Bank Indonesia (BI) mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I-2026 tercatat sebesar USD 433,4 miliar atau tumbuh 0,8%. Dengan kata lain, ada perlambatan pertumbuhan dibandingkan pertumbuhan ULN triwulan IV-2025 sebesar 1,9%. Kondisi ini dipengaruhi penambahan ULN pemerintah yang tumbuh lebih rendah serta penurunan yang terjadi pada ULN sektor swasta.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, posisi ULN pemerintah di triwulan I-2026 tercatat USD 214,7 miliar atau tumbuh 3,8% Year on Year (YoY), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 5,5% YoY.
"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," jelas Denny melalui pernyataan tertulis, Senin (18/5/2026).
Berdasarkan sektor ekonomi, BI mencatat alokasi terbesar pemanfaatan ULN pemerintah sebesar 22,1% bertujuan mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Ini diikuti dukungan administrasi pemerintah (20,2%); pendidikan (16,2%); serta konstruksi (11,5%). "Posisi ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 99,99% dari total ULN pemerintah," imbuhnya.
Rasio ULN terhadap PDB 29,5%
Sementara itu, posisi ULN swasta triwulan I-2026 tercatat USD 191,4 miliar atau turun dibandingkan posisi triwulan IV 2025 sebesar USD 194,2 miliar dolar AS. Ini melanjutkan kontraksi pertumbuhan sebesar -1,8% YoY, dengan penurunan ULN kelompok peminjam lembaga keuangan mencapai 3,6% YoY, sementara ULN perusahaan bukan lembaga keuangan turun 1,3% YoY.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor manufaktur; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian. Di sektor ini, ULN tetap didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta.
Denny menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5% pada triwulan I 2026, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4% total ULN.
Ia menambahkan, pihak Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi pemantauan perkembangan ULN untuk mengoptimalkan pembiayaan pembangunan. "Dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujarnya.
Dorongan investasi sektor swasta menurun
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menggarisbawahi, sekalipun penurunan ULN swasta membantu menjaga persepsi stabilitas neraca dan risiko eksternal Indonesia, dunia usaha memiliki pertimbangan lain dalam mengupayakan pembiayaan luar negeri, termasuk arah suku bunga global, stabilitas nilai tukar, dan ketersediaan likuiditas global.
"Banyak perusahaan saat ini masih berhati-hati untuk mengambil pinjaman valuta asing jangka panjang, karena suku bunga global masih cukup tinggi, volatilitas dolar Amerika Serikat masih kuat, dan permintaan global masih belum cukup stabil," ujar Sanny saat dihubungi.
Situasi perlambatan ULN Indonesia saat ini, menurut Sanny, perlu ditindaklanjuti pengambilan keputusan yang sangat hati-hati dan bijak, dengan memperhitungkan stabilitas nilai tukar, biaya pinjaman, serta pola penguatan permintaan global yang konsisten beberapa waktu ke depan.
Berbagi pandangan dengan Sanny, Kepala Ekonom The Indonesian Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai, penurunan ULN menjadi indikasi, investasi asing mengalami tren pertumbuhan yang menurun, terutama karena penanaman modal asing biasanya membutuhkan pinjaman dari bank-bank di luar negeri, baik sebagai modal kerja maupun investasi.
Dari pengamatannya, penurunan ULN lebih banyak terjadi pada ULN korporasi, terutama di sektor pertambangan, ketenagalistrikan, dan industri pengolahan. "Di satu sisi, penurunan ULN korporasi tersebut menunjukkan upaya korporasi memperbaiki posisi keuangannya. Di sisi lain, itu artinya dorongan investasi yang dilakukan korporasi juga berkurang," jelasnya.
PR bersama, kembalikan kepercayaan global
Sunarsip mengingatkan kondisi ini perlu dijadikan pekerjaan rumah bersama, antara pemerintah dan swasta ke depan, yaitu menarik kembali kepercayaan global agar dapat menggerakan kembali investasi, termasuk investasi asing. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dukungan investasi yang lebih tinggi menjadi syarat mutlak, baik investasi domestik maupun investasi asing.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Pengumuman penurunan ULN saat ini, menurut Sunarsip, tetap perlu disikapi secara hati-hati, betapapun perlu diapresiasi. Dia mengingatkan, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Indonesia membutuhkan peran investasi korporasi, khususnya korporasi swasta yang lebih tinggi.
Menggerakkan penanaman modal secara kuantitas maupun kualitas menjadi pekerjaan rumah terdekat yang harus diperhatikan segera.
"Fakta menunjukkan, relatif terbatasnya pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 5% dalam tiga tahun terakhir disebabkan rendahnya kontribusi investasi di sektor swasta. Penurunan ULN korporasi mesti menjadi perhatian pemerintah, khususnya terkait tujuan mengejar pertumbuhan investasi dan kenaikan PDB," tegasnya.
