Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) khususnya energi surya diproyeksikan menjadi pilar utama dalam sistem energi masa depan Indonesia, berhubung Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk pemanfaatan sumber energi tersebut.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sahid Junaidi mengatakan Indonesia dengan memiliki 17 ribu lebih pulau di daerah khatulistiwa ini menempatkan energi surya menjadi pilar utama dalam ekosistem EBT ke depannya, dengan potensinya yang sangat besar dan harga energinya yang semakin kompetitif.
“Ini semakin bisa menggantikan jenis energi konvensional, dan dalam konteks tersebut energi surya dan teknologi penyimpanan energi akan menjadi pilar utama dalam sistem energi masa depan,” kata Sahid saat membuka Indonesia Smart Energy & Technology Week 2026 di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026).
Presiden Prabowo juga memacu transisi energi dengan menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) dalam waktu secepat mungkin. Tenaga surya juga memakan porsi yang besar di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
“Kita saat ini sudah memiliki RUPTL sampai 2034 dan kontribusi energi surya itu sekitar 17 GW, dan RUPTL ini otomatis menjadi program strategis nasional, kita semua harus bersiap menyambut RUPTL,” ucapnya.
Pemerintah juga tengah menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditargetkan rampung pada Oktober 2026 mendatang, sebagai pedoman utama pembangunan dan pengembangan sektor energi ke depan.
Dokumen strategis ini akan mengakomodasi target net zero emission (NZE) 2060, sekaligus mengarahkan transformasi sistem energi nasional agar tidak hanya berfokus pada ketahanan dan kemandirian energi nasional, tetapi juga selaras dengan komitmen penurunan emisi dan upaya menghadapi perubahan iklim global.
“Roadmap NZE 2060 ini akan diakomodasi di dalam RUEN, dan oleh karena itu paradigma energi tidak hanya sebagai ketahanan dan kemandirian tetapi juga komitmen terhadap perubahan iklim global yang selaras dengan net zero emission,’ lanjut Sahid.
Percepatan pemerataan akses energi listrik untuk masyarakat secara merata juga menjadi target pemerintah. Kementerian ESDM pun mendapatkan target agar seluruh warga negara Indonesia pada tahun 2029 mendatang sudah harus memiliki akses terhadap listrik. Kebijakan itu menegaskan komitmen pemerintah dalam mencapai rasio elektrifikasi 100 persen sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur kelistrikan yang merata.
“Dan untuk hal tersebut setelah dihitung-hitung oleh tim ESDM itu membutuhkan anggaran sekitar Rp60 triliun, dan kabar baik kita semuanya untuk tahun 2026 kami mengajukan anggaran tambahan di tengah-tengah efisiensi ini, kami ada anggaran tambahan untuk listrik perdesaan dan jaringan gas,” ungkapnya.
Dengan besarnya peluang yang dimiliki Indonesia mengenai EBT, harus dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memajukan industrialisasi dalam negeri. Pelaku industri pun didorong untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, serta memperluas kemitraan secara nasional dan internasional.
Potensi besar
Analis Kebijakan Senior Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) ESDM Praptono Adhi Sulistomo, mengungkapkan EBT yang bersumber dari pemanfaatan energi surya ini ternyata memiliki potensi sebesar 3.294 GW, namun sejauh ini baru terpakai 0.049% dari potensi yang ada. Untuk mendorong pemanfaatan potensi tersebut, Presiden Prabowo juga telah menargetkan 100 GWp (Gigawatt peak)
“Yang termanfaatkan baru 1,6 GW, jadi yang potensinya ada hampir 3.300 tapi pemanfaatannya baru 1.602 GW, masih sangat kecil atau 0,5% dari potensi yang ada. Nah untuk mempercepat ini salah satu arahan dari presiden kita ini adalah program 100 GWp, jadi kapasitasnya ditargetkan 100 GWp, kita berupaya memetakan apa saja yang bisa kita gunakan di dalam 100 GWp,” jelas Adhi.
Target tersebut dapat dipenuhi dengan solar farm, rooftop solar PP, dedieselization, hybrid PP, demand creation, hingga green industries development. Adapun target 100 GWp ini dilakukan secara bertahap dalam waktu beberapa tahun ke depan, dimulai dengan terciptanya 13 GWp di tahun 2026 ini sebagai fase pertama.
Sementara itu pada fase kedua ditargetkan akan tercapai 22 GWp pada tahun 2027, dan fase ketiga 35 GWp di tahun 2028 mendatang. Sementara sisanya sebesar 30 GWp, berasal dari sejumlah program tambahan seperti industrial downstreaming, EV ecosystem, hingga green industrial park.
“Investasinya diperkirakan hampir USD 70 juta, atau Rp1.113 triliun dengan keuntungan-keuntungan ada potensial carbon credit, kemudian penghematan APBN, kemudian penciptaan lapangan kerja, kemudian juga potensi untuk mengganti dari impor,” ungkapnya.
Tetapi, di tengah potensi dan peluang yang ada, juga masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi industri dalam negeri dalam pemanfaatan dan pembangunan ekosistem EBT tersebut. Tantangan yang paling besar datang dari kekosongan di rantai pasok.
Dijelaskan oleh Adhi, Indonesia saat ini masih belum mempunyai silicon refining factory yang mengubah Kwarsa menjadi MgSi, solar grade Si Factory yang mengubah MgSi menjadi SgSi, silicon crystal ingot factory yang mengubah SgSi menjadi MCSi dan brick, serta silicon wafer factory yang mengubah brick menjadi wafer.
“Di Indonesia yang ada adalah wafer to cell (crystalline silicon cell factory), sama cell to module (solar module factory). Jadi rangkaian buntutnya yang baru ada di Indonesia,” lanjut Adhi.
Pemerintah bersama dengan pihak terkait pun tengah mengupayakan untuk menghadirkan pabrik-pabrik tersebut agar seluruh rantai produksi solar bisa terdapat di dalam negeri. Tetapi lagi-lagi, ini juga menimbulkan masalah tersendiri khususnya dari segi biaya dan investasi.
“Karena bahan bakunya ada di Indonesia, cuman memang membutuhkan teknolopgi dan investasi yang tinggi, kita upayakan semua rantai produksi ini bisa diproduksi di Indonesia sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor dan menambah investasi ke Indonesia dan tenaga kerja,” harapnya.
Tria Dianti
Pengembangan teknologi solar yang mengubah energi sinar matahari menjadi listrik ini menjadi program strategis nasional sebab mencakup tiga hal di antaranya transisi energi, pengembangan industri, dan transformasi ekonomi.
Di satu sisi, kehandalan sistem PLN dalam bauran EBT ini juga masih harus ditingkatkan. Bahkan, Kementerian ESDM juga mendorong untuk peningkatan kuota untuk pemasangan PLTS atap.
“Kuota ini memang kita sudah ada sampai tahun 2027, tapi khusus untuk PLTS atap akan dikaji setiap tahun kita upayakan untuk ditambah malah, karena kita juga men-challenge PLN dengan kemampuan investasinya mampu meng-upgrade jaringannya,” ucap Adhi.
Mendominasi
Commercial Director PT Trina Mas Agra Indonesia Johan Hadi Wardoyo, menilai RUPTL terbaru menunjukkan arah yang semakin kuat menuju bauran energi hijau, terlihat dari dominasi porsi pembangkit listrik berbasis EBT .
“Di 2025 kita sudah memiliki RUPTL yang sangat hijau dibandingkan RUPTL sebelumnya di mana pada tahun 2034 75% pembangkit kita ke depan adalah green energy, dan 17 GW merupakan pembangkit solar,” jelas Johan.
Energi surya pun diproyeksikan menjadi pembangkit yang mendominasi RUPTL seiring besarnya potensi yang terdapat di dalam negeri. PLTS pun diharapkan memberikan kontribusi yang besar.
Secara umum, peluang tenaga kerja di sektor EBT juga sangatlah besar. Dari total 836.696 tenaga kerja di segmen pembangkitan, lebih dari 760 merupakan green jobs. PLTS sendiri membuka peluang penciptaan lapangan kerja sebesar 348.057.
“Kita akan membuka kurang lebih 836 ribu green jobs dan ini kita harapkan seluruh ekosistem EBT di Indonesia bukan hanya menjadi market tapi juga mampu menumbuhkan ekosistem tenaga kerja ke depannya,” tambahnya.
Dalam rangka mendukung pengembangan sektor EBT di Indonesia, PT Trina Mas Agra Indonesia juga menciptakan inovasi-inovasi baru dan membawa teknologi hadir ke Indonesia, di mana solar panel yang dimiliknya tidak membutuhkan suhu panas dari matahari, melainkan radiasi matahari yang kemudian bisa dikonversi menjadi energi dengan lebih efisien.
Kekosongan rantai pasok yang menjadi tantangan pengembangan EBT khususnya tenaga surya ini juga menjadi perhatian dunia usaha.
“Memang saat ini kita sedang concern untuk di solar cell dan solar module, tapi kita juga punya concern ke depannya baik dari sisi ingot, wafer, silicon seluruhnya bisa kita produksi dalam negeri,” ucapnya.
Ridho Sukra
Dihubungi terpisah, pengamat energi dari Universitas Indonesia (UI) Ahli Ahmudi, menilai pengembangan energi hijau masih akan berjalan lambat selama energi fosil menjadi prioritas atau masih digunakan untuk sehari-hari. Peran pemerintah pun penting untuk mendorong pengembangan sektor energi hijau tersebut.
“Ketika energi fosil masih menjadi prioritas, kemudian energi nonfosil atau EBT itu tidak mendapatkan prioritas, sementara produksi energi nonfosil atau EBT itu cenderung lebih mahal dan pemerintah tidak melakukan penindakan untuk memudahkannya, maka akan sulit,” ujarnya.
Penggunaan energi fosil pun harus dikurangi secara perlahan lantaran tak bisa ditinggalkan sepenuhnya dalam waktu yang instan. Kebijakan pemerintah bisa berupa mekanisme subsidi, kompensasi, atau melalui pendekatan lain seperti pajak juga penting agar membuat pelaku usaha mau terjun berinvestasi dan mengembangkan sektor EBT.
“Harus ada intervensi, nanti kebentuk komunitasnya, misalnya pemerintah intervensi harga listrik dari sampah, sehingga pengusaha itu merasa tertarik, lama kelamaan akan tercapai titik di mana pemerintah tidak perlu subsidi lagi,” tambahnya.
