Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjamin proses pergantian gubernur Bank Indonesia (BI) beberapa waktu ke depan tidak akan mengganggu stabilitas sistem keuangan Tanah Air. Koordinasi yang tetap berjalan solid dan pergantian sesuai prosedur diharapkan menjaga kepercayaan pasar, dengan tetap menyesuaikan dinamika yang terjadi.
Menteri Keuangan dan Ketua KSSK ex-officio Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, dalam rapat KSSK perdana pascapengunduran diri Perry Warjiyo dari kursi gubernur BI, dinamika antarregulator tetap berjalan dengan kebijakan yang terarah.
Seluruh pemangku kepentingan juga mencapai kesepakatan untuk mempertahankan koordinasi menjelang rapat empat organ KSSK Triwulan II-2026 yang hasilnya akan diumumkan Senin (3/8/2026) mendatang.
Namun, berbeda dengan sebelumnya, rapat KSSK saat ini akan mengikutsertakan perwakilan Badan Pengelola Investasi Danantara. Dalam pertemuan di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan, Selasa (28/7/2026), Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani dan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria ikut menghadiri rapat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Posisi Danantara dalam rapat ini sebagai undangan. Sebagai regulator, biasanya hanya berkoordinasi antar regulator saja. Kali ini, kami ingin dengar masukan dari pelaku bisnis, dan Danantara memberi masukan positif, sehingga kami bisa dapat informasi lebih baik untuk memastikan kebijakan kita,” jelas Purbaya.
Bendahara Negara menjelaskan, kehadiran perwakilan BPI Danantara dalam rapat sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang P2SK yang memperolehkan rapat KSSK boleh mengundang pihak lain di luar. Namun, dalam proses pengambilan keputusan, BPI Danantara tetap tidak punya hak suara.
“Mereka memberi masukan, sambil melihat proses yang terjadi seperti apa. Stabilitas sistem keuangan ini penting sekali berhubungan dengan bisnis. Dari sisi Danantara hanya memberi masukan yang berguna agar kita melihat perspektif dunia bisnis, dengan informasi tambahan yang mereka sampaikan,” imbuhnya.
Menghadirkan Destry Damayanti sebagai Pjs. Gubernur BI, Purbaya memastikan sinergi antarorgan KSSK tidak berubah.
“Ibu Destry bukan pemain baru, dan sudah terlibat di KSSK cukup lama. Dia pernah di LPS dan di BI, sehingga pengetahuannya sangat mumpuni dan sangat baik untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sebagaimana seharusnya,” tegas Purbaya.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya turut menepis rumor yang menyatakan dirinya dicalonkan sebagai pengganti Perry Warjiyo.
“Saya tidak tahu. Itu ‘kan ‘isu abadi’, beredar terus-menerus. Kita ikuti perintah Bapak Presiden. Yang terpenting, kita tunjukkan ke pasar, kebijakan kita solid, pro-growth, pro-stability, dan pro-market seperti yang sudah berjalan selama ini,” pungkasnya.
Tunggu kepastian
Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto berpendapat, ketenangan pasar pascapengunduran diri Perry Warjiyo tidak serta-merta seluruh risiko mereda. Fokus investor diperkirakan bergeser pada proses penunjukan gubernur BI yang baru serta kepastian arah kebijakan moneter, terutama terkait persepsi independensi bank sentral.
Kehati-hatian investor tercermin dari pergerakan nilai tukar rupiah, yang dalam catatan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) ditutup pada level Rp18.088 per Dolar AS pada perdagangan Selasa (28/7/2026).
Pada saat yang sama, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun naik ke 7,35%, meningkat 1,89% sepekan dan 13% secara tahunan. Ini mencerminkan meningkatnya premi risiko di pasar.
Fixed Income Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Jessica Tasijawa menambahkan pasar obligasi juga menghadapi volatilitas yang lebih tinggi setelah pengumuman tersebut.
Padahal sebelumnya, pasar SBN mendapat dukungan dari arus masuk investor asing yang mencapai sekitar Rp16 triliun secara year to date (YTD), permintaan dari sektor perbankan, serta investor domestik seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun.
Menurut Jessica, kejelasan dan transparansi pemerintah dalam proses pemilihan gubernur BI yang baru akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan menentukan arah pasar ke depan.
“Fundamental pasar obligasi Indonesia dinilai masih cukup kuat, ditopang peringkat kredit Indonesia oleh S&P Global Ratings, penempatan kembali dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di bank-bank BUMN, serta berlanjutnya arus masuk dana asing ke pasar SBN dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” ujarnya.
Kinerja IHSG sendiri melemah tipis di zona merah pada perdagangan Selasa (28/7/2026). Saat penutupan, IHSG tercatat melemah 55,20 poin atau 0,89% ke level 6.130,59, melanjutkan tekanan yang telah terjadi sejak pembukaan perdagangan.
Berdasarkan data perdagangan, IHSG dibuka di level 6.175,20, sempat menguat hingga menyentuh level tertinggi 6.199,44. Namun, tekanan jual meningkat pada sesi II sehingga indeks sempat turun ke level terendah 6.138,87 sebelum bergerak di kisaran 6.145 menjelang penutupan.
Mayoritas saham juga bergerak di zona negatif. Sebanyak 383 saham melemah, 267 saham menguat, dan 315 saham tidak berubah. Sementara itu, nilai transaksi mencapai sekitar Rp9,19 triliun dengan volume perdagangan 21,35 miliar saham dalam 1,509 juta kali transaksi.
Di sisi eksternal, investor juga mencermati sejumlah agenda global, mulai dari keputusan suku bunga Federal Reserve hingga rilis laporan keuangan emiten teknologi besar di Amerika Serikat, yang berpotensi memengaruhi arus modal ke pasar negara berkembang.
Sebelumnya pada Senin (27/7/2026), menanggapi pengunduran diri mendadak Perry Warjiyo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan dunia usaha menghormati keputusan yang telah disampaikan dan berpandangan bahwa proses transisi kepemimpinan di Bank Indonesia perlu dijalankan secara baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengunduran diri Gubernur BI di tengah masa jabatan akan menjadi perhatian pasar. Dalam situasi seperti ini, pelaku pasar umumnya akan melakukan reassessment prospek kebijakan moneter, arah suku bunga, stabilitas nilai tukar, serta kesinambungan komunikasi kebijakan ke depan. Oleh karena itu, faktor yang paling menentukan adalah seberapa cepat kepastian mengenai proses transisi dan arah kebijakan dapat diberikan kepada pasar,” cetus Shinta kepada SUAR, Senin (27/7/2026).
Bagi dunia usaha, Shinta menegaskan, kepastian arah kebijakan moneter memiliki arti yang sangat penting. Saat ini pelaku usaha masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, volatilitas nilai tukar, hingga tingginya biaya pembiayaan.
“Dunia usaha berharap proses transisi kepemimpinan di BI tetap dapat memberikan sinyal yang kuat bahwa mandat utama dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan tetap menjadi prioritas,” imbuhnya.
Di tengah dinamika global saat ini, ruang kebijakan bank sentral semakin menantang karena harus menyeimbangkan stabilitas bersamaan dengan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.
Dalam jangka pendek, Shinta memperkirakan dampak yang paling mungkin muncul bukanlah perubahan fundamental terhadap kegiatan industri, melainkan meningkatnya perhatian pasar terhadap arah kebijakan ke depan.
“Apabila transisi berjalan dengan baik dan komunikasi kebijakan tetap clear, kredibel, dan predictable, volatilitas pasar dapat diminimalkan dan kepercayaan investor tetap terjaga. Sebaliknya, ketidakpastian yang berlangsung terlalu lama berpotensi mempengaruhi sentimen pasar, nilai tukar, biaya pendanaan, serta keputusan investasi,” jelasnya.
