Tak selalu menjadi tantangan, fragmentasi geoekonomi berpeluang menjadi kesempatan untuk menguji kekompakan dan kualitas institusi ASEAN dalam menjaga sentralitas regional Asia Tenggara. Dalam tarik-menarik ketegangan antara tiga negara adidaya, strategi regional dapat lebih efektif daripada strategi penyelesaian masalah bilateral selama ini.
Pendiri dan Direktur Thailand Development Research Institute Narongchai Akrasanee menilai, fragmentasi geoekonomi yang terjadi saat ini menjadi gambaran dunia yang tertatih-tatih merespons perubahan watak Amerika Serikat selama 25 tahun terakhir.
Dari negara adidaya yang mempromosikan demokrasi liberal, kapitalisme pasar, dan rules-based order, perilaku AS yang mendorong proteksionisme dan mengintervensi negara berdaulat lain telah menghancurkan tatanan dunia yang dipromosikan hampir setengah abad di era Perang Dingin melalui berbagai institusi dan program berbiaya besar.
“Dalam perubahan itu, AS sejatinya tetap memanfaatkan intuisi dasar manusia yang menyukai uang, takut peluru, dan menjunjung ideologi abstrak. Cara kerja psikologis ini berhasil mendorong Asia Timur ikut serta dalam sejumlah institusi yang mereka prakarsai, seperti AFTA, APEC, CP-TPP, dan RCEP,” jelas Akrasanee dalam seminar “Reconfiguration of Global Economic Order” di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menteri Perdagangan Negeri Gajah Putih periode 1992-1996 itu melansir tiga kejadian yang menjustifikasi perubahan AS menjadi seperti saat ini.
- Serangan 11 September 2001 ke Menara World Trade Center New York yang menggoyahkan keyakinan AS tentang kapasitas pertahanannya sendiri, dan meninjau kembali kekuatannya;
- Pertemuan menteri luar negeri Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok di sela Sidang Majelis Umum PBB 2006 yang menjadi pertemuan perdana aliansi geopolitik pasca-Perang Dingin. Untuk pertama kalinya, AS menyaksikan satu kekuatan lain tumbuh di luar sepengetahuannya;
- Krisis Finansial Global 2008 yang membuat AS terpaksa “mengemis” kepada negara-negara lain, termasuk negara yang beberapa dekade sebelumnya pernah menerima bantuan atau donor dari AS
“Ketiga peristiwa tersebut menyebabkan AS menyadari bahwa ada sesuatu yang salah: tatanan global yang mereka bangun membuat mereka ‘lemah’. Dalam situasi ini, masuklah Donald Trump yang menjual ‘make America great again’, tepat ketika Amerika merasa dikalahkan, kota-kota industri mati, dan kepemimpinan internasional mereka mundur,” imbuhnya.
Diperparah dengan defisit neraca perdagangan, rivalitas teknologi yang melaju, dan keadaan tertinggal dalam akses terhadap rantai pasok mineral kritis dunia, perilaku AS menjadi manifestasi negara yang berusaha mengejar ketertinggalan, meski dilakukan dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
Asia Tenggara, Akrasanee menegaskan, dapat menaksir masa depan perimbangan kekuatan global yang terkonsentrasi pada AS, Tiongkok, dan Rusia dari dua variabel, yakni sejauh mana masing-masing negara berusaha menghindari ‘Jebakan Thucydides’ berupa ambisi menjadi negara nomor satu; dan kemungkinan dua dari tiga negara bersekutu melawan yang lain.
“Kepentingan AS adalah merombak tatanan yang merugikan mereka selama ini. Kepentingan Tiongkok adalah mencapai supremasi teknologi, digital, dan bioteknologi. Kepentingan Rusia adalah menahan pengaruh NATO. Ketiganya membawa kita pada dunia yang semakin transaksional dan institusi internasional yang melemah,” tegas Akrasanee.
Menghadapi keadaan tersebut, ia mengingatkan agar Asia Tenggara jangan terlalu lama termangu. Alih-alih mengambil gestur “memilih”, Asia Tenggara dapat menggandeng Tiongkok untuk mendorong industri digitalnya; bekerja sama dengan Rusia untuk meningkatkan keamanan energi; dan menjadi bagian dari rantai pasok baru yang kini berkembang.
“Menggalang kerja sama elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan, masuk dalam rantai pasok Tiongkok, serta ikut serta dalam kemajuan ekonomi India berpotensi menjadi strategi Asia Tenggara meminimalkan kerugian dan mempertahankan tatanan global ketika AS di bawah Trump kini merusak dan meninggalkan tatanan itu,” tandas Akrasanee.
Keluar trilema, masuk dilema
Menanggapi pemaparan Akrasanee, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Poppy Sulistyaning Winanti mempertegas bahwa dunia saat ini memiliki karakter multi-domain rivalry yang dicirikan kelumpuhan multilateralisme, erosi rules-based norms, dan perubahan cara negara-negara bergaul satu sama lain.
Namun, merespons kejadian tersebut, Poppy menggarisbawahi lahirnya institusi-institusi minilateral seperti QUAD dan CP-TPP, bersamaan dengan kebangkitan negara-negara Selatan Bumi (Global South). Keserupaan keduanya bertumpu pada keengganan tersisih dari mandala para adidaya, serta berideologi pragmatis.
“Institusi baru ini terbentuk karena kepentingan memperoleh imbal hasil langsung di sektor yang spesifik bagi kepentingan nasional mereka, alih-alih persamaan nilai politik. Akibatnya, dari ‘trilema politik’, hiperglobalisasi justru mendorong negara mengalami ‘dilema geopolitik’,” ujar Poppy.
Ia menjelaskan, jika sebelumnya sebuah negara hanya dapat mencapai dua dari tiga tujuan bersamaan antara: kedaulatan, demokrasi, dan integrasi ekonomi, maka kini sebuah negara juga harus memilih antara otonomi nasional dan aliansi geopolitik. Tidak mudah, tetapi keharusan untuk mengambil sikap akan menentukan karakter politik internasional ke depan.
Berbagi pandangan dengan Poppy, Pengajar Australian National University Arianto Patunru menegaskan tantangan Asia Tenggara saat ini adalah menjaga keterbukaan, sambil membangun resiliensi dan kapabilitas produktifnya. Kuncinya adalah menemukan formulasi kebijakan yang tepat ketika perdagangan, teknologi, energi, dan investasi kian berdimensi politik.
“Asia Tenggara tidak bisa memilih Washington atau Beijing, tetapi harus tetap menjaga ruang kebijakan dengan tetap terintegrasi rantai pasok global dan jaringan produksi regional. Karena itu, otonomi strategis harus menjadi proyek kawasan, bukan tugas negara yang mengusahakannya sendiri-sendiri,” kata Arianto.
Dalam ikhtiar menggalang otonomi strategis kawasan itu, Indonesia memiliki tunjangan geoekonomi lebih dari negara lain dengan kepemilikan cadangan mineral kritis yang kaya, target hilirisasi yang ambisius, dan kemampuannya menciptakan daya tawar di antara perusahaan swasta maupun pemerintahan berbagai negara
Dengan kedudukan Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN, usaha meredam risiko ekonomi ke depan dapat dimulai dengan kiat mendorong agar negara-negara Asia Tenggara memanfaatkan platform institusi, alih-alih bernegosiasi secara bilateral, dalam menghadapi kebijakan tarif AS.
“Diversifikasi nasional tanpa integrasi regional akan menciptakan kehancuran regional. Tanpa kekompakan kawasan, Asia Tenggara tidak akan bisa menemukan tempatnya dalam fragmentasi geoekonomi ini,” tegasnya.
Saat ini, dengan sejumlah instrumen seperti RCEP, ATIGA, DEFA, dan ASEAN-China FTA, ASEAN sebagai institusi dapat mempertegas sentralitasnya sebagai tuan rumah di kawasan untuk membangun otonomi yang dapat melipatgandakan daya tawarnya dan nilai strategis Asia Tenggara dalam rantai pasok global.
“Daya tawar perlu didorong tanpa mempersempit ruang kebijakan. Kebijakan industrial perlu difokuskan pada peningkatan kapabilitas dan penyeragaman standar mutu, serta menghindari kompetisi insentif. Pada akhirnya, fragmentasi geoekonomi menciptakan risiko, tetapi itu juga kesempatan menaikkan daya tawar menjadi lebih tinggi dari yang pernah ada sebelumnya,” pungkas Arianto.
Kemandirian juga penting
Dalam turbulensi ekonomi global yang tidak terhindarkan, Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Didit Ratam menegaskan, dunia usaha dapat survive, kuat, dan berkembang apabila Indonesia menjadikan kemandirian, setidaknya dalam energi dan pangan, sebagai prioritas.
Didit menilai kondisi geopolitik ini membuat dunia usaha ikut berpartisipasi dalam kemandirian tersebut, mengingat pemerintah akan sulit melakukan semuanya sendiri. Apabila pemerintah mempermudah regulasi yang kerap menjadi hambatan, dunia usaha dapat menjadi mitra meraih kemandirian yang semakin genting.
"Dalam situasi ini, kami meminta pemerintah untuk menjaga persaingan yang fair bagi dunia usaha, terutama di sektor padat karya yang kadang diganggu oleh produk-produk impor bersubsidi, dan bahkan terkadang masuk secara ilegal," tuturnya.
Baca juga:
Zikrina Ratri
Sementara permintaan pasar dalam negeri relatif belum kuat, ekspor dapat menjadi salah satu penopang yang memungkinkan rantai produksi terus berjalan. Menghadapi konfrontasi geoekonomis, nilai tambah dari hilirisasi komoditas ekspor yang meningkatkan daya saing menjadi penentu.
"Dalam hal ini, dunia usaha akan terbantu dengan dukungan pemerintah untuk membuka pasar nontradisional serta membantu dunia usaha untuk memanfaatkan berbagai perjanjian dagang seperti CEPA, FTA, dan PTA yang telah ditandatangani dengan berbagai negara mitra," pungkas Didit.
