Pemerintah memastikan rencana penerbitan surat utang berdenominasi Yuan Tiongkok atau Panda Bond akan segera dilaksanakan. Jika pasar tetap kondusif, obligasi tersebut akan melantai di pasar keuangan Negeri Tirai Bambu hari Kamis (23/7/2026) yang akan datang. Respons pasar akan menjadi indikator tingkat kepercayaan dunia pada kredibilitas fiskal RI.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, finalisasi rencana penerbitan Panda Bond dilakukan setelah surat berharga negara tersebut memperoleh rating AAA/Stable dari Lianhe Credit Rating, salah satu perusahaan pemeringkat terkemuka di Tiongkok. Dengan peringkat tersebut, pasar diharapkan antusias dan tidak ragu membeli surat utang RI itu.
Dalam surat resmi yang diterima Kementerian Keuangan, Lianhe Credit Rating menyatakan peringkat AAA/Stable didasarkan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat selama lima tahun berturut-turut, didukung fundamental ekonomi yang sulit, utang luar negeri yang relatif rendah, kapasitas pembayaran yang kuat, dan rasio utang yang prudent.
“Hasil asesmen Tiongkok menunjukkan kita tetap kuat walau ada gonjang-ganjing. Rasio utang kita terhadap PDB dan size ekonomi tetap sehat, sehingga seharusnya tidak sulit bagi kita menerbitkan surat utang di sana,” jelas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menargetkan pembiayaan hingga USD 1 miliar atau ekuivalen CNY 7 miliar, Bank of China (BoC) telah menyatakan siap menjadi penjamin utama atau lead underwriter untuk penerbitan obligasi RI tersebut. Kedudukan BoC tersebut akan didukung peran ICBC, CICC, DBS. CCB, dan CEXIM sebagai co-managers.
“Mereka jadi co-managers karena terlambat masuk. Asalnya mereka mau jadi underwriter juga. Ini menandakan respons Tiongkok sangat aman dan bagus terhadap rencana penerbitan surat utang kita hari Kamis mendatang,” imbuhnya.
Pengelolaan fiskal kredibel
Salah satu faktor yang menyebabkan respons positif Tiongkok terhadap rencana penerbitan Panda Bond adalah kredibilitas fiskal RI yang tetap terukur. Hingga 30 Juni 2026, pemerintah mencatat penerimaan negara terealisasi Rp1.459,4 triliun, sementara belanja negara terealisasi Rp1.656,0 triliun.
“Dengan defisit APBN yang terjaga sebesar Rp196,5 T atau 0,76% PDB, dan surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun kami optimis APBN akan tetap menjadi instrumen yang efektif menjaga stabilitas dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Bendahara Negara.
Sebelumnya, Menkeu menegaskan tujuan penerbitan Panda Bond adalah diversifikasi sumber pendanaan pembangunan sehingga tidak dipengaruhi oleh satu sumber mata uang saja. Ini juga sejalan dengan kerja sama transaksi mata uang lokal (local currency transaction) yang sudah terjalin antara Indonesia dan Tiongkok.
"Diskusi dengan mereka sangat konstruktif dan menunjukkan bahwa kepercayaan China terhadap Indonesia sangat baik. Kedua negara sama-sama memiliki semangat untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih erat," kata Purbaya.
Dalam berbagai pertemuan tersebut, Menkeu juga menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia yang tetap solid di tengah dinamika global. Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional berada dalam kondisi yang sehat dan berbagai hambatan investasi yang sempat menjadi perhatian investor terus diperbaiki oleh pemerintah.
Menkeu menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan dan investasi dari berbagai negara tanpa terikat pada kepentingan geopolitik tertentu.
"Kita menerapkan prinsip non-alignment. Semakin banyak negara yang berinvestasi dan mendukung pembangunan Indonesia tentu semakin baik. China merupakan salah satu mitra penting, tetapi kita juga terus membuka peluang kerja sama dengan Amerika Serikat, Singapura, Eropa, dan negara-negara lainnya," pungkas Menkeu.
Baca juga:
Chris Wibisana
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menambahkan, meskipun laporan semester APBN 2026 yang telah dipresentasikan di Komisi XI DPR memproyeksikan pelebaran defisit hingga 2,85% PDB, pemerintah memastikan tidak akan ada pelebaran dalam proyeksi penerbitan utang tahun ini.
“Untuk net bond issuance di akhir tahun akan tetap sesuai dengan proyeksi awal sebesar Rp689,1 triliun sesuai kebutuhan pembiayaan. Pemerintah sudah mengantisipasi pergerakan pasar yang mungkin terjadi dan menjaga kepercayaan pasar terhadap surat utang Indonesia,” jelasnya.
Ujian kredibilitas
Dihubungi secara terpisah, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, agenda penerbitan Panda Bond yang sempat tertunda selama beberapa waktu dapat dibaca dari dua arah.
Di satu sisi, rencana ini menjadi jalan alternatif menarik modal asing untuk memperkuat kembali nilai tukar rupiah tanpa mengandalkan instrumen moneter secara berlebihan. Di sisi lain, respons pasar terhadap penerbitan surat utang ini akan menjadi indikator kredibilitas fiskal RI, khususnya di Negeri Tirai Bambu yang memiliki ukuran pasar jumbo.
“Jika berhasil, dana Tiongkok akan masuk ke pasar keuangan, memberi ruang bernapas bagi Indonesia dan menghentikan penurunan cadangan devisa secara substansial. Akibatnya, tekanan terhadap rupiah akan mereda, kurs bergerak turun secara bertahap, dan capital outflow dalam dolar akan tertutup,” jelasnya kepada SUAR.
Meski terdengar menjanjikan, Anthony menggarisbawahi risiko yang sama besarnya juga dapat terjadi apabila penerbitan ini tidak sesuai harapan. Ketika Panda Bond tidak mendapatkan sambutan, capital outflow dipastikan terus berlanjut, cadangan devisa tetap tertekan, dan rupiah berpeluang kembali ke level Rp18.000 per Dolar AS.
“Bank Indonesia bisa berada dalam posisi sulit dan memasang stance kebijakan moneter ketat. Kegagalan penerbitan juga dapat mengirim sinyal turunnya kepercayaan pasar sehingga tekanan rupiah dapat terus berlanjut. Panda Bond adalah harapan, tetapi bukan jaminan sejauh mana Indonesia dapat bertahan di tengah kemelut yang berjalan,” tutur Anthony.
Berbagi pandangan dengan Anthony, Peneliti Kebijakan Fiskal Center of Law and Economic Studies (Celios) Galau D. Muhammad mengingatkan implikasi kebijakan ini dalam jangka panjang. Saat ini, dengan penerimaan negara yang relatif terbatas, seperempat APBN kini terpaksa dialokasikan untuk pembayaran bunga utang dengan tren yang terus mengalami kenaikan.
Dengan kata lain, di samping penerimaan, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap belanja yang harus benar-benar berkualitas.
"Harus dilihat bahwa penerimaan negara hari ini relatif stagnan dan belum ada potensi penerimaan progresif dan menyasar kelas atas. Sejauh ini tax ratio stagnan dan masih menyasar kelas menengah melalui pajak konsumsi dan PPh. Padahal, banyak aset kepemilikan besar yang menyebabkan kebocoran dari sektor ekstraktif," ujar Galau saat dihubungi SUAR, Selasa (21/7/2026).
Galau mengingatkan, jangan sampai di saat penerimaan negara turun, narasi program-program populis yang dipaksakan tanpa disiplin fiskal justru menjadikan anggaran negara tertatih-tatih. Efisiensi cermat perlu dilakukan agar jangan sampai sektor-sektor produktif yang membutuhkan alokasi anggaran masif justru dikurangi.
"Kita sudah punya Danantara untuk investasi dan konsolidasi aset. Bagaimana ini mendongkrak produktivitas yang menjadi kontributor utama PDB, penerimaan pajak, dan PNBP? Di samping itu, masih ada risiko eksternal, yang harus diperhitungkan dampaknya terhadap sektor riil maupun terhadap makroekonomi secara keseluruhan," tegasnya.
