Pemerintah Singapura sendiri telah mengakui bahwa peningkatan kebutuhan Indonesia dapat membatasi ekspornya. Polemik asap lintas batas dapat mempolitisasi pembahasan, tetapi tidak menghapus kondisi objektif tersebut.
Pada 24 Oktober 2026, Indonesia mulai mengurangi ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik per hari, menurut SKK Migas. Langkah itu datang beberapa hari setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan ekspor energi ke negara yang dianggap tidak menghargai Indonesia dapat dievaluasi.
Kedekatan waktu membuat pengurangan ini mudah dibaca sebagai respons politik terhadap Singapura. Namun, pembacaan politik saja tidak cukup menjelaskan persoalannya: kebutuhan gas domestik Indonesia meningkat, dengan atau tanpa ketegangan bilateral.
SKK Migas mendasarkan pengalihan pada kebutuhan listrik Batam, Bintan, dan Sumatra setelah pemadaman meluas di Batam dan Bintan. Sebagian gas disalurkan melalui jaringan pipa PT Transportasi Gas Indonesia (TGI). Penjelasan SKK Migas tidak mengaitkan pengalihan tersebut dengan pernyataan Bahlil.
Energy Market Authority (EMA), regulator energi Singapura, menyebut dampaknya kurang dari 2% kebutuhan gas harian selama 18 hari, dengan pasokan pengganti tersedia.
Singapura tetap menegaskan kontrak harus dihormati dan membuka kemungkinan penyelesaian kontraktual. SKK Migas merujuk Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, tetapi rujukan itu belum menjawab apakah pengurangan sesuai dengan kewajiban kontrak.
Pengurangan saat ini kecil. Risiko lebih besar muncul sepanjang 2028, ketika tiga kontrak berakhir pada Juli, Oktober, dan Desember: kontrak Blok Corridor kepada Gas Supply Pte Ltd serta dua kontrak South Natuna Sea Block B kepada Sembcorp.
Volume terjadwal 2026 dari ketiganya berjumlah 285 BBTUD, diperkirakan setara dengan sekitar seperlima total impor gas Singapura dengan acuan realisasi 2025. Berakhirnya kontrak tidak otomatis berarti penghentian pasokan. Namun, tanpa perpanjangan, kebutuhan penggantinya jauh melampaui pengurangan sekarang.
Bagi Indonesia, keandalan gas untuk listrik menyangkut kelangsungan kegiatan kawasan industri strategis. Menurut Bahlil, sekitar 30% produksi gas nasional masih diekspor, sementara pemerintah menyiapkan hilirisasi petrokimia berbahan baku gas.
Kebutuhan listrik dan industri memperbesar tekanan untuk mengutamakan pasokan domestik. Ketahanan energi dalam konteks ini berarti memastikan gas tersedia secara andal dan dengan biaya yang mendukung kegiatan ekonomi.
Pemerintah Singapura sendiri telah mengakui bahwa peningkatan kebutuhan Indonesia dapat membatasi ekspornya. Polemik asap lintas batas dapat mempolitisasi pembahasan, tetapi tidak menghapus kondisi objektif tersebut.
Bagi Singapura, LNG menyediakan pilihan pengganti dan kini mencakup lebih dari separuh impor gasnya. Namun, pembeliannya terpapar harga global dan risiko jalur pelayaran. Gangguan pasokan Qatar akibat perang Iran sudah mendorong Singapura mencari kargo tambahan.
Ketika negara pemasok semakin mengutamakan kebutuhan sendiri, kemampuan membayar belum tentu menjamin ketersediaan pada harga yang kompetitif. Taruhannya adalah biaya energi dan daya saing ekonomi Singapura.
Menjelang 2028, Indonesia perlu memastikan manfaat pengalihan gas bagi kebutuhan domestik sekaligus memperhitungkan dampaknya terhadap penerimaan dan investasi hulu.
Pemberitahuan dini, perundingan transisi, dan kesepakatan volume yang jelas akan membantu menjaga kepercayaan. Ketahanan energi membutuhkan tambahan produksi; investor yang membiayainya memperhatikan bagaimana Indonesia memperlakukan kontrak yang sudah ada.
Opini ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis. Bila Anda tertarik untuk menjadi kontributor opini, silakan mendaftarkan diri Anda dengan kirim email ke [email protected]
Tambahkan SUAR ke Google