Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan Asia Pasifik melambat dari 5,4% menjadi 5,1% pada 2026 maupun 2027 akibat konflik di Timur Tengah dan berlanjutnya ketidakpastian perdagangan. Perlambatan ini diikuti inflasi regional yang diproyeksikan naik menjadi 3,6% pada 2026 dan 3,4% pada 2027, dari sebelumnya 3,0% tahun lalu.
Kepala Ekonom ADB Albert Park menyatakan, prakiraan mutakhir ini didasarkan pada sejumlah asumsi yang telah difinalisasi pada 10 Maret dalam kondisi ketidakpastian tinggi dan proyeksi skenario stabilisasi dini terkait konflik di Timur Tengah. Berdasarkan kedua titik tolak tersebut, disrupsi yang terjadi saat ini dapat lebih persisten dan berjangka panjang.
“Konflik berkepanjangan di Timur Tengah merupakan risiko terbesar terhadap proyeksi kawasan ini karena menyebabkan lonjakan harga energi dan pangan untuk waktu lebih lama, sekaligus kondisi keuangan yang lebih ketat. Pemerintah berbagai negara perlu menempuh kebijakan makroekonomi tepat untuk menjaga pertumbuhan, menahan inflasi, dan melindungi rumah tangga rentan,” jelas Albert dalam pernyataan tertulis, Jumat (10/4/2026).
Meski demikian, Park memastikan Asia Pasifik saat ini menghadapi lingkungan global yang penuh tantangan dan ketidakpastian dalam posisi yang relatif kuat, mengingat permintaan domestik yang masih bagus, pasar tenaga kerja yang stabil, dan pengeluaran infrastruktur publik yang lebih tinggi sehingga menopang ketangguhan di tingkat nasional maupun regional.
Mengacu laporan Asian Development Outlook (ADO) edisi April 2026, terdapat sejumlah skenario alternatif yang memproyeksikan dampak konflik berkepanjangan dan eskalasi di Timur Tengah terhadap kegiatan ekonomi melalui beberapa jalur, di antaranya kenaikan harga, gangguan pengapalan, dan volatilitas keuangan. Harga minyak diproyeksikan akan tetap tinggi dalam waktu dekat, tetapi secara bertahap dapat kembali menurun jika ketegangan geopolitik mereda
Park memprakirakan sebagian besar perekonomian negara berkembang di Asia Pasifik mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan di tahun ini dan tahun depan, meski pengeluaran rumah tangga masih tangguh dan permintaan barang yang berkaitan dengan kecerdasan buatan masih solid.
"Pertumbuhan Tiongkok diproyeksikan menurun dari 5% tahun lalu ke 4,6% tahun ini dan 4,5% tahun depan karena masih berlanjutnya penurunan pasar properti dan melambatnya ekspor yang menahan laju ekonomi. Di India, pertumbuhan diprakirakan melambat menjadi 6,9% tahun ini dari 7,6% tahun lalu, sebelum naik kembali 7,3% tahun depan, berkat tangguhnya topangan dari konsumsi domestik," imbuhnya.
Respons adaptif
Meski peluang perlambatan ekonomi akibat disrupsi geopolitik semakin mendekat, Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia James T. Riady menuntut dunia usaha untuk lebih adaptif, terlebih ketika dinamika ke depan semakin tidak menentu.
"Kita selalu akan menghadapi gejolak-gejolak yang makin hari makin lebih sering. Ini sudah menjadi suatu new normal, sebuah kenormalan baru. Jadi kita harus belajar bagaimana pintar untuk merespons dan pintar untuk menyesuaikan diri dengan situasi global yang ada," ucap James di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Di tengah tantangan jangka pendek seperti yang dijelaskan ADB, James menilai prospek Indonesia dalam jangka menengah dan panjang tetap kuat, terutama dalam konteks pergeseran pusat ekonomi global dari Atlantik ke kawasan Indo-Pasifik. Posisi geografis Indonesia tetap menjadi keunggulan bernilai strategis dalam perdagangan internasional.
"Pasifik berarti mencakup Amerika Serikat, Tiongkok, dan Indonesia. Bentangan geografis kita dari Barat sampai Timur itu sekitar 7 jam jika ditempuh dengan pesawat terbang, jadi perdagangan internasional banyak yang harus melalui Indonesia untuk mencapai tujuan pengiriman mereka," tambahnya.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Saat ini, James menilai, langkah-langkah pemerintah untuk menstabilkan situasi dan meredam gejolak sudah cukup tepat. Namun, yang juga harus dilakukan dunia usaha adalah meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dinamika global yang terus berkembang. Ini menjadi syarat bagi dunia usaha tidak hanya sintas (survive), tetapi juga terus tumbuh dan berkontribusi bagi perekonomian.
"Satu hal yang penting adalah kemampuan perusahaan-perusahaan Indonesia merespons situasi global yang terus berkembang secara dinamis. Inflasi dan kenaikan suku bunga itu sudah pasti dan sulit untuk suku bunga menjadi lebih rendah lagi. Karena itu, pasar domestik dan konsumsi domestik harus dikembangkan," tegas James.
Melalui program-program pemerintah yang memacu konsumsi tinggi, termasuk program tiga juta rumah dan peningkatan pariwisata, James mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan konsumsi dan perputaran ekonomi dalam negeri yang berperan sebagai penahan terhadap perlambatan ekonomi global dan mengamankan target pertumbuhan yang telah ditetapkan.
Semua rencana siap
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan transmisi dampak Perang AS-Israel dan Iran akan dialami Indonesia melalui jalur harga minyak, harga gas, dan harga komoditas. Namun, Airlangga menegaskan, antisipasi dampak ini terhadap konsumsii domestik telah dipersiapkan pemerintah untuk mengamankan target pertumbuhan.
"Saya sudah sampaikan dalam sidang kabinet bahwa konsumsi domestik kita masih kuat 54% PDB dan Mandiri Spending Index juga sudah mencapai 360,7. Kalau kita lihat pasar dan mall ramai, ada diskon juga dari acara Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang jalan terus, sehingga daya beli masyarakat terlihat dan terasa baik," jelas Airlangga dalam taklimat di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Airlangga memastikan APBN akan tetap bekerja sebagai shock absorber dan akselerator perekonomian melalui bantuan pangan Rp11,92 triliun, subsidi dan kompensasi BBM. Secara makro, walaupun dalam situasi krisis, fondasi ekonomi RI tetap kuat dan solid dengan realisasi APBN mencapai Rp815 triliun.
"Ini capaian luar biasa karena dicapai di Q1 2026, biasanya tidak setinggi ini. Defisit anggaran terjaga, dan dengan angka-angka ini, kami optimis pertumbuhan Q1 angkanya bisa lebih tinggi dari Q4 Desember tahun lalu, dan bisa mencaoai sekitar 5,5%," cetusnya.
Sesuai arahan Kepala Negara terkait dampak perang, pemerintah telah mengamankan ketersediaan BBM dan mengambil langkah penghematan, menetapkan kebijakan WFH 1 hari sepekan, efisiensi anggaran kementerian/lembaga, mendorong pemerintahan berbasis elektronik, memastikan defisit tidak meningkat, dan mengupayakan kondisi fiskal ideal balance budget.
"Kita menjaga defisit 3% dan sudah ada rapat koordinasi untuk tindak lanjut sidang paripurna kemarin. Kementerian dengan anggaran besar sudah menghitung yang bisa diefisienkan. Angkanya belum final karena yang memutuskan Presiden. Beberapa menteri dan lembaga besar sekarang sudah mempersiapkan apa saja yang bisa diefisienkan," tutupnya.
