Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyepakati kerjasama di beberapa bidang mulai dari pengadaan alat utama sistem persenjataan hingga ekonomi.
Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian diplomasi Eropa Indonesia setelah kunjungan sebelumnya ke Rusia, sekaligus menandai upaya pemerintah memperdalam kemitraan strategis dengan negara utama di kawasan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas sejumlah bidang prioritas yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap penguatan hubungan ekonomi dan strategis kedua negara.
Fokus kerja sama mencakup pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan industri pertahanan, transisi energi, pengembangan energi baru terbarukan, infrastruktur, transportasi, pendidikan, hingga ekonomi kreatif.
“Termasuk pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan, transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan, infrastruktur dan transportasi, hingga pendidikan dan ekonomi kreatif,” dikutip dari akun Instagram resmi @prabowo, seperti dinukil dari keterangan pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Tria Dianti
Pertemuan ini berlangsung di tengah dorongan Indonesia untuk memperluas mitra strategis di Eropa, tidak hanya dalam konteks pertahanan, tetapi juga sektor ekonomi bernilai tambah. Pemerintah menilai Prancis memiliki posisi penting sebagai pintu masuk kolaborasi yang lebih luas di kawasan tersebut.
“Sebagai salah satu mitra penting di kawasan Eropa, Indonesia terus mendorong kerja sama berkelanjutan dengan Prancis guna membuka peluang kolaborasi baru yang semakin konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara,” ungkap Bakom.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan pertemuan empat mata antara kedua kepala negara berlangsung dalam suasana hangat dan produktif selama lebih dari dua jam.
“Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama di berbagai sektor, antara lain energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang,” jelas Seskab tanpa menjelaskan berapa nilai yang disepakati dan pihak yang menjalin kerjasama.
Kunjungan ke Paris merupakan kelanjutan langsung dari agenda diplomasi Presiden Prabowo di Rusia. Sebelumnya, ia melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, yang membahas kerja sama strategis di bidang energi dan geopolitik.
Lawatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan yang dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap global, khususnya di tengah dinamika geopolitik dan kebutuhan diversifikasi mitra ekonomi.
Diplomasi energi
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu ancaman gangguan pasokan energi global mendorong lembaga kajian Prasasti menekankan pentingnya penguatan diplomasi energi Indonesia sebagai respons strategis menjaga ketahanan nasional.
Sikap ini disampaikan menyusul kebijakan Amerika Serikat yang memblokade akses pelabuhan Iran pada 13 April 2026, yang berpotensi mengganggu hingga 20 juta barel per hari pasokan minyak dunia dan memicu lonjakan harga hingga di atas USD100 per barel.
Board of Experts Prasasti, Arcandra Tahar, menyatakan dinamika tersebut menunjukkan bahwa akses energi global kini semakin ditentukan oleh faktor geopolitik. Ia menilai, dalam situasi ini, diplomasi energi menjadi instrumen utama yang harus dioptimalkan pemerintah Indonesia.
“Melalui hubungan antar pemerintah, Indonesia dapat membangun aliansi politik tingkat tinggi yang memungkinkan akses langsung terhadap aset energi di berbagai negara,” ujar Arcandra dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, kawasan Timur Tengah tetap menjadi salah satu pusat energi global yang sangat bergantung pada stabilitas politik dan hubungan antarnegara.
Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat posisi diplomatiknya untuk membuka peluang kerja sama sekaligus memastikan kepastian akses terhadap sumber energi strategis.
Ketegangan yang terjadi juga kembali menyoroti peran vital Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi dunia. Sekitar 20 persen perdagangan minyak global melintasi jalur tersebut, sehingga setiap gangguan keamanan di kawasan itu berpotensi memicu ketidakpastian pasokan dan volatilitas harga energi internasional.
Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menekankan bahwa penguatan ketahanan energi nasional harus dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Menurutnya, strategi jangka panjang mencakup pengurangan ketergantungan terhadap jalur distribusi berisiko tinggi serta pengembangan sumber energi dalam negeri.
“Pendekatan bertahap ini penting agar kebijakan energi tidak hanya responsif terhadap tekanan jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang,” ujarnya.
Tantangan birokrasi
Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Rahma Gafmi, menilai kerja sama lintas sektor antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berpotensi mendorong investasi dan transformasi industri nasional, namun menghadapi tantangan fiskal dan birokrasi yang dapat menghambat realisasi proyek.
Rahma melihat hubungan Indonesia–Prancis tidak lagi sebatas transaksi perdagangan, melainkan mengarah pada kemitraan strategis berbasis industrialisasi dan teknologi tinggi.
“Kerja sama strategis antara Prabowo Subianto dan Emmanuel Macron mencerminkan pergeseran diplomasi ekonomi Indonesia yang semakin multipolar dan berorientasi pada nilai tambah tinggi. Hubungan ini tidak lagi sekadar transaksi dagang komersial biasa, melainkan aliansi yang menyasar kemandirian industri,” jelas Rahma kepada SUAR.
Menurut dia, investasi di sektor pertahanan menjadi salah satu contoh konkret perubahan pendekatan tersebut. Pengadaan alutsista seperti jet tempur Rafale dan kapal selam Scorpène dinilai tidak hanya berdampak pada belanja negara, tetapi juga membuka peluang pembangunan industri domestik melalui skema alih teknologi.
“Walaupun kerja sama dengan Dassault Aviation dan Naval Group mewajibkan adanya Transfer of Technology ke PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT PAL. Ini menciptakan ekosistem industri manufaktur kelas berat di dalam negeri. Tentunya banyak menguras Anggaran di APBN,” kata Rahma.
Rahma menambahkan, pembangunan fasilitas pemeliharaan dalam negeri berpotensi menghemat devisa dalam jangka panjang dan membuka peluang Indonesia menjadi pusat perawatan alutsista di kawasan. Namun, ia mempertanyakan urgensi pembiayaan di tengah keterbatasan fiskal.
“Namun apakah hal ini urgent saat kita mempunyai kendala keterbatasan anggaran. Di mana anggaran kita semakin cekak,” ungkapnya.
Di luar sektor pertahanan, Rahma menilai kerja sama dengan Prancis juga membuka ruang percepatan investasi energi hijau. Perusahaan seperti TotalEnergies dan dukungan lembaga pembiayaan Prancis dinilai dapat mempercepat proyek energi terbarukan di Indonesia.
“Maka kerja sama ini bisa mempercepat proyek energi terbarukan surya, angin, dan panas bumi. Dampaknya adalah kepastian pasokan energi untuk industri tanpa menambah beban emisi karbon,” jelas Rahma.
Ia menambahkan bahwa aspek ini penting untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia di tengah kebijakan tarif karbon Uni Eropa.
Selain itu, kerja sama juga dinilai relevan dengan penguatan rantai pasok kendaraan listrik melalui hilirisasi nikel, serta pengembangan ekonomi digital dan kreatif.
Rahma menyebut visi Prancis sebagai startup nation dapat selaras dengan agenda digitalisasi Indonesia dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Meski demikian, ia menekankan sejumlah hambatan struktural yang berpotensi mengganggu realisasi investasi.
“Hambatan terbesar sering kali bukan pada niat politik, melainkan pada detail teknis dan birokrasi,” bebernya.
Ia juga menyoroti ketatnya standar lingkungan Uni Eropa serta dinamika geopolitik global yang dapat memengaruhi arah kerja sama.
Dari sisi investasi, Rahma menyebut potensi arus modal asing dari Prancis akan sangat bergantung pada keseriusan tindak lanjut proyek.
“Jika memang ini ada follow up dan serius bukan hanya PHP, potensi pendorong foreign direct investment (FDI) dari Prancis ke Indonesia berada pada level yang sangat strategis,” tutur Rahma.
Tria Dianti
Lebih lanjut, ia menilai kondisi ekonomi domestik Prancis juga menjadi faktor penentu. Tekanan fiskal dan ketidakpastian global berpotensi membatasi dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan Prancis.
“Jika ekonomi Prancis melambat, kemampuan pemerintah mereka untuk menjamin pembiayaan ekspor atau dukungan asuransi proyek bisa terbatas,” ucapnya.
Rahma menyinggung bahwa agar kerja sama ini memberikan nilai tambah bagi industri dalam negeri, maka pemerintah perlu merancang skema berbasis penguasaan teknologi.
“Untuk memastikan kerja sama ini tidak sekadar menjadi ‘pembelian barang’ tetapi benar-benar menjadi lompatan bagi industri nasional, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan hilirisasi teknologi,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya skema offset, penguatan rantai pasok lokal, serta akses terhadap pengembangan teknologi agar Indonesia tidak bergantung pada pihak asing.
