Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 yang akan diumumkan Rabu (5/8/2026) mendatang diprakirakan turun tajam dari 5,61% ke kisaran 4-8-4,9%. Kombinasi tekanan sektor riil, fiskal, dan moneter secara simultan ditengarai sebagai pemicunya. Penyehatan daya beli dan rekalibrasi strategi di paruh kedua 2026 diperlukan untuk memastikan tetap tercapainya target pertumbuhan tahunan 5,4% yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.
Direktur Riset Fiskal dan Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Akbar Susamto menjelaskan, anjloknya ekspektasi pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 tidak lepas dari kombinasi tiga tekanan yang dihadapi sektor riil. Ketiga tekanan tersebut masing-masing dialami sisi produksi, ketenagakerjaan, dan neraca perdagangan.
Pada sisi produksi, kenaikan harga minyak mentah dan menurunnya pesanan baru menyebabkan kontraksi indeks PMI Manufaktur terjadi cukup dalam hingga menyentuh angka 46,9, level terendah dalam satu tahun terakhir. Dalam situasi ini, rencana investasi dan ekspansi yang ikut tertahan menyebabkan iklim pasar ketenagakerjaan ikut memburuk.
“Data Badan Pusat Statistik menunjukkan dari 147,7 juta penduduk bekerja, 60% di antaranya bekerja informal. Ini berpotensi semakin besar seiring PHK yang masih berlanjut. Persentase pengangguran terbuka mungkin turun, tetapi seiring penambahan jumlah penduduk, nilai persentase tetap tetapi jumlah orangnya lebih banyak,” jelas Akbar dalam diskusi CORE Mid-Year Review di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Sementara itu, dari sisi neraca perdagangan, catatan defisit neraca perdagangan pertama sejak 2020 mengindikasikan penurunan ekspor terjadi bersamaan dengan kenaikan impor. Meski demikian, deviasi data mengungkapkan volume dan komposisi barang yang diimpor relatif sama atau mengalami kenaikan kurang dari 10%
“Artinya kenaikan impor yang membebani neraca perdagangan bukan karena volume, melainkan karena harga barangnya yang terus naik seiring pelemahan kurs rupiah. Jumlah barang yang diimpor sama, tetapi nilainya lebih tinggi karena kalau dilihat dari komposisi, volume tidak berubah,” imbuhnya.
Dalam situasi ini, Akbar membaca dilema Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate hingga 100 basis poins menjadi 5,75% sebagai buah simalakama. Di satu sisi, mandat BI mewajibkan otoritas moneter menyelamatkan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, pukulan terhadap sektor riil akibat kenaikan suku bunga acuan tersebut tidak terhindarkan.
“BI memutuskan menyelamatkan nilai tukar rupiah sesuai mandatnya. Namun, apakah kenaikan ini berhasil atau tidak, yang jelas tekanan rupiah masih berlanjut. Jika berhasil, artinya kenaikan BI Rate bermanfaat, tetapi dapat juga terjadi sebaliknya,” jelas Akbar.
Mulai pertengahan tahun 2026, rekalibrasi strategi pertumbuhan menjadi krusial mengingat harga minyak mentah global masih menentukan tercapainya pertumbuhan ekonomi tahunan. Jika rata-rata harga minyak mentah dunia bertahan USD 90-100 per barel hingga akhir tahun, kontraksi pertumbuhan berpeluang berlanjut hingga triwulan III dan IV tahun ini.
Perbaikan sementara
Melengkapi pandangan Akbar, Manajer Riset Strategis CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kinerja kebijakan fiskal relatif membaik hingga akhir semester pertama tahun ini, antara lain ditandai surplus keseimbangan primer dan rasio defisit APBN yang terjaga 0,76% terhadap PDB.
“Ini tidak lepas dari perbaikan signifikan kinerja penerimaan negara karena sistem Coretax yang jauh lebih baik dan kenaikan harga komoditas akibat windfall profit untuk CPO, batubara, maupun nikel. Namun, jika desain belanja tetap ekspansif, perbaikan postur fiskal ini berpotensi hanya sementara,” tutur Rendy.
Menurutnya, postur belanja pemerintah pusat yang tetap ekspansif bukan disebabkan karena efektivitas efisiensi yang dicanangkan pada awal April, melainkan karena pemotongan anggaran daerah yang terus berlanjut. Realisasi Transfer ke Daerah yang turun hingga 11% dan alokasi Dana Desa dialihkan untuk Koperasi Merah Putih memungkinkan kocek pemerintah pusat menggelembung saat keuangan daerah megap-megap.
“Dengan konfigurasi ini, defisit anggaran akan lebih banyak ditentukan dari pergerakan harga minyak dunia. Apabila harga minyak mengalami peningkatan di angka USD 90-100 per barel, maka itu akan mendorong kenaikan beban subsidi dan menyebabkan shortfall perpajakan, yang kami perkirakan mencapai Rp73-149 triliun hingga akhir tahun ini,” tukas Rendy.
Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli menambahkan, sentimen terhadap pengelolaan fiskal yang tetap ekspansif di tengah situasi ketidakpastian menyebabkan kenaikan premi risiko CDS, yang pada gilirannya ikut memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Tekanan moneter yang berusaha dihadapi BI, pada gilirannya, memaksa bank sentral mengeluarkan begitu banyak jurus untuk hasil yang tidak terlalu optimal.
“Kenaikan suku bunga menjadi sangat agresif dalam dua bulan terakhir. Yang paling menarik, dalam RDG terakhir, BI mulai mengeluarkan instrumen selain BI Rate, yang terbatas untuk meredam volatilitas, bukan menguatkan rupiah. Di satu sisi bagus, tetapi di sisi lain, BI tampak sudah kehabisan jurus memperkuat nilai tukar rupiah,” kata Dipo.
Menghadapi situasi ini, Dipo menekankan Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada BI dalam upaya membuat rupiah kembali perkasa. Tugas pemerintah saat ini, selain mengamankan pertumbuhan, adalah mengembalikan kepercayaan pasar lewat tindakan, sinyal, dan kebijakan yang koheren untuk menjaga dan memperkuat independensi BI.
“Masalah rupiah adalah masalah kepercayaan pasar. Ketika seluruh instrumen sudah dikerahkan untuk buying time 3 sampai 6 bulan meski memicu biaya kuasi-fiskal, ini adalah waktu menegakkan stabilitas berkelanjutan yang membutuhkan dukungan fiskal dan sektor riil, serta tata kelola yang menjaga independensi Bank Indonesia,” pungkas Dipo.
Penyehatan menyeluruh
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengakui, di tingkat produksi, pelaku industri saat ini lebih banyak berada dalam mode bertahan dan penyesuaian.
“Perusahaan cenderung menjaga arus kas, menyesuaikan level produksi dengan permintaan yang melemah, mengurangi pembelian input, mengelola persediaan secara lebih hati-hati, serta menunda sebagian ekspansi yang belum mendesak,” ujarnya saat dihubungi SUAR.
Saat ini, sejumlah sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, energi, dan pasar ekspor akan merasakan tekanan yang lebih besar. Sementara itu, sektor yang berbasis konsumsi domestik dan memiliki kandungan lokal lebih tinggi relatif lebih resilien, meskipun tetap tidak sepenuhnya terlepas dari tekanan biaya dan daya beli.
Shinta menilai, respons kebijakan pemerintah saat ini perlu diarahkan pada dua sisi sekaligus: menjaga permintaan dan meredam tekanan biaya. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperkuat stabilitas nilai tukar, menjaga kelancaran pasokan bahan baku dan energi, serta memastikan tidak ada gangguan logistik yang menambah beban biaya industri.
“Kebijakan counter-cyclical, seperti relaksasi dan pasokan bahan baku tertentu, dukungan likuiditas, dan stimulus yang lebih terarah bagi sektor padat karya, dapat membantu menahan tekanan agar tidak semakin dalam,” imbuhnya.
Di saat yang sama, penguatan daya beli masyarakat menjadi sangat penting karena pasar domestik masih menjadi penyangga utama manufaktur nasional. Apabila daya beli melemah, maka industri akan menghadapi tekanan ganda: biaya produksi naik, tetapi kemampuan pasar untuk menyerap produk juga menurun.
Dalam jangka menengah dan panjang, dunia usaha mengharapkan reformasi struktural tetap perlu dipercepat, terutama debottlenecking perizinan dan regulasi, efisiensi biaya logistik, kepastian kebijakan, penguatan sektor hulu domestik, serta pengembangan bahan baku dan energi yang lebih kompetitif bagi industri.
“Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor membuat manufaktur Indonesia rentan terhadap gejolak global. Karena itu, penguatan supply chain resilience di dalam negeri menjadi agenda yang sangat penting,” pungkas Shinta.
