Tren depresiasi rupiah memberi dampak luas bagi perekonomian, mulai dari potensi lonjakan inflasi impor hingga menahan ekspansi pengusaha. Tantangan menjaga daya saing nasional menjadi rangkaian persoalan yang saling berkaitan dan berpotensi memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Memulihkan kepercayaan dunia usaha dan investor serta mendorong industrialisasi jadi salah satu alternatif solusi untuk menangangi persoalan ini.
Direktur International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) IPB University, Sahara, mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam simulasi yang disusunnya, depresiasi rupiah hingga mencapai Rp20.000 per dolar Amerika Serikat dapat memicu kenaikan inflasi sekaligus menekan pertumbuhan ekonomi.
Sahara memaparkan beberapa faktor risiko yang saat ini membayangi perekonomian global, mulai dari depresiasi rupiah, kenaikan harga energi dunia, hingga gangguan perdagangan internasional akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Menurut Sahara, simulasi dibangun dalam beberapa skenario. Pada skenario optimistis, nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp17.200 per dolar AS. Pada skenario moderat, rupiah melemah hingga Rp18.200. Sementara pada skenario pesimistis kurs dapat mencapai Rp19.200, dan dalam skenario pesimistis ekstrem menembus Rp20.000 per dolar AS.
"Kami mengestimasi rupiah itu kalau skenario optimistis tertekannya hanya sampai 17.200. Kalau skenario moderat rupiah tertekan hingga 18.200. Kalau pesimis sudah di angka 19.200. Lalu yang pesimis ekstrem, depresiasi nilai tukar rupiah mencapai 20.000," kata Sahara dalam seminar publik yang digelar ISEI, Rabu (10/6/2026).
Hasilnya menunjukkan bahwa semakin dalam pelemahan rupiah, semakin besar pula tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada skenario terburuk ketika kurs mencapai Rp20.000 per dolar AS, produk domestik bruto (PDB) Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi hingga 0,2%.
Meski pelemahan rupiah secara teori dapat meningkatkan daya saing ekspor karena harga produk Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional, manfaat tersebut dinilai tidak cukup untuk mengimbangi dampak negatif dari kenaikan harga barang impor dan energi.
"Ekspor memang akan mengalami peningkatan. Tetapi imported inflation yang disebabkan oleh kenaikan harga impor dan kenaikan harga energi ternyata lebih besar dampaknya, sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
Fenomena imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor menjadi salah satu risiko utama yang perlu diwaspadai. Ketergantungan Indonesia terhadap sejumlah bahan baku, barang modal, dan energi impor membuat pelemahan nilai tukar secara langsung meningkatkan biaya produksi maupun harga barang konsumsi.
Dalam simulasi tersebut, inflasi diperkirakan meningkat dari sekitar 2,6% pada skenario pelemahan yang lebih ringan hingga mendekati 3% pada skenario yang lebih ekstrem. Pada saat yang sama, konsumsi rumah tangga diprediksi melemah akibat penurunan daya beli masyarakat.
Menurut Sahara, temuan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga ketahanan ekonomi domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi perlu menjadi fokus utama agar gejolak eksternal tidak memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Dunia usaha tahan ekspansi
Tekanan ekonomi global dan ketidakpastian domestik juga tercermin dari sikap kalangan pelaku usaha. Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aviliani mengungkapkan, mayoritas pengusaha masih memilih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan investasi.
Berdasarkan survei yang dilakukan di kalangan dunia usaha, hanya sekitar 30% pelaku usaha yang menyatakan siap melakukan investasi baru, meskipun sebagian besar tetap optimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau ditanya pada pengusaha apakah yakin ekonomi nasional tumbuh? Tumbuh. Tapi ketika ditanya apakah yakin mau investasi? Hanya 30% yang mau investasi, yang lainnya belum," kata Aviliani.
Temuan tersebut menjadi sinyal penting karena investasi swasta selama ini merupakan salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kapasitas produksi nasional.
Menurut Aviliani, rendahnya minat investasi mencerminkan masih tingginya tingkat kehati-hatian pelaku usaha dalam membaca arah kebijakan dan prospek ekonomi ke depan. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, dampaknya dapat dirasakan pada sektor ketenagakerjaan.
"Kalau sudah swasta tidak berinvestasi, itu akan mempengaruhi tenaga kerja. Bahkan sekarang mereka juga sudah melakukan banyak efisiensi, padahal kita menghadapi pengangguran yang semakin banyak dan pendapatan masyarakat yang turun," tegasnya.
Baca juga:
Zikrina Ratri
Ia menilai salah satu penyebab utama tertahannya investasi adalah menurunnya tingkat kepercayaan terhadap konsistensi kebijakan pemerintah. Dunia usaha, kata dia, membutuhkan kepastian agar dapat menyusun strategi dan rencana bisnis dalam jangka panjang.
Sejumlah kebijakan yang dinilai muncul secara mendadak disebut turut memengaruhi persepsi pelaku usaha. Aviliani mencontohkan kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga sejumlah aturan di sektor pertambangan dan perdagangan.
"Yang dibutuhkan dunia usaha adalah kebijakan yang mempunyai multiplier effect ekonomi besar, bukan membuat kebijakan-kebijakan yang mengagetkan. Hari ini kebijakannya apa, besok apa. Nah itulah yang membuat kepercayaan pasar turun," ungkapnya.
Menurut Aviliani, penurunan kepercayaan tidak hanya terlihat dari sikap dunia usaha, tetapi juga tercermin dalam perilaku investor di pasar keuangan. Ia menyoroti aksi jual yang terjadi pada obligasi pemerintah maupun saham domestik yang mendorong terjadinya aliran modal keluar dan memberikan tekanan tambahan terhadap rupiah.
"Kepercayaan pasar bisa dilihat dari indikator pertama mereka banyak menjual obligasi pemerintah. Kalau obligasi pemerintah saja dijual berarti tidak ada kepercayaan. Yang kedua saham yang terus turun, artinya saham-saham yang mereka beli itu dijual semua sehingga terjadi capital outflow," ujar Aviliani.
Karena itu, Aviliani menilai upaya menjaga stabilitas ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan Bank Indonesia melalui intervensi nilai tukar dan kebijakan moneter. Pemerintah juga perlu memperkuat kepercayaan pasar melalui kebijakan yang konsisten, terukur, dan mampu memberikan kepastian bagi investor.
Tantangan global yang dihadapi Indonesia saat ini juga tidak ringan. Perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga persaingan memperebutkan sumber daya strategis diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa tahun mendatang.
Di tengah kondisi tersebut, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 58% terhadap PDB. Namun, Aviliani mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat terus bergantung pada konsumsi semata.
Untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas ekonomi secara berkelanjutan, investasi swasta harus kembali bergerak. Menurutnya, ada tiga faktor utama yang perlu dibenahi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan dunia usaha, yakni kepastian kebijakan dan program pemerintah, reformasi birokrasi, serta kepastian hukum.
"Kalau tiga hal ini bisa diperbaiki, kepercayaan dunia usaha akan meningkat dan investasi bisa kembali bergerak lebih kuat," cetusnya.
Hidupkan kembali wacana 'Indonesia Incorporated'
Selain persoalan investasi, kalangan pengusaha juga menyoroti pentingnya menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di tengah semakin besarnya peran negara dalam aktivitas ekonomi. Seluruh pemangku kepentingan harus bersatu padu seperti halnya satu tubuh yang saling mendukung atau disebut juga 'Indonesia Incorporated'.
Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Sutrisno Iwantono mengatakan konsep Indonesia Incorporated hanya dapat berjalan efektif apabila seluruh pelaku ekonomi memperoleh kesempatan yang setara dalam berkompetisi.
Menurutnya, dunia usaha memiliki kontribusi penting dalam pembangunan nasional melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, pembayaran pajak, inovasi, serta ekspor. Karena itu, target pembangunan Indonesia menuju 2045 akan sulit tercapai tanpa keterlibatan aktif sektor usaha.
Sutrisno mencatat semakin kuatnya keterlibatan negara dalam berbagai aktivitas ekonomi melalui penguatan peran BUMN, kehadiran Indonesia Investment Authority (INA), hingga pengembangan Koperasi Merah Putih. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan jaminan kesetaraan bagi pelaku usaha swasta.
"Yang kita inginkan adalah Indonesia dapat menyatukan kekuatan negara, pemerintah yang berkualitas, kemudian kekuatan dari BUMN, kekuatan koperasi, UMKM, dan dunia usaha dalam ekosistem yang kompetitif," tutur Sutrisno.
Menurut dia, Indonesia Incorporated tidak boleh diterjemahkan sebagai dominasi negara dalam kegiatan bisnis. Pemerintah tetap berfungsi sebagai pengarah pembangunan, sementara sektor swasta menjadi motor investasi, BUMN berperan pada sektor strategis, koperasi memperkuat pemerataan ekonomi, dan UMKM menjadi fondasi ekonomi rakyat.
Karena itu, sistem persaingan usaha yang sehat menjadi syarat utama keberhasilan konsep tersebut. Kesetaraan perlu dijaga dalam regulasi, akses pembiayaan, maupun pemberian insentif sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keunggulan semata-mata karena perlakuan kebijakan.
"Diperlukan sistem persaingan yang sehat karena memang di dalam ekonomi yang kompetitif itu harus ada kesetaraan di dalam kontestasi," ujarnya.
Sutrisno juga mengingatkan agar BUMN tidak berkembang terlalu dominan hingga menciptakan distorsi pasar. Menurutnya, BUMN sebaiknya fokus pada sektor-sektor strategis yang memiliki risiko tinggi atau belum menarik bagi investasi swasta, seperti ketenagalistrikan, pertambangan, telekomunikasi, pelabuhan, logistik, dan pupuk.
Selain itu, dunia usaha masih menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari tingginya biaya ekonomi, kompleksitas perizinan, ketidakpastian kebijakan, persaingan menarik investasi dengan negara lain, hingga disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan terhadap pasar tenaga kerja.
"Indonesia Incorporated bukan Indonesia yang dimonopoli. Kita butuh menjadi lebih berkualitas dalam mengarahkan seluruh pelaku ekonomi secara adil dan wajar," kata Sutrisno.
Industrialisasi Jadi penentu daya saing jangka panjang
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa industrialisasi merupakan fondasi utama untuk menjaga daya saing Indonesia di tingkat global.
Menurut Winny, sapaannya, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa keunggulan berbasis komoditas tidak bersifat permanen. Negara yang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah pada akhirnya akan kehilangan daya saing ketika harga komoditas melemah atau negara lain mampu menawarkan produk bernilai tambah lebih tinggi.
"Commodity-based economy ini bersifat temporer. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita melakukan inovasi dan teknologi atau dengan kata lain industrialisasi," jelas Winny.
Ia mencontohkan Indonesia pernah menjadi pemain dominan dalam berbagai komoditas dunia. Pangsa ekspor lada Indonesia pernah mencapai 53% pasar global, sementara karet mencapai 37%. Indonesia juga pernah menjadi eksportir utama gula dan teh dunia.
Namun posisi tersebut terus mengalami penurunan seiring terbatasnya pengolahan dan inovasi terhadap komoditas yang dihasilkan.
Pada komoditas teh, misalnya, Indonesia yang pernah menjadi salah satu pemain utama kini hanya memiliki pangsa ekspor sekitar 0,67% dari pasar dunia.
Menurut Winny, kondisi tersebut menjadi pelajaran bahwa ekspor bahan mentah tidak cukup untuk mempertahankan daya saing jangka panjang.
"Tanpa industrialisasi dan tanpa branding, maka kita akan kalah suatu saat di pasar global," ucapnya.
Karena itu, industrialisasi perlu diarahkan pada penciptaan nilai tambah melalui pengolahan komoditas di dalam negeri. Hilirisasi nikel menjadi salah satu contoh bagaimana pengolahan dapat meningkatkan nilai ekspor secara signifikan dibandingkan ketika Indonesia hanya menjual bahan mentah.
Data BPS menunjukkan industri pengolahan masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan I 2026, sektor ini memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,03%, disusul perdagangan sebesar 0,82% dan pertanian sebesar 0,58%.
Baca juga:
Tim Suar
Selain penguatan sektor industri, Winny menekankan pentingnya pengembangan riset dan pengembangan (R&D) agar inovasi tidak berhenti pada publikasi akademik, melainkan dapat dikomersialisasikan dan diterapkan dalam proses produksi.
Menurutnya, pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa transformasi menuju negara maju ditopang oleh industrialisasi berbasis inovasi, penguatan industri dasar, serta dukungan pembiayaan yang kuat bagi pelaku usaha.
"R&D itu outputnya bukan sekadar jurnal ataupun research paper, tetapi diaplikasikan ke sektor swasta menjadi inovasi dan dikomersialisasi menjadi bagian dari proses produksi dalam industrinya," ujar Winny.
Winny menambahkan bahwa industrialisasi juga harus bersifat inklusif. Pelaku usaha lokal, koperasi, dan UMKM perlu dilibatkan dalam rantai pasok industri agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
