Performa mesin ekonomi transformatif RI akan diuji dengan target pertumbuhan tahunan 6% dalam APBN. Membuat pertumbuhan terasa dan berdampak lebih sulit daripada angka tinggi di atas kertas.
Target ambisius pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 6% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027 akan menguji performa mesin ekonomi transformatif yang dicanangkan secara bersamaan. Alih-alih membanggakan tingginya angka di atas kertas, membuat pertumbuhan ekonomi terasa dan berdampak ke seluruh lapisan masyarakat jauh lebih penting menjadi indikator keberhasilan kinerja ekonomi.
Tingginya target yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna ke-1 DPR-RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026) tidak lepas dari capaian pertumbuhan ekonomi Semester I-2026 yang berhasil mencapai 5,45% (yoy).
Dengan postur belanja ekspansif yang tumbuh kuat 18,2% (yoy) hingga akhir Juli, Kepala Negara meyakini disiplin fiskal dan penguatan kesejahteraan dapat berjalan bersamaan.
“Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya,” ujar Prabowo.
Dengan pertumbuhan yang lebih kuat itu, Prabowo menambahkan, angka kemiskinan ekstren ditargetkan turun ke rentang 6,0-6,5% tahun depan, sementara tingkat pengangguran terbuka turun ke rentang 4,30-4,87%. Di saat bersamaan, rasio gini ditargetkan membaik bersamaan dengan indeks modal manusia yang ikut meningkat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, dengan perekonomian yang diperkirakan akan terus menguat hingga mencapai sekitar 5,6–6,0% (yoy) hingga akhir tahun 2026, perbaikan mulai tercermin turunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,74% dan angka kemiskinan ekstrem menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
Meski demikian, Purbaya tidak menafikan bahwa perekonomian Indonesia pada 2027 tetap menghadapi situasi global yang kompleks dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Namun, pengalaman pemerintah merespons dinamika ekonomi menjadi modal untuk menjaga perekonomian nasional.
“Kita sudah punya pengalaman yang cukup, dan kita sudah praktikkan dalam 3 triwulan terakhir, bahwa pemerintah bisa mengeluarkan respon kebijakan yang cukup baik, yang bisa mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia,” kata Menkeu.
Merespons arahan Presiden, Purbaya menegaskan bahwa belanja negara akan diarahkan untuk mengedepankan belanja berkualitas dan efisiensi, memperkuat infrastruktur sektor strategis, menajamkan akurasi data penerima subsidi dan bansos, serta memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah.
“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansi walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan kepada perekonomian,” tukas Purbaya.
Menanggapi target yang ditetapkan pemerintah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai RAPBN 2027 membuka ruang yang semakin besar untuk kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Dengan kebutuhan pembangunan yang sangat besar, keterlibatan swasta sebagai investor domestik maupun global menjadi semakin penting.
“Kadin Indonesia siap bergotong royong bersama pemerintah. Semangat kita adalah Indonesia Incorporated. Pemerintah dan dunia usaha bukan berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi mitra strategis untuk mencapai tujuan yang sama: investasi semakin mudah, dunia usaha berkembang dan semakin banyak pekerjaan berkualitas tercipta,” kata Anindya.
Baca juga:
Mukhlison Widodo
Menurut Anindya, pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Investasi yang masuk harus menciptakan pekerjaan, pekerjaan harus meningkatkan pendapatan, dan peningkatan pendapatan harus menurunkan kemiskinan serta mempersempit kesenjangan sosial.
“Ujung dari seluruh kebijakan ekonomi haruslah kesejahteraan rakyat. Investasi dimudahkan, lapangan kerja diperluas, pengangguran dan kemiskinan diturunkan, kesenjangan dipersempit, dan kesejahteraan rakyat ditingkatkan. Itulah tujuan akhir Indonesia Incorporated,” tutup Anindya
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menambahkan, target pertumbuhan tahunan 6% sejatinya tidak terlalu mengagetkan bagi dunia usaha. Ini mengingat karena Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar di angka 5%, sementara target pertumbuhan Bank Indonesia berkisar antara 4,9-5,7%.
“Kita apresiasi pemerintah punya target pertumbuhan 6%, karena artinya ada yang harus dikejar, walau belum tentu tercapai. Kita jadi punya alasan untuk mendorong agar pertumbuhan mencapai angka itu, dengan kerja keras tentu,” ujarnya saat dihubungi SUAR, Selasa (18/8/2026).
Namun, Sutrisno menggarisbawahi, bukan angka target 6% yang harus digarisbawahi, melainkan sumber pertumbuhan yang harus disadari bersama. Saat ini, dengan sumber utama pertumbuhan masih berasal dari konsumsi dan investasi, publik berhak untuk bertanya asal investasi sebagai salah satu mesin pertumbuhan.
“Kita khawatir kalau investasi hanya dari pemerintah, karena tidak sustain sebab anggaran pemerintah terbatas. Investasi harus datang dari swasta, karena kalau dunia usaha berani investasi, artinya ekonomi sedang bagus. Investasi dari pemerintah adalah katalisator, sebagai cara mengundang investasi dari swasta agar bisa ikut crowding in,” imbuhnya.
Dalam hal ini, Sutrisno menggarisbawahi agar pemerintah berhati-hati jika ingin menjadikan belanja pemerintah sebagai mesin pertumbuhan, sebagaimana terjadi dalam dua triwulan terakhir. Menurutnya, ekonomi bisa tumbuh dengan intervensi negara, tetapi pertumbuhan tinggi dan berkualitas hanya berasal dari investasi swasta yang tumbuh sehat.
“Pertumbuhan harus meningkatkan daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Baru itu pertumbuhan yang benar. Bagi dunia usaha simpel saja. Kalau pemerintah menargetkan 6%, harusnya pelaku usaha bisa mendorong lebih dari 6%. Kita harus kerja keras mewujudkan itu,” tutur Sutrisno.
Dihubungi secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai catatan untuk postur APBN 2027 adalah menjaga ambisi pertumbuhan tetap sejalan dengan kapasitas penerimaan dan biaya pembiayaan.
Sampai akhir Juni 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3% dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun atau 43,1% dari pagu. Menurut Syafruddin, meski angka semester pertama terlihat aman, tetapi outlook setahun penuh memberi sinyal yang lebih menantang.
“Pemerintah memperkirakan penerimaan Rp3.208,1 triliun, belanja Rp3.942,4 triliun, dan defisit Rp734,3 triliun atau 2,85 persen PDB. Artinya, APBN 2027 akan dimulai setelah 2026 menggunakan ruang fiskal jauh lebih besar pada semester kedua,” ujarnya.
Syafruddin mengingatkan, dalam pidato KEM-PPKF 2027 tiga bulan lalu, Presiden menargetkan defisit APBN hanya berkisar 1,8-2,4% PDB, penerimaan 12,01-12,40% terhadap PDB, dan pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5%. Kombinasi ini, menurutnya, akan menuntut konsolidasi yang nyata tanpa mematikan daya dorong fiskal.
“Risiko terbesar berada pada sisi penerimaan. Penerimaan pajak semester I 2026 memang tumbuh 24,6 persen menjadi Rp1.035,7 triliun, tetapi baru mencapai 43,9 persen dari target Rp2.357,7 triliun. Untuk memenuhi target tahunan, penerimaan pajak semester kedua harus sekitar Rp1.322 triliun, atau 27,6 persen lebih besar dibanding semester pertama,” tuturnya.
Karena itu, Syafruddin menekankan agar pemerintah tidak menyusun APBN 2027 dengan asumsi penerimaan yang terlalu optimistis. Pemerintah perlu memperkuat kepatuhan, memperluas basis pajak, menutup kebocoran, dan meningkatkan kualitas PNBP sebelum memperbesar komitmen belanja permanen.
Pemerintah juga perlu mewaspadai biaya dana karena BI-Rate berada pada 5,75% dan asumsi yield SBN 10 tahun 2027 berada pada rentang tinggi 6,5-7,3%. Postur yang kredibel harus menyediakan bantalan untuk tekanan nilai tukar, subsidi, bunga utang, serta kebutuhan transfer ke daerah.
“Dengan disiplin ini, APBN 2027 tetap dapat pro-pertumbuhan tanpa mengubah ekspansi jangka pendek menjadi beban fiskal jangka menengah. Publik membutuhkan bukti bahwa pertumbuhan benar-benar mengangkat kelompok bawah dan memperkuat kelas menengah. Tanpa itu, hubungan antara pertumbuhan dan keadilan sosial tetap menjadi klaim normatif yang sulit diuji secara konsisten,” pungkas Syafruddin.
Tambahkan SUAR ke Google
