Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai level 6,5 persen pada 2027. Menurutnya, target tersebut masih realistis, seiring bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi di berbagai sektor ekonomi nasional.
“Saya optimistis perekonomian Indonesia tetap memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung,” ujar dia dalam Konferensi Pers RAPBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta (20/5/2026).
Purbaya mengatakan, pemerintah terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat mendekati enam persen. Ia menilai peluang mencapai target yang lebih tinggi pada 2027 masih terbuka lebar, apabila konsumsi domestik, investasi, dan aktivitas produksi nasional terus mengalami penguatan.
Sektor swasta didorong lebih agresif
Menurut Purbaya, salah satu faktor utama yang akan menentukan keberhasilan pencapaian target pertumbuhan tersebut adalah peran sektor swasta. Ia berharap aktivitas investasi dan ekspansi usaha swasta pada tahun depan dapat berjalan lebih agresif.
Dengan begitu, sektor usaha mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. "Keterlibatan dunia usaha menjadi kunci penting dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi jangka menengah," katanya.
Purbaya juga menekankan bahwa pergerakan sektor swasta perlu didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang pro-investasi. Dukungan tersebut antara lain melalui stabilitas fiskal, kemudahan perizinan usaha, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor industri dan hilirisasi.
Menurutnya, mesin pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta mulai menunjukkan pergerakan positif dan diharapkan semakin kuat pada 2027.
Selain membahas target pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menetapkan asumsi dasar ekonomi makro untuk mendukung penyusunan kebijakan fiskal tahun depan.
Salah satu asumsi yang ditetapkan yakni nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.700 per dolar Amerika Serikat (AS). Level tersebut masih berada dalam rentang yang terkendali dan sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi nasional.
Purbaya menjelaskan proyeksi nilai tukar tersebut dihitung menggunakan model ekonomi yang telah disiapkan pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor global maupun domestik.
Faktor-faktor tersebut meliputi arah kebijakan suku bunga global, pergerakan arus modal, harga komoditas dunia, hingga kondisi perdagangan internasional. "Pemerintah berharap stabilitas nilai tukar tetap terjaga agar mampu mendukung iklim investasi dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Komitmen Pemerintah jaga disiplin fiskal
Sebelumnya saat menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal dengan menekan defisit APBN agar tetap berada pada level sehat dan berkelanjutan.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit APBN berada di bawah ambang batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni pada kisaran 1,80 persen hingga maksimal 2,40 persen PDB.
Menurut Presiden, kebijakan fiskal yang prudent menjadi pondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan bahwa pemerintah akan terus mengelola APBN secara hati-hati, agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.
“Dari sisi pendapatan, pemerintah menargetkan penerimaan negara pada 2027 berada di kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB,” papar Presiden.
Pemerintah berkeyakinan, komposisi tersebut masih memberikan ruang yang cukup bagi negara untuk menjalankan berbagai program prioritas nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan perlindungan sosial.
Dalam pidato itu, Presiden memaparkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen.
Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Di sektor moneter, tingkat inflasi nasional diproyeksikan tetap terkendali pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
“Dengan penuh keyakinan, saya tetapkan target tersebut bisa dicapai dan tidak ada kendala di lapangan,” ujar dia.
Selain itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan pada level 70 hingga 95 dolar AS per barel. Untuk mendukung ketahanan energi nasional, pemerintah menargetkan lifting minyak bumi mencapai 602 ribu hingga 615 ribu barrel per hari. Sedangkan lifting gas bumi diproyeksikan berada pada kisaran 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.
Presiden optimistis strategi fiskal yang sehat dan berkelanjutan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027. Target tersebut dinilai menjadi pijakan penting menuju sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
“Pertumbuhan itu harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata,” tegas dia.
Perlu kebijakan optimalkan ekspor
Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina Didik Rachbini menuturkan jika Indonesia ingin lepas dari “kutukan” pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, maka diperlukan kebijakan yang mampu mendorong kinerja ekspor secara maksimal.
Penguatan ekspor dinilai penting karena dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan industri nasional, memperbesar kapasitas produksi, serta meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Tanpa ekspor yang kuat dan kompetitif, ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia akan cenderung terbatas.
Di saat yang sama, pemerintah juga perlu menarik investasi asing secara lebih agresif dan dinamis agar modal baru masuk ke dalam negeri. "Arus investasi tersebut dibutuhkan untuk memperluas pembangunan sektor industri, meningkatkan transfer teknologi, serta memperkuat rantai pasok nasional,” ungkapnya kepada SUAR di Jakarta (20/5/2026).
Dengan dukungan investasi yang besar dan berkelanjutan, sektor industri diharapkan mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Saat ini, sektor industri yang seharusnya menjadi lokomotif ekonomi justru masih tumbuh relatif rendah. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi belum optimal.
Akibatnya, target pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi sulit dicapai karena struktur ekonomi masih terlalu bergantung pada konsumsi domestik dan ekspor komoditas mentah.
Karena itu, diperlukan iklim usaha yang lebih kondusif agar Indonesia semakin menarik bagi investor global. "Kepastian hukum, kemudahan perizinan, stabilitas kebijakan, serta efisiensi logistik menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik investasi," kata Didik.
Di sisi lain, pertumbuhan ekspor yang cepat juga menjadi indikator bahwa produk-produk Indonesia memiliki daya saing kuat dan mampu berjaya di pasar internasional.
