Petani Bawang, STAN, dan Tangga yang Hilang

Petani Bawang, STAN, dan Tangga yang Hilang

Ada biaya hidup: kos, makan, transportasi, buku, laptop, dan kuota internet. Ada biaya yang tidak tercantum di brosur mana pun, yaitu kehilangan penghasilan.

Petani Bawang, STAN, dan Tangga yang Hilang
Dalam Artikel Ini

Kamis lalu saya menjadi pembicara dalam sebuah talk show di kampus Georgetown University Jakarta dengan judul provokatif: "Pendidikan gratis untuk siapa? Banyak topik yang muncul, tetapi satu yang terus mengganggu pikiran saya sejak pulang adalah pertanyaan yang sangat sederhana: mengapa anak dari keluarga tidak mampu tetap sulit masuk perguruan tinggi, padahal kita sudah punya beasiswa nasional yang menanggung uang kuliah bahkan memberi biaya hidup?

Jawaban yang sering kita dengar adalah soal kuota, sosialisasi, atau ketidaktepatan sasaran. Semua itu benar sebagian. Namun, menurut saya, masalahnya lebih mendasar. Kita salah memahami cara keluarga miskin mengambil keputusan.

Biaya kuliah bukan hanya UKT

Ketika kita membicarakan biaya pendidikan tinggi, pikiran kita langsung tertuju ke SPP atau UKT. Kebijakan pun dirancang untuk menghapus angka tersebut. Padahal bagi keluarga tidak mampu, UKT hanyalah satu bagian dari persoalan.

Ada biaya hidup: kos, makan, transportasi, buku, laptop, dan kuota internet. Ada biaya yang tidak tercantum di brosur mana pun, yaitu kehilangan penghasilan.

Anak usia 18 tahun dari keluarga miskin bukan sekadar anak; ia adalah calon pencari nafkah. Empat tahun kuliah berarti empat tahun keluarga kehilangan tambahan penghasilan, atau bahkan harus mengirim uang ke anaknya di kota. Lalu ada risiko: bagaimana kalau tidak lulus? Bagaimana kalau lulus tetapi menganggur? Keluarga mampu bisa menanggung risiko itu. Keluarga miskin tidak memiliki asuransi untuk menghadapi kegagalan.

Dari sudut pandang keluarga seperti itu, pilihan antara bekerja sekarang dengan penghasilan yang pasti, atau kuliah dengan imbal hasil yang besar tetapi jauh dan tidak pasti, bukanlah pilihan yang irasional. Itu keputusan yang masuk akal ketika horizon waktu pendek, likuiditas nihil, dan tidak ada bantalan jika sesuatu gagal.

Masalahnya bukan mereka tidak menghargai pendidikan. Masalahnya, kita merancang kebijakan seolah-olah mereka menghadapi persoalan yang sama dengan keluarga kelas menengah.

Beasiswa kita memang menanggung biaya hidup, tetapi pada tingkat yang minimal, cukup untuk bertahan, tetapi tidak cukup untuk menggantikan peran anak itu dalam ekonomi rumah tangganya. Hasilnya bisa ditebak, yang memanfaatkan beasiswa paling efektif seringkali justru mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, bukan mereka yang paling membutuhkan.

Supaya lebih konkret, saya bertanya kepada mahasiswa saya berapa sebenarnya biaya hidup di sekitar kampus UI Depok. Ambil contoh mahasiswa dari rumah tangga miskin yang masuk kelompok UKT terendah. Ia mungkin hanya membayar sekitar Rp1 juta per semester. Tetapi menurut mahasiswa saya, indekos termurah di Depok sekitar Rp750 ribu per bulan, sudah termasuk listrik dan air. Makan, transportasi, dan laundry sekitar Rp1 juta per bulan. Artinya, paling sedikit ia harus menyediakan Rp2 juta setiap bulan.

Tabel 1. Perkiraan biaya minimum mahasiswa dari rumah tangga miskin di UI Depok

Komponen (Rp)

Per bulan

Per semester

Per tahun

UKT kelompok terendah

±167.000

1.000.000

2.000.000

Indekos termurah di Depok, termasuk listrik dan air

750.000

4.500.000

9.000.000

Makan, transportasi, dan laundry

1.000.000

6.000.000

12.000.000

Buku, fotokopi, kuota internet (perkiraan)

250.000

1.500.000

3.000.000

Biaya di luar UKT

2.000.000

12.000.000

24.000.000

Total biaya kuliah

±2.167.000

13.000.000

26.000.000

Porsi UKT dalam total biaya


±8%

±8%

Pembanding: bantuan biaya hidup KIP Kuliah, klaster tertinggi

1.400.000

8.400.000

16.800.000

Selisih yang harus ditutup sendiri

600.000

3.600.000

7.200.000

Sumber: biaya indekos, makan, transportasi, dan laundry dari keterangan mahasiswa saya di FEB UI (November 2026); buku dan kuota internet perkiraan saya; bantuan biaya hidup KIP Kuliah dari ketentuan 2026 (Rp800 ribu hingga Rp1,4 juta per bulan menurut klaster). Satu semester dihitung enam bulan.

Angkanya berbicara sendiri. Biaya di luar UKT sekitar dua belas kali lipat UKT itu sendiri; UKT hanya sekitar 8 persen dari total biaya kuliah. Komponen tunggal terbesar adalah indekos. Bahkan bantuan biaya hidup KIP Kuliah pada klaster tertinggi pun masih menyisakan kekurangan sekitar Rp600 ribu per bulan, atau lebih dari Rp7 juta per tahun, yang harus ditutup oleh keluarga yang justru tidak punya uang. Karena itu, menggratiskan UKT menyentuh bagian biaya yang paling kecil, sementara yang paling berat dibiarkan.

Dari sini saya melihat jalan keluar yang sederhana. Seandainya pemerintah membangun asrama, lalu menanggung UKT dan biaya tinggal di asrama, ditambah uang saku kecil, saya kira mereka bisa bertahan. Uang saku itu pun tidak harus berupa uang cuma-cuma; ia bisa diganti dengan kerja di universitas. Mahasiswa saya sendiri sudah menunjukkan caranya: sebagian mendapat penghasilan dengan memberi les kepada anak SMA dan tutorial kepada mahasiswa tingkat pertama. Kampus tinggal melembagakannya.

Asrama itu tidak harus dibangun dan dikelola langsung oleh pemerintah. Ada opsi yang menurut saya lebih efisien: pemerintah memberikan hibah (grant) kepada universitas untuk membangun asrama mahasiswa. Karena biaya modal sudah ditanggung hibah, universitas cukup menarik sewa dari mahasiswa sebesar biaya operasional, ditambah biaya pemeliharaan, ditambah depresiasi kecil. Tidak ada komponen keuntungan, tidak ada biaya tanah, dan tidak ada pengembalian modal seperti yang harus dihitung pemilik indekos komersial. Sewanya karena itu bisa jauh di bawah harga indekos termurah di sekitar kampus.

Struktur tarif seperti itu juga menjaga keberlanjutan. Komponen pemeliharaan mencegah asrama rusak dalam lima tahun, penyakit klasik banyak aset publik kita yang dibangun dengan anggaran negara lalu dibiarkan tanpa biaya perawatan. Komponen depresiasi menjadi cadangan untuk renovasi atau penggantian bangunan kelak tanpa harus menunggu hibah baru. Bagi mahasiswa dari keluarga termiskin, sewa itu dapat dibayar langsung oleh beasiswa atau diganti dengan kerja di kampus; mahasiswa lain membayar sendiri dengan tarif yang sama. Negara cukup sekali menanggung biaya modal, sedangkan biaya berjalannya dibayar oleh pemakainya.

Simulasi: siapa yang menikmati UKT gratis?

Sekarang mari kita lakukan simulasi sederhana: apa yang terjadi jika UKT di PTN digratiskan? Saya membandingkan tiga tipe mahasiswa UI: mahasiswa miskin penerima KIP Kuliah, mahasiswa miskin yang tidak mendapat KIP, dan mahasiswa dari keluarga mampu yang membayar UKT tertinggi, katakanlah Rp14,4 juta per semester. Mahasiswa dari keluarga mampu tentu tinggal di kamar yang lebih mahal dan makan lebih banyak, sehingga biaya hidupnya juga lebih besar.

Tabel 2. Simulasi dampak UKT gratis terhadap tiga tipe mahasiswa di UI Depok

Per bulan (Rp ribu)

Miskin, penerima KIP

Miskin, tanpa KIP

Keluarga mampu

UKT

167

167

2.400

Biaya hidup (tinggal, makan, transportasi, lain-lain)

2.000

2.000

5.500

Total biaya kuliah

2.167

2.167

7.900

Porsi UKT dalam total biaya

7,7%

7,7%

30,4%

Dibayar sendiri saat ini

600

2.167

7.900

Setelah UKT gratis, KIP tetap ada

600

2.000

5.500

Setelah UKT gratis, bantuan biaya hidup KIP dihapus

2.000

2.000

5.500

"Diskon" dari UKT gratis, per tahun

0

2.000

28.800

Perubahan beban bila KIP dihapus, per bulan

+1.400

−167

−2.400

Catatan: mahasiswa miskin memakai angka Tabel 1. Penerima KIP dibebaskan UKT dan menerima bantuan biaya hidup Rp1,4 juta per bulan (klaster tertinggi). Mahasiswa dari keluarga mampu membayar UKT Rp14,4 juta per semester; biaya hidupnya Rp5,5 juta per bulan adalah ilustrasi saya untuk kamar dan konsumsi yang lebih mahal. Tanda minus berarti beban berkurang.

Hasilnya berlawanan dengan niat kebijakan. Mahasiswa miskin penerima KIP tidak mendapat apa pun, karena UKT-nya memang sudah nol. Mahasiswa miskin tanpa KIP hanya terbebas dari 7,7 persen biayanya, sekitar Rp167 ribu per bulan; biaya hidup tetap harus ia cari sendiri, sekitar Rp2 juta. Sebaliknya, mahasiswa dari keluarga mampu menikmati potongan Rp2,4 juta per bulan, atau Rp28,8 juta per tahun: empat belas kali lipat dari yang diterima mahasiswa miskin, dan sekitar 30 persen dari total biayanya.

Risiko yang lebih besar justru ada pada KIP Kuliah. Dengan anggaran pendidikan yang sudah tertekan, sulit membayangkan KIP Kuliah tetap utuh di samping UKT gratis. Godaan untuk menyatakan bahwa KIP tidak lagi diperlukan karena kuliah sudah gratis akan sangat besar. Jika bantuan biaya hidup KIP ikut hilang, beban mahasiswa miskin justru meningkat sebesar Rp1,4 juta per bulan. Dengan kata lain, kebijakan yang dijual sebagai pro-rakyat kecil justru dapat membuat anak keluarga miskin lebih sulit kuliah, sementara keluarga mampu mendapat diskon besar. Akses anak miskin tidak meningkat, dan ketimpangan pendapatan memburuk.

Ada masalah ketiga di pihak kampus. Seperti program pemerintah lainnya, penggantian UKT oleh APBN hampir pasti dihitung berdasarkan transfer per mahasiswa yang seragam. Padahal biaya satuan pendidikan per mahasiswa di UI, dan di PTN unggulan lainnya, jelas lebih tinggi dari rata-rata nasional: ada laboratorium, riset, dosen bergelar doktor, dan fasilitas yang harus dipelihara. Jika penggantian dihitung berdasarkan rata-rata, UI akan mengalami defisit. Pilihan yang tersisa adalah menunda investasi, menahan rekrutmen dosen, atau menurunkan mutu. Kebijakan yang dimaksudkan untuk memperluas akses ke universitas terbaik justru bisa membuat universitas terbaik itu tidak lagi menjadi yang terbaik.

Yang perlu diingat, jawabannya bukan sekadar menaikkan transfer per mahasiswa. Prinsip money follows student harus diterapkan, seperti yang berlaku dalam program beasiswa LPDP: dana melekat pada mahasiswa, bukan pada status kampusnya. Universitas, baik negeri maupun swasta, dipaksa untuk berkompetisi dalam menarik mahasiswa, baik dari segi kualitas maupun efisiensi.

Dan ruang untuk meningkatkan efisiensi masih sangat besar. Di tempat saya bekerja, misalnya, ada 28 kelas Pengantar Ilmu Ekonomi dengan jumlah mahasiswa sekitar 28 sampai 30 orang per kelas. Menugaskan seorang profesor untuk kelas sekecil itu sangat mahal. Di Amerika Serikat, seorang profesor mengajar di kelas besar, lalu latihan dan drilling-nya dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana yang dibayar dengan pembebasan biaya kuliah ditambah stipend minimal. Model ini sekaligus menjawab dua persoalan dalam catatan ini: biaya mengajar per mahasiswa turun dan pasar kerja internal kampus hidup kembali bagi mahasiswa yang membutuhkannya.

Terakhir, prinsip paling dasar dalam ilmu ekonomi: people respond to incentives. Sesuatu yang diberikan secara gratis cenderung tidak dihargai. Mahasiswa yang tidak menanggung sebagian biaya kuliahnya, begitu juga keluarganya, memiliki insentif yang lebih kecil untuk belajar sungguh-sungguh dan lulus tepat waktu. Saya teringat pesan Lee Kuan Yew, bapak pendiri Singapura, yang kurang lebih mengatakan bahwa masyarakat harus dibebaskan dari mentalitas serba gratis, karena mentalitas serba gratis membuat orang tidak berusaha secara optimal. Karena itu, bagi mahasiswa dari keluarga yang mampu, prinsip yang lebih tepat adalah membayar sesuai kemampuan, sebagian bisa melalui cicilan berbasis penghasilan setelah lulus seperti skema HELP di Australia, yang hanya ditagih bila penghasilan lulusan melewati ambang tertentu. Yang mampu membayar, membayar nanti; yang tidak mampu, tidak pernah dikejar.

Sejumlah warga berolahraga di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). ANTARA FOTO/Yulius Satria WIjaya/nz.

Tangga yang hilang di dalam kampus

Ada satu hal lagi yang jarang dibicarakan: hilangnya pasar kerja internal di universitas.

Generasi saya mengenal jalan yang kini hampir tertutup. Mahasiswa bisa bekerja sambil kuliah sebagai asisten dosen, asisten peneliti, pengolah data, atau asisten proyek di lembaga penelitian kampus. Saya sendiri mulai sebagai asisten peneliti di LPEM pada 1987, saat saya masih mahasiswa. Pekerjaan itu bukan hanya tentang mendapatkan uang. Ia memberi saya mentor, jaringan, informasi tentang beasiswa ke luar negeri, dan yang paling penting, rasa percaya diri bahwa saya bisa berada di ruangan yang sama dengan orang-orang yang dulu hanya saya baca namanya.

Hari ini posisi-posisi itu semakin diisi oleh tenaga kependidikan dan tenaga kerja kontrak formal. Tata kelola memang menjadi lebih rapi, akuntabel, dan profesional. Tetapi ada harga yang tidak kita hitung: tangga informal yang dulu memungkinkan anak dari keluarga biasa membiayai kuliahnya sambil membangun modal sosial kini telah hilang. Kita memformalkan pasar kerja kampus, dan tanpa sengaja menutup salah satu jalur mobilitas sosial yang paling efektif.

Bandingkan dengan Amerika Serikat, tempat saya menempuh pendidikan pascasarjana. Di sana, pasar kerja internal kampus berjalan relatif mulus, dan bukan hanya untuk posisi bergengsi seperti asisten peneliti atau asisten mengajar.

Mahasiswa bekerja di toko buku kampus, kafetaria, perpustakaan, kantor administrasi, bahkan sebagai petugas kebersihan. Tidak ada stigma; bekerja sambil kuliah dianggap wajar dalam kehidupan mahasiswa.

Yang menarik, kelancaran itu bukan semata soal budaya, tetapi juga desain kelembagaan. Melalui program Federal Work-Study, pemerintah federal menyediakan pekerjaan paruh waktu bagi mahasiswa yang punya kebutuhan finansial, dan menanggung sebagian upahnya. Artinya, unit di kampus yang mempekerjakan mahasiswa membayar lebih murah, sehingga memiliki insentif untuk membuka posisi.

Penghasilan dari program ini juga tidak dihitung sebagai pendapatan ketika mahasiswa mengajukan bantuan keuangan pada tahun berikutnya, sehingga bekerja tidak akan menggerus beasiswanya. Pekerjaan diarahkan, sejauh mungkin, ke bidang yang terkait dengan studinya. Di sini bantuan negara tidak diberikan sebagai uang saku semata, melainkan sebagai subsidi upah yang sekaligus membangun pengalaman kerja, disiplin, dan jaringan.

Sejumlah lansia mengikuti wisuda Sekolah Lansia di Padang, Sumatera Barat, Selasa (17/11/2026). ANTARA FOTO/Fitra Yogi/tom.

Sekolah kedinasan: saya harus mengubah pandangan. 

Di sinilah saya ingin membicarakan sekolah kedinasan, dan saya harus memulainya dengan sebuah pengakuan.

Selama bertahun-tahun saya memandang sekolah kedinasan seperti STAN sebagai contoh misallocation of resources. Argumennya sederhana. Biaya mendidik satu mahasiswa di STAN jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Fakultas Ekonomi. Negara dapat menghasilkan akuntan dan ahli keuangan publik dengan biaya lebih murah melalui universitas, lalu merekrut lulusan terbaik melalui seleksi terbuka. Mengapa negara harus memiliki sekolahnya sendiri?

Pandangan itu mulai goyah ketika saya mendengar cerita dari Sudirman Said, mantan Menteri ESDM. Ia bercerita bahwa tanpa STAN, ia mungkin akan menjadi petani bawang di Brebes. Cerita itu bukan anekdot yang berdiri sendiri. Saya tahu bahwa mahasiswa STAN dan STIS sejak lama didominasi oleh anak-anak dari keluarga tidak mampu, dari kota kecil dan desa, yang orang tuanya tidak pernah membayangkan anaknya akan bekerja di Kementerian Keuangan atau BPS.

Percakapan dengan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mendorong saya untuk berpikir ulang dengan lebih serius. Kesimpulan saya: STAN jangan dilihat sebagai sekolah akuntan negara. STAN dan STIS juga harus dilihat sebagai bagian dari infrastruktur mobilitas sosial.

Begitu kerangkanya diganti, perbandingan biayanya pun berubah. Pembanding yang tepat bukan biaya per mahasiswa di Fakultas Ekonomi, melainkan biaya per anak miskin yang berhasil naik kelas. Dan di sini sekolah kedinasan menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki beasiswa biasa.

Ia menghapus hampir semua komponen biaya dan risiko yang saya sebutkan di atas sekaligus: tidak ada uang kuliah, biaya hidup ditanggung, dan yang paling penting, ada kepastian pekerjaan di ujungnya. Bagi keluarga yang tidak punya asuransi terhadap kegagalan, kepastian itulah yang mengubah perhitungan. Kuliah tidak lagi menjadi taruhan, melainkan jalan yang jelas.

Dengan kata lain, sekolah kedinasan berhasil bukan karena gratis, tetapi karena menjawab persoalan pengambilan keputusan keluarga miskin secara utuh.

Baca juga:

Ekonomi Saset: Ketika Cash Flow Mengalahkan Harga per Kilogram
Apakah kita salah mengukur inflasi?

Syarat perlu, tetapi belum cukup

Namun, saya tidak ingin berhenti pada romantisme. Menurut saya, peran sekolah kedinasan sebagai tangga mobilitas sosial merupakan necessary condition, tetapi belum sufficient.

Syarat pertama ada di pintu masuk. Sekolah kedinasan hanya menjadi tangga bila rekrutmennya bersih, berbasis ujian, dan benar-benar terbuka bagi anak dari mana saja. Begitu pintu masuk bisa dibeli atau diatur, sekolah kedinasan berubah dari tangga menjadi pagar. Yang masuk adalah anak orang dalam, bukan anak petani bawang.

Syarat kedua, dan ini yang lebih sulit, ada di pintu keluar. Pasar kerja di pemerintahan harus tetap terbuka dan tunduk pada persaingan yang sehat. Kepastian kerja bagi lulusan kedinasan adalah daya tarik utamanya, tetapi kepastian yang sama dapat menjadi sumber masalah bila birokrasi berubah menjadi pasar tertutup.

Jika jabatan, promosi, dan penempatan strategis hanya beredar di kalangan alumni sekolah tertentu, kita sedang membangun klub, bukan meritokrasi. Pasar yang tertutup akan menciptakan nepotisme baru, dengan wajah yang lebih terhormat karena dibungkus oleh ijazah dan angkatan.

Ironisnya, institusi yang lahir untuk memutus warisan privilese bisa, dalam satu atau dua generasi, menjadi saluran privilese baru. Anak-anak alumni lebih paham jalur masuk, lebih punya jaringan, dan lebih mudah diterima. Tangga yang dulu dinaiki oleh anak miskin bisa ditarik ke atas oleh mereka yang sudah sampai di atas.

Pelajar mengarak bendera Merah Putih sepanjang 1945 meter saat Kirab Merah Putih di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/agr

Apa yang perlu dilakukan

Dari diskusi itu, saya melihat beberapa arah kebijakan.

Pertama, rancang ulang beasiswa dari sisi keputusan keluarga, bukan dari sisi tagihan kampus. Biaya hidup harus realistis, dan perlu dipertimbangkan komponen yang mengompensasi hilangnya kontribusi anak terhadap rumah tangga.

Komponen terbesar, yaitu tempat tinggal, sebaiknya ditanggung dalam bentuk asrama, bisa melalui hibah pemerintah kepada universitas untuk membangunnya dengan sewa sebatas biaya operasional, pemeliharaan, dan depresiasi kecil, bersama UKT, ditambah uang saku kecil yang dapat diganti dengan kerja di kampus, misalnya sebagai tutor bagi mahasiswa tingkat pertama. Yang perlu ditanggung bukan hanya UKT, tetapi risiko.

Kedua, hidupkan kembali pasar kerja internal di kampus. Kita bisa belajar dari skema work-study di Amerika: sebagian anggaran beasiswa dialihkan menjadi subsidi upah bagi kampus yang mempekerjakan mahasiswa penerima beasiswa, baik sebagai asisten dosen dan asisten peneliti maupun di perpustakaan, kantin, toko buku, dan bagian administrasi. Penghasilan itu tidak boleh mengurangi hak beasiswanya. Profesionalisasi tata kelola tidak harus berarti menutup pintu bagi mahasiswa.

Ketiga, pertahankan sekolah kedinasan sebagai jalur mobilitas, dengan rekrutmen yang transparan dan dapat diaudit. Sebaran asal daerah dan latar belakang ekonomi mahasiswa harus dipantau dan dipublikasikan. Kalau komposisinya mulai bergeser ke keluarga mampu, itu pertanda bahaya.

Keempat, jaga birokrasi tetap kompetitif. Lulusan kedinasan dapat memperoleh kepastian kerja sejak awal, tetapi promosi dan jabatan harus diperebutkan secara terbuka, termasuk oleh lulusan universitas dan profesional dari luar pemerintahan. Kepastian di pintu masuk tidak boleh menjadi jaminan seumur hidup. Ini berarti ukuran sekolah kedinasan harus dibuat seminimal mungkin, untuk memberikan “space” yang cukup bagi lulusan yang lain guna menciptakan kompetisi. 

Kelima, ukur keberhasilan berdasarkan hasil mobilitas. Sekolah kedinasan dan program beasiswa harus dievaluasi bukan semata-mata berdasarkan jumlah lulusan atau biaya per mahasiswa, tetapi berdasarkan seberapa banyak anak dari keluarga termiskin yang benar-benar berhasil naik kelas.

Siswa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di dalam tenda darurat di SD Negeri Cioray, Desa Kertanegla, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nz

Gratis untuk siapa?

Kembali ke pertanyaan talk show itu. Pendidikan gratis untuk semua tidak otomatis berarti pendidikan untuk orang miskin. Menghapus UKT hanya menghapus satu bagian dari biaya, dan sering kali merupakan bagian yang paling mudah ditanggung oleh mereka yang sudah mampu. Yang dibutuhkan anak dari keluarga tidak mampu bukan diskon, melainkan tangga: jalan yang pasti, yang bisa dinaiki tanpa mempertaruhkan nasib seluruh keluarga.

STAN dan STIS menunjukkan bahwa tangga seperti itu dapat dibangun. Tugas kita adalah memastikan tangga itu tetap berdiri di tempat yang bisa dijangkau anak petani bawang di Brebes, dan tidak diam-diam dipindahkan ke halaman rumah orang dalam.

Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis. Bila Anda tertarik untuk menjadi kontributor opini, silakan mendaftarkan diri Anda dengan kirim email ke [email protected]

ADVERTISEMENT Google Adsense Banner (970x250)

Author

Lainnya Dalam Opinion