Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 melaporkan tingkat literasi keuangan RI telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Lebih dari sekadar perayaan, strategi jangka panjang perlu menjadi tindak lanjut keberhasilan ini, demi edukasi keuangan yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan, Indeks Literasi Keuangan 2026 meningkat dari 66,46% pada tahun 2025 menjadi 69,57% pada 2026. Kenaikan juga terjadi pada Indeks Inklusi Keuangan yang meningkat dari 92,74% pada 2025 menjadi 93,61% pada 2026.
Dalam survei yang dilaksanakan BPS terhadap 74.025 penduduk usia 15-79 tahun di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota antara 26 Januari-18 Februari 2026, hasil SNLIK tahun ini memiliki pengembangan signifikan dibandingkan SNLIK 2025.
“Dengan dukungan LPS dan OJK, kami memperluas level penyajian dari tingkat nasional ke level provinsi. Hasilnya, SNLIK 2026 dilaksanakan dengan 7.500 Satuan Lingkungan Setempat, tujuh kali lipat lebih tinggi dari sampel tahun lalu yang hanya menjangkau 120 kabupaten/kota. Sampel ini membuat hasil SNLIK semakin representatif,” ujar Amalia dalam Rilis SNLIK 2026 di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Dengan mengambil parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan, Indeks Literasi Keuangan 2026 memperlihatkan 7 dari 10 penduduk Indonesia usia 15-79 tahun telah memenuhi kriteria well-literate, dengan peningkatan 2,93% persen poin dibandingkan tingkat literasi keuangan 2025.
Sementara itu, berdasarkan klasifikasi wilayah, provinsi dengan literasi keuangan tertinggi adalah DKI Jakarta dengan skor 84,01%, diikuti Kalimantan Selatan (79,69%), dan Bali (78,77%). Meski demikian, seluruh provinsi di Indonesia Timur kecuali Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara mencatatkan tingkat literasi keuangan di bawah indeks nasional. Ini menjadi alarm keharusan peralihan daerah prioritas edukasi keuangan ke depan.
Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, literasi keuangan meningkat pada setiap kelompok pendidikan terakhir, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat dialami sampel kelompok berpendidikan terakhir SD/Sederajat yang meningkat dari 54,82% menjadi 59,67%.
Baca juga:
Chris Wibisana
Berdasarkan kategori usia, kelompok penduduk usia 26-35 tahun memiliki tingkat literasi keuangan tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya, dengan capaian 74,05%. Namun, di saat yang sama, literasi keuangan penduduk usia 15-17 tahun dan penduduk usia 51-79 tahun tertahan masing-masing pada level 51,86% dan 55,03%. Ini menandakan edukasi keuangan perlu lebih menjangkau kelompok rentan usia muda dan usia lanjut.
Sejalan dengan capaian literasi keuangan, Indeks Inklusi Keuangan yang menyentuh 93,61% ditopang akses produk keuangan konvensional yang memadai. Tiga provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.
“Namun, inklusi keuangan di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Maluku Utara butuh penguatan. Kenaikan tercatat terjadi di setiap jenjang pendidikan masyarakat, dengan tingkat inklusi tertinggi dialami penduduk berprofesi pensiunan/purnawirawan mencapai 99,54% dan penduduk tamatan perguruan tinggi sebesar 99,49%,” ucap Amalia.
Lebih cepat dari target
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, dengan capaian Indeks Literasi Keuangan 69,57% dan Indeks Inklusi Keuangan 93,61%, tingkat literasi dan inklusi keuangan Tanah Air resmi melampaui target RPJMN tahun 2029 yang menetapkan literasi 69,35% dan inklusi 93,0%.
Tak hanya itu, dengan metodologi SNLIK yang diperkuat dan cakupan koresponden yang semakin luas, OJK mampu memetakan efektivitas hingga level provinsi untuk data yang semakin menyeluruh, mendalam, dan representatif. Nilai tambah SNLIK 2026 akan menjadi baseline baru untuk memantau kemajuan literasi dan merumuskan dasar terobosan yang tepat sasaran.
“Intervensi untuk generasi muda, misalnya, perlu dilakukan sebelum menjadi pengguna aktif produk keuangan, sementara edukasi keuangan lansia harus lebih sederhana dan relevan untuk terhindar dari scam. Ini menunjukkan edukasi keuangan tidak bisa one size fits all, dan membutuhkan life-cycle approach dalam program literasi keuangan,” kata Friderica.
Berangkat dari hasil SNLIK 2026, Friderica menjelaskan, program kerja OJK akan menempatkan segmen masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih rendah sebagai sasaran prioritas, yakni penduduk di wilayah perdesaan, penduduk usia muda dan usia lanjut, masyarakat petani, peternak, pekebun/nelayan, pelajar/mahasiswa, serta masyarakat berpendapatan rendah.
“Kami akan mendorong penggunaan produk dengan tingkat inklusi yang masih rendah, diikuti peningkatan kualitas literasi melalui kurikulum pendidikan formal. Penguatan edukasi keuangan digital pun harus berjalan seiring perlindungan konsumen agar nasabah tidak hanya semakin terinklusi, tetapi juga semakin mengenal produk yang digunakannya,” imbuh Friderica.
Baca juga:
Tim Suar
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menambahkan, OJK akan terus merumuskan respons kebijakan dengan pendekatan zoom-in, terstruktur, dan sistematis sesuai karakteristik demografi sasaran edukasi.
“Kami akan kerja sama dengan Kemdikdasmen untuk sekolah dasar dan menengah, demikian juga dengan Kemendikti untuk universitas. Semua ini sedang kami siapkan, tetapi secara proses sudah berjalan dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sudah melaksanakan. Tinggal payung nasional akan dirumuskan secara lebih menyeluruh,” kata Dicky.
Saat ini, dengan dinamika sektor keuangan yang tinggi, fokus edukasi keuangan OJK akan mengaitkan kapasitas literasi keuangan digital, dengan memperhatikan klasifikasi umur, pendapatan, wilayah, dan profesi. Harapannya, dengan perumusan program edukasi terfokus, edukasi keuangan akan mempercepat tercapainya financial well-being seluruh lapisan masyarakat.
“Target kami adalah masyarakat tidak hanya bisa menggunakan, tetapi juga harus bisa secara lebih hati-hati, dan sejak awal terlindungi. Kami akan lebih proaktif mengajak industri untuk melakukan edukasi dan literasi. Tidak hanya menawarkan keuntungan produk, tetapi juga melakukan sosialisasi risiko produk keuangan yang mereka tawarkan,” kata Dicky.
Dari keluarga
Sebelumnya, Peneliti OJK Institute Widya Ningsih mengungkapkan perilaku keuangan Generasi Z (kelahiran 1997-2012) yang mulai berinvestasi di usia rata-rata 19 tahun antara lain didorong kedekatan dengan teknologi digital dan kemudahan akses teknologi berbagai platform keuangan.
Ini berbeda dengan kecenderungan Generasi Y (kelahiran 1981-1996) yang rata-rata mulai berinvestasi di usia 25 tahun. "Generasi Z sebagai digital native lebih pragmatis dan sadar risiko finansial, sementara Generasi Y sebagai generasi transisi digital, lebih menghargai experience daripada materi semata," ujar Widya.
Saat ini, dengan akumulasi total rekening bank yang dimiliki Gen Z dan Gen Y mencapai 422,9 juta akun, generasi muda semakin sadar dan aktif dalam transaksi keuangan, termasuk di pasar modal dengan jumlah investor berusia muda yang sudah mencapai 8,86 juta orang.
Temuan ini mengoreksi anggapan bahwa investor Gen Z cenderung berinvestasi pada aset risiko tinggi, karena bank masih menjadi instrumen utama Gen Z menabung, sementara emas masih menjadi instrumen investasi dominan, diikuti saham, reksa dana, properti, SBN, dan kripto.
"Dalam survei, perilaku individu menunjukkan kecenderungan memilih investasi, tetapi mereka masih menempatkan dana lebih banyak pada tabungan. Ada gap keinginan untuk berinvestasi dan keputusan aktual yang didominasi menabung," kata Widya.
Temuan riset OJK mengungkapkan peran orang tua juga membentuk kebiasaan finansial generasi muda melalui diskusi dan teladan perilaku keuangan, khususnya dalam pengelolaan tabungan, baik Gen Y maupun Gen Z. Nilai-nilai finansial yang ditanamkan keluarga itu lebih efektif membentuk kebiasaan menabung dibandingkan perilaku investasi yang menuntut kemandirian dan toleransi risiko.
"Perilaku investasi Generasi Z cenderung dipengaruhi peer influence, psikologis, dan akses keuangan, sementara Generasi Y lebih dipengaruhi literasi keuangan dalam keputusan investasi," ungkap Widya membandingkan.
Bagi regulator, Widya menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan program literasi dengan mengawasi influencer investasi, agar tidak memicu herding behavior, seraya mendorong kampanye perencanaan keuangan yang telah lazim dilakukan oleh Gen Y.
Di sini, institusi keuangan berperan meningkatkan edukasi keuangan berbasis digital, di samping menawarkan produk yang mengarahkan perilaku bijak mengatur keuangan.
"Selain itu orang muda Gen Z dan Y juga membutuhkan peningkatan disiplin keuangan pribadi untuk tidak hanya fokus pada pendapatan tinggi, tetapi pada manajemen keuangan berdasarkan literasi yang memadai," ujar Widya.
