Upaya Bank Indonesia (BI) menjaga laju pertumbuhan uang beredar tetap dua digit tidak serta-merta menandakan geliat perekonomian. Meski uang beredar melaju, dampak pembiayaan yang terasa hingga akar rumput jauh lebih menentukan tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.
Dalam pernyataan resminya, Kamis (23/7/2026), BI mengumumkan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar 8,7% year on year (yoy) menjadi Rp10.432,8 triliun. Perkembangan ini didorong pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 9,8% yoy dan uang kuasi sebesar 6,9% yoy.
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, perkembangan uang beredar terutama dipengaruhi penyaluran kredit yang tumbuh 12,1% yoy menjadi Rp8.916,7 triliun dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat sebesar 10,1% yoy. Keduanya melanjutkan pertumbuhan positif yang juga tercapai di bulan sebelumnya.
“Peningkatan penyaluran kredit didorong kenaikan penyaluran kredit kepada debitur korporasi dan perorangan masing-masing sebesar 19,3% yoy dan 3,5% yoy, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 17,2% yoy dan 3,4% yoy,” jelas Ramdan.
Melanjutkan tren sejak awal tahun, pertumbuhan kredit investasi tetap menempati posisi tertinggi dengan pertumbuhan 22,5% yoy, ditopang penyaluran kredit ke sektor konstruksi dan manufaktur. Di peringkat dua, kredit modal kerja mencatatkan pertumbuhan 9,6% yoy, sementara kredit konsumsi tumbuh stabil 5,7% yoy.
Di segmen konsumsi, BI mencatat penyaluran kredit properti mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi sebesar 17,6% yoy, didorong kenaikan kredit konstruksi 47,1% yoy, serta kredit kepemilikan rumah dan apartemen yang tetap tumbuh 4,4% dan 14%, meski relatif melambat dibandingkan bulan sebelumnya.
Di samping uang beredar dalam arti luas, uang primer adjusted (M0) juga mencatat pertumbuhan 13,8% yoy menjadi Rp2.228 triliun, melanjutkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 14,2% yoy. “Berdasarkan faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan M0 adjusted telah memperhitungkan dampak pemberian insentif likuiditas Bank Indonesia,” imbuh Ramdan.
Dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Juli 2026, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, BI akan terus membuka window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan guna menjaga kecukupan likuiditas perekonomian, di samping melakukan pembelian SBN di pasar sekunder yang telah mencapai Rp188,68 triliun pada 21 Juli 2026.
“Dari komponennya, pertumbuhan M0 pada Juni 2026 terutama dipengaruhi oleh uang kartal yang tumbuh sebesar 14,0% (yoy) dan giro bank umum yang tumbuh sebesar 12,7% (yoy). Dari faktor yang memengaruhi, pertumbuhan M0 pada Juni 2026 dipengaruhi oleh operasi moneter Bank Indonesia dan ekspansi operasi keuangan Pemerintah, termasuk penempatan dana Pemerintah ke perbankan,” ujar Perry.
Pemulihan jadi prioritas
Secara terpisah, Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai persoalan dalam pertumbuhan uang beredar terletak pada ketimpangan akses. Ia menggarisbawahi situasi yang terjadi dalam penyaluran kredit. Pada segmen korporasi, kredit tumbuh hingga 19,3% yoy, sementara kredit UMKM hanya tumbuh 1,0% yoy.
“Dengan perbedaan sebesar itu, ekspansi kredit yang mendorong uang beredar lebih tinggi ternyata lebih banyak dinikmati korporasi besar. Padahal, UMKM memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan,” cetusnya saat dihubungi.
Di saat yang sama, Achmad mengakui kredit bermasalah (non-performing loans) merupakan indikator tertinggal. Bagi UMKM, risiko dapat meningkat beberapa bulan setelah penjualan melemah, biaya produksi naik, atau beban bunga bertambah. Lebih-lebih ketika suku bunga acuan BI Rate dinaikkan hingga 100 basis poins menjadi 5,75% dalam 1 bulan.
Karenanya, alih-alih menekankan daya bayar, kualitas kredit dapat diukur secara lebih objektif berdasarkan tambahan produksi, pekerjaan, ekspor, produktivitas, dan pemerataan penerima. Dengan demikian, dampak pertumbuhan kredit sebagai salah satu komponen uang beredar tidak sekadar menjadi angka di atas kertas.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Berbagi pandangan dengan Achmad, Wakil Kepala LPEM FEB UI Dian Revindo mengakui telah banyak upaya menggelontorkan kredit UMKM, tetapi penyaluran dan serapan yang tidak maksimal cenderung terjadi akibat permasalahan struktural dan berlapis.
Di sisi penawaran, bank-bank didorong memperluas penyaluran kredit tanpa memiliki data UMKM secara memadai. Akibatnya, jalan yang paling aman adalah memilih debitur yang sudah terbukti kinerja keuangan dan pembayaran kreditnya, bukan yang paling membutuhkan.
“Tanpa akses ke data kredit yang terintegrasi, bank tidak dapat menilai kelayakan UMKM calon nasabah baru. Akibatnya, UMKM yang layak ditolak dan yang tidak layak mungkin lolos, membuat NPL tinggi, tetapi inklusi tetap rendah. Selain itu, sebagian besar UMKM beroperasi tanpa NIB, laporan keuangan terstruktur, dan aset tetap,” jelasnya.
Sementara bank menghadapi tantangan, ikhtiar mendorong pertumbuhan kredit juga terbentur diagnosis di sisi permintaan. Jika kondisi usaha memburuk, UMKM enggan mengambil kredit meski tersedia, atau mengambil tetapi tidak mampu melunasi pokok dan bunganya tepat waktu.
“Kredit tidak bisa bekerja sendirian. Kebijakan pembiayaan UMKM harus diintegrasikan dengan kebijakan perdagangan, dukungan logistik, dan penguatan daya beli kelas bawah. Kuncinya, selama hambatan prosedural, asymmetric information, tekanan bisnis, dan fragmentasi kelembagaan tidak ditangani serempak, kredit besar tetap akan tidak lancar tersalur,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menyatakan, di samping kebutuhan permintaan dan ketersediaan likuiditas, dunia usaha tetap mempertimbangkan arah suku bunga dan stabilitas dalam mengajukan kredit.
"Banyak perusahaan saat ini masih berhati-hati mengambil pinjaman jangka panjang karena suku bunga masih berada di level cukup tinggi dan permintaan belum stabil. Kami memandang kepercayaan pengusaha akan membaik bila biaya pinjaman dan permintaan global dapat menunjukkan pola penguatan konsisten beberapa waktu ke depan," cetusnya.
