Dengan total kapasitas terpasang saat ini yang didominasi oleh bahan bakar fosil, kawasan ASEAN menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan ketahanan energi dengan target dekarbonisasi.
Data dari ASEAN Energy Statistics Leaflet 2025 memperlihatkan pasokan energi di ASEAN kini mencapai 741,1 Mtoe, sementara konsumsi mencapai 455,8 Mtoe. Meski terbilang memiliki pasok energi yang surplus terhadap konsumsi, tantangan terletak pada pemerataan distribusi.
Kesenjangan antara lokasi sumber energi terbarukan yang melimpah dengan pusat beban industri menjadi urgensi bagi integrasi sistem energi lintas negara. Urgensi ini semakin nyata menyusul hasil KTT ASEAN ke-48, di mana penguatan ketahanan energi menjadi harga mati di tengah situasi geopolitik global yang kian tidak menentu.
Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, ASEAN Centre for Energy (ACE) telah merancang strategi Perdagangan Listrik Multilateral (MPT). Strategi ini bukan sekadar koneksi fisik, melainkan transformasi pasar melalui empat fase implementasi, dimulai dari simulasi pada 2026 hingga pembentukan pasar Day-Ahead regional.
Fokus utamanya adalah harmonisasi regulasi melalui pembentukan Dewan Regulator AMS (AMSRB) guna memastikan stabilitas sistem saat energi bersih mengalir melintasi perbatasan. Langkah ini selaras dengan visi pemerintah Indonesia yang mendorong kolaborasi lintas negara, termasuk eksplorasi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) bersama Malaysia sebagai bagian dari transisi menuju energi berkelanjutan yang lebih tangguh.
Pilar infrastruktur dari ambisi ini adalah ASEAN Power Grid (APG), yang kini sangat bergantung pada pengembangan interkoneksi bawah laut untuk menghubungkan negara-negara kepulauan. Dari 18 proyek prioritas, koneksi bawah laut menjadi vital mengingat potensi nilai tambah PDB regional yang mencapai USD 4,8 triliun pada 2050. Selain infrastruktur kelistrikan, penguatan ketahanan juga diupayakan melalui sektor migas.
Dalam forum regional terbaru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pembentukan oil storage hub atau penyimpanan cadangan minyak kawasan. Indonesia pun telah mengajukan diri sebagai lokasi pembangunan cadangan minyak skala besar untuk menyuplai kebutuhan energi negara-negara anggota di masa krisis.
Melihat status proyek terkini, kemajuan signifikan terlihat pada interkoneksi di wilayah Utara dan Tengah. Koneksi Thailand–Malaysia dan proyek LTMS-PIP telah membuktikan keberhasilan perdagangan multilateral tahap awal. Sementara itu, proyek-proyek besar lainnya seperti interkoneksi Sumatera–Semenanjung Malaysia dan Kalimantan–Sarawak terus berprogres guna memperkuat konektivitas di sub-kawasan.
Indonesia secara aktif mendorong penguatan kerja sama energi bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina untuk menciptakan jaringan energi yang lebih terintegrasi. Namun, beberapa proyek krusial seperti interkoneksi Filipina–Sabah masih berada dalam status perencanaan jangka panjang karena kendala teknis kedalaman laut yang membutuhkan negosiasi lebih kanjut.
Secara teknis, pembangunan interkonektor bawah laut di ASEAN menghadapi risiko operasional yang tinggi, di mana mayoritas kegagalan kabel disebabkan oleh aktivitas pelayaran seperti jangkar kapal. Biaya investasi untuk kabel bawah laut pun mencapai dua kali lipat dibandingkan infrastruktur darat.
Oleh karena itu, ACE menekankan pentingnya kerangka kerja perlindungan kabel regional dan mekanisme pembiayaan yang kuat melalui ASEAN Power Grid Financing (APGF). Tantangan finansial dan teknis ini menjadi alasan mengapa kerja sama strategis, seperti yang ditekankan dalam KTT ASEAN baru-baru ini, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan dari dampak dinamika global.
Transformasi menuju pusat energi regional ASEAN memerlukan komitmen politik yang melampaui kepentingan nasional. Integrasi ini bukan hanya tentang membangun kabel dan transmisi, tetapi tentang menciptakan solidaritas energi melalui pembentukan cadangan minyak bersama dan interkoneksi listrik yang andal.
Dengan strategi MPT yang matang serta dukungan kuat dari negara-negara kunci seperti Indonesia, ASEAN berpotensi menjadi pemimpin global dalam integrasi jaringan listrik regional. Langkah kolaboratif ini akan memastikan bahwa transisi energi di Asia Tenggara berjalan secara adil dan berkelanjutan, sekaligus membentengi kawasan dari ketidakpastian pasokan energi di masa depan.
