Bahaya Dominasi Negara di Dunia Usaha
Negara yang masuk terlalu dalam di dunia usaha bisa menimbulkan komplikasi, yang bisa menyebabkan ekonomi mandeg
Negara yang masuk terlalu dalam di dunia usaha bisa menimbulkan komplikasi, yang bisa menyebabkan ekonomi mandeg
Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini memperingatkan bahwa dominasi negara yang terlalu dalam di dunia usaha berisiko membuat ekonomi mandeg hingga memicu pertaruhan risiko ekonomi politik yang fatal.
Pandangan tersebut disampaikan melalui rilis yang diterima SUAR pada Minggu, 21 November 2026.
"Negara yang masuk terlalu dalam di dunia usaha bisa menimbulkan komplikasi, yang bisa menyebabkan ekonomi mandeg. Praktik ekonomi di mana negara terlalu berkuasa di dalam dunia usaha hanya akan mengulangi sistem sosialisme terpusat," ujar Didik dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, sejarah negara-negara sosialis komunis yang gagal menunjukkan bahwa politbiro meyakini distribusi terpusat atas kebutuhan pokok seperti gandum dan beras akan menciptakan keadilan ekonomi. Namun, pada praktiknya distribusi tersebut macet di tengah jalan akibat praktik korupsi hingga akhirnya membuat negara-negara tersebut bangkrut.
Didik juga menyoroti kecenderungan dalam setahun terakhir ketika satu per satu aktivitas ekonomi yang sebelumnya dikelola swasta mulai diambil alih negara. Menurutnya, pendekatan etatisme dengan perencanaan negara yang serba besar dan terpusat hanya akan membuat birokrasi serta aparatnya menjadi ancaman bagi iklim usaha, pasar, dan perekonomian nasional.
Ia turut mengkritik penyitaan perusahaan swasta secara langsung tanpa proses hukum yang sah dengan dalih pelanggaran hukum, keadilan, dan kepentingan rakyat atas dasar tafsiran Pasal 33 konstitusi. Padahal, keberadaan sektor swasta dan hak milik pribadi dilindungi hukum serta konstitusi sehingga tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.
"Jika ada kesalahan dan kelalaian privat, maka negara bisa mengambil tindakan secara adil melalui hukum yang sah, bukan tindakan yang sewenang-wenang," kata Didik menegaskan.
Lebih jauh, ia menilai langkah pengambilalihan tersebut dilandasi perspektif realisme yang menekankan kepentingan nasional dan pengejaran kekuasaan sehingga mendorong kewenangan tanpa batas atas hak privat. Padahal, pemusatan kekuasaan ekonomi dan aset di tangan negara tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan rakyat, melainkan berisiko melahirkan kelas penguasa baru yang menguasai distribusi sumber daya.
"Ini bukan membela swasta yang melanggar hukum, tetapi hukum dan demokrasi perlu ditegakkan di dalam menjalankan kebijakan ekonomi," ujarnya.
Didik memastikan kritiknya tidak dimaksudkan untuk membenarkan korupsi, bisnis ilegal, maupun penyimpangan oleh pelaku usaha besar atau oligarki. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang menanggalkan rasionalitas ekonomi justru berpotensi menghancurkan sumber-sumber kesejahteraan dan menyeret perekonomian menuju kemunduran.
"Paradoksnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk mengoreksi ketidakadilan ekonomi justru dapat menghancurkan sumber-sumber kesejahteraan itu sendiri," tuturnya.