Otoritas moneter terus mendorong upaya optimalisasi pasar keuangan di semua lini, demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomian Indonesia. Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, hasil observasi bank sentral terhadap perubahan situasi global sepanjang triwulan pertama 2026 menunjukkan perlunya Indonesia memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui potensi yang ada di dalam negeri.
Destry menilai, meski total kontribusi konsumsi rumah tangga, investasi swasta, dan belanja pemerintah menyumbang 90% Produk Domestik Bruto (PDB), capaian tersebut masih perlu dioptimalkan.
Sedangkan dari sisi permintaan atau demand, meski tren penjualan dan capital expenditure korporasi masih menunjukkan kenaikan, dan kredit investasi tumbuh 20,85%, namun di saat bersamaan, undisbursed loan atau kredit menganggur di Indonesia mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59% dari total plafon kredit.
“Artinya, masih banyak ruang di beberapa sektor yang dapat ditingkatkan kreditnya," kata Destry di sela acara peluncuran Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin (27/4/2026).
PINISI merupakan bagian dari kebijakan Bank Indonesia yang sifatnya makroprudensial. Platform yang menjembatani kebutuhan pembiayaan dari dunia usaha dengan kapasitas penyaluran kredit dari perbankan.
Destry melanjutkan, dari sisi penawaran atau supply juga terjadi anomali. Dimana ada indikasi asimetri informasi pada kalangan dunia usaha, tentang potensi pembiayaan yang tersedia untuk memajukan bisnis mereka.
Observasi atas anomali di sisi demand maupun supply pembiayaan di Tanah Air tersebut menjadi dasar peluncuran PINISI sebagai platform yang mempertemukan pelaku usaha yang membutuhkan kredit dan bank-bank yang memiliki kelebihan plafon dana.
Dengan platform ini, pemerintah mendorong kolaborasi pembiayaan yang bersumber dari APBN, perbankan, swasta, dan BPI Danantara untuk mendorong percepatan program strategis, mulai dari hilirisasi dan industrialisasi, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga pembangunan 3 juta rumah.
Dan sebagai bagian dari kebijakan makroprudensial, tujuan utama PINISI adalah mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menciptakan pembiayaan yang optimal
Destry menegaskan, PINISI berusaha menjembatani rumpang yang ada antara sisi penawaran dan sisi permintaan tadi. “Kami berharap melalui wadah bersama yang menggerakkan sektor riil, kita bisa merestorasi confidence di tengah ketidakpastian, karena fundamental kita jauh lebih kuat dari negara lain, hanya kita tidak sadar karena asimetri informasi yang didapatkan dunia usaha," ujar Destry.
Dalam implementasinya, PINISI mendorong pembiayaan inovatif yang menggabungkan corporate financing dan blended financing bergaransi. Platform ini juga memiliki saluran monitoring yang bertujuan memastikan bankability program-program strategis yang sudah ada di pipeline, tetapi belum feasible untuk dikerjakan karena terhambat analisis kelayakan.
"Kami mempunyai tujuan akhir menciptakan pembiayaan yang optimal, prudent, inovatif, dan efisien. Lewat eksekusi program strategis yang lebih efektif, PINISI akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif, termasuk bagi UMKM," tegas Destry.
Agar mesin fiskal tambah produktif
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menambahkan, dorongan skema pembiayaan kolaboratif ini tidak serta-merta menjadi alarm bahwa kapasitas fiskal tidak cukup membiayai program pemerintah sendiri. Ia menegaskan, dalam anatomi pertumbuhan ekonomi nasional, mesin fiskal tetap berfungsi sebagai katalis, sementara pendorong utama tetaplah dari sisi swasta.
"Dengan upaya memeratakan kecepatan belanja di setiap kuartal, konsumsi masyarakat diharapkan berada dalam tren yang meningkat. Ketika tekanan fiskal datang dari eksternal, prioritas pemerintah tetap memastikan daya beli masyarakat dijaga, sambil memastikan program strategis berjalan lebih berkualitas lewat penajaman belanja," tuturnya.
Dalam kerangka kerjasama melalui platform PINISI, Juda memastikan bahwa pembiayaan program strategis berbasis APBN akan diarahkan untuk public goods berorientasi nonprofit sekaligus infeasible untuk dikerjakan oleh sektor swasta.
Di luar APBN, BPI Danantara akan membiayai sektor berorientasi profit dan feasible secara bisnis hanya di sektor strategis dan prioritas. Sedangkan sektor swasta akan membiayai program strategis yang profit-oriented, feasible secara bisnis, dan operasionalnya dapat mengikuti mekanisme pasar.
“Sinergi tiga pilar ini memungkinkan pembiayaan proyek dari segala tingkat feasibility, terlepas dari perbedaan kapasitas keuangan untuk memenuhi skala keekonomian. Kontribusi Danantara dan swasta akan menjadi leverage bagi implementasi fiskal," kata Juda.
Direktur Pelaksana Industrialisasi BPI Danantara Ardy Muawin menegaskan, saat ini ada lima sektor industri strategis yang siap dibiayai Danantara setelah melalui mekanisme derisking. Yaitu energi baru dan terbarukan; advanced materials (elemen tanah jarang dan turunannya); pertanian dan kesehatan; pertahanan dan kelautan; serta telekomunikasi dan konektivitas.
Menurut Ardy, dalam posisi di tengah antara pemerintah dan swasta, Danantara mencoba menciptakan ekosistem yang memungkinkan industrialisasi membantu tercapainya tujuan pertumbuhan 8% pada 2029.
“Kami tidak sedang mencoba reinventing the wheel, tetapi kami mendorong return investasi yang diharapkan kembali dalam bentuk ekuitas dari long-term patient capital," tegasnya.
Sikap wait and see yang masih kuat
Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi menyatakan tantangan besar industri perbankan dalam kinerja intermediasi bukan hanya likuiditas, melainkan juga pemulihan kepercayaan yang dapat memulihkan permintaan kembali.
Dalam catatan BRI, permintaan kredit konsumsi turun dari 62,9% pada 2024 menjadi 13,4% pada 2025, sementara permintaan kredit UMKM turun dari 78,4% menjadi 58,8% dalam kurun yang sama. Di saat bersamaan, undisbursed loan meningkat menjadi 10,22%.
“Artinya meski fasilitas kredit telah disetujui, pelaku usaha menahan penarikan, mencerminkan sikap wait and see sangat kuat dari nasabah korporasi maupun ritel. Karena itu pertumbuhan kredit membutuhkan penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi dapat kembali berjalan,” ucap Hery.
Dalam jangka panjang, Hery menilai perlu upaya untuk menutup rumpang antara persepsi kebijakan dan keputusan bisnis, terutama karena tahun 2026 menandai fase normalisasi, terutama untuk memperbaiki indeks daya beli kelas menengah dan kelas bawah yang masih belum kembali ke level sebelum pandemi.
Ia menilai, meski dana tersedia, dorongan permintaan riil belum bisa dijalankan dengan baik,sehingga pemulihan pertumbuhan relatif melambat. “Selama kelas menengah belum bisa rebound, ruang ekspansi usaha tetap akan terbatas karena distribusi belum benar-benar merata,” tegasnya.
Stimulus total dongkrak permintaan kredit
Ketidakmerataan distribusi pendapatan ini juga menjadi sorotan analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ajib Hamdani. Ia menegaskan, saat ini, terdapat 3 tantangan untuk bisa meningkatkan akses modal dan mendongkrak permintaan di sisi kredit.
Pertama adalah faktor high cost of capital. Suku bunga di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN. Jika insentif moneter diberikan, tidak hanya ia harus tepat sasaran, tetapi juga tepat secara momentum;
Kedua ada pelemahan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Data tabungan rumah tangga secara umum menunjukkan daya beli mengalami penurunan, kecuali untuk kelas atas;
Dan ketiga, efisiensi layanan keuangan yang masih menempati urutan terendah setelah Singapura, Vietnam dan Filipina di regional ASEAN. Untuk mengatasi hambatan itu, digitalisasi dan deregulasi perlu untuk mendorong efisiensi operasional layanan keuangan.
Ajib menambahkan, untuk perbaikan ke depan, dunia usaha perlu mendorong agar stimulus yang holistik didesain agar bisa menyelesaikan masalah penurunan daya beli dan high cost of doing business. “Jangan sampai terjadi paradoks likuiditas dana perbankan berbanding lurus dengan tingkat kucuran kredit dan pertumbuhan ekonomi," tegas Ajib.
