya sederhana: konsentrasi kekuasaan meningkatkan penyaringan informasi; penyaringan memperkecil variasi bukti; variasi bukti yang rendah memperlambat deteksi kesalahan; kesalahan yang terlambat dikoreksi memperbesar biaya fiskal, salah alokasi modal, dan hilangnya produktivitas.

Di titik ini muncul pertanyaan yang lebih tajam: apa gunanya masyarakat menghasilkan banyak orang pintar jika sistem membuat akses ke kekuasaan lebih menguntungkan daripada pengetahuan produktif? Baumol (1990) menunjukkan bahwa institusi memengaruhi ke mana energi kewirausahaan diarahkan. Jika imbalan tertinggi datang dari inovasi, talenta bergerak ke kegiatan produktif.

Jika rente memberi imbalan lebih besar, talenta rasional akan mengejar rente. Logika yang sama berlaku pada pasar ide. Akademisi, konsultan, perusahaan, dan birokrasi merespons struktur payoff yang mereka hadapi.

Bukti Indonesia memberi alasan untuk memperhatikan kanal ini. Fu, Shimamoto, dan Todo (2017) menemukan bahwa koneksi politik memengaruhi akses pembiayaan perusahaan manufaktur Indonesia; perusahaan terkoneksi lebih mungkin memperoleh kredit, termasuk dari sumber formal tertentu.

Temuan itu tidak berarti setiap koneksi merupakan rente, tetapi menunjukkan bahwa political access memiliki nilai ekonomi. Damanik, Rompas, Nadia, Berenschot, dan Warburton (2025) kemudian mendokumentasikan meningkatnya hubungan langsung antara politisi dan perusahaan serta menyebut munculnya politico-capitalists, yaitu aktor yang menggabungkan kekuasaan ekonomi dan politik. Mereka mengaitkan perkembangan tersebut antara lain dengan biaya politik yang tinggi dan pentingnya sektor kaya rente yang bergantung pada negara.

Konsekuensinya melampaui konflik kepentingan individual. Jika return on access lebih tinggi daripada return on knowledge, perusahaan akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mempertahankan kedekatan politik daripada meningkatkan teknologi, keterampilan, atau efisiensi.

Jika pakar memperoleh insentif lebih besar karena menyampaikan analisis yang menyenangkan penguasa daripada karena akurasi, pasar ide juga mengalami adverse selection. Aktor yang paling adaptif terhadap kebutuhan politik akan bertahan, sementara pembawa informasi yang tidak nyaman kehilangan pengaruh. Second-order effect-nya adalah seleksi institusional terhadap jenis pengetahuan yang beredar.

Argumen tanding perlu diakui. Pemerintah tidak dapat menyerahkan keputusan kepada teknokrat. Pakar tidak dipilih oleh rakyat, tidak selalu netral, dan dapat berbeda tajam satu sama lain. Politisi juga memiliki informasi mengenai preferensi publik, distribusi beban kebijakan, dan batas implementasi yang tidak seluruhnya tertangkap model ekonomi.

Demokrasi butuh political choice

Karena itu, technocracy bukan jawaban. Uji yang lebih relevan ialah apakah mandat politik dapat tetap dominan tanpa membuat evidence contestability menjadi lemah. Demokrasi membutuhkan political choice, tetapi pilihan itu seharusnya dibuat setelah alternatif, asumsi, biaya, dan risiko diuji secara terbuka.

Agenda perbaikannya karena itu bukan mencari pakar yang selalu benar atau politisi yang selalu setuju dengan pakar. Negara perlu membangun institutional honesty. Setiap kebijakan besar seharusnya memiliki asumsi terukur, data yang dapat diperiksa sejauh memungkinkan, analisis dampak, pengungkapan konflik kepentingan, indikator hasil, dan mekanisme evaluasi ex post.

Pemerintah juga perlu melindungi ruang bagi kritik berbasis bukti, sementara komunitas ahli harus lebih disiplin menyatakan rentang ketidakpastian dan membedakan hasil riset dari advokasi. Di dunia usaha, transparansi beneficial ownership, aturan recusal, pengadaan kompetitif, serta kebijakan persaingan membantu menurunkan return ekonomi dari akses politik.

Dua skenario kemudian terbuka. Dalam skenario pertama, pasar ide tetap contestable. Pakar dapat salah, politisi dapat menolak rekomendasi pakar, tetapi alasan keduanya dapat diuji. Kesalahan menjadi relatif murah karena koreksi berlangsung cepat.

Dalam skenario kedua, akses menentukan informasi mana yang dianggap relevan. Pengetahuan yang tidak nyaman tersisih, privilege meningkatkan return on access, dan kebijakan yang keliru lebih lama bertahan. Negara mungkin tetap memiliki banyak orang pintar, universitas, lembaga riset, dan konsultan, tetapi kapasitas koreksi publiknya melemah.

Ukuran akhirnya bukan berapa banyak gelar akademik berada di sekitar kekuasaan. Ukurannya adalah apakah sistem membuat kebenaran yang tidak nyaman tetap memiliki peluang masuk ke proses keputusan, dan apakah perusahaan memperoleh return lebih tinggi dari produktivitas daripada dari kedekatan politik.

Negara yang produktif bukan negara yang memiliki paling banyak orang pintar, tetapi negara yang membuat pengetahuan lebih menguntungkan daripada akses, koreksi lebih murah daripada pembiaran, dan bukti lebih berharga daripada kedekatan dengan kekuasaan.