Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2026 diperkirakan masih akan tumbuh lebih dari 5%. Ini ditopang oleh tingkat konsumsi masyarakat. Namun, dunia usaha masih perlu tetap waspada dan berhati-hatidengan beragam potensi ketidakpastian global yang bisa merembet ke Tanah Air.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap tangguh di tengah gejolak global dan jauh berbeda dengan situasi tahun 1998. Beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah India di antara negara-negara G20 dan defisit fiskal yang terjaga di bawah 3%.
"International Monetary Fund (IMF) hingga Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di kisaran 2,6-3,3 persen. Sementara Indonesia pada tahun ini diperkirakan bisa tumbuh sampai kisaran 5,3 persen. Dari segi ekonomi makro, kuartal pertama tahun ini, kami optimis pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama sekitar 5,5 persen," kata Airlangga di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan ketahanan Indonesia ditopang oleh ekonomi domestik yang kuat, mencapai 54,04% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Ini didukung ketahanan pangan yang berhasil mencapai swasembada beras dengan stok 4,6 juta ton per 8 April 2026. Selain itu, untuk meningkatkan ketahanan energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50, pengembangan energi surya, hingga peningkatan kapasitas kilang minyak.
"Pemerintah juga berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Per Maret 2026, penerimaan pajak mencapai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan. Jika Anda melihat cadangan devisa masih sekitar USD 148,2 miliar, itu setara dengan enam bulan impor," papar Airlangga.
Rasio utang pemerintah saat ini 40,46 persen terhadap PDB atau sebesar 9.637,9 triliun. Namun, sebagian besar pinjaman berasal dari dalam negeri. Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) hanya 12,6 persen sehingga mengurangi kerentanan eksternal. "Jika Anda melihat detail utang kita, sebagian besar berasal dari dalam negeri. Jadi, risiko guncangan eksternal terkendali," tutupnya.
Pengusaha tetap berhati-hati
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyatakan, bagi dunia usaha, triwulan pertama tahun ini menunjukkan sinyal perbaikan di beberapa indikator domestik, tetapi tetap berada dalam lanskap ekonomi yang penuh dinamika sehingga pelaku usaha cenderung menjalankan strategi bisnis secara lebih hati-hati.
"Untuk semester I 2026, ekspektasi dunia usaha secara umum masih cautiously optimistic. Optimisme tetap ada namun dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko. Pelaku usaha tetap berharap aktivitas ekonomi domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi, dapat terus menjadi motor pertumbuhan pada paruh pertama tahun ini, terutama dengan seasonal drivers di kuartal-I," ujarnya saat dihubungi, Selasa.
Namun, Shinta menekankan, optimisme tersebut juga sangat bergantung pada beberapa faktor penting, seperti stabilitas makroekonomi, terjaganya daya beli masyarakat, serta konsistensi kebijakan yang dapat menjaga efisiensi biaya usaha dan iklim investasi. Dalam situasi global yang masih penuh ketidakpastian, dunia usaha juga berharap ruang kebijakan domestik tetap dijaga agar aktivitas produksi, perdagangan, dan investasi dapat berjalan dengan lebih predictable.
"Kita juga perlu melihat tantangan ini sebagai momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi, bukan sebagai alasan untuk pesimisme. Indonesia memiliki kapasitas untuk tetap tumbuh secara berkelanjutan selama disiplin fiskal dijaga, koordinasi kebijakan diperkuat, dan reformasi struktural terus berjalan," tegasnya.
Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyatakan, di tengah dinamika geopolitik dan dampaknya terhadap ekonomi, para pelaku usaha menerapkan strategi adaptif dan realistis sebagai langkah awal serta jangka pendek dalam menghadapi situasi, salah satunya potensi dampak konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).
"Hingga saat ini, optimisme yang ditunjukkan indeks kepercayaan industri (IKI) masih dapat dijadikan referensi dunia usaha. Namun, pelaku usaha juga mulai menyesuaikan struktur biaya produksi dan distribusi, efisiensi operasional, serta manajemen risiko yang lebih disiplin dari sisi pengelolaan eksposur valas, diversifikasi sumber pasokan, hingga pemanfaatan instrumen hedging yang tersedia," ujarnya.
Di tengah berjalannya semester-I 2026 ini, Sanny menekankan dampak tantangan geopolitik terhadap ekonomi dalam negeri semakin dirasakan. Maka itu, dari sisi kebijakan, dunia usaha berharap pemerintah dapat menjaga policy stability dan regulatory certainty yang dapat menjadi pegangan pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi dan operasional di tengah volatilitas global.
"Beberapa langkah yang dapat membantu industri antara lain memastikan stabilitas pasokan energi domestik, menjaga kelancaran distribusi bahan bakar, serta memperkuat kebijakan yang mendukung efisiensi logistik nasional," imbuhnya.
Secara garis besar, Sanny menambahkan, meskipun optimisme yang tercermin dalam indeks kepercayaan industri masih perlu diselaraskan dengan realitas yang dirasakan pelaku usaha secara riil. Namun, ia percaya optimisme tersebut akan sejalan apabila pemerintah dapat memberikan kepastian arah kebijakan sehingga pelaku usaha dapat mengambil keputusan di tengah perubahan yang ada.
Kerentanan dari dalam
Meski pemerintah meyakini fundamental ekonomi masih baik, Kepala Kelompok Kajian Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Jahen F. Rezki menilai pertumbuhan ekonomi Q1 2026 sangat mungkin terpengaruh residu efek bencana alam banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatra pada akhir 2025, di samping beban fiskal yang membesar secara perlahan.
Berlanjutnya berbagai program prioritas yang mahal, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih memberikan beban fiskal besar dan menyedot sumber daya dari belanja lain yang lebih produktif. Kondisi ini memperumit manajemen fiskal yang saat ini sudah sangat sempit, sementara tidak diimbangi dengan performa penerimaan, terlihat dari penerimaan pajak akibat turunnya produktivitas dan daya beli secara umum," cetus Jahen kepada SUAR.
Baca juga:
Tria Dianti
Peneliti dan Wakil Direktur Eksekutif LPEM itu menekankan sangat penting untuk pemerintah melakukan reformasi struktural yang berarti. Salah satu aspek utama yang perlu diperbaiki adalah iklim usaha dan investasi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam skala besar, dan apabila berhasil akan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.
Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah pemerintah perlu menjaga dan memperbaiki kualitas institusi. Indonesia sejauh ini menelan konsekuensi dari memburuknya independensi bank sentral, alokasi belanja fiskal yang tidak produktif, dan pengurangan transfer ke daerah yang menurunkan kapasitas pemerintah daerah untuk menjalankan agenda pembangunan dan pemenuhan layanan publik mendasar.
"Apabila tidak dilakukan secara benar, tidak hanya Indonesia akan kesulitan untuk menjaga tingkat pertumbuhan di 5%, tetapi juga akan memicu penurunan kesejahteraan secara signifikan dan memperlebar ketimpangan yang saat ini sudah memburuk," tegasnya.
Di tengah angka pertumbuhan PDB yang mengejutkan selama 2025, Jahen menilai pertumbuhan ekonomi masih belum berkualitas. Tetapi, paket stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah dibarengi dengan faktor musiman mampu
mendorong pertumbuhan di triwulan akhir 2025, yang terbukti mencapai 5,39% Year on Year.
"Walau begitu, saya cenderung skeptis transformasi struktural akan dapat diimplementasikan dalam waktu dekat. Jika tidak ada tindak lanjut yang berarti dalam menangani kepercayaan pasar terhadap kebijaksanaan fiskal, PDB Indonesia berpotensi stagnan di sekitar 5,3% YoY tahun ini," ucapnya.
