Fraksi DPR mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Target ekonomi makro 2027 antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, dan lainnya.
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau setara 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sektor swasta diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi tahun depan. Pemerintah komitmen jaga disiplin fiskal.
APBN tidak bisa hanya diukur dari pernyataan normatif pejabat pemerintah, melainkan harus dilihat melalui sejumlah indikator yang benar-benar mencerminkan daya tahan fiskal.
Indonesia pernah mengalami defisit APBN di angka 6% di masa pandemi Covid-19. Namun, setelah pulih kembali ke batas aman di bawah 3% selama empat tahun terakhir, defisit APBN berpotensi kembali melebar akibat kondisi geopolitik global.
Invasi Amerika Serikat-Israel terhadap Iran selama hampir dua minggu, yang berbuntut pada penutupan Selat Hormuz, telah memicu guncangan pada rantai pasok minyak mentah dunia. Dampak lanjutannya bagi Indonesia dapat menambah beban keuangan negara akibat meningkatnya harga dan subsidi BBM.
Penerimaan pajak tahun 2025 yang tidak sesuai target menyebabkan defisit anggaran yang hampir mendekati batas 3%. Salah satu solusi untuk menaikkan penerimaan pajak datang dari Dana Moneter Internasional atau IMF, yakni dengan menaikkan pajak penghasilan.
"Sekalipun defisit membesar, kami pastikan tidak tembus 3%. Kalau saya buat defisit 0% juga bisa, tapi 'kan ekonomi jadi morat-marit," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Kementerian Keuangan melaporkan pada Kamis (20/11) bahwa capaian kinerja keuangan dan fiskal masih dinilai prudent, memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi pemerintah untuk merespons dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Pemerintah terus berupaya mengentaskan kemiskinan dengan memperluas cakupan penerima jaring pengaman sosial. Anggaran Kementerian/Lembaga yang belum terserap optimal direalokasi untuk keperluan tersebut.
Pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran rokok ilegal. Hingga akhir September, berhasil diamankan 816 juta batang rokok ilegal. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menaikkan penerimaan negara dari cukai.
Menampilkan 12 dari 15 total postingan
Tetap terupdate dengan koleksi cerita terbaik kami.
