Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat, 14 Agustus 2026. Penyampaian tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi, pembangunan, serta belanja pemerintah di tahun mendatang.
Penyampaian RAPBN 2027 berlangsung dalam rangkaian agenda kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, agenda penyampaian RAPBN digelar pada 14 Agustus, berbeda dari tahun sebelumnya, karena 16 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Minggu.
Target pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5%
Presiden mengatakan salah satu aspek penting dalam RAPBN 2027 adalah sasaran ekonomi makro. Pemerintah bersama DPR sebelumnya telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target tersebut diharapkan dapat ditopang oleh penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, perbaikan iklim usaha, penguatan industri nasional, serta transformasi struktural perekonomian.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. Inflasi ditargetkan berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diproyeksikan sekitar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen, sementara harga minyak mentah Indonesia diasumsikan sekitar 70 hingga 95 dolar AS per barel.
Dari sisi fiskal, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sekitar 12,01 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara diarahkan pada kisaran 13,81 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB. Adapun defisit anggaran diproyeksikan berada dalam rentang 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.
“Pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan primer serta rasio pinjaman terhadap PDB, agar pengelolaan keuangan negara tetap berada dalam koridor yang sehat dan berkelanjutan. Kondisi fiskal tersebut menjadi penting karena ruang anggaran akan menentukan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas nasional,” ujar dia.
Presiden mengatakan semakin besar kebutuhan belanja pemerintah, semakin penting pula upaya menjaga penerimaan negara, meningkatkan efisiensi belanja, dan memastikan pembiayaan dikelola secara hati-hati. Karena itu, RAPBN 2027 tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan program pemerintah, tetapi juga menjadi salah satu fondasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Delapan klaster Program Kerja Nasional
Arah pembangunan pada 2027 bertumpu pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Delapan klaster tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas kebijakan serta alokasi anggaran pemerintah.
Prioritas pertama adalah kedaulatan pangan. Pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan, penguatan sektor pertanian dan perikanan, pengembangan kawasan pangan terintegrasi, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Prioritas kedua adalah kemandirian energi dan air. Pemerintah mengarahkan kebijakan pada peningkatan ketahanan energi, pengembangan energi terbarukan, peningkatan produksi minyak dan gas, elektrifikasi desa, serta penguatan ketahanan air. Sektor tersebut dinilai strategis untuk mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Prioritas ketiga dan keempat mencakup pendidikan dan kesehatan. Di sektor pendidikan, pemerintah memasukkan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah, digitalisasi pendidikan, penguatan Sekolah Rakyat, serta peningkatan kesejahteraan guru. Sementara di bidang kesehatan, perhatian diarahkan pada pemeriksaan kesehatan, peningkatan kualitas layanan rumah sakit, serta penanganan berbagai penyakit prioritas.
Prioritas kelima adalah hilirisasi dan industrialisasi. Pemerintah berupaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pembangunan industri strategis. Agenda tersebut antara lain mencakup pengembangan kendaraan nasional, industri kedirgantaraan, hingga industri semikonduktor yang dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat struktur industri nasional.
Prioritas keenam meliputi infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Sejumlah agenda yang masuk dalam perencanaan antara lain pembangunan Giant Sea Wall, rehabilitasi pascabencana, pembangunan jaringan kereta api, serta penyediaan perumahan. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan konektivitas sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat.
Prioritas ketujuh adalah penguatan ekonomi kerakyatan dan desa. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah pengembangan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan memperluas akses terhadap kegiatan produktif.
Prioritas kedelapan adalah penurunan kemiskinan melalui bantuan sosial yang lebih terintegrasi serta program yang diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Delapan klaster tersebut menjadi bagian dari kerangka pembangunan yang tercantum dalam RKP 2027 dan kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran.
MBG dibenahi agar efisien
Presiden menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu kebijakan yang mendapat perhatian besar dalam arah RAPBN 2027. Program tersebut akan tetap dilanjutkan dengan pembenahan dan efisiensi. Pemerintah sebelumnya telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, termasuk terkait tata kelola dan kualitas pelaksanaan di lapangan.
Kebijakan MBG berkaitan langsung dengan upaya pembangunan sumber daya manusia karena menyasar pemenuhan kebutuhan gizi anak serta kelompok masyarakat tertentu. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, program tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap penanganan persoalan gizi buruk dan stunting.
Ia menuturkan Pendidikan juga menjadi salah satu sektor yang memperoleh perhatian besar dalam arah kebijakan anggaran 2027. Pemerintah memasukkan revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, pengembangan Sekolah Rakyat, peningkatan kesejahteraan guru, serta penguatan pendidikan berbasis teknologi sebagai bagian dari program prioritas.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah memperbaiki lebih dari 71.744 sekolah hingga 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang lebih baik.
Bagi masyarakat, kebijakan tersebut memiliki arti penting karena kualitas pendidikan akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Indonesia dalam jangka panjang. Investasi pada pendidikan juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta membuka peluang ekonomi yang lebih besar.
Selain pendidikan, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen untuk memperkuat kegiatan ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan, produksi, distribusi, dan pasar.