Ekonomi Saset: Ketika Cash Flow Mengalahkan Harga per Kilogram

Kemarin, Anantha Lakshmi, jurnalis Financial Times bertanya kepada saya tentang apa yang ia sebut sachet economics. Ia mengamati sesuatu yang bagi kita sudah begitu biasa sehingga tak lagi terlihat.

Di trotoar Jalan Sudirman, abang-abang bersepeda menjajakan kopi saset yang diseduh di tempat. Di mulut gang kampung, warung menggantungkan renceng sampo, deterjen, kecap, dan susu kental manis dalam kemasan sekali pakai.

Pertanyaannya sederhana, mengapa saset begitu populer di Indonesia? Jawaban saya ternyata membawa saya kembali ke salah satu kebijakan paling berhasil yang pernah saya ikut terlibat dalam penyusunannya, yaitu konversi minyak tanah ke LPG.

Atas hal tersebut, muncul sebuah pertanyaan makro yang relevan hari ini: apakah kita salah mengukur inflasi?

Teka-teki LPG dan minyak tanah

Ketika saya di pemerintahan, hitungan kami jelas, per satuan energi, LPG jauh lebih ekonomis daripada minyak tanah. LPG juga lebih bersih dan subsidi per keluarga lebih ringan bagi APBN. Menurut buku teks, urusannya selesai di situ.

Prinsip ekonomi ala Mankiw mengajarkan bahwa rational people think at the margin dan people respond to incentives. Jika LPG lebih murah per unit energi, rumah tangga yang rasional mestinya beralih. Setiap perubahan kecil pada insentif semestinya menggeser keputusan.

Kenyataannya tidak begitu. Rumah tangga, terutama yang berpenghasilan rendah, bertahan hidup dengan minyak tanah. Insentif harga yang jelas-jelas menguntungkan tidak cukup untuk membuat mereka berpindah.

Di sinilah buku teks berhenti menjelaskan, dan kita perlu melihat bagaimana keputusan ekonomi benar-benar diambil di dapur rumah tangga miskin.

Diagnosis seorang street smart economist

Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah street-smart economist: ia memahami pasar dari sisi pedagang dan pembeli, bukan dari kurva. Dalam diskusi kami, kesimpulannya cepat mengerucut. Masalahnya bukan harga, melainkan arus kas (cash flow).

Untuk memakai LPG, rumah tangga harus menyiapkan sekitar Rp50.000 untuk sekali isi tabung 12 kg, dengan harga Pertamina kala itu Rp4.250 per kg, belum termasuk harga tabung. Sebagai pembanding, minyak tanah dijual sekitar Rp2.000 per liter.

Minyak tanah bisa dibeli eceran, satu kaleng susu, setiap hari di warung, sesuai dengan uang yang ada di saku pada hari itu. Ada pula biaya awal: demi keselamatan, kompor gas jauh lebih mahal daripada kompor minyak tanah. Bagi keluarga yang hidup dari upah harian, penghematan jangka panjang tidak ada artinya jika hambatan hari ini tidak dapat dilewati.

Desain kebijakannya kemudian mengikuti diagnosis itu, dalam tiga langkah:

1. Perkecil kemasan. Tabung diperkecil dari 12 kg menjadi 3 kg, yang isi ulangnya sekitar Rp15.000 di pengecer, sehingga pembelian sekali isi terjangkau oleh arus kas harian.
2. Hapus biaya awal. Paket kompor, tabung, dan isi pertama dibagikan secara gratis.
3. Tutup jalan kembali. Pertamina, sebagai distributor tunggal, diinstruksikan untuk menarik minyak tanah dari pasar di suatu wilayah begitu LPG 3 kg tersedia dan pembagian kompor gratis selesai.

Bahkan setelah tabung 3 kg tersedia, Pertamina masih mencatat bahwa salah satu kendala konversi adalah masyarakat tidak bisa membeli elpiji secara eceran seperti minyak tanah, karena elpiji harus dibeli sesuai kapasitas tabung. Diagnosis arus kas itu tepat, dan konsisten dengan apa yang terjadi di lapangan.

Menurut saya, ini adalah salah satu kebijakan paling berhasil dalam sejarah Indonesia. Bukan karena insentif harganya diubah, tetapi karena hambatan nyata yang dihadapi rumah tangga dikenali dan dibongkar satu per satu.

Pelajaran dari krisis 1998

Saya percaya pelajaran di balik kebijakan itu berasal dari dunia usaha, tepatnya dari cara produsen barang konsumsi seperti Unilever atau Mayora bertahan selama krisis 1998. Ketika daya beli rumah tangga runtuh, mereka tidak sekadar menurunkan harga. Mereka memperkecil ukuran kemasan.

Kemasan kecil memberi dua hal kepada konsumen. Pertama, akses: rumah tangga tetap bisa membeli sampo atau deterjen, meskipun harga per mililiter atau per gramnya lebih tinggi. Kedua, kecocokan dengan arus kas: pembelian disesuaikan dengan uang yang tersedia hari itu, bukan dengan anggaran bulanan yang sudah tidak ada.

Logika yang sama kemudian diterapkan pada energi. Tabung 3 kg pada dasarnya adalah LPG dalam kemasan saset.

Rasional, tetapi dalam keterbatasan (bounded Rationality)

Apakah rumah tangga yang menolak LPG itu tidak rasional? Saya kira tidak. Mereka rasional dalam batasan yang tidak tercakup dalam model buku teks. Ekonomi perilaku memberi kita bahasa untuk menjelaskan batasan itu.

Pertama, kendala likuiditas mengalahkan harga per unit. Model standar mengasumsikan bahwa rumah tangga dapat meminjam atau menabung untuk memanfaatkan harga per unit yang lebih rendah. Rumah tangga miskin tidak memiliki akses ke kredit semacam itu. Yang mengikat bukan harga per kilogram, melainkan uang tunai yang ada hari ini. Banerjee dan Duflo dalam Poor Economics menunjukkan pola ini berulang di banyak negara: orang miskin membayar lebih mahal per unit justru karena mereka miskin.

Kedua, kelangkaan menyempitkan pandangan. Mullainathan dan Shafir dalam Scarcity (2013) menyebutnya sebagai "tunneling". Ketika uang sangat terbatas, perhatian terfokus pada kebutuhan mendesak hari ini. Penghematan bulan depan dari LPG berada di luar terowongan itu. Kelangkaan juga menguras bandwidth kognitif, sehingga keputusan yang rumit, seperti investasi untuk kompor baru, terus ditunda.

Ketiga, present bias. Biaya membeli kompor dan tabung dirasakan sekarang, sementara manfaatnya baru terasa jauh di masa depan. Dengan diskonto hiperbolik ala Laibson, biaya hari ini terasa jauh lebih berat daripada manfaat yang sama besar di masa datang. Kompor gratis menghapus sepenuhnya biaya di muka.

Keempat, mental accounting. Richard Thaler menunjukkan bahwa uang tidak sepenuhnya bisa dipertukarkan dalam benak kita. Rumah tangga mengelola uang dalam "amplop" harian. Pengeluaran energi masuk amplop harian, sejajar dengan beras dan lauk. Tabung 12 kg menuntut pengeluaran dari amplop yang tidak ada, sedangkan saset dan tabung 3 kg sesuai dengan amplop yang sudah ada.

Kelima, status quo bias dan loss aversion. Samuelson dan Zeckhauser menunjukkan orang cenderung bertahan pada pilihan yang sudah biasa. Ditambah ketakutan bahwa tabung gas akan meledak, kerugian potensial terasa lebih besar daripada keuntungan yang setara, persis seperti dalam teori prospek Kahneman dan Tversky. Karena itu, langkah ketiga dalam kebijakan konversi, yaitu menarik minyak tanah, menjadi penting: langkah ini mengubah status quo itu sendiri.

C.K. Prahalad, dalam The Fortune at the Bottom of the Pyramid (2004), menangkap sisi bisnis dari hal ini. Pasar lapisan bawah bisa dilayani, asalkan produk dirancang sesuai dengan cara orang miskin membelanjakan uangnya: sedikit-sedikit, sering, dan dekat.

Harga sebuah resilience

Ekonomi saset bukan tanpa biaya. Ada dua harga yang dibayar konsumen, dan keduanya sering luput dari perhatian.

Harga pertama adalah harga per unit yang lebih tinggi. Satu gram sampo dalam saset hampir selalu lebih mahal daripada satu gram sampo dalam botol besar. Inilah yang dalam literatur disebut poverty premium: yang paling miskin membayar paling mahal per unit.

Harga kedua adalah biaya transaksi. Ambil contoh rumah tangga yang memakai sekitar 10 kg LPG sebulan:

Semakin kecil kemasan, semakin sering orang harus berbelanja. Jika biaya mendapatkan barang itu tidak ditekan, keunggulan saset bisa habis termakan ongkos perjalanan dan waktu.

Di sinilah strategi distribusi produsen menjadi kunci. Mereka tidak hanya mengecilkan kemasan, tetapi juga memindahkan titik penjualan sedekat mungkin dengan konsumen: ke warung di mulut gang, ke abang-abang yang bersepeda di trotoar. Biaya transaksi yang naik akibat kemasan kecil dikompensasi oleh jarak yang lebih pendek. Pemandangan kopi saset di Jalan Sudirman yang diamati jurnalis FT itu merupakan ujung dari rantai distribusi ini.

Itulah cara produsen dan konsumen sama-sama menjaga ketahanan. Produsen mempertahankan volume penjualan ketika daya beli melemah. Konsumen mempertahankan akses pada barang yang mereka butuhkan, dengan cara yang sesuai dengan dompetnya.

Inflasi yang tidak tercatat

Dari sisi makro, fenomena ini membawa satu risiko yang menurut saya relevan dengan situasi saat ini: kita bisa salah mengukur inflasi. Ketika daya beli melemah, produsen punya pilihan lain selain menaikkan harga, yaitu mengurangi isi. Gejala ini dikenal sebagai shrinkflation.

Ambil contoh sabun. Dulu satu batang berisi 100 gram, kini 90 gram, dengan harga yang sama. Jika petugas mencatat harga per batang dan perubahan isi tidak disesuaikan, indeks harga akan menunjukkan inflasi nol. Padahal harga per gram sudah naik sekitar 11 persen:

Pedoman internasional untuk penyusunan indeks harga konsumen sebenarnya mewajibkan penyesuaian kuantitas semacam ini. Tantangannya ada pada praktik di lapangan: ribuan komoditas, perubahan kemasan yang halus, dan pergeseran konsumen ke kemasan yang lebih kecil dengan harga per unit yang lebih tinggi. Pergeseran terakhir ini pun merupakan kenaikan biaya hidup yang nyata bagi rumah tangga, walaupun harga setiap jenis kemasan tidak berubah.

Konsekuensinya tidak kecil. Inflasi yang tercatat terlalu rendah membuat upah riil dan daya beli tampak lebih baik daripada kenyataannya. Garis kemiskinan yang diperbarui dengan indeks harga bisa tertinggal, sehingga angka kemiskinan tampak lebih rendah. Kebijakan moneter pun bisa membaca tekanan harga lebih lunak daripada yang dirasakan di warung. Di tengah melemahnya daya beli kelas menengah saat ini, saya kira BPS perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana perubahan isi kemasan ditangani dalam pencatatan harga.

Penutup: kebijakan yang dirancang dari dapur

Saset bukan sekadar soal kemasan. Ia adalah jendela untuk melihat bagaimana rumah tangga Indonesia bertahan: membeli sedikit, sering, dan dekat, karena arus kas lebih mengikat daripada harga per unit.

Pelajaran untuk kebijakan publik, menurut saya, ada tiga. Pertama, insentif harga baru akan bekerja jika hambatan likuiditas dan biaya awal sudah diatasi. Kedua, desain kebijakan perlu mengikuti cara orang benar-benar membelanjakan uangnya, bukan cara model mengasumsikannya. Konversi minyak tanah ke LPG berhasil karena kebijakan itu dirancang dari dapur rumah tangga, bukan dari meja para perencana.  Inilah makna teknokrasi yang membuat kebijakan berdasarkan bukti empiris. Ketiga, ketika daya beli melemah, perilaku produsen dan konsumen ikut berubah, dan alat ukur statistik kita harus cukup cermat untuk menangkap perubahan tersebut.

Unilever belajar dari krisis 1998. Pemerintah belajar dari Unilever atau Mayora. Pertanyaannya sekarang: apakah statistik kita sudah belajar dari keduanya?

Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis. Bila Anda tertarik untuk menjadi kontributor opini, silakan mendaftarkan diri Anda dengan kirim email ke [email protected]