Sejumlah pakar menilai langkah diplomatik terbaru pemerintah Indonesia yang menyambangi Rusia dan Prancis menggambarkan strategi hedging atau mengelola risiko dampak ketidakpastian global untuk menyeimbangkan dominasi pengaruh Amerika Serikat (AS).
Selain penguatan posisi geopolitik, kunjungan ini juga disinyalir akan membawa agenda krusial terkait pengamanan pasokan energi nasional.
Peneliti Hubungan Internasional dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Muhammad Waffa Kharisma, mengamati bahwa rangkaian kunjungan ini memiliki pembagian fokus yang spesifik antara kepentingan ekonomi dan pertahanan. Menurutnya, pertemuan di Rusia cenderung bersifat konsultasi geopolitik terkait krisis energi global.
"Bisa dikatakan sebagai perilaku yang menggambarkan hedging. Visit yang satu mungkin akan lebih kepada ekonomi, yang satu kepada pertahanan. Kunjungan ke Rusia adalah untuk tukar pendapat dengan Presiden Putin, sekaligus mendiskusikan krisis ketersediaan energi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah," ujar Waffa kepada SUAR melalui sambungan telepon di Jakarta, Selasa (14/4).
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tengah berada di Paris, Prancis. Kedatangan Prabowo di ibu kota fesyen dunia itu merupakan kelanjutan dari rangkaian diplomasi strategis Indonesia di Eropa, setelah sebelumnya melaksanakan pertemuan bilateral intensif dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Istana Kremlin, Moskow.
Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Élysée. Pertemuan tersebut akan membahas peningkatan kerja sama strategis kedua negara di berbagai sektor prioritas.
Indonesia dan Prancis selama ini telah menjalin kerja sama erat di berbagai bidang, antara lain pertahanan, termasuk pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan; energi dan transisi energi, khususnya pengembangan energi baru terbarukan; serta infrastruktur dan transportasi.
Selain itu, kerja sama juga mencakup bidang pendidikan dan riset, ekonomi kreatif, serta penanganan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Prancis juga menjadi salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Eropa dalam mendorong investasi dan perdagangan.
Kunjungan ini berlangsung di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Selain berkonsultasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa kunjungannya ke Rusia untuk penguatan kerja sama di bidang energi dan ekonomi.
Berbagai kerjasama disepakati mulai dari energi, antariksa, pertanian, industri, dan farmasi. Bahkan, Indonesia dan Rusia serius untuk bekerja sama di bidang militer, yakni di sektor pendidikan untuk personel.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga sekaligus Co-Founder Nusantara Policy Lab, Probo Darono Yakti, menilai langkah tersebut menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang tidak berpihak pada kekuatan manapun (non-blok).
“Berkaitan dengan kunjungan Presiden ke Rusia dan Prancis secara berturut-turut, ini merupakan satu sinyal politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dari Presiden Indonesia,” ucap Probo kepada SUAR, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan, pendekatan yang diambil pemerintah sejalan dengan strategi hedging yakni menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan besar untuk meminimalkan risiko ketergantungan sekaligus memaksimalkan fleksibilitas kebijakan luar negeri.
Daya tawar
Pakar Hubungan Internasional dari Griffith University, Rizky Ihsan, menilai Presiden tengah proaktif membentuk citra Indonesia sebagai aktor independen di hadapan kekuatan besar dunia seperti China, Rusia, Prancis, dan AS.
Rizky mencatat kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rombongan ke Rusia menjadi indikasi kuat adanya upaya mengamankan jalur pasokan energi di tengah ketidakpastian konflik Iran-Israel.
"Fakta bahwa pembahasan perjanjian Air Defense dengan AS bocor sebelum Presiden bertolak ke Moskow adalah hal menarik. Seolah ingin mengirim pesan bahwa Indonesia memiliki leverage (daya tawar) ke semua arah," ungkap Rizky.
Lebih lanjut, Rizky menilai langkah ini mempertegas doktrin politik bebas aktif versi Prabowo Subianto agar tidak terlihat condong ke blok Barat. Strategi ini sekaligus menjadi sinyal bagi Beijing bahwa Indonesia tidak terafiliasi dengan blok anti-China bentukan AS.
Namun, Rizky memberikan catatan kritis mengenai ketahanan strategi ini di masa depan. Menurutnya, posisi Indonesia akan diuji jika kondisi global semakin terpolarisasi.
"Pertanyaannya, sampai kapan ini bertahan? Strategi ini bisa mulai retak jika situasi memaksa Indonesia untuk memilih kubu, misalnya jika perang di Timur Tengah semakin berlarut atau jika perjanjian sensitif seperti overflight dengan AS benar-benar disepakati," katanya.
Sementara Probo dari Unair menganggap kunjungan ke Prancis bisa dikaitkan dengan upaya diversifikasi kerja sama pertahanan, termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Prancis sebagai salah satu kekuatan industri pertahanan Eropa dinilai menawarkan skema kerja sama yang lebih fleksibel, termasuk peluang transfer of technology.
“Kerja sama pertahanan dengan Prancis termasuk di situ pengadaan alutsista, kita lihat sebagai diversifikasi sumber persenjataan,” ujar Probo.
Pandangan serupa disampaikan Dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad. Ia menilai kunjungan Presiden ke sejumlah negara merupakan bagian dari strategi diversifikasi hubungan internasional sekaligus penguatan kapasitas pertahanan nasional.
“Saya membaca ini sebagai upaya untuk melakukan diversifikasi, baik dalam konteks politik internasional, maupun dalam konteks pengembangan kapasitas pertahanan nasional,” ujar Shofwan kepada SUAR.

Impor minyak dari Rusia?
Dalam sektor energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah Indonesia membuka keran kerja sama energi dengan Rusia, termasuk potensi impor minyak, pengembangan kilang, hingga transfer teknologi, sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional.
Langkah ini diambil di tengah kebutuhan pemerintah untuk memastikan ketersediaan energi dalam negeri sekaligus memperluas sumber pasokan. Selain aspek perdagangan minyak, kerja sama juga diarahkan untuk mendorong investasi di sektor hilir migas dan penguatan infrastruktur energi.
“Kunjungan ini jadi momentum penting untuk memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga dan memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam jangka panjang, Indonesia turut membuka peluang kolaborasi di sektor energi bersih. Sebagai upaya yang diarahkan untuk mendukung diversifikasi energi,” kata Bahlil di istana Kremlin dinukil dari siaran pers Kementerian ESDM.
Dalam keterangan resmi tersebut, pemerintah juga menggarisbawahi ruang lingkup kerja sama yang mencakup berbagai lini strategis di sektor energi.
“Langkah ini mencakup pengembangan kilang minyak, penguatan perdagangan minyak, serta peningkatan pemanfaatan teknologi energi,” ujar Bahlil.
Meski demikian, Bahlil tidak merinci skema teknis maupun nilai potensi kerja sama yang tengah dijajaki dengan Rusia. Ia juga belum memberikan kepastian terkait realisasi impor minyak dari negara tersebut, termasuk mekanisme pengadaan maupun waktu implementasi.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menyebut wacana impor minyak dari Rusia tersebut layak dipertimbangkan di tengah ketidakpastian pasokan global, terutama terkait dinamika di kawasan Selat Hormuz.
“Kalau secara idealnya harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan karena kita lihat bahwa Rusia itu merupakan bagian dari BRICS dan kemudian merupakan bagian dari OPEC Plus,” ujar Yayan saat dihubungi, Selasa (14/4/2026).
Yayan menyebut bahwa impor dari Rusia dinilai dapat meningkatkan ketahanan energi nasional, khususnya ketika terjadi gangguan distribusi di jalur strategis seperti Selat Hormuz,
“Jadi kalau hubungan kita dengan Rusia, memperoleh minyak dari Rusia itu sangat dimungkinkan dan juga akan memberikan ketahanan energi yang lebih baik,” katanya seraya menambahkan kalau harga minyak Rusia memiliki daya tarik tersendiri karena dikenal lebih mudah dibandingkan harga acuan global seperti Brent.