Setelah beberapa waktu terjadi gonjang ganjing di pasar keuangan dalam negeri, hari ini pemerintah mulai mematahkan kekhawatiran berbagai pihak tentang kondisi perekonomian Indonesia. Dari hitungan Kementerian Keuangan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 30 April 2026, berhasil ditekan hingga 0,64% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mengembalikan keseimbangan primer menjadi surplus Rp28 triliun.
Sebelumnya, defisit APBN per 31 Maret lalu mencapai Rp240,1 triliun. Angka ini setara 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto. Penurunan ini ditopang oleh penerimaan perpajakan pemerintah yang tumbuh double digit.
Capaian ini sekaligus memulihkan kepercayaan investor terhadap disiplin fiskal, juga memastikan pertumbuhan ekonomi mampu mencapai target yang telah ditetapkan tanpa membebani APBN. "Jadi, keadaan membaik," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, (18/52026).
Tidak ada perlambatan ekonomi
Hingga 30 April 2026, pemerintah mencatat tarikan penerimaan negara tumbuh 13,3% Year on Year (YoY) menjadi Rp918,4 triliun, penerimaan pajak yang tumbuh 16,1% YoY menjadi Rp646,3 triliun. Di saat bersamaan, belanja negara tetap terkendali dengan pertumbuhan 34,3% YoY menjadi Rp1.082,8 triliun. Dengan demikian, defisit APBN tersisa Rp164,4 triliun atau 0,64% PDB.
Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan, sekalipun ketidakpastian global meningkatkan tekanan eksternal, pemerintah tidak menemukan indikasi perlambatan ekonomi domestik seperti yang acapkali dikeluhkan.
Ia menunjukkan, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61% YoY di Triwulan I-2026, inflasi yang tetap rendah di angka 2,42% YoY serta aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, menunjukkan daya beli masyarakat tetap mampu menunjang pertumbuhan. Konsumsi BBM tetap tumbuh 13%, diikuti angka penjualan mobil dan motor yang tumbuh masing-masing 55% dan 13%.
"Daya beli masih aman, dan Juni akan tumbuh lebih cepat lagi karena pemerintah akan mengeluarkan insentif mobil dan motor listrik. Ini bagian dari cara kita melihat bagaimana kondisi ekonomi terus membaik dan kita berikan stimulus dengan cara tertentu, jadi bukan hanya memberikan uang," ujarnya.
Masih ada ruang terbuka untuk penerimaan
Dari sisi penerimaan, secara agregat, penerimaan pajak telah mencukupi 27,4% APBN. Sejalan dengan penghasilan dan konsumsi masyarakat yang terjaga, PPh Badan tercatat tumbuh 5,1% YoY menjadi Rp135,2 triliun, sementara PPh Orang Pribadi naik 25,1% YoY menjadi 101,1 triliun. Di sisi lain, PPN dan PPnBM tumbuh 40,2% YoY menjadi Rp221,2 triliun, menandakan denyut nadi perekonomian masih sehat dan terjaga.
"Masih ada ruang terbuka lebar untuk penerimaan lebih tinggi lagi. PPN dan PPnBM tumbuh kuat, menunjukkan aktivitas belanja masih tinggi, jadi ini mematahkan tuduhan ekonomi melambat, alih-alih menuju krisis. Pajak kita menggambarkan penghasilan dan konsumsi masyarakat terjaga," tegasnya.
Hal serupa terjadi dari sisi belanja negara. Dengan mendorong pertumbuhan belanja pemerintah pusat hingga 51,1% YoY menjadi Rp826 triliun dan transfer ke daerah Rp256,8 triliun, pemerataan belanja pemerintah bersumber dari peningkatan belanja pegawai dan belanja modal, serta pembayaran subsidi dan kompensasi yang dilaksanakan secara bulanan kepada PT. PLN dan Pertamina.
Purbaya menegaskan, dalam usaha pemulihan ekonomi ini, Pemerintah selalu memastikan sektor swasta bisa berkontribusi optimal. Ia menegaskan, dirinya tidak hanya memastikan program pemerintah saja yang berjalan. ”Perbaikan ekonomi yang tumbuh lebih cepat itu bukan terjadi sembarangan, dan akan membaik terus ke depan. Inilah keadaan sesungguhnya ekonomi kita: fiskal terjaga, tetapi pertumbuhan bisa lebih cepat ke depan," ungkapnya.
Menepis anggapan tentang disiplin fiskal yang ditinggalkan, pemerintah memastikan akan menjaga kredibilitas anggaran dan belanja negara. dengan rasio pembayaran bunga utang ke pendapatan terjaga 14,34% dari ambang batas 15%; rasio utang terhadap PDB tetap 40%; dan rasio defisit terhadap PDB tetap di bawah 3%.
"Kalau menghitung dengan cara perkalian, maka defisit 0,64% di bulan April lalu begitu saja dikali tiga, artinya di akhir tahun defisit 1,8%. Tetapi 'kan tidak seperti itu. Yang jelas kita pastikan penerimaan betul-betul sesuai yang kita targetkan 20%, dan belanja tetap efisien dan efektif," tegas Purbaya.
Intervensi ke pasar obligasi
Tidak hanya menekan defisit, pemerintah juga berupaya menjaga kesehatan sektor keuangan dengan mengupayakan risk-off sentimen global. Sejak Rabu (13/5/2026), pemerintah resmi mengintervensi pasar obligasi dengan melakukan pembelian berbagai bond di pasar obligasi secara bertahap. Hingga Selasa (19/5/2026), pembelian di pasar sekunder telah mencapai Rp500 miliar, sementara di pasar primer mencapai Rp1,68 triliun.
Tindakan ini klaim Purbaya mampu mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap obligasi yang diterbitkan negara. "Kita melakukan tindakan nyata untuk memulihkan stabilitas. Ketika kita menjaga stabilitas bond market, kita serius menjaga market confidence, sehingga kita cari segala cara untuk memperbaiki kepercayaan kepada pasar obligasi kita," ujar Menkeu.
Saat ini, dengan posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang siap pakai (idle cash) mencapai Rp435 triliun, Purbaya menegaskan pemerintah memiliki kapasitas cukup untuk mengintervensi pasar obligasi hingga mencapai target pembelian bond hingga Rp2 triliun per hari, terutama saat besaran pembiayaan utang terjaga sebesar Rp305,5 triliun atau 36,7% dari pagu APBN.
Pembelian bond di pasar obligasi tersebut, bersifat fleksibel dan tidak melulu dalam bentuk buyback SBN. Juga, Menkeu menegaskan, intervensi ini baru berupa manajemen kas untuk memastikan harga bond tetap stabil dan yield SBN dapat ditekan, sehingga investor tidak mengalami capital loss yang merugikan.
"Ketika ada yang menjual, saya beli saja. Ketika kita membeli, maka investor asing akan ikut beli juga. Ini yang saya bilang mengendalikan. Ketika kita bisa memakai semua sumber dana secara optimal, kita bisa mengembalikan kepercayaan, supaya bank sentral bisa bernapas lebih lega tanpa kita harus meminta ke pihak lain," jelas Purbaya.
Jaga sentimen, perketat disiplin
Dihubungi secara terpisah, Direktur Riset Bright Institute Andri Perdana menegaskan sentimen investor terhadap disiplin fiskal saat ini sudah mencapai titik price-in, sehingga pasar telah dapat memperkirakan defisit dan memperkirakan pelebaran sejak waktu terakhir.
Andri menilai, pengumuman APBN dan hasil Rapat Dewan Gubernur BI akan jadi momentum pembalikan ekspektasi. Bagi pasar, sentimen bukan datang dari pertumbuhan, tetapi dari penerimaan negara yang menentukan seberapa sustainable pemerintah membayar utang kembali. "Jika pertumbuhan tinggi tidak tercermin dari penerimaan pajak, itu tidak akan memberikan rasa aman terhadap para investor," katanya, Selasa (19/5/2026).
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menambahkan, pemerintah perlu menjaga disiplin fiskal secara berkelanjutan agar beban ekonomi tidak sampai ditransmisikan ke rumah tangga. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi fiskal saat ini, ia menilai pemerintah memiliki tiga langkah untuk menahan pelebaran defisit, sekaligus memastikan belanja tetap efisien.
Langkah pertama adalah penajaman belanja, yaitu dengan menunda proyek yang belum mendesak, memangkas belanja operasional yang memiliki efek ekonomi kecil, dan melindungi penuh belanja yang langsung menjaga daya beli, seperti pasokan pangan, transportasi, serta bantuan sosial.
"Arah ini sejalan dengan desain RAPBN 2026 yang menekankan belanja efisien, produktif, dan terarah di tengah gejolak global," papar Syafruddin saat dihubungi SUAR.
Langkah kedua, menurut Syafruddin, adalah memperbaiki sasaran subsidi energi dan bantalan sosial secara simultan. Kenaikan harga minyak tidak boleh otomatis diterjemahkan menjadi kenaikan harga BBM bersubsidi bagi seluruh pengguna.
"Pemerintah perlu memperketat penerima manfaat, menutup kebocoran konsumsi oleh kelompok mampu, dan mengalihkan penghematan tersebut ke perlindungan yang tepat bagi kelompok rentan, nelayan, petani, angkutan umum, dan UMKM," jelasnya.
Langkah ketiga dan paling esensial adalah menguatkan sisi penerimaan yang cepat dan minim gangguan ke ekonomi riil. Syafruddin menyarankan pemerintah dapat mempercepat penagihan piutang negara, menutup celah kepatuhan pajak dan cukai, menertibkan insentif yang tidak efektif, serta mengoptimalkan dividen BUMN dan PNBP dari sektor yang masih bisa menikmati windfall.
Opsi ini lebih sehat daripada membiarkan beban fiskal diteruskan ke rakyat. Karena dalam situasi harga minyak bergejolak, disiplin fiskal bukan pemotongan membabi-buta. "Tetapi memilih belanja paling penting, menjaga inflasi tetap terkendali, dan memastikan setiap rupiah APBN bekerja untuk stabilitas sosial sehingga dampaknya bisa segera menekan penghidupan masyarakat," jelasnya.
