Nilai tukar rupiah menunjukkan penguatan dalam beberapa hari terakhir setelah sebelumnya sempat tertekan hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Bank Indonesia (BI) menilai penguatan tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap bauran kebijakan moneter yang ditempuh otoritas, termasuk kenaikan suku bunga acuan dan penguatan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Namun, di balik menguatnya mata uang Garuda yang sempat melemah itu, ekonom mengingatkan bahwa ketergantungan pada instrumen berimbal hasil tinggi untuk menarik dana asing berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap sektor riil. Salah satunya adalah berkurangnya insentif bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor industri.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan rupiah pada penutupan perdagangan Jumat (12/6/2026) berada di level Rp17.865,75 per dolar AS. Posisi tersebut menguat 0,84 persen dibandingkan penutupan perdagangan pada 5 Juni 2026 yang tercatat sebesar Rp18.010,20 per dolar AS.
Menurut Destry, pergerakan tersebut menunjukkan respons positif pasar terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Perkembangan ini mencerminkan respons positif pasar terhadap bauran kebijakan Bank Indonesia," kata Destry dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).
Menurut Destry, Bank Indonesia dalam beberapa waktu terakhir mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat stabilitas rupiah. Selain menaikkan BI-Rate menjadi 5,50 persen, bank sentral juga memperkuat struktur suku bunga SRBI, memberikan insentif hedging swap bagi investor asing, membuka akses repo guna mendukung likuiditas perbankan, serta meningkatkan intensitas operasi moneter baik di pasar rupiah maupun valuta asing.
Destry menjelaskan kombinasi kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga memastikan pasar keuangan domestik tetap menarik bagi investor global yang saat ini cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dananya di negara berkembang.
“Hasilnya mulai terlihat dari peningkatan arus modal asing yang masuk ke berbagai instrumen keuangan domestik. Bank Indonesia mencatat dana asing yang masuk ke SRBI nonresiden pada 10 Juni 2026 mencapai Rp15,11 triliun. Sementara itu, aliran dana asing ke Surat Berharga Negara (SBN) pada 11 Juni 2026 tercatat sebesar Rp3,91 triliun,” jelasnya.
Selain itu, minat investor juga tercermin dari keberhasilan penerbitan perdana obligasi internasional Danantara yang membukukan penjualan sebesar Rp26,9 triliun.
"Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap aset-aset domestik," imbuhnya.
Menurutnya, masuknya modal asing menjadi salah satu faktor penting yang membantu meredakan tekanan terhadap rupiah setelah mata uang tersebut sempat mengalami pelemahan akibat meningkatnya ketidakpastian global dan pergeseran arus modal ke aset-aset yang dianggap lebih aman.
Sementara itu, dunia usaha beraspirasi agar para pengambil kebijakan bisa terus menjaga stabilitas keamanan, memberikan kepastian regulasi yang sudah terprediksi, dan transparansi pengelolaan kebijakan. Tiga hal ini diharapkan bisa membantu memulihkan kepercayaan investor dan keyakinan dunia usaha agar perekonomian bisa berputar.
"Predictability dan fair serta transparent government policies jadi kunci untuk memulihkan confidence," ujar Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surjaudaja kepada Suar, Kamis (11/6/2026)
Efek samping SRBI
Meski demikian, penguatan rupiah yang didorong oleh tingginya minat investor terhadap SRBI juga menimbulkan sejumlah catatan.
Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho menilai penguatan rupiah belakangan ini memang tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan BI menarik likuiditas melalui instrumen SRBI.
Menurut dia, lelang SRBI yang dilakukan pada 10 dan 12 Juni berhasil menyerap dana dalam jumlah besar sehingga memberikan sentimen positif terhadap nilai tukar.
"Kita melihat bahwa dari sisi kurs pada hari ini memang ada peningkatan atau kinerja yang cukup positif. Salah satunya digerakkan oleh instrumen moneter melalui pelelangan SRBI," kata Andry, Minggu (14/6/2026).
Pada lelang 12 Juni 2026, total penawaran yang dimenangkan mencapai sekitar Rp36 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 triliun berasal dari instrumen bertenor 12 bulan, menunjukkan investor masih tertarik menempatkan dana pada instrumen dengan imbal hasil yang relatif tinggi.
Andry menilai strategi tersebut efektif dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas rupiah. Ketika tekanan terhadap nilai tukar meningkat, keberadaan instrumen yang mampu menarik dana asing dan likuiditas domestik menjadi penting untuk menjaga kepercayaan pasar.
Namun, efektivitas tersebut menurutnya harus dibayar dengan biaya yang tidak murah. Investor, terutama investor portofolio, akan terus membandingkan tingkat imbal hasil yang ditawarkan berbagai negara sebelum memutuskan menempatkan dananya.
"Jika pemerintah dalam hal ini masih belum bisa meyakinkan pasar, tentu saja yang dicari oleh pelaku pasar adalah yield yang cukup tinggi," ujarnya.
Lebih jauh, Andry mengingatkan bahwa tingginya daya tarik SRBI berpotensi menimbulkan efek samping terhadap sektor riil. Perbankan dapat lebih memilih menempatkan dana pada instrumen yang menawarkan imbal hasil menarik dan risiko relatif rendah dibandingkan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada sektor industri.
"Kita tahu juga bahwa pemegang dari SRBI ini adalah perbankan. Pada akhirnya perbankan pasti akan memilih parkir dana di SRBI ini daripada menyalurkan ke kredit industri," katanya.
Menurut Andry, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena sektor industri saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari melemahnya permintaan, meningkatnya biaya produksi, hingga ketidakpastian ekonomi global. Apabila akses pembiayaan semakin terbatas, maka proses pemulihan sektor manufaktur berpotensi berjalan lebih lambat.
Di sisi lain, pasar keuangan juga masih mencermati sejumlah faktor fundamental yang dinilai memengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia.
Pasar masih ragu
Lebih lanjut, Peneliti Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF Nur Hidayah mengungkapkan bahwa pasar masih mempertanyakan kemampuan Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah.
Menurut dia, investor belum melihat secara jelas sumber pertumbuhan baru yang dapat menggantikan mesin-mesin pertumbuhan lama yang mulai melemah.
"Pasar meragukan kemampuan Indonesia mencapai target pertumbuhan 8 persen. Konsumsi rumah tangga melambat, kelas menengah menyusut, manufaktur stagnan, produktivitas rendah, dan investasi belum menghasilkan transformasi industri," ujar Nur Hidayah.
Baca juga:
Mukhlison Widodo
Selain persoalan pertumbuhan ekonomi, investor juga mencermati kondisi fiskal pemerintah. Berbagai program strategis yang membutuhkan pembiayaan besar, seperti makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, subsidi energi, transisi energi, dan perlindungan sosial, dipandang akan menambah tekanan terhadap ruang fiskal negara.
Pada saat yang sama, rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 10-11 persen dan penerimaan dari sektor komoditas mulai mengalami perlambatan seiring normalisasi harga global.
Nur Hidayah menilai faktor-faktor tersebut membuat investor semakin memperhatikan aspek kelembagaan, termasuk kepastian hukum, konsistensi kebijakan, kualitas tata kelola, dan independensi institusi ekonomi.
"Investor tidak takut pada risiko. Investor takut pada ketidakpastian. Ketidakpastian institusional biasanya dihukum lebih keras daripada risiko ekonomi biasa," katanya.
Tuntutan BEM UI
Aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 12 Juni 2026 menjadi cerminan meningkatnya kekecewaan sebagian masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Para mahasiswa menyoroti berbagai isu, mulai dari kenaikan biaya hidup, lapangan pekerjaan, hingga kebijakan energi yang dianggap semakin membebani masyarakat. Demonstrasi tersebut juga menjadi pengingat bahwa pemerintah perlu lebih peka terhadap aspirasi publik dan menjaga ruang dialog yang konstruktif.
Lima tuntutan demo BEM UI menjadi isu utama yang dibawa mahasiswa dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas Universitas Indonesia (UI) turut diikuti mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Ketua BEM Fakultas Hukum UI Anandaku Dimas Rumi Chattaristo mengatakan, lima tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi seluruh BEM fakultas di lingkungan UI.
Mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah, yaitu: Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Menghentikan militerisme di ranah sipil. Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.
Pengamat Ekonomi dan Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini mengatakan salah satu isu yang banyak mendapat perhatian adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Kenaikan harga BBM dinilai memiliki dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat karena berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang.
“Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok dan mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan menengah dan rendah,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (12/6).
Pemerintah perlu memahami bahwa kebijakan terkait energi tidak hanya berkaitan dengan aspek fiskal dan bisnis, tetapi juga menyangkut kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, setiap keputusan mengenai penyesuaian harga BBM sebaiknya disertai dengan komunikasi yang transparan mengenai alasan kenaikan, dampak yang diperkirakan terjadi, serta langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat berbagai program perlindungan sosial dan menjaga stabilitas harga bahan pokok agar dampak kenaikan harga BBM tidak semakin menekan daya beli masyarakat.
“Kebijakan kompensasi yang tepat sasaran, insentif bagi sektor transportasi, serta upaya menjaga inflasi tetap terkendali menjadi langkah penting untuk meredam gejolak di masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar dia.
