Pemerintah memastikan, bergabungnya Indonesia sebagai negara pendiri World AI Cooperation Organization (WAICO) telah memperkuat kerja sama investasi, sekaligus mempercepat transfer teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Dalam konferensi pers dari Shanghai, Cina, pada Jumat (17/7/2026), Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia bergabung dalam WAICO atas arahan Presiden Prabowo Subianto setelah rapat terbatas pada 13 Juli 2026. Organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah kerja sama internasional untuk membangun tata kelola AI atau akal imitasi yang inklusif, aman, bertanggung jawab, dan berpusat pada manusia.
Hasilnya, RI dan Tiongkok sudah menandatangani perjanjian perdagangan dengan Kementerian Perdagangan Cina Wang Wentao. "Termasuk di dalamnya kerja sama di bidang ekonomi digital yang mencapai USD160 miliar, dan investasi Tiongkok ke Indonesia mencapai USD7 miliar langsung, dan USD10 miliar lewat Hong Kong," kata Airlangga yang saat ini sedang kunjungan kerja ke Cina.
Selain menjadi forum tata kelola AI global, WAICO juga diharapkan membuka ruang yang lebih luas bagi kerja sama ekonomi digital antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Airlangga, pemerintah ingin memanfaatkan keanggotaan Indonesia sebagai negara pendiri untuk mempercepat alih teknologi sekaligus memperluas akses pelaku usaha nasional terhadap ekosistem AI global.
"Dengan mengoptimalkan WAICO, kita bisa memperluas transfer teknologi dan membuka kesempatan UMKM memperoleh kesempatan yang sama," imbuhnya.
Akal imitasi, penggerak ekonomi digital
Airlangga menjelaskan WAICO dibentuk dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diikuti 29 negara, termasuk lima negara ASEAN. Sebagai salah satu negara pendiri, Indonesia memiliki kesempatan berkontribusi langsung dalam penyusunan kebijakan serta tata kelola AI di tingkat internasional.
Pemerintah juga memandang AI sebagai salah satu penggerak utama ekonomi digital. Airlangga menyebut nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD130 miliar dan berpotensi meningkat menjadi USD366 miliar pada 2030. Sementara itu, implementasi penuh ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) diproyeksikan mampu mendorong nilai ekonomi digital kawasan hingga USD2 triliun.
Di sela kunjungan tersebut, Airlangga juga bertemu Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao untuk membahas implementasi nota kesepahaman investasi senilai USD2,5 miliar, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang. Pemerintah juga menerima masukan dari sejumlah perusahaan Tiongkok terkait fasilitas investasi bagi proyek yang berada di luar kawasan ekonomi khusus.
Tak ingin hanya jadi pengguna
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan Indonesia tidak ingin hanya menjadi pengguna teknologi AI, tetapi ikut berperan dalam membentuk tata kelola global. Menurutnya, keanggotaan WAICO sejalan dengan penyusunan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI 2026–2029 dan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.
"Prinsip keadilan kita utamakan. Indonesia bukan hanya sebagai penonton. Kita berperan aktif dan mengambil sisi positif, penekanan kemanusiaan, etika dikedepankan," ujar Airlangga.
Ia menambahkan Indonesia tetap menerapkan pendekatan multisource dalam pengembangan AI dengan menjalin kerja sama bersama berbagai mitra internasional. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing nasional sekaligus memperluas pemanfaatan AI di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital.
Regulasi fokus pada prinsip dasar
Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem AI global, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri menilai, regulasi AI di Indonesia sebaiknya tidak terlalu rinci, melainkan berfokus pada prinsip-prinsip fundamental, etika, dan perlindungan privasi data agar tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Menurut Yose, koordinasi antar kementerian dan lembaga memang masih menjadi tantangan dalam penyusunan kebijakan. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menghambat pengembangan AI selama pemerintah mampu menyediakan kerangka regulasi yang menjadi pijakan bersama.
"Saya pikir yang paling penting adalah ada berbagai kelengkapan dari regulasi-regulasi tadi. Mungkin kita tidak punya sinkronisasi yang begitu bagus pada tingkatan nasional, tetapi ini semua akan bisa berjalan dengan semestinya ketika memang dibutuhkan," jelas Yose, Minggu (19/7/2026).
Ia menilai road map maupun pedoman etika AI cukup mengatur aspek fundamental, sedangkan aturan teknis dapat berkembang mengikuti dinamika teknologi. "AI ini sesuatu yang berkembang sangat cepat. Oleh karena itu yang paling penting adalah kita memahami prinsip-prinsip fundamental yang perlu kita laksanakan," tutur dia.
Perlindungan data yang utama
Yose menekankan perlindungan privasi data harus menjadi salah satu fondasi utama dalam pengembangan AI. Di samping itu, hasil analisis AI tetap memerlukan proses verifikasi karena teknologi tersebut belum sepenuhnya dapat dipercaya.
"Datanya tetap harus ada privacy-nya, data privacy sangat diperlukan. Lalu kita juga harus tahu bahwa hasil analisis AI ini belum tentu bisa kita percaya sepenuhnya. AI ini seperti black box, oleh karena itu perlu ada pihak-pihak yang secara rutin mengecek apakah hasilnya memang sudah bisa dipercaya atau tidak," ungkap Yose.
Menurut Yose, pemerintah cukup menyiapkan guardrails atau pagar pengaman berupa prinsip-prinsip dasar. Bahkan, mekanisme pengawasan tidak harus selalu berbentuk aturan yang mengikat, melainkan dapat berupa daftar pertanyaan yang menjadi acuan setiap kementerian atau lembaga sebelum menerapkan kebijakan AI.
Tria Dianti
Penyediaan energi bersih
Selain aspek regulasi, Yose juga menyoroti bahwa pemanfaatan AI di Indonesia masih didominasi penggunaan pada tingkat individu dan belum banyak diterapkan secara transformasional di tingkat perusahaan. Padahal, implementasi AI secara menyeluruh dinilai berpotensi meningkatkan produktivitas dan membuka peluang bisnis baru.
Ia juga mengingatkan kesiapan regulasi harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur pendukung, terutama penyediaan energi bersih. Berdasarkan studi CSIS mengenai green data center, kebutuhan listrik hijau untuk pusat data AI diperkirakan mencapai sedikitnya 4,5 gigawatt pada 2035, sehingga Indonesia membutuhkan sekitar 10–12 gigawatt energi terbarukan.
"Ketika kita bicara pengembangan AI, salah satu stakeholder yang paling penting adalah Kementerian ESDM. Bukan lagi energi konvensional, tetapi kita juga harus punya energi yang lebih bersih," kata Yose.
Telkom perkuat infrastruktur dan talenta AI
Dari sisi industri, perusahaan seperti Telkom sebenarnya juga telah memulai memperkuat fondasi pengembangan AI, melalui investasi pada infrastruktur digital dan pengembangan sumber daya manusia.
Sebelumnya, OSM IT Digital Resources Capability Management Telkom, Zuhed Nur mengatakan, tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah meningkatkan jumlah talenta AI agar mampu bersaing dengan negara seperti India.
"Kalau dibanding Cina sama Amerika sudah pasti teknologi kita jauh. Tapi dibanding India, penggunanya memang jauh lebih banyak dan India memiliki talenta engineer yang jauh lebih bagus dari kita. Jadi kita di Indonesia masih punya PR untuk meng-upgrade atau menambah talenta AI kita," ungkap Zuhed, Selasa (14/7/2026).
Meski demikian, Zuhed menilai Indonesia memiliki peluang besar mengembangkan AI yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan karakteristik lokal.
"Kita sebenarnya bisa memanfaatkan AI untuk implementasi yang sifatnya localized. Misalnya di dunia fintech, AI bisa digunakan untuk scoring. Kita masih punya ruang AI diimplementasikan sesuai culture, industri, maupun bisnis yang ada di Indonesia," katanya.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, Telkom telah menyiapkan jaringan serat optik sepanjang 179.000 kilometer, 122 point of presence (POP), sekitar 39 juta sambungan fiber to the home, sekitar 22.000 menara telekomunikasi, serta sejumlah data center yang telah siap mendukung AI.
Kapasitas data center di Batam telah ditingkatkan dari 6 megawatt menjadi 9 megawatt. Sementara itu, fasilitas di Cikarang diperluas dari 21 megawatt menjadi 130 megawatt dan telah menggunakan panel surya sebagai sumber energi.
Di bidang pengembangan SDM, Telkom membentuk AI Center of Excellence yang mencakup AI Campus, AI Playground, AI Connect, AI Hub, dan AI Native. Melalui AI Campus yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Telkom University, perusahaan menargetkan mencetak sekitar 17.000 talenta AI sekaligus menyediakan program sertifikasi.
Selain itu, Telkom membangun sembilan AI Center di berbagai wilayah Indonesia sebagai pusat pembelajaran AI. Menurut Zuhed, keberadaan infrastruktur AI di dalam negeri juga penting untuk menjaga kedaulatan data agar informasi strategis perusahaan tidak diproses di pusat data yang berada di luar Indonesia.
