Tekanan ekonomi berlapis dari sisi supply maupun demand yang dihadapi Indonesia berpotensi menjadi belati bermata ganda. Di satu sisi, pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak berpotensi mendorong kenaikan tingkat inflasi. Di sisi lain, kiat stabilisasi moneter berpeluang menahan pertumbuhan ekonomi.
Akibatnya, Indonesia berpotensi menghadapi stagflasi. Situasi ini, mengacu definisi Kamus Merriam-Webster, terjadi saat tingkat inflasi cenderung naik, sementara permintaan pasar cenderung stagnan, dibarengi tingginya angka pengangguran dan lesunya sektor keuangan.
Gabungan dua kata stagnation dan inflation ini pertama kali dicetuskan politikus Partai Konservatif Inggris, Iain Macleod, pada 1965. Terminologi ini kemudian berkembang luas setelah digunakan ekonom Amerika Serikat untuk menggambarkan perekonomian Negeri Paman Sam sepanjang 1970-an, ketika ekonomi melambat dan inflasi tak kunjung turun.
Fenomena stagflasi yang terlihat sangat nyata terlihat pada Argentina dan Turki. Mengutip data Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi 2023 dan 2024 Argentina terkontraksi minus 1,86% dan minus 1,34%. Pada saat yang sama tingkat inflasi Argentina pada 2023 mencapai 133,5% dan 2024 menjadi 219,9%.
Begitu pula Turki yang pertumbuhan ekonominya juga merosot dari 2023 pada level 5,05% dan merosot 3,33% pada 2024. Adapun inflasi Turki juga masih posisi tinggi pada 2023 dan 2024 yakni 53,9% dan 58,5%.
Stagflasi itu mulai terjadi pasca 2022 ketika terjadi perang Ukraina dengan Rusia. Gangguan rantai pasok itu memicu kenaikan harga energi sehingga memicu inflasi tinggi yang menghambat laju ekonomi.
Serupa tapi tak sama
Berkaca dari dua negara tersebut, Guru Besar Ekonomi Internasional Universitas Brawijaya Putu Mahardika menilai Indonesia perlu belajar dari pengalaman Argentina dan Turki. Namun, ia menekankan kondisi Indonesia saat ini belum dapat disamakan dengan kedua negara tersebut.
“Indonesia saat ini belum berada pada pola ekstrem, meski indikator menunjukkan kewaspadaan perlu ditingkatkan," ujarnya pada Suar.id, Kamis (11/6/2026).
Kenaikan harga Pertamax dan kenaikan BI Rate, lanjutnya, memang berpotensi menahan konsumsi maupun investasi, tetapi langkah tersebut diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Putu menilai risiko yang perlu diperhatikan saat ini bukanlah stagflasi seperti dialami Argentina atau Turki, melainkan akumulasi berbagai tekanan ekonomi, mulai dari pelemahan rupiah, kenaikan suku bunga, meningkatnya premi risiko investasi, kenaikan CDS Indonesia, serta memburuknya outlook dari beberapa lembaga pemeringkat internasional secara bersamaan.
Tekanan-tekanan ini, Putu menegaskan, merupakan sinyal bahwa pasar global mulai meminta kompensasi risiko yang lebih besar terhadap aset-aset Indonesia. Dalam situasi fokus kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya pada stabilisasi jangka pendek, tetapi juga pada pemulihan kredibilitas makroekonomi.
“Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap disiplin fiskal, terutama ketika defisit anggaran mendekati batas 3% terhadap PDB dan kebutuhan pembiayaan semakin besar. Pasar akan memperhatikan apakah peningkatan belanja negara diikuti oleh sumber pembiayaan yang berkelanjutan dan produktif,” imbuhnya.
Terdapat dua langkah pemulihan yang perlu ditempuh secara simultan. Di satu sisi, kualitas belanja pemerintah perlu menjadi prioritas utama dengan mengutamakan program yang memiliki dampak nyata terhadap produktivitas ekonomi, ketahanan pangan, energi, dan penciptaan lapangan kerja.
Di sisi lain, reformasi penerimaan negara perlu dipercepat. Salah satu tantangan struktural Indonesia saat ini, Putu mengingatkan, adalah tax ratio yang masih relatif rendah dibanding kebutuhan pembangunan dan pembayaran kewajiban utang.
“Dalam jangka menengah, pemerintah perlu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan perpajakan, memperkuat digitalisasi administrasi perpajakan, dan mengurangi kebocoran penerimaan tanpa menciptakan beban yang berlebihan bagi sektor produktif,” jelas Putu.
Pada saat otoritas fiskal bekerja keras menjaga perimbangan kocek negara, pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus menjaga kredibilitas kebijakan. Kenaikan CDS dan perhatian dari lembaga pemeringkat seperti Fitch maupun Moody’s menunjukkan bahwa investor tidak hanya melihat kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga menilai arah kebijakan ke depan.
Baca juga:
Chris Wibisana
Konsistensi kebijakan fiskal dan moneter, transparansi pembiayaan program-program strategis, serta kepastian regulasi menjadi faktor sangat penting dalam memulihkan kepercayaan pasar Tak hanya itu, pemerintah perlu menstabilkan tanpa mengorbankan sektor riil secara berlebihan.
Putu mengingatkan, kebijakan menaikkan suku bunga acuan kini perlu diimbangi dukungan memadai bagi sektor produktif, terutama UMKM, industri manufaktur, dan sektor berorientasi ekspor. Akses pembiayaan produktif harus tetap dijaga agar penyesuaian moneter tidak menjadi perlambatan ekonomi yang terlalu dalam.
“Prioritas utama Indonesia saat ini adalah menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas makroekonomi, melindungi daya beli masyarakat yang rentan, dan memastikan kebijakan fiskal serta moneter tetap berjalan secara terkoordinasi dan kredibel. Jika dapat dijaga dengan baik, risiko stagflasi masih dapat dikelola dan dihindari,” tegasnya.
Psikologi pasar sulit dibaca
Secara terpisah, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengakui bahwa kecenderungan dunia usaha menahan ekspansi juga diikuti kiat rasionalisasi, baik dari sisi harga pokok penjualan (HPP) maupun ketenagakerjaan. Karena itu, meski PHK dapat diantisipasi beberapa waktu ke depan, Ajib menilai sifatnya tidak akan masif, mengingat setiap sektor terkontraksi dengan tingkat yang berbeda.
“Pemerintah perlu mendorong regulasi yang pro-job creation. Beberapa waktu lalu, kami sudah dipanggil untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Beliau sudah menegaskan bahwa kami sebagai private sector perlu menjadi motor penciptaan lapangan kerja,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Di sisi lain, dampak pelemahan rupiah terhadap daya beli berpotensi hanya terjadi sementara. Ajib mencontohkan, salah satu efek kenaikan suku bunga acuan serta konsolidasi otoritas dan regulator legislatif maupun eksekutif telah terlihat pada penguatan kurs di pasar keuangan.
“Presiden sudah cukup confident bahwa di tahun 2027, nilai tukar rupiah ada di kisaran Rp16.800-Rp17.500. Karena itu, sekarang tinggal bagaimana sustainability program dan keberpihakan Presiden akan mendorong penguatan ekonomi domestik ke depan,” papar Ajib.
Memasuki pertengahan tahun 2026, Ajib mengakui bahwa pertumbuhan tahun ini relatif mengalami peningkatan signifikan. Pertumbuhan ekonomi Q1 sebesar 5,61%, misalnya, jauh di atas konsensus pengusaha, walau didorong signifikan oleh kontribusi belanja pemerintah.
Meski demikian, Ajib menekankan pemulihan ekonomi ke depan dari dampak tekanan dua sisi bukan sekadar teori ekonomi, tetapi juga psikologi pasar yang kian guncang karena tekanan ekonomi mulai memengaruhi keputusan. Bagi dunia usaha, tekanan pasar mendorong dilema antara menaikkan HPP atau menekan kapasitas penjualan.
“Sekarang kurs Rupiah Rp18.000 per Dolar AS, tetapi pengusaha melakukan frontloading belanja karena takut Rupiah sampai Rp20.000 per Dolar. Jika prediksi ini benar, menurut saya frontloading akan memperkeruh keadaan karena Dolar banyak dicari. Di titik ini, saya pikir psikologi pasar harus lebih menjadi perhatian utama otoritas,” tegasnya.
Tak hanya dari sisi pengusaha, meningkatnya praktik belanja konsumtif berbasis kenyamanan, seperti ramainya kafe dan konser, juga menjadi anomali yang menandakan ekonomi bergerak di permukaan, tetapi tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan.
“Prediksi dunia usaha, pertumbuhan Q2 turun dari kuartal lalu. Secara siklikal turun, kita melewati masa momentum. Pertanyaannya seberapa tajam akan turun. Secara konservatif, dunia usaha sudah mempunyai proyeksi pertumbuhan agregat tahun ini maksimal 5,4%, tidak lebih dari itu,” tandas Ajib.
