Situasi terjepit antara biaya produksi yang melangit dan tuntutan ekonomi keluarga menjadi potret nyata betapa rentannya nelayan Indonesia terhadap kebijakan energi nasional.
Jumlah masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan di Indonesia trennya terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2,849 juta orang berprofesi sebagai nelayan, pada tahun 2024 angkanya meningkat menjadi 3,228 juta orang.
Secara kumulatif, populasi nelayan tumbuh sekitar 13,29% selama periode tersebut. Namun, pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor perikanan ini tidak dibarengi dengan penambahan jumlah armada kapal laut. Bahkan, jumlah armada kapal laut cenderung menurun.
Pada tahun 2024, angkanya tercatat sebanyak 934,98 ribu unit, lebih rendah dibandingkan posisi tahun 2020 yang mencapai 1,161 juta unit. Di sisi lain, kapal perairan darat relatif stabil di angka 236,37 ribu unit.
Penurunan jumlah armada tangkap ini menyebabkan semakin banyak nelayan yang harus berbagi sumber daya armada yang terbatas atau beralih menjadi buruh nelayan. Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas per kapita secara nasional.
Tantangan yang dihadapi para nelayan semakin berat dengan adanya lonjakan harga bahan bakar solar non-subsidi. Data biaya produksi nelayan per trip tahun 2024 menunjukkan komponen bahan bakar menghabiskan porsi yang sangat besar dalam struktur modal nelayan.
Pada armada kapal motor, biaya bahan bakar mencapai Rp 3.408,16 ribu dari total biaya produksi Rp9.660,38 ribu atau setara dengan 35,28%. Sementara itu, untuk perahu motor tempel, biaya bahan bakar mencapai Rp 198,37 ribu dari total biaya sebesar Rp 500,77 ribu, yang berarti sekitar 39,61% dari biaya operasional sekali melaut.
Ketergantungan yang tinggi terhadap solar ini membuat nasib nelayan sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Dengan porsi biaya bahan bakar yang lebih dari sepertiga total biaya produksi, kenaikan harga solar industri langsung memangkas margin keuntungan nelayan secara drastis.
Bagi nelayan kecil yang tidak tersentuh subsidi, kondisi ini menjadi beban ganda karena mereka harus menghadapi persaingan jumlah nelayan yang kian banyak. Di sisi lain, nelayan juga tercekik oleh biaya operasional yang terus melambung tanpa jaminan hasil tangkapan yang sebanding.
Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, seperti pengawalan aspirasi harga solar atau skema subsidi yang lebih merata, produktivitas perikanan nasional terancam turun. Tren kenaikan jumlah nelayan yang dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sekitar 3,1% seharusnya menjadi kekuatan, bukan beban sosial.
Pemerintah perlu memastikan bahwa ketersediaan bahan bakar yang terjangkau menjadi prioritas utama guna melindungi keberlangsungan hidup jutaan nelayan yang menjadi ujung tombak kedaulatan pangan laut Indonesia.
