Melesatnya Kredit Himbara, Sorotan S&P Global, dan SAL

Kendati jadi hal positif, penyaluran kredit bank-bank pelat merah yang melaju lebih kencang ketimbang prediksi menimbulkan alarm kekhawatiran tersendiri. Hal ini memicu alarm kekhawatiran dari lembaga pemeringkat S&P Global.

Mengutip laporan keuangan para anggota Himpunan Bank Negara (Himbara), penyaluran kredit mereka pada triwulan II-2026 berkisar antara 16%-24%, di atas perkiraan 12%. BNI mencatat pertumbuhan kredit pada periode ini sebesar 24,4% secara tahunan, BRI bertumbuh 16,2% secara tahunan, dan Bank Mandiri tumbuh 19,9% secara tahunan. Begitupula BSI yang bertumbuh 15,98% secara tahunan dan BTN yang bertumbuh 11,2% secara tahunan.

Alarm pertama disampaikan oleh lembaga pemeringkat S&P Global dalam Sector Brief yang diterbitkan Senin (14/9/2026) lalu. Dalam tinjauan tersebut, S&P menyoroti dampak ekspansi kredit bunga rendah oleh bank-bank milik negara (Himbara) di saat suku bunga acuan BI Rate dipertahankan pada tingkat 5,75%.

Ekspansi yang berkaitan langsung dengan partisipasi Himbara dalam membiayai program prioritas pemerintah dan pinjaman untuk BUMN, menurut penilaian S&P, dapat memicu tergerusnya profitabilitas bersih yang memengaruhi daya tahan dan kinerja perbankan ke depan.

“Kami memperkirakan bank-bank ini akan berusaha mengatur tekanan dengan menekan biaya dana, mendiversifikasi pendapatan, serta memprioritaskan kualitas pertumbuhan yang lebih baik. Kekuatan modal dan pencadangan seharusnya dapat meredam dampak penggerusan laba tersebut,” tulis tinjauan tersebut.

Lebih lanjut, dalam tinjauan yang sama, S&P mengungkapkan kekhawatiran tersebut bermula dari pertumbuhan kredit tiga bank Himbara pada Semester I-2026 yang mencapai 26%, jauh lebih tinggi dari prakiraan S&P maupun pertumbuhan kredit agregat di kisaran 12%.

Tingginya laju pertumbuhan kredit terhadap BUMN ditengarai sebagai salah satu efek injeksi Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang mendorong Himbara membiayai program Koperasi Desa Merah Putih.

Akibat laju pertumbuhan ini, S&P memprakirakan tekanan terhadap laba bersih (net interest margins) bank Himbara akan berlanjut hingga 12 bulan ke depan.

“Kami memperkirakan NIM bank-bank milik negara dapat tertekan 10-20 basis poins dalam 12-18 bulan ke depan, yang antara lain disebabkan potensi penarikan dana likuiditas pemerintah yang dapat menaikkan biaya dana,” tulis tinjauan tersebut.

Dengan implementasi sejumlah strategi untuk menyeimbangkan tekanan terhadap margin, S&P merekomendasikan normalisasi laju pertumbuhan kredit dapat dikembalikan ke rentang normal antara 8-10%. Pasalnya, pertumbuhan selama 12 bulan ke depan berpotensi melambat akibat likuiditas yang semakin ketat dan fakta bahwa pertumbuhan tersebut berasal dari basis yang tinggi.

Selain itu, bank-bank juga memperhitungkan adanya peningkatan angsuran portofolio pinjaman korporasi pada paruh kedua tahun 2026, terutama dari pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada BUMN pada kuartal-kuartal sebelumnya. Kinerja kuat pada paruh pertama berarti pertumbuhan kemungkinan akan berada di kisaran atas rentang ini.

“Potensi penarikan dana pemerintah jangka pendek dan volatilitas rupiah tetap menjadi risiko yang dapat memengaruhi likuiditas dan kualitas kredit sekunder. Kami memperkirakan bank-bank dengan basis simpanan dan kemampuan transaksi yang lebih kuat akan lebih mampu mengatasi periode likuiditas yang lebih ketat ini,” pungkas tinjauan itu.

Lihat secara proporsional

Secara terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menilai Himbara memiliki peran menyukseskan program prioritas pemerintah. Mandat ganda Himbara terletak untuk tidak hanya mencetak laba, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam pemerataan kesejahteraan.

“Dalam menjalankan berbagai peran tersebut, OJK mengharapkan bank Himbara untuk senantiasa tetap menerapkan manajemen risiko serta tata kelola yang baik, serta memberikan kontribusi yang sejalan dengan kapasitas serta keahlian dari masing-masing bank,” kata Dian melalui pernyataan tertulis.

Menurut Dian, besaran kredit yang disalurkan Himbara semestinya bukan menjadi tujuan satu-satunya. Pertumbuhan juga harus dilengkapi struktur kredit dan sumber pembayaran yang jelas, didukung mitigasi risiko dan pemantauan yang memadai.

Dengan demikian, aspek-aspek pembayaran kewajiban terhadap Himbara, termasuk pembayaran kembali utang KDMP, perlu melewati proses verifikasi dan validasi dengan dokumentasi yang diperlukan, merujuk pada peraturan pelaksanaan yang memadai, serta dilandasi prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

Di sisi lain, Dian tidak menafikan bahwa pertumbuhan kredit turut memengaruhi pertumbuhan loan to deposit ratio (LDR) yang secara agregat telah mencapai 88,38%. Namun, peningkatan ini perlu dilihat secara proporsional sebagai bagian dari fungsi intermediasi perbankan yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku

“Likuiditas secara industri masih berada pada level yang memada, sehingga pergerakan LDR tidak dapat digunakan secara tunggal untuk menyimpulkan pengetatan likuiditas. Indikator tersebut perlu dilihat bersama indikator lainnya, serta memperhatikan kondisi masing-masing bank, seperti karakteristik bisnis, struktur pendanaan, dan strategi intermediasi masing-masing bank,” tegas Dian.

SAL dijaga sampai Juli 2027

Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan dana pemerintah yang telah diinjeksikan ke Himbara masih terhitung sebagai uang belanja negara. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus siap menaruh dan menarik setiap waktu, dengan langkah-langkah sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu stabilitas sektor keuangan.

“Karena itu, dibutuhkan diskusi intensif dengan Himbara maupun seluruh sektor perbankan kita. Penempatan dana ini adalah bentuk in and out, tetapi yang jelas karena ini uang belanja, kita ingin memastikan ada dampaknya untuk masyarakat sebagai bagian dari APBN yang menumbuhkan,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Jumat (18/9/2026).

Melengkapi penjelasan Suahasil, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan, posisi SAL pemerintah yang masih ditempatkan di sistem Himbara berjumlah Rp299 triliun. Dari jumlah ini, Bhakti memastikan dana sejumlah Rp200 triliun untuk tetap ditempatkan di perbankan sampai Juli 2027.

“Namun, yang patut diingat, penempatan dana ini sifatnya sementara. Pada saat belanja, tentunya ini akan digunakan. Kami terus berkomunikasi dengan perbankan agar pada saat akan dilakukan penarikan Rp99 triliun tadi, bisa dikoordinasikan sehingga tidak terjadi gap/lag antara dana di bank dan yang ditarik Kementerian Keuangan,” ujar Bhakti.

Bank menanti aba-aba

Meskipun pengetatan likuiditas dan penggerusan profit akibat penyaluran kredit telah memicu peringatan, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi memastikan belum ada komunikasi lanjutan dari Kementerian Keuangan ihwal penarikan dana SAL dari Himbara dalam waktu dekat.

Di sisi lain, penyaluran dana ke sektor-sektor prioritas pun telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dalam hal BRI, penempatan dana senilai Rp55 triliun sudah tersalurkan, terutama untuk kredit usaha rakyat dan kredit pembiayaan perumahan. Dari seluruh bank penyalur, posisi BRI mencapai tidak kurang dari 75% untuk KUR dan 52% untuk KPP.

“Memang sudah ada rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Secara berkala kita akan kembalikan, tetapi belum ada jadwal. Rencananya ini akan diperpanjang sampai satu tahun ke depan, tetapi kita belum menerima informasi lebih lanjut perihal jadwal penarikan itu,” kata Hery.

Jangan sampai bumerang

Dihubungi secara terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurahman mengakui, meskipun likuiditas relatif terjaga, sektor jasa keuangan sejak memasuki paruh kedua tahun 2026 sudah memasuki mode adaptasi menjadi lebih prudent.

“Tantangan bank bukan hanya menjaga pertumbuhan, tetapi menjaga kualitas pertumbuhan di tengah tekanan rupiah, suku bunga tinggi, risiko pasar modal, serta perlambatan daya beli. Rencana bisnis tidak bisa lagi terlalu ekspansif, tetapi lebih selektif berbasis risiko, likuiditas, dan kualitas aset,” ujarnya.

Bagi sektor perbankan, prioritas utama di paruh kedua adalah menjaga kualitas kredit dan likuiditas. Kredit tetap perlu tumbuh, tetapi tidak boleh dipaksakan ke sektor yang rentan mengalami tekanan arus kas.

“Bank perlu lebih selektif pada sektor padat impor, sektor dengan permintaan melemah, dan debitur yang sensitif terhadap kenaikan bunga. Sebaliknya, pembiayaan bisa diarahkan ke sektor yang masih punya permintaan kuat, berorientasi ekspor, pangan, energi, hilirisasi produktif, dan infrastruktur yang memiliki arus kas jelas,” imbuhnya.

Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengakui data BI dan Kementerian Keuangan cocok dalam memperlihatkan situasi likuiditas yang masih terjaga dan ketahanan perbankan tetap kuat dengan rasio kredit bermasalah yang masih terkendali.

Namun, Josua menggarisbawahi, perbankan dapat terlihat stabil di permukaan, tetapi fungsi intermediasinya justru sedang melemah karena bank semakin selektif, pelaku usaha menunda ekspansi, dan kebutuhan pembiayaan jangka panjang tidak terpenuhi.

“Karena itu, yang perlu diperhatikan ke depan bukan hanya pertumbuhan kredit secara keseluruhan, tetapi ke mana kredit mengalih, apakah masuk ke sektor produktif, apakah menopang investasi baru, dan apakah transmisi biaya dana yang murah benar-benar sampai ke debitur usaha, bukan sekadar berhenti di keadaan likuiditas bank,” ucapnya.