Investasi 2027 Ditarget Rp2.322 Triliun, Pemerintah Perlu Kejar Kualitas

Pemerintah menargetkan capaian realisasi investasi pada tahun 2027 sebesar Rp2.322 triliun, atau naik 13,8 % dari target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Investasi tidak hanya harus bertumbuh tapi berkualitas mendorong perekonomian nasional dan memberi dampak nyata di masyarakat.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani mengatakan untuk mencapai target terebut pihaknya terus melakukan pembenahan iklim investasi melalui tiga fokus utama, yakni kepastian perizinan, kecepatan konstruksi, dan penyelesaian hambatan di lapangan.

“Fokus program Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di tahun depan ini ingin lebih memberikan kepastian perizinan. Sistem perizinan dari 18 kementerian/lembaga sudah terintegrasi dengan Sistem OSS (Online Single Submission) dan terus diperkuat," kata Rosan dalam konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/08/2026).

Rosan menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan sistem OSS dengan artificial intelligence (AI), big data dan blockchain. Pemerintah juga tengah menyiapkan OSS versi 2.0 yang berbasis kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan keandalan layanan. Saat ini, sebanyak 575 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota telah terhubung dengan sistem OSS.

Sementara untuk mempercepat realisasi proyek, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjalankan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Program ini memungkinkan investor di 62 kawasan industri untuk mulai melakukan pembangunan secara paralel dengan proses perizinan.

Kementerian Investasi juga terus memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam memfasilitasi proyek hilirisasi, Proyek Strategis Nasional, dan program prioritas pemerintah. Penyusunan regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga terus diselesaikan.

“Di kesempatan ini, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri, akademisi, masyarakat, dan media, agar kita selalu menjaga iklim investasi yang kondusif sehingga memberikan dampak yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia,” tutup Rosan.

Rosan menambahkan investasi emakin memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II / 2026 yaitu 39% terhadap total pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di kuartal II/2026 sebesar 5,29 %, dan investasi menyumbang kurang lebih 39%. Padahal investasi biasanya menyumbang di kisaran 28-29%.

Dari sisi pengeluaran, Rosan menambahkan investasi juga tumbuh 6,87 persen pada kuartal II/2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,06%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin ditopang oleh pembentukan kapasitas produksi, tidak hanya konsumsi masyarakat.

Peningkatan peran investasi ini menjadi modal penting untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 berada pada kisaran 5,8–6,5 persen. Sejalan dengan sasaran tersebut, realisasi investasi pada 2027 ditargetkan mencapai Rp2.322,0 triliun, meningkat dari target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun,” papar Rosan.

Adapun pada semester 1/2026, realisasi investasi mencapai Rp 1.010 triliun, Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, atau 49,5% dari target tahunan Rp2.041,3 triliun. Capaian ini terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp502,9 triliun (49,8%) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp507,6 triliun (50,2%), serta menyerap 1,44 juta tenaga kerja.

Sementara itu, Analis Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny Sasmita menilai target realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada 2027 tergolong ambisius, tetapi masih mungkin dicapai apabila tren investasi pada 2026 tetap terjaga dan kualitas iklim investasi semakin membaik.

Menurutnya, pencapaian target tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan komitmen investasi. Pemerintah perlu memastikan proyek-proyek yang telah masuk dalam pipeline benar-benar dapat dieksekusi sehingga mendorong realisasi investasi secara nyata.

"Untuk mencapai Rp2.322 triliun, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan promosi investasi. Yang jauh lebih penting adalah memperbaiki faktor fundamental seperti kepastian regulasi, kecepatan perizinan, ketersediaan energi, logistik, kualitas tenaga kerja, serta kepastian hukum," katanya kepada SUAR.

Ia menilai pemerintah harus mulai lebih menekankan kualitas dan komposisi investasi, bukan hanya total nilainya.

Menurutnya, investasi manufaktur dan hilirisasi yang mampu memperkuat rantai pasok domestik perlu menjadi salah satu prioritas. Namun, hilirisasi tidak seharusnya berhenti pada pengolahan tahap awal, melainkan diarahkan hingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, teknologi, komponen industri, hingga produk akhir.

Selain itu, investasi energi dan ketahanan energi juga penting, mencakup pembangkitan listrik, transmisi, energi baru dan terbarukan, penyimpanan energi, serta industri pendukung transisi energi.

Investasi di sektor digital dan teknologi, seperti pusat data, kecerdasan buatan, semikonduktor, dan elektronik juga dinilai perlu diperkuat. Namun, ia menilai investasi di sektor ini harus tetap dikaitkan dengan pembangunan ekosistem domestik dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Indonesia jangan hanya menjadi pasar atau lokasi fisik bagi investasi digital, tetapi harus memperoleh transfer teknologi dan peningkatan kemampuan industri dalam negeri," katanya.

Investasi yang padat karya produktif tetap penting juga bsia menjadi prioritas. Ronny mengatakan Indonesia jangan hanya mengejar investasi yang besar nilainya tetapi minim penyerapan tenaga kerja.

Sektor manufaktur berorientasi ekspor, agroindustri, industri pengolahan pangan, tekstil dan produk turunannya, alas kaki, furnitur, serta industri kreatif tetap perlu mendapat perhatian, terutama karena memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Idealnya portofolio investasi Indonesia harus seimbang antara investasi padat modal dan berteknologi tinggi untuk meningkatkan produktivitas, serta investasi padat karya yang produktif untuk menciptakan lapangan kerja," katanya.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memandang Indonesia punya pelung cukup besar untuk menarik investasi. Salah satunya pengakuan lembaga pemeringkat internasional terhadap ketahanan fundamental ekonomi Indonesia.

Pengakuan itu datang dari S&P Global Ratings pada 13 Juli 2026 yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil, sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. Penilaian tersebut antara lain ditopang prospek pertumbuhan ekonomi, kebijakan makroekonomi yang berhati-hati dan posisi utang pemerintah. Pengakuan juga datang dari China Lianhe Credit Rating yang memberikan rating AAA dengan outlook stabil dalam penerbitan Panda Bond Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai kepercayaan lembaga internasional tersebut sebagai modal penting bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi. Stabilitas ekonomi, disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan merupakan tiga faktor yang sangat diperhatikan dunia usaha sebelum mengambil keputusan investasi jangka panjang.

“Bagi dunia usaha, trust adalah modal. Ketika lembaga pemeringkat internasional dari Barat maupun Timur memberikan penilaian positif terhadap Indonesia, ini memperkuat pesan bahwa Indonesia memiliki fundamental yang baik dan prospek jangka panjang yang menjanjikan,” kata Anindya.