PT PLN (Persero) membuka membuka peluang pihak swasta dan pengusaha muda Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam proyek pengembangan sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan (EBT).
Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Cavalry Marimbo menyebutkan bahwa sekitar 70–75 persen proyek pembangkit listrik ke depan akan dikerjakan melalui skema Independent Power Producer (IPP) dengan perkiraan nilai investasi mencapai Rp2.600 triliun untuk pembangkit, Rp300 triliun untuk transmisi, dan Rp100 triliun untuk distribusi.
“Dengan memperbesar IPP kita juga membantu kemampuan keuangan PLN. Itu artinya ada peluang bagi pengusaha-pengusaha HIPMI,” ujar Rizal dalam acara HIPMI Power Development di Jakarta.
Skema IPP adalah model bisnis di mana perusahaan swasta membangun, memiliki, dan mengoperasikan pembangkit listrik, lalu menjual energi yang dihasilkan ke perusahaan utilitas nasional seperti PLN melalui kontrak jangka panjang, tanpa memiliki jaringan distribusinya sendiri.
Rizal mengatakan PLN telah menyiapkan ribuan proyek ketenagalistrikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang akan dibangun secara bertahap sesuai target commercial operation date (COD) masing-masing proyek.
Menurut dia, kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan ke depan mencapai sekitar Rp2.600 triliun untuk pembangkit. Sementara pembangunan transmisi dan gardu induk membutuhkan investasi sekitar Rp300 triliun serta distribusi sekitar Rp100 triliun.
Ia menilai nilai proyek yang mencapai ribuan triliun rupiah tersebut bukan angka kecil dan dapat menjadi peluang bisnis besar bagi pengusaha muda nasional apabila mampu membangun kompetensi di sektor energi dan ketenagalistrikan.
Baca juga:
Ridho Sukra
Selain itu, Rizal mengatakan peluang investasi di sektor energi akan terus meningkat seiring pengembangan energi baru terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
PLN, kata dia, tengah mendorong pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt yang membutuhkan investasi sangat besar, termasuk untuk baterai penyimpanan energi dan infrastruktur pendukung lainnya.
"Nanti akan ada 100 gigawatt, 1 gigawatt itu investasinya sekitar US$1 billion. Artinya kalau ada 100 gigawatt berarti adalah US$100 billion peluang investasi di sana. US$100 billion itu berapa triliun? Lebih dari Rp1.000 triliun, Rp2.000 triliun ke depan untuk PLTS," katanya.
Rizal mengakui dominasi perusahaan asing di sektor ketenagalistrikan masih cukup besar, mencapai sekitar 60 hingga 70 persen. Meski demikian, ia menilai kolaborasi dengan investor asing tetap penting, terutama dengan perusahaan dari China yang dinilai memiliki kemampuan dan pengalaman kuat di sektor energi.
Karena itu, ia mendorong pengusaha muda nasional mulai membangun kompetensi dan aktif menjalin kolaborasi dengan investor maupun perusahaan asing.
“Kalian rajin-rajinlah berkolaborasi dengan pengusaha luar, dalam, nasional dan lain-lain,” katanya.
Percepatan transisi energi
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu menegaskan pemerintah terus mendorong percepatan transisi energi dan pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Fokus utama sektor ESDM adalah meningkatkan penyediaan energi, perluasan akses, percepatan transisi energi serta hilirisasi untuk nilai tambah dalam negeri. Ia mengatakan Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar.
"Potensi besar energi terbarukan dari panas bumi, PLTA, dan PLTS memperkuat pondasi kemandirian energi nasional. Jadi potensi kita cukup besar dan inilah potensi-potensi yang perlu digarap bapak ibu," katanya.
Jisman mengatakan pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai 443 gigawatt pada 2060. Dari total tersebut, sekitar 42 persen berasal dari energi terbarukan variabel seperti tenaga surya dan angin yang membutuhkan dukungan battery energy storage system (BESS) agar pasokan listrik tetap stabil.
Sementara sekitar 58 persen sisanya berasal dari energi terbarukan stabil seperti hidro dan panas bumi serta pembangkit fosil yang dilengkapi teknologi carbon capture and storage (CCS).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembangunan super grid nasional sebagai bagian penting dalam mendukung transisi energi. Menurut Jisman, pembangunan transmisi menjadi sangat penting karena sebagian besar sumber energi baru terbarukan berada jauh dari pusat permintaan listrik.
“Kita membutuhkan sekitar 48.000 kilometer sirkuit transmisi dengan kebutuhan investasi sekitar Rp300 triliun. Ini baru transmisi,” ujarnya.
Karena itu, Jisman mendorong pengusaha nasional, khususnya HIPMI, untuk mulai masuk ke sektor ketenagalistrikan dan mengambil peluang dalam pembangunan infrastruktur energi nasional.
“Nah HIPMI harus masuk dong, kapan lagi?” katanya.
Ia menegaskan pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pengusaha dalam negeri untuk terlibat dalam proyek ketenagalistrikan, termasuk melalui dukungan regulasi dan kemudahan bagi pelaku usaha nasional.
"Saya sebagai Staf Ahli membuka peluang untuk HIPMI. Sebagai pengusaha dalam negeri, kita berikan kemudahan, prioritas agar bisa ikut khususus di ketenagalistrikan," katanya.
Sebagai penutup, Jisman menegaskan arah kebijakan ketenagalistrikan nasional bertumpu pada tiga pilar utama, yakni ketahanan, kemandirian, dan keberlanjutan pasokan listrik melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Prospek bisnis besar
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas BUMN, Danantara, dan BUMD Anthony Leong mendorong anggota HIPMI untuk mulai serius masuk ke sektor energi dan ketenagalistrikan yang dinilai memiliki prospek bisnis sangat besar dalam jangka panjang.
Ia mencontohkan sejumlah perusahaan yang sebelumnya hanya menjadi mitra PLN namun kini berkembang menjadi perusahaan energi berskala besar dengan nilai aset mencapai puluhan triliun rupiah.
Ia menegaskan siap mendukung penuh kolaborasi pengusaha HIPMI dengan PLN maupun pemerintah dalam pengembangan sektor energi nasional, khususnya energi bersih dan ketenagalistrikan.
“Saya siap bersinegeri dan all out untuk sahabat-sahabat HIPMI di seluruh Indonesia dalam rangka mendorong kolaborasi di sektor energi ketenagalistrikan. Mudah-mudahan ini langkah yang baik HIMPI masuk ke sektor eneri kelistrikan," kata Anthony.
Baca juga:
Tria Dianti
Pemerintah juga tengah menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditargetkan rampung pada Oktober 2026 mendatang, sebagai pedoman utama pembangunan dan pengembangan sektor energi ke depan.
Dokumen strategis ini akan mengakomodasi target net zero emission (NZE) 2060, sekaligus mengarahkan transformasi sistem energi nasional agar tidak hanya berfokus pada ketahanan dan kemandirian energi nasional, tetapi juga selaras dengan komitmen penurunan emisi dan upaya menghadapi perubahan iklim global.
Percepatan pemerataan akses energi listrik untuk masyarakat secara merata juga menjadi target pemerintah. Kementerian ESDM pun mendapatkan target agar seluruh warga negara Indonesia pada tahun 2029 mendatang sudah harus memiliki akses terhadap listrik. Kebijakan itu menegaskan komitmen pemerintah dalam mencapai rasio elektrifikasi 100 persen sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur kelistrikan yang merata.
