Pemerintah memaparkan kredibilitas fiskal Indonesia kepada jajaran investor global dalam perjalanan dinas ke Amerika Serikat selama sepekan terakhir. Adapun para investor raksasa global itu antara lain Goldman Sachs, Fidelity Investments, dan BlackRock.
Kementerian Keuangan menjawab berbagai pertanyaan tentang prakiraan pertumbuhan yang tetap kuat sepanjang tahun di tengah turbulensi global, strategi belanja ekspansif dan ketersediaan cadangan likuiditas penopang dikedepankan sebagai andalan. Itu ditambah komitmen untuk memastikan kemudahan berinvestasi di Tanah Air.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan kondisi makroekonomi dan strategi fiskal Indonesia yang tangguh menutup pertumbuhan tahun 2025 dengan pertumbuhan 5,11%/ Capaian ini jadi yang tertinggi kedua di antara negara-negara G-20 sesudah India. Penjelasan tersebut diterima dengan baik dan memberikan kepastian komitmen pemerintah menjaga stabilitas dan defisit fiskal sesuai perundang-undangan yang berlaku.
"Mereka berniat melakukan investasi di Indonesia, jadi beberapa penjelasan diberikan ke mereka untuk memastikan keraguan mereka terhadap Indonesia bisa di-clear-kan. Agar mereka tidak ragu, karena selama ini hanya mendengar noise bahwa fiskal kita bermasalah. Kita sudah pastikan bahwa itu tidak benar," tegasnya, Kamis (16/4/2026).
Dengan kebijaksanaan fiskal yang dapat diterima dan meyakinkan para investor tersebut, Bendahara Negara juga menerima masukan agar pemerintah Indonesia memperbaiki komunikasi, mengingat fondasi makroekonomi RI dianggap sudah sangat baik dan menjanjikan. Para investor berpandangan lembaga-lembaga rating terlalu dini melakukan perubahan outlook dan peringkat terhadap Indonesia dengan data yang belum terlalu lengkap.
"Kita akan terus pastikan ekonomi tumbuh sesuai target yang kita sebutkan. Kalau Indonesia bisa tumbuh 5,5 persen di triwulan I dan pada triwulan II tetap kuat, ini akan serta-merta membuat mereka lebih yakin untuk memperbesar investasinya di Indonesia. Jadi kita fokus memastikan kebijakan kita benar dan implementasinya sesuai desain yang kita buat," ujar Purbaya.
Semua itu disampaikan dalam pertemuan antara pemerintah dengan investor global seperti Goldman Sachs, Fidelity Investments, dan BlackRock.
Pertemuan dengan lembaga keuangan dunia
Selain menemui para investor global tersebut, pemerintah juga melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral dengan Direktur Pelaksana International Monetary Fund Kristalina Georgieva dan pejabat teras Bank Dunia, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings.
Dalam pertemuan dengan Menkeu tersebut, Georgieva menyoroti bahwa ketidakpastian global masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, antara lain dipicu ketegangan geopolitik dan dinamika harga energi. Menanggapi perhatian tersebut, Purbaya menegaskan Indonesia memiliki ketahanan fiskal yang teruji dan cadangan likuiditas memadai.
"IMF tidak memiliki otoritas untuk mengurangi ketidakpastian global, tetapi dapat menyediakan bagi negara yang membutuhkan. Indonesia tidak termasuk, karena kondisi fiskal kita kuat dengan bantalan Saldo Anggaran Lebih tersimpan di BI sekitar Rp420 triliun," cetus Purbaya.
Selain menunjukkan antusiasme terkait fundamental ekonomi dan kemampuan Indonesia tumbuh lebih cepat dengan anggaran yang tetap terkendali, para investor tersebut juga menunjukkan ketertarikan pada instrumen sektor keuangan, baik fixed income maupun ekuitas. Ketertarikan ini berpotensi mendorong aliran masuk modal yang diharapkan mampu memulihkan nilai tukar rupiah.
"Ini sebagian besar merupakan investasi portofolio, bukan FDI. Namun, kami optimistis dalam waktu dekat aliran dana tersebut akan masuk dan turut mendorong penguatan pasar modal Indonesia," ucap Purbaya.
Selain itu, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) juga mengikuti International Monetary and Financial (IMFC) atau biasa juga disebut Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund dan World Bank (IMF–World Bank). Adapun Indonesia diwakili Purbaya beserta jajarannya dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan jajarannya di Washington D.C., Amerika Serikat pada 16 April - 17 April 2026.
Di tengah ketidakpastian yang semakin kompleks, Perry menegaskan komitmen BI menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Komitmen ini dilakukan melalui pengelolaan nilai tukar yang fleksibel namun terukur, penguatan instrumen moneter untuk menjaga daya tarik aset domestik, serta pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar tetap mendukung pertumbuhan.
Selain itu, sinergi erat dengan Pemerintah dilakukan dalam menjaga disiplin fiskal, termasuk komitmen mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB dan realokasi belanja ke sektor produktif, turut memperkuat kredibilitas kebijakan nasional.
Dalam jangka menengah, Indonesia terus mendorong arah transformasi struktural menuju sektor ekonomi yang bernilai tambah lebih tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan sektor berbasis teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Belanja ekspansif, narasi dipertegas
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko menilai pernyataan Menteri Keuangan tentang kredibilitas fiskal sejatinya menunjukkan keyakinan pada prospek pertumbuhan yang telah ditetapkan.
Ia merujuk pada belanja negara yang ekspansif pada triwulan I-2026 menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong pergerakan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga disiplin fiskal sesuai dengan koridor yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
“Perkembangan yang terjadi saat ini memberikan sinyal positif. Nelanja pemerintah naik, penerimaan negara juga tumbuh tinggi, sehingga gairah pergerakan ekonomi memberikan harapan baik ke depan,” ujarnya.
Hingga 31 Maret 2026, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara triwulan I-2026 mencapai Rp574,9 triliun, naik 10,5 persen Year on Year. Penopang utama capaian ini adalah penerimaan pajak yang tumbuh 20,7 persen, menjadi Rp394,8 triliun. "Pencapaian ini memberikan ruang fiskal yang lebih sehat untuk menopang belanja yang meningkat," kata Christiantoko.
Sementara pada sisi belanja negara, serapan anggaran mencapai Rp815,0 triliun atau meningkat 31,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Capaian ini telah berhasil melampaui target belanja triwulan pertama senilai Rp809 triliun.
Baca juga:
Chris Wibisana
Meski meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, menurut Christiantoko, defisit APBN sebesar 0,93 persen pada triwulan I-2026 ini masih dalam batas wajar. "Jika dicermati secara utuh, angka tersebut justru mencerminkan strategi fiskal yang terukur," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mengakselerasi belanja negara sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Defisit berada dalam kendali pemerintah, bukan sesuatu yang terjadi di luar kontrol.
Realisasi belanja negara pada periode Januari-Maret telah mencapai 21,2 persen dari target. Sementara rata-rata realisasi belanja negara pada triwulan I di tahun-tahun sebelumnya hanya sekitar 17 persen. Dari sisi nominal pun penyerapan anggaran naik sampai 31,4 persen.
"Belanja yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya upaya ekspansif yang memang diperlukan, terutama di awal tahun, untuk menjaga momentum pemulihan dan memperkuat daya dorong ekonomi domestik," papar Christiantoko.
Meski investor global memberikan sambutan positif, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan bahwa kredibilitas fiskal yang telah disorot Fitch maupun Moody’s merupakan indikator meningkatnya ketidakpastian kebijakan, menurunnya konsistensi bauran kebijakan, serta melemahnya keterbacaan proses pengambilan keputusan.
"APBN Kita per akhir Maret 2026 menunjukkan defisit sudah mencapai Rp240,1 triliun, dengan belanja tumbuh jauh lebih cepat daripada pendapatan. Pada saat yang sama, realisasi subsidi dan kompensasi sudah mencapai Rp51,5 triliun dan sangat sensitif terhadap harga minyak, nilai tukar, dan volume konsumsi energi," urai Josua saat dihubungi, Jumat (17/4/2026).
Lembaga pemeringkat Fitch memperkirakan defisit 2026 berada di 2,9% dari PDB, di atas target pemerintah 2,7%, sementara rasio pendapatan pemerintah dinilai masih lemah. "Artinya, yang perlu dicermati ke depan bukan hanya apakah defisit masih di bawah 3%, tetapi apakah kualitas penerimaan cukup kuat, belanja makin produktif, dan risiko kewajiban terselubung dari kebijakan di luar anggaran dapat dikendalikan," imbuhnya.
Dalam situasi ini, Josua mengingatkan isu utama bukan lagi siapa yang memiliki kontrol atas otoritas fiskal, melainkan apakah kerangka pengawasan menjadi lebih kredibel, lebih cepat, dan lebih bisa diprediksi oleh pasar. Prediktabilitas kebijakan yang dilaksanakan secara konsisten tersebut akan membentuk kepercayaan investor terhadap narasi resiliensi ekonomi domestik.
"Selama kredibilitas kebijakan terjaga, fiskal tetap selektif, arus modal dapat dikelola, rupiah distabilkan, dan intermediasi tetap hidup, kegiatan ekonomi normal masih bisa berjalan. Namun, jika masih mengandalkan asumsi pasar akan tenang dengan sendirinya, risiko bukan hanya volatilitas jangka pendek, melainkan erosi kepercayaan yang pelan tetapi mahal biayanya," tegas Josua.
