Indonesia adalah negara yang memiliki sangat banyak peluang investasi. Seluruh pemangku kepentingan perlu bahu membahu menciptakan ekosistem yang kondusif untuk mendorong investasi demi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
Indonesia dinilai masih menyimpan peluang investasi yang besar di tengah dinamika ekonomi global yang semakin diselimuti oleh kondisi penuh ketidakpastian. Meski demikian, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dikonversi dengan baik menjadi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal, karena masih dibayangi oleh sejumlah persoalan. Seluruh pemangku kepentingan perlu bahu membahu menciptakan ekosistem yang kondusif untuk mendorong investasi demi mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
Hal ini menjadi benang merah dalam Roundtable Decision bertema “Rolling Out the Gold Carpet for New and Existing Investors” yang digelar oleh SUAR dalam SUAR Forum 2026 di Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (KEK ETKI Banten) tepatnya di Marketing Office BSD City, Kabupaten Tangerang, pada Jumat (21/08/2026).
Diskusi ini berupaya untuk menggali akar dari persoalan yang ada demi bersama-sama mencari solusi agar menaikkan kualitas dan memperbaiki iklim investasi Tanah Air.
Hadir sebagai pembicara adalah Founder & CEO Plataran Indonesia Yozua Makes, CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, dan Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Mohamad Ikhsan. Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ichsan Zulkarnaen memberikan keynote speech.
Pada kesempatan tersebut, Founder& CEO Plataran Indonesia Yozua Makes menilai, Indonesia sebenarnya merupakan sebuah negara yang memiliki sangat banyak peluang investasi, tetapi lanskap bisnisnya sangat dinamis dan terus mengalami perubahan. Para pelaku usaha di Tanah Air pun didorong untuk terus menanamkan modal dan melakukan investasi di dalam negerinya sendiri demi mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih baik.
“Menurut saya, Indonesia is a land of opportunities, but in a dynamic landscape. Kenapa lebih baik di sini di rumah kita sendiri? Karena kita mengerti dinamika melakukan bisnis di Indonesia,” kata Yozua.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, kebutuhan pembangunannya pun tinggi, banyak pula sektor yang masih bisa dikembangkan, sehingga peluang investasinya besar. Namun, peluang itu berada di dalam lingkungan yang cepat mengalami perubahan dan diselimuti ketidakpastian. Maka dari itu menurutnya, baik pemerintah maupun dunia usaha harus terus melakukan penyesuaian.
Untuk mengonversikan peluang yang besar tersebut menjadi arus investasi ke dalam negeri, Yozua menjelaskan bahwa setidaknya ada lima isu fundamental yang harus diperbaiki. Lima isu tersebut adalah mengenai kepercayaan atau trust, independensi institusi, Indonesia Incorporated, penanganan korupsi, dan kemampuan menghadapi disrupsi teknologi.
“Trust itu intinya yang sangat mendasar. Kalau ada yang namanya nonreadable policies atau ketidakpastian dari kebijakan atau ketidakpastian hukum, itu menjadi salah satu isu yang paling penting untuk investasi, apalagi yang dengan high intensive capital, yang membutuhkan long term investment,” jelasnya.
Independensi lembaga pemerintah pun penting dalam membangun kepercayaan para investor. Sementara itu, konsep Indonesia Incorporated perlu diperkuat dengan melibatkan sektor swasta baik domestik maupun asing, mengingat badan usaha milik negara (BUMN) memiliki keterbatasan dari segi kapasitas maupun pendanaan. Di sisi lain, persoalan korupsi yang masih belum teratasi dengan baik juga masih menjadi tantangan dalam menarik investasi masuk ke dalam negeri.
Industri dalam negeri saat ini juga perlu bergerak secara bertahap menuju penggunaan teknologi tinggi salah satunya seperti artificial intelligence (AI). Teknologi yang ada sekarang ini pun bisa membuat produksi menjadi lebih cepat, murah, efisien, dan bahkan bernilai tambah tinggi. Selanjutnya, yang harus dipersiapkan adalah tenaga kerja di Indonesia harus mampu bekerja bersama dengan teknologi ini.
“Kita punya begitu banyak tenaga kerja, kita harus bisa memanfaatkannya. Kalau itu tidak kita siapkan, menurut kami itu bisa menimbulkan disrupsi yang sangat luar biasa. Kalau kita menjauhi teknologi, maka kita akan ketinggalan dan kita tidak akan masuk ke dalam global value chain di dunia,” ujar Yozua.
Baca juga:
Tria Dianti
Pemerintah juga didorong untuk menjaga kebijakan yang dirancang agar tetap adaptif menghadapi dinamika ekonomi, investor di lain sisi perlu memahami arah kebijakannya, bukan hanya melihat aturan yang berlaku pada saat ini saja.
“Sangat penting, kita harus bisa membaca policies-nya mau ke arah mana, karena ini menentukan arah investasi kita. Yang bisa baca paling jago ya orang Indonesia, karena kita tahu bagaimana cara melakukan bisnis di Indonesia, a land of opportunity, tapi di saat yang bersamaan dinamis, Indonesia harus dinamis dalam melakukan kalibrasi,” tegasnya.
CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menambahkan, persoalan mengenai kepastian hukum ini menjadi sangat penting dalam menarik arus investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
“Saya banyak bicara juga dengan teman-teman investor di luar, mereka masih sangat percaya dengan Indonesia, mereka bilang fundamental Indonesia itu masih bagus, yang mungkin perlu diperhatikan adalah kembali kepada kepastian hukum tersebut,” jelas Neneng.
Dalam industri berteknologi tinggi di mana Grab indonesia berada, Neneng menilai, ketika terlalu banyak regulasi yang mengatur, justru hal tersebut dapat menghambat inovasi. Karakter bisnis berbasis teknologi sendiri disebut berbeda dengan bisnis konvensional pada umumnya, sehingga pemerintah melalui regulasi yang dihadirkan perlu memberikan ruang yang cukup agar perusahaan-perusahaan teknologi dapat berkembang dan melakukan inovasi.
“Lulusan Indonesia dan orang-orang Indonesia yang teknologinya kuat itu banyak banget bahkan kita mengekspor ke Malaysia dan sebagainya. Kalau saya tanya teman-teman saya dari Traveloka, Tokopedia, banyak banget orang-orang Indonesia yang bagus, jadi kita gak kalah dengan Malaysia,” ungkapnya.
Maka dari itu Neneng menegaskan, untuk menaikkan kualitas dari iklim investasi Tanah Air, perlu adanya perbaikan yang dilakukan demi menciptakan kepastian hukum khususnya untuk para pelaku usaha dan investor.
“Untuk menaikkan iklim investasi itu adalah yang pertama adalah trust dan kepastian hukum. Itu sangat penting, dan saya masih percaya bahwa peluangnya masih sangat besar di Indonesia, dan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Indonesia saya selalu bilang kita harus selalu beradaptasi,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menilai, arah kebijakan dari pemerintah sendiri saat ini sudah bergerak ke arah yang tempat untuk menumbuhkan sektor-sektor industri dalam negeri, sebagaimana yang dirasakan oleh industri pupuk. Perubahan tata kelola dan kebijakan dalam industri pupuk ini menjadi faktor penting dalam mendorong investasi di dalam industri.
Berbagai perubahan kebijakan pun dilakukan dari tahun ke tahun, presiden demi presiden, sampai akhirnya dengan adanya kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto, industri pupuk dalam negeri kini mampu berinvestasi secara mandiri, Pupuk Indonesia sendiri kini menyiapkan investasi sekitar Rp118 triliun untuk memperbarui dan meningkatkan efisiensi dari pabrik-pabriknya, mengingat pada tahun 2024 lalu tercatat 24 dari 30 pabrik N-based berumur lebih dari 20 tahun atau setara 72% kapasitas pupuk urea.
“Kalau Pak Prabowo awalnya mendapatkan 70% pabrik yang umurnya di atas 20 tahun, nanti di akhir 5 tahun itu yang ada 70% umurnya di bawah 20 tahun, maka akan berbalik angkanya. Makanya saya menilai arahnya sudah tepat karena investasi jadi bisa dilakukan secara mandiri dan keuntungan kita bisa bertambah karena kita menggunakan policy yang lebih masuk akal,” ujar Rahmad.
Menurutnya, jawaban dari persoalan mengenai kepastian hukum dalam berinvestasi di dalam negeri ini adalah dengan melakukan penyederhanaan regulasi atau deregulasi. Deregulasi ini tidak hanya sekadar menyederhanakan aturan yang berlaku saja, tetapi juga dilihat sebagai upaya dalam memperbaiki ekosistem dan tata kelola. Contoh keberhasilannya, industri pupuk dalam negeri mengalami kemajuan, penambahan keuntungan, dan jumlah pupuk yang disalurkan kepada petani bisa bertambah yang pada akhirnya menciptakan swasembada untuk pangan.
“Iklim investasi untuk sektor pupuk sangat positif karena dari 145 aturan yang menghambat kami untuk bisa menyalurkan pupuk kepada petani itu dirubah menjadi satu perpres, artinya deregulasi terjadi, penguatan institusi terjadi karena Pupuk Indonesia diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk memastikan pupuk itu bisa sampai kepada petani,” lanjutnya.
Peran aktif dari seluruh pihak ini diperlukan dalam mendorong transformasi perekonomian Indonesia. Masyarakat hingga pelaku usaha tidak boleh berputus asa dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada, karena Indonesia ini merupakan rumah bersama yang terus mengalami proses pembangunan.
“Ketika kita melihat kesulitan, mari kita bersama-sama secara aktif untuk melakukan perubahan. Mari kita semua berperan aktif, karena negara ini sangat besar sekali potensinya dan sangat sayang sekali apabila kita semua tidak ikut berperan aktif dalam mendorong perubahan untuk perbaikan Indonesia,” ujarnya.
Hadir sebagai pembicara kunci, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonominya menjadi lebih tinggi lagi. Pertumbuhan ekonomi indonesia pada semester I-2026 mencapai 5,45%. Pemerintah pun menargetkan perekonomian akan tumbuh sebesar 6% pada akhir tahun 2026, dan mencapai 8% pada tahun 2029.
Demi mencapai target 6% tersebut, ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu investasi tumbuh lebih cepat dari produk domestik bruto (PDB), produktivitas naik, serta ekspor bernilai tambah dan efisiensi logistik.
“Tambahan yang kita perlukan adalah tambahan yang datang dari beberapa sektor yaitu investasi yang diharapkan tumbuh lebih cepat dari pada PDB dan diarahkan pada proyek-proyek bernilai tambah tinggi, dan proyek tersebut menggunakan value chain yang ada di dalam negeri. Kemudian kenaikan produktivitas itu menjadi penting terutama pengembangan dari sumber daya manusia,” jelas Airlangga.
Pemerintah juga telah mengembangkan hilirisasi, swasembada energi, ekosistem bullion dan bank emas, tata kelola devisa hasil negara sumber daya alam (DHE SDA), digitalisasi, hingga KEK dan kawasan industri sebagai mesin pertumbuhan perekonomian baru yang sudah bergerak.
Salah satu upaya dalam mengoptimalkan peluang yang ada, adalah dengan hadirnya pengembangan ekosistem bullion nasional, yang kemudian menunjukkan besarnya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan potensial.
“Satu hal lagi yang Bapak Presiden launching tahun lalu yaitu ekosistem bulion dan bank emas yang mengelola hampir 180 ton emas atau bernilai Rp360 triliun, ini menjadi nilai tambah tersendiri karena sebelumnya emas itu tidak digunakan dalam aset perbankan, tetapi dengan adanya bullion ini kenaikannya luar biasa karena emas selalu menjadi safe heaven investasi, apalagi kita juga sudah mendorong derivatif emas yaitu exchange-trade fund (ETF),” katanya.
Demi mencapai target-target pertumbuhan maupun target nilai investasi yang masuk ke dalam negeri bisa tercapai, Airlangga menegaskan bahwa hal tersebut membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Dengan fundamental yang kuat, kebijakan fiskal yang prudent, kebersamaan antara pemerintah dan dunia usaha, kami ingin mendorong bahwa ke depan kita bisa menjaga ketahanan perekonomian dan juga mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif. Kalau kita ingin negara kita maju dan sejahtera, kita harus tumbuh lebih tinggi,” tegas Airlangga.
Baca juga:
Benediktus Krisna Yogatama
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut kepastian hukum menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor ketika menentukan negara tujuan penanaman modal, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang masih penuh ketidakpastian.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Indonesia pada semester I tahun 2026 sendiri telah mencatatkan rekor mencapai Rp1.010,6 triliun, yang mana tumbuh 7,2% secara tahunan. Angka ini sendiri telah memenuhi capaian 49,5% dari total target investasi nasional pada tahun 2026 yang ditargetkan mencapai Rp2.041,3 triliun.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ichsan Zulkarnaen mengatakan kepastian hukum memberikan kenyamanan bagi investor dalam menjalankan kegiatan usaha.
"Pertama, tentu faktor yang terpenting adalah kepastian hukum. Jadi dengan kepastian hukum itu nantinya para investor itu bisa mendapatkan kenyamanan dalam berinvestasi," kata Ichsan.
Selain kepastian hukum, investor juga akan mempertimbangkan potensi keuntungan atau profit dari investasi yang ditanamkan. Faktor berikutnya adalah ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha. Infrastruktur yang dimaksud tidak hanya mencakup infrastruktur fisik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang tersedia di negara tujuan investasi.
Pertimbangan mengenai kesiapan infrastruktur juga menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangan KEK. Ichsan mengatakan kinerja KEK di Indonesia masih beragam. Sebagian kawasan dinilai telah menunjukkan kinerja yang baik, sementara sejumlah KEK lainnya masih membutuhkan perhatian dan dorongan lebih lanjut dari pemerintah.
"Yang terpenting sebetulnya adalah ketersediaan daripada infrastruktur di KEK tersebut," katanya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan konsep KEK berbasis tematik masih relevan untuk dikembangkan. Ichsan mengatakan pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah menyesuaikan insentif, fasilitas, hingga infrastruktur berdasarkan karakteristik masing-masing kawasan. Salah satunya KEK ETKI Banten yang mengusung sektor edukasi, teknologi, dan kesehatan. Menurut dia, pengembangan KEK dengan tema tertentu tetap relevan karena dukungan pemerintah dapat diarahkan sesuai dengan sektor yang menjadi fokus kawasan.
Dia menjelaskan kebutuhan KEK yang berfokus pada pariwisata akan berbeda dengan KEK yang bergerak di bidang kesehatan. Oleh karena itu, insentif, fasilitas, maupun infrastruktur yang disediakan pemerintah dapat disesuaikan dengan tema masing-masing kawasan.
"Oleh karena itu, sampai dengan saat ini pemerintah masih melakukan cara yang sama bahwa kita akan menentukan tiap-tiap KEK itu dengan tematik-tematik. Sehingga nanti insentif, fasilitasnya, infrastrukturnya itu bisa disesuaikan dengan tematiknya," kata Ichsan.
Di sisi lain, pemerintah juga menyadari adanya kritik terhadap investasi yang masuk ke Indonesia karena dinilai belum cukup banyak menciptakan lapangan kerja. Ichsan mengatakan pemerintah terus mendorong agar investasi yang masuk tidak hanya terkonsentrasi pada sektor padat modal. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong sektor-sektor tertentu agar mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.
"Kita terus mendorong sebetulnya bahwa investasi yang masuk itu bukan hanya investasi yang masuk untuk padat modal gitu ya. Memang sementara ini kita melihat bahwa penyerapan tenaga kerjanya itu, kalau kita bandingkan ya, lebih rendah dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Namun demikian, kita terus mendorong untuk sektor-sektor tertentu untuk bisa dia bisa menyerap lebih banyak tenaga kerjanya," katanya.
Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Mohamad Ikhsan juga menilai bahwa potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia dalam menarik investasi ini belum sepenuhnya tercermin dalam realisasinya. Rendahnya kualitas iklim investasi Indonesia menurutnya bukan akibat minimnya potensi, melainkan semakin lebarnya jarak antara potensi dengan realisasinya akibat menurunnya kepercayaan dan kredibilitas.
“Angka-angka data kita semakin lama semakin jauh dari realita, kalau begitu angka kita jauh dari realita, nanti yang ada kita hanya akan berdebat sesama kita mengenai angka, akhirnya kita tidak menyelesaikan persoalan,” ucap Ikhsan.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat institusi dan memastikan data serta kebijakan yang ada dapat diperiksa secara transparan agar investor memiliki kepastian dan mampu menilai risiko investasi dengan baik.
“Agar data bisa menjadi lebih dipercaya, kuncinya adalah transparansi yang bisa di-cross check. Iklim investasi itu kan persepsi, bagaimana investor bisa percaya ketika tidak transparan. Di samping kredibilitasnya semakin turun, transparansi datanya juga semakin disembunyikan, jadi kita gak bisa memeriksa apakah benar atau tidak, kita jadi hanya memperdebatkan angka, substansinya gak pernah kita selesaikan,” sambungnya.
Ikhsan pun mengusulkan perlu adanya kepastian mengenai kebijakan maupun hukum dalam meningkatkan kualitas iklim investasi Indonesia. Kepastian hukum ini menjadi semakin penting ketika perekonomian semakin kompleks saat ini. Ketidakpastian inilah yang menjadi musuh terbesar bagi para investor.
“Kita harus kasih kesempatan semua orang, analis, jadi dia bisa memeriksa apa yang benar dan tidak, akhirnya kita bisa percaya. Kita bisa memeriksa policy yang dibuat oleh pemerintah sudah jalan atau belum. Kebijakan itu kan coba-coba, bisa benar bisa salah, kalau kita gak bisa dapat indikator yang tepat, kita tidak bisa tahu, makanya kenapa transparansi itu sangat penting,” tegasnya.
Dukung Jurnalisme Solusi. Terangi Lebih Banyak Langkah Bersama SUAR
Di tengah banyaknya informasi, jurnalisme yang memberi arah hanya dapat terus hadir berkat dukungan pembaca. Bersama Anda, kami akan terus menghadirkan informasi yang terkurasi, mendalam, dan berorientasi pada solusi bagi penggerak dunia usaha.
Tambahkan SUAR ke Google
